Kegagalan Proyek “Pasar Banda Buek”, Sebab, Akibat, dan Solusi (Eds.4)

oleh -453 views

Edisi.4.

Ad. Management Keuangan dibuat Aburadur,agar sulit ditelusuri

Seluruh penjualan petak kios dan petak meja Batu, ternyata tidak masuk kerekening perusahaan PT Syafindo Mutiara Andalas pada Bank Mandiri dengan nomor rekening (1110002056311).

Setelah ditelusuri oleh LSM KOAD dengan meminta Print out rekening tersebut, ternyata tidak satupun hasil penjualan petak kios yang masuk kerekening perusahaan, sehingga diduga terdapat kesalahan prosedur penjualan.

“Akibat dari pengalihan uang penjualan toko tersebut pajak perusahaanpun diduga telah digelapkan bukan hanya itu saja, dengan mengalihkan dana hasil kejahatan ke rekening lain  UU TPPU pun layak diterapkan”, pungkas Indrawan Ketua LSM KOAD.

Sangat naif  untuk sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek dengan nilai 24 Milyar, Pelanggaran pidana pajak atas seluruh penjualan yang telah dilakukan akan membuat perusahaan pengembang ini bangkrut.

Management keuangan yang salah urus mengakibatkan seluruh penjualan yang telah dilakukan tidak ditererima oleh yang berhak. sehingga patut diduga telah terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan sebahagian besar petak kios dan petak meja batu tersebut.

Agar semua ini terungkap pihak Pemko harus melakukan audit atas proyek tersebut dan investigasi secara mendalam atas kejadian ini, siapa penanggung jawab utama atas kejadian penggelapan ini, ketika dikonfirmasi ke Asnel (Sekda Kota Padang)” Kartu kuning Bank Nagari terbit atas permintaan pihak perusahaan” ujar Asnel yakin bahwa dia dalam posisi yang benar.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemko Padang dengan PT SMA khususnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa yang melakukan pemindahan hak guna pakai adalah pihak pertama bersama pihak kedua. Perpindahan hak yang dimaksud tentu mengacu kepada Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Dana yang dipakai pada proyek tersebut bukan berasal dari APBD Kota Padang, tetapi memakai dana Pihak ketiga, sedangkan Pelepasan hak tersebut dilakukan oleh Pihak kedua dan berikutnya baru diterbitkan Kartu Kuning oleh Pihak pertama sehingga uang hasil penjualan tersebut harus dibayarkan kepada Pihak ketiga.

Sedangkan realitas yang terjadi hasil Penjualan telah lenyap digelapkan. ketika dikonfirmasi kepada H.Syafruddin arifin, beliau menyatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkannya ke Polda Sumbar,saya juga telah ditipu” ungkap Syafruddin seakan mengelak.

Ir.Asnel sebagai kadis Pasar saat itu diduga tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya , “Kartu kuning diterbitkan berdasarkan permintaan tidak tertulis dari pihak Perusahaan PT SMA”,ujar Asnel.

Dinas Pasar telah mengeluarkan Kartu Kuning, sehingga berdasar kan fakta yang kami dapatkan, Kartu Kuning milik Bank Nagari tersebut terbit hanya melalui perintah tidak tertulis dari Fauzi Bahar, saat itu menjabat Walikota Padang”, jawab Asnel saat berada di mesjid kantor walikota Padang dengan nada lirih saat dikonfirmasi oleh Sumbartoday.

“Ir.Asnel sebagai Kadis Pasar saat itu Seharusnya mengikuti Pasal-Pasal kesepakatan kerjasama antara Pemko Padang dengan PT Syafindo Mutiara Andalas. Asnel tidak perlu melakukan Menerbitkan kartu kuning atas dasar perintah tidak tertulis  walaupun itu perintah Walikota”.ujar Rico adi Utama Ketua FKI-1 Sumbar.

Walau bagaimanapun, kejadian ini adalah suatu pelajaran berharga bagi  semua pihak, terutama bagi pihak perusahaan, Pemko Padang, Bank Nagari.

Baik pihak Perusahaan, Pemko Padang ataupun Bank Nagari, tidak bisa lepas tangan begitu saja atas semua kejadian ini, secara Pidana telah terjadi penipuan dan penggelapan secara bersama-sama atas penjualan yang telah dilakukan. Hal ini terbukti dari hasil penjualan itu tidak dibayarkan ke sub kontraktor pekerjaan, pada hal merekalah yang sebenarnya melakukan Pekerjaan dengan dana sendiri(Dana Pihak ketiga).

Komisaris Utama perusahaan ( H.Syafruddin Arifin,SH) ketika di lakukan konfirmasi oleh Sumbartoday seakan menyalahkan PT LGB dan Walikota Padang, namun setelah beberapa saat melakukan tanya jawab prihal pengusaan kios oleh Bank Nagari yang kini dijadikan kantor cabang pembantu Banda Buek beliau berkata ” Bank Nagari telah bertindak sewenang-wenang dengan merampas petak kios kami, PT Syafindo tidak pernah menjual, tidak pernah terima uang dari Bank Nagari hasil penjualan tersebut.” ujar Syafruddin.

Bank Nagari ternyata memiliki sebuah kartu kuning, yang merupakan hak guna pakai terhadap petak kios tersebut. Sayang sekali perpindahan hak atas petak kios yang dikuasai Bank Nagari itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dengan demikian hendaknya Bank Nagari menyadari bahwa dalam penguasaan kios tersebut terdapat masalah besar, sebaiknya direksi segera menyelesaikan, walau bagaimanapun harga diri sebuah institusi Perbankkan adalah sesuatu yang harus dijaga, Kepercayaan Masyarakat merupakan hal yang sangat menetukan bagi perkembangan sebuah lembaga perbankkan. (Chairur rahman)

Bersambung…Eds.5