Asman Abnur ” Harapkan Sumbar Jadi Daerah Percontohan di Sumatera”

oleh -429 views

SUMBAR, SUMBARTODAY.net, -Laporan Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mendapat predikat BB pada tahun 2016. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Republik Indonesia  Asman Abnur mengharapan pada tahun 2017 akan naik lagi menjadi predikat A. Agar nanti dapat memberikan binaan pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun LAKIP minimal mendapat nilai B ditahun 2017.

Sehingga kedepannya  dapat menjadi percontohan di Sumatera, sebab saat ini baru tiga daerah provinsi yang mendapat LAKIP nilai A, DI Yogya, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kami akan bantu dengan menurunkan tim Menpan RB guna melakukan binaan dan penataan dalam mengelola SAKIP biar lebih baik dalam penyusunan LAKIP.

Untuk diketahui, LAKIP pemerintah kabupaten/kota di Sumbar tahun 2016, hanya 4 daerah yang mendapat nilai B. Masing-masing, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, selebihnya masih C dan CC, ungkap Asman Abnur ketika beraudiensi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), di Auditorium Gubernuran,  Jumat (28/4/2017).

Tercatat mencapai Rp 392 T anggaran di pemerintahan yang tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran dimaksud dikucurkan dalam bentuk kegiatan, namun tidak sesuai dengan program yang telah disusun tambah Asman Abnur.

“Contohnya ada pembangunan bendungan, tapi tidak ada pembangunan irigasi, bahkan sawahnya tidak ada. Untuk mendukung program harus ada kegiatan, tapi justru yang banyak seminar dan studi banding saja. Banyak yang tidak nyambung kegiatan dan program,” ungkap Menpan RB itu.

Tidak sulit memetakan pemerintahan ataupun OPD yang melaksanakan kegiatan tapi tidak sesuai dengan program. Hal itu cukup dilihat dari hasil evaluasi LAKIP, jika nilainya, C atau CC, bisa dipastikan banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan programnya jelasnya lagi.

Asman juga mewanti-wanti pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk  benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai program, serta tidak ada lagi proyek siluman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jangan ada lagi titipan proyek, apakah itu alasannya dari anggota dewan,” tegasnya.

Asman meminta, pemerintahan di Sumbar, termasuk kabupaten/kota, terus memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan anggaran dan kegiatan. Jangan fokus mengejar besarnya serapan anggaran, namun merealisasikan anggaran sesuai program, dan terpenting bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan itu, ASN harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya, mulai dari staf hingga kepala dinas.

“Kemen PAN dan RB kedepan tidak hanya mengevaluasi akuntabilitas kinerja, tapi juga menilai kinerja individunya. Kalau ada kepala dinas nilainya tidak sampai, ganti saja, walaupun tim sukses. Jangan sampai ada lagi Kepala Dinas Perhubungan dari sarjana agama,” pungkasnya.

Sumber  (semangatnews.com)