Bank Nagari Merugi Lagi, SK Direksi Biang Masalah, Kredit Dicairkan Tanpa Agunan

oleh -553 views

PADANG, SUMBARTODAY -Terkait permasalahan sertifikat KTTSS, kepala BPN Pasaman Barat, Rita Sastra,SH.MH saat dikonfirmasi oleh Tim Media ini pada hari Jumat (4/8) lalu, menyatakan bahwa pihak BPN tidak pernah menerbitkan sertifikat untuk area perkebunan KTTSS, karena berdasarkan hasil survey  lahan tersebut  dinyatakan berada dalam kawasan hutan lindung.

Kemalangan demi kemalangan yang diderita Bank Nagari seakan tak kunjung berhenti, belum usai  kasus Chico, KUD Talu,  dan Alsintan, sekarang masuk lagi kasus yang baru. Bank ini seakan dilanda petaka berkepanjangan.

“Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas seperti tidak bernyali, OJK seperti macan ompong dihadapan Bank Nagari, orang yang ditugaskan oleh OJK diduga sudah kesulitan melakukan tugasnya sehingga tidak sanggup memberikan sangsi kepada management Bank Nagari, begitu juga dengan pemegang saham seakan terlena, lupa bahwa mereka menyandang amanah dari rakyat Sumatera Barat ujar”, Indrawan ketua LSM KOAD.

Sementara itu Irwan Zuldani sebagai kepala cabang saat itu membenarkan telah memberikan kredit kepada KTTSS Pasaman Barat. Dia menceritakan bahwa proses pencairan kredit tersebut telah sesuai prosedur, sebagai kepala cabang dia telah mematuhi aturan, ” Saya mencairkan kredit tersebut berdasarkan SK Direksi,” kata Irwan Zuldani.

Ketika kami melakukan konfirmasi ke Pihak BPN, Rita mengatakan,”Setahu saya sampai saat ini, pihak BPN belum menerbitkan sertifikat atas lahan tersebut, kami menyadari bahwa menerbitkan sertifikat dalam kawasan hutan lindung dapat digolongkan tindak Pidana“, tegas Rita Satra SH, MH.

Dilain waktu ketika kami konfirmasi via Whatshapp (WA) kepada Syafrizal Direktur operasional Bank Nagari, dia tidak balas pesan kami, bahkan telpon seluler kami pun tidak diangkatnya. Sementara berita ini kami reallis,  awak media kami masih berusaha untuk menghubungi pihak terkait di Bank Nagari.

Dilain pihak, Pekat IB Pasaman Barat mengatakan, “Pembangunan kebun kelapa sawit di nagari Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat (KTTSS), diduga kuat telah terjadi perbuatan melawan hukum, bahkan diduga keputusan demi keputusan hanya berdasarkan rekomendasi. wajar kalau Kredit KTTSS mengakibatkan kerugian negara sehingga dapat digolongkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),”kata Dedi Rimba meyakinkan.

Seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media baik online maupun cetak beberapa waktu yang lalu. Ormas Pekat IB berharap, melalui adanya laporan dan pengaduan ke Polda Sumbar agar segera dapat diproses tambahnya lagi. (Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *