MAHASISWA UNJUK RASA KE DPRD SUMBAR”Kasus SPj Fiktif Jangan Masuk Peti Es!”

oleh -283 views

“Agar semuanya transparan dan bisa dikawal, proses penyidikannya harus dikembalikan ke Kejati Sumbar. Sekarang, penanganan kasus SPj fiktif tak terkawal karena ditangani Bareskrim” Koordinator Aksi BEM, Nurul Fikri.

“Dari semula sudah jelas, kasus daerah diambil lembaga vertikal adalah suatu yang aneh. Polisi punya jajaran di daerah, begitupun kejaksaan, tapi mengapa sampai dibawa ke pusat” Koordinator Integritas, Arief Paderi

PADANG,SUMBARTODAY – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumbar berunjuk rasa di DPRD Sumbar, Rabu (12/4). Para mahasiswa meminta agar DPRD Sumbar mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif senilai Rp43 miliar di lingkungan Pemprov Sumbar. Termasuk mengembalikan proses kasusnya ditangani Kejati Sumbar

Koordinator aksi BEM se-Sumbar Nurul Fikri mengatakan, Indonesia saat ini sedang berada dalam keadaan tidak baik. Sejumlah kasus penyelewengan anggaran terjadi. Salah satunya adalah persoalan SPJ fiktif. Dalam kasus ini, puluhan miliar dana rakyat diselewengkan. “Jangan lupakan kasus ini. DPRD Sumbar harus ikut pula mendesak Polri untuk segera menuntaskan perkaranya. Jangan sampai kasusnya masuk peti es,” ungkap Nurul.

Meruyaknya kasus SPj fiktif diawali hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumbar yang menemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp43 miliar dalam kegiatan Dinas PUPR yang dulu bernama Dinas Prasjaltarkim. Pola yang dipakai dalam menggelapkan dana adalah dengan cara membuat SPj fiktif. Kegiatan itu yakninya, pembebasan tanah untuk pembangunan jalur dua Jalan Samudera, Kota Padang dan pembangunan flyover Duku, Padang Pariaman.

Dalam kasus itu, sebut Nurul, ditemukan adanya pembayaran ganti rugi lahan yang berlebih dan tidak sesuai dengan semestinya. Ganti rugi lahan harus dibayarkan untuk sepuluh orang masyarakat, namun dalam SPj yang dibuat oleh oknum YSN, jumlahnya lebih dari sepuluh orang. “Sementara setelah ada temuan oleh BPK, Pemprov Sumbar mengarahkan pelaku kasus adalah tunggal. Padahal melihat posisi kasus dengan pertanggungjawaban adalah banyak pihak, tersangka kasus ini harusnya tidak satu orang,” ujar Nurul.

Mahasiswa tak menampik pihak YSN sebenarnya memang telah diminta melakukan klarifikasi dan mengembalikan kerugian negara, namun mereka menyayangkan sampai batas pengembalian yang ditetapkan, yakni 28 Januari pihak terkait tak mampu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp43 miliar tadi. “Semuanya harus segera dituntaskan. Kami yakini kasus ini tidak hanya dilakukan satu orang, tapi banyak yang terlibat. Penyidik mesti mengusutnya hingga tuntas,” kata Nurul dalam orasinya.

Lebih lanjut, dengan adanya berbagai polemik tadi, menurut Nurul, BEM se-Sumbar menyatakan beberapa sikap. Pertama, meminta kepada Kapolri agar mengembalikan kasus SPj fiktif ke Kejati Sumbar. “Agar semuanya transparan dan bisa dikawal, proses penyidikannya harus dikembalikan ke Kejati Sumbar. Sekarang, penanganan kasus SPj fiktif tak terkawal karena ditangani Bareskrim,” paparnya.(Haluan)