FKI-1 Sumbar: Kejati Sumbar Jangan Bermain Dalam Ungkap kasus Kredit KUD Talu.

oleh -493 views

PADANG,SUMBARTODAY– FKI-1 Sumatera Barat meminta agar Kejati Sumbar berani serta proaktif menelisik setiap fakta yang muncul untuk mengungkap secara tuntas kasus yang sudah dilaporkan oleh organisasi masyarakat FKI-1 Sumbar. jangan sampai hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar di mata publik.

“Kita tentu tidak ingin nama baik Kejati dipertaruhkan untuk kepentingan sekelompok orang”,ujar Indrawan sekertaris FKI-1 Sumbar.

Sementara ketua FKI-1 Sumbar, Rico Adi Utama mengatakan kepada Sumbartoday tadi siang (5/5), “setiap laporan yang kami laporkan ke kejati Sumbar, akan kami lakukan permintaan supervisi ke KPK.

“Kami sebagai ormas yang independen harus bisa meyakinkan publik, terkait komitmen kami sebagai salah satu organisasi masyarakat dalam fungsi kami ikut serta memberantas korupsi yang membuat negara ini bangkrut dan rakyat menjadi miskin”,kata Rico

“Kejati Sumbar harus segera menjawab keraguan publik dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap semua kasus-kasus yang sudah dilaporkan, karena akan sangat mengkhawatirkan apabila lembaga yang seharusnya memeriksa dan menuntut atas kerugian negara sudah ikut-ikutan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara,” tegas Rico.

Ketika Sumbartoday menghubungi Yunelda, SH Kabag Humas Kejati Sumbar beliau hanya menjawab pertanyaan sumbartoday beberapa waktu setelah surat kejati tersebut diterima oleh FKI-1 Sumbar “silahkan hubungi kasi Pidsus saya belum dapat informasi”.tutur Indrawan menjelaskan sambil tertawa tentang jawaban yunelda tersebut sementara ketika Zulkardiman dihubungi lewat hanphone, tidak ada jawaban.

Menurut Indrawan, Kejati tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap baik melalui laporan maupun berita. Dia mengingatkan, Kejati harus jeli dan lebih massif menguraikan modus operandi dalam kasus korupsi yang terjadi, agar negara tidak mengalami kerugian lebih besar lagi akibat ulah para pengemplang hak rakyat tersebut.

“Masyarakat Sumatera Barat menanti kinerja Kejati Sumatera Barat dalam melakukan pemberantasan korupsi, agar nama baik Kejati Sumbar kembali membaik dimata masyarakat, kami dari keluarga besar Front Komunitas Indonesia satu (FKI-1) Sumbar senantiasa akan berada disamping penegak hukum yang mau bertindak benar dalam penegakan keadilan serta bekerja sesuai dengan prosedur, ” ungkap Rico lagi.

Menurut pihaknya, dalam kasus Kredit KUD Talu, Kejati diduga telah mengangkangi Undang Undang TIPIKOR yang seharusnya mereka tegakkan.

Sementara itu, melaui surat balasan dari kejati disebutkan bahwa kasus kredit KUD Talu sudah kedaluarsa. Balasan surat tersebut membuat pihak FKI-1 kecewa. oleh sebab itu kami menjawab surat kedaluarsa tersebut dengan pemberitaan dalam media online www.sumbartoday.com tanggal 09/01/2017

Kejati Sumbar Sebut Kasus KUD Talu Daluarsa

Sebagaimana yang pernah diberitakan oleh SUMBARTODAY.Com, beberapa waktu yang lalu, bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menolak laporan ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Sumatera Barat. tentang dugaan korupsi kasus kredit rekayasa KUD Talu, dengan nomor surat 011/LD-Bn/DPP/Sumbar/XI/2016 tetanggal 14 November 2016 pada Bank Nagari Cabang Pasaman Barat.

Penolakan laporan FKI-1 oleh Kejati tersebut tertuang dalam surat No B-3442/N.3.5/Fd.1/12/2016 tetanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus atas nama Kajati Sumatera Barat, Jaksa Utama Pratama Dwi Samudji, SH, Hum, yang menyatakan bahwa dugaan Kasus Korupsi kredit rekayasa tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dengan alasan Pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP, kewenangan menuntut pidana tersebut hapus karena daluarsa, mengenai pidana yang tuntutanya lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun.

Menanggapi penolakan tersebut, Rico Adi Utama, selaku Ketua DPP FKI-1 Sumbar menegaskan bahwa tindakan pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga seharusnya penanganan tipikor tersebut seharusnya dengan cara yang luar biasa pula. “Kuat dugaan kami, Kejaksaan sudah bermain dengan pihak Bank Nagari. Alasan dugaan kami ini terlihat seperti kasus Kredit PT. Chiko yang merugikan negara 22,7 miliar, hingga saat ini belum nampak titik terangnya, padahal 4 orang tersangka yang boleh dikatakan petugas suruhan, belum juga ada kejelasan. Aneh rasanya bila Kejaksaan tidak menguasai undang-undang,” tegas Rico kepada sumbartoday.com

Lebih lanjut dijelaskan Rico, daluarsa pekara ini seharusnya mengacu pada ketentuan

Pasal 78 ayat (1), point 4 yang menjelaskan bahwa, Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun. Pasal diatas menurut Rico berkait dengan

Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang menyebutkan, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Rico juga menerangkan,” seharusnya langkah yang diambil Kejati adalah meminta pihak OJK selaku lembaga yang diberi wewenang melakukan penyelidikan/penyidikan kejahatan Perbankan, kiranya dapat melakukan tugasnya terhadap dugaan Tipikor kasus kredit KUD Talu Bank Nagari ini.

Jika ditemui pelanggaran UU Tindak Pidana Perbankkan, barulah Kejaksaan menghitung kerugian negara berdasarkan hasil penyelidikan pihak OJK. “Disnilah kami melihat adanya dugaan permainan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, anehnya lagi, laporan kami yang sudah masuk satu bulan lamanya, ketika ditinjau ulang, ternyata tidak pernah diproses dengan alasan terselip di meja arsip Kasi Pidsus Zulkardiman, SH,” pungkas Ketua FKI-1 ini.

Namun Rico menegaskan, seluruh yang kami lakukan sudah melalui poses, “kami akan menindak lanjuti langsung kasus ini ke KPK, serta Komisi Pengawas Kejaksaan, agar kasus tipikor di Bank Nagari dan dugaan oknum jaksa nakal di Sumatera Barat, ini menjadi perhatian khusus”, tukuknya.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, melalui Yunelda, SH, selaku kabag humas, menjelaskan bahwa pihaknya belum tahu tentang penolaksan surat FKI-1 tersebut. “Saya belum diberitahu perihal surat tersebut, namun silahkan tanya langsung ke Kasi Pidsus,” jelas Yunelda kepada sumbartoday.com, melalui selulernya.

Dilain pihak Zulkardiman, SH selaku kasi pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sampai berita ini diturunkan tidak pernah mengangkat selulernya bahkan sms sumbartoday.com tidak kunjung dibalas. (Kie)”

“Kami meminta kepada Kajati Sumbar agar kerja keras kami dihargai, Lagi pula kami adalah partner penegak hukum, kami yang berada didepan mencari petunjuk dan bukti permulaan agar penegak hukum mudah menelusuri kasus yang akan diusut”, kata rico kepada sumbartoday (Chairur Rahman)