Kegagalan Proyek Pasar Banda, Sebab, Akibat, Dan Solusi.(Eds 2)

oleh -453 views

Edisi 2
Penyebab terbengkalainya pasar Bandabuek adalah :
Kecurangan: sepertinya sudah menjadi pakaian bagi Direktur PT SMA, tidak sedikit para pemilik modal yang terpaksa menanggung kerugian karena tidak dibayar sampai hari ini.
Skill: Skill sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan, setelah Pihak ketiga yang sebelumnya telah bergabung dengan PT SMA, terbuang dari pekerjaan tersebut, Pembangunan Pasar Banda Buek hanya berjalan ditempat, namun tahun 2010 pihak perusahaan melalui kuasa direktur yang baru (terakhir diketahui dia menjabat Direktur Utama PT Langgeng Giri Bumi) kembali meminta pihak ketiga tersebut untuk melakukan pekerjaan lanjutan.
Kepercayaan Masyarakat: rupanya hal ini tidak kalah penting dibanding dengan dua penyebab diatas, dengan tidak didapatnya kepercayaan masyarakat, terasa sangat sulit untuk melanjutkan pembangunan berikutnya, hal ini disebabkan oleh kenaikkan pedagang kakilima kelantai II tertunda beberapa kali.
Management Keuangan PT SMA Sangat Amburadul, seluruh penjualan petak kios dan petak meja Batu, ternyata tidak masuk kerekening perusahaan PT SMA dengan nomor rekening (1110002056311). setelah ditelusuri oleh Komisaris utama PT SMA, terdapat kesalahan proses penjualan yang dilakukan oleh direktur PT SMA. akibatnya Pajak perusahaan juga tidak dibayar oleh yang bersangkutan.
Kepentingan Pihak Tertentu: yang selama ini mendapat keuntungan dari situasi pasar Bandabuek yang belum terbenahi, sangat menentukan kegagalan pekerjaan pembangunan pasar Bandabuek.
Ketidak Seriusan Pihak Pemko Padang: untuk segera merealisasikan rencana awal pekerjaan pembangunan Pasar Bandabuek, sepertinya tidak terlalu penting, karena walau bagaimanapun pihak Pemko, tidak akan rugi secara keuangan karena proyek tersebut bukan didanai oleh APBD kota Padang, kerugian dalam pelaksanaan pembangunan 100% ditanggung oleh pihak yang menanamkan uangnya di pekerjaan itu, dengan kata lain proyek ini adalah Proyek Investasi(PMDN), berikut kami paparkan peraturan per undang-undangan yang mengatur masalah Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  Pasal 7

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak      kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pemutusan Hubungan Kerjasama: Belum lagi kecurangan pihak perusahaan (PT SMA) dalam hal pembayaran pekerjaan. begitu juga dengan Dinas Pasar Pemko Padang, bukannya merasa terbantu dengan usaha yang telah dilakukan Pihak ketiga yang bekerjasama dengan pengembang PT SMA, malah seakan bangga dengan ketidak pedulian yang selama ini mereka perlihatkan.

Akhirnya kesalahan yang sebabkan kegagalan tidak semata-mata kesalahan pengembang namun juga kegagalan Pihak Pemko dalam memindahkan pedagang ke lantai II.

Bukannya terima kasih serta penghargaan yang akan kami terima, namun Pemutusan Hubungan Kerjasama, kemungkinan yang akan kami hadapi. Tentu saja pihak-pihak yang akan diuntungkan merasa gembira, karena sebenarnya, sebahagian besar pekerjaan di awal adalah pekerjaan yang sengaja dirugikan, seperti pekerjaan pembuatan petak meja batu, pekerjaan atap lantai 2 adalah pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan besar, namun ini harus kami kerjakan, sedangkan keuntungan pekerjaan baru akan kami dapatkan pada pekerjaan petak kios berikutnya. melalui tulisan ini kami minta Pemko Padang tidak semena-mena dalam melakukan pemutusan terhadap kami,ungkap pihak ketiga tersebut.

Bersambung.. Eds 3