Bank Nagari Terpaksa Rampas Toko F2/8, Guna Tutupi Kredit Macet PT Langgeng.

oleh -605 views

PADANG,SUMBARTODAY– Polemik kepemilikan toko yang sekarang menjadi Cabang Pembantu Bank Nagari Banda Buek kota Padang, makin rusuh.

Indrawan selaku pemilik toko tersebut berdasarkan akta Jual beli pada Notaris Ja’afar No 13 tertanggal 17 Juli 2008, mengirimkan surat somasi kepada Direktur Uatama Bank Nagari.

Bank Nagari diminta segera mengosongkan  kantor yang dipakai Kepala Cabang Pembantu Banda Buek, melalui surat somasi sebanyak 3 kali, namun sampai saat ini Bank Nagari tidak menanggapi.

Indrawan sebagai pemilik toko F2/8 yang juga sekertaris FKI-1 Sumbar meminta kepada pihak Bank Nagari agar segera keluar dan mengosongkan lokasi toko yang telah dijadikan kantor Bank Nagari, lalu membayar sewa selama dipakai.

Menurut H.Syafruddin Arifin.SH,MH, Direktur Utama PT. Syafindo Mutiara Andalas, Proses Penjualan toko F2/8 yang berada di Pasar Banda Buek kepada Indrawan sudah terjadi pada tahun 2008.

“Apabila sekarang toko tersebut dikuasai oleh Bank Nagari, diduga Bank Nagari telah melakukan Perbuatan melanggar hukum (perampasan dan Perusakan) terhadap toko tersebut”, kata Syafruddin.

Pihak PT SMA (H.Syafruddin) tidak pernah melakukan penjualan kepada Bank Nagari.

Kepemilikan toko tersebut oleh Bank Nagari diduga cacat hukum. Seharusnya penjualan totko tersebut harus melalui penyerahan nyata dan penyerahan yuridis melalui sebuag sebuah Akta jual beli, yang mana perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan hak guna pakai adalah PT. Syafindo Mutiara Andalas.

H.Syafruddin Arifin.SH,MH mengakui penjualan toko tersebut kepada Indrawan, bukan ke Bank Nagari.

Lebih lanjut H.Syafruddin Arifin.SH,MH menjerlaskan “Menyangkut Kasus ini, PT SMA tidak pernah melakukan jual-beli sekalipun ada surat kuasa direktur tetapi isinya tidak ada kalimat yang melegalkan H.Cindar Hari Prabowo menjual toko F2/8 apalagi menjual sebanyak dua kali.

lebih lanjut Syafruddin menjelaskan “Sudah jelas itu adalah tindak pidana. PT SMA tidak pernah menerima pembayaran sepersenpun dari Bank Nagari, kami menduga besar kemungkingan kepemilikan dan penguasaan atas toko tersebut cacat hukum”,pungkas Syafruddin.

Sesuai dengan hukum perjanjian, syah atau tidaknya suatu perjanjian di tentukan oleh empat persyaratan, dua syarat subjektif dan dua syarat Objektif. Namun apabila perjanjian tidak memenuhi unsur subjek maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi unsur Objektif maka perjanjian batal demi hukum.

Artinya, Bank Nagari sudah melakukan penguasaan terhadap toko tersebut secara illegal,” jelas H.Syafruddin kepada sumbar today melalui sesi tanya jawab dirumahnya yang kebetulan kami rekam, Selasa (28/9).

Lebih lanjut menurut keterangan Indrawan, “setelah dilaporkan ke Direskrim Polda Sumbar hanya ditemukan data sebagai alat bukti bahwa”:

  1. Bank Nagari tidak memiliki AJB (Akta Jual Beli)
  2. Bank Nagari pernah membuat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan H. Cindar Hari     Prabowo melalui Notaris Hendri Final.
  3. Lokasi tersebut sampai 1 oktober masih dikuasai Bank Nagari.
  4. Bank Nagari meiliki sebuah surat yang disebut Kartu Kuning.kartu ini dikeluarkan oleh Pemko Padang yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar, Isi kartu kuning tersebut merupakan “perjanjian sewa menyewa tempat berjualan” dengan nomor F2/1 yang luasnya 355 m2, satu unit toko tersebut luasnya adalah 9 m2, sehingga ke 16 toko yang dikuasai oleh Bank Nagari luasnya hanya 144 m2. dijadikan satu unit F2/1 versi Bank Nagari. hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar dikala itu yaitu ASNEL, terbukti kartu kuning tersebut ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Setelah Indrawan menanyakan kepada Asnel ternyata yang dilakukan Asnel adalah atas perintah atasan dikala itu yaitu walikota (Fauzi Bahar).

Menurut Indrawan Jual-beli dilindungi oleh UU sedangkan Kartu kuning dibuat berdasarkan Perda kota Padang.

Sangat aneh apabila kekuatan Undang-Undang bisa dikalahkan oleh peraturan setingkat Perda.

Kartu kuning yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pasar Pemko Padang dikala itu dijabat oleh Ir. Asnel, diduga terdapat unsur keterangan palsu, sehingga terbitlah kartu kuning dengan data-data palsu. Kartu kuning tersebut dipakai oleh Bank Nagari sebagai bukti kepemilikan atas lokasi yang dimiliki oleh Indrawan, untuk lebih jelasnya kita merujuk ke KUHP Pasal 263 dan Pasal 264 tutur Indrawan. Berikut kutipan Pasal 263 yang kami kutip dari R Soesilo :

Tindak Pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1).Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2).Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

  • Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
    1. Akta-akta otentik
    2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
    3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
    4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar.

jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain), Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya), Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) atau Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo adalah:

  1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
  2. Memalsukan surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari isi surat itu.
  3. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
  4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: (Ibid, hal. 196), Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, Penggunaannya dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang (hal. 197).

Melalui proses penyidikan oleh pihak yang berwenang didapatkan keterangan bahwa yang menerima pembayaran toko tersebut adalah PT. Langggeng Giri Bumi.  sepertinya disini terjadi kejanggalan, bahwa pemilik toko tersebut adalah Indrawan sedangkan yang menerima pembayaran adalah PT. Langgeng Giri Bumi.

Dalam hal ini  Direktur PT. Langgeng Giri Bumi merupakan Kuasa Direktur dari PT. Syafindo Mutiara Andalas.

Sementara Direktur Utama Bank Nagari Dedi Ihsan tidak menjawab telpon Sumbartoday, melalui Humasnya Afrizon, membenarkan adanya surat somasi tersebut. Namun semua itu telah diserahkan kebagian hukum Bank Nagari dan masih dipelajari. Hingga saat ini kami belum mendapat tanggapan dari bagian hukum Bank Nagari tentang somasi tersebut” jelas Afrizon, yang akrab dipanggil “Cong” ini melalui pesan singkatnya kepada sumbartoday.

Sementara Penyidik Polda Sumbar kompol Dasrial masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini, ketika di konfirmasi kepada Kompol Dasrial tentang pemanggilan Direktur Bang Nagari Dasrial berdalih bahwa Bank Nagari adalah Pembeli oleh sebab itu Bank Nagari tidak bisa ditersangkakan, Pembeli dilinduingi oleh Undang-Undang.(red)