Hendrizal Alias Buya Oknum PNS Provinsi Diduga Kebal Hukum

oleh -66 views

Padang, sumbartoday.net,-Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membersihkan pemerintahan dari tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak sepenuhnya dipatuhi oleh jajaranannya seperti di Dinas PUPR/DRKPP Provinsi Sumatera Barat. Salah seorang Oknum PNS didinas tersebut yang dikenal Hendrizal atau Buya dengan beraninya ikut serta dalam kegiatan proyek yang menggunakan anggran APBD daerah.

Akan tetapi, semua aturan itu tidak jadi penghalang oleh Hendri alias Buya untuk tetap melaksanakan bisnis kontruksinya. Ternyata, Buya masih saja ikut bermain dalam pelaksanaan salah satu proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Padang. Seperti proyek Irigasi sungai di Guo yang menelan dana APBD sebesar Rp 1.310.601.000, dengan memakai perusahan milik teman. Diatas kontrak proyek dimenangkan CV.Ariza Karya ,sementara pelaksana lapangan diduga dikerjakan oleh Buya.

Walaupun ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pada BAB  I Ketentuan Umum Pasal 1  menyebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, tidak membuat sebagian kecil oknum yang mempunyai jabatan strategis di pemerintahan bergeming, ungkap Surya Sutan Sari Alam yang akrab disapa Surya pada Selasa (14/11/2017) tadi dirumahnya.

Surya menambahkan, sebagaimana pada salah satu poin PP tersebut menyebutkan, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, selanjutnya hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, tukuknya.

Dan pada Bab II tentang kewajiban dan larangan dimana PNS harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengah penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, kata Sekretaris LSM KOAD ini lagi.

Bagi PNS yang menyalahgu­nakan wewenang, seperti menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, yang pada intinya secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, pungkasnya.

Pernyataan senada juga diungkapakan Hardimas ST selaku Asisten 1 Korwilnas LTKPSKN PIN RI pada hari yang sama via selulernya. Hardimas mengatakan, ini jelas tindakan yang melanggar hukum, seharusnya pihak yang berkewajiban untuk mengusut kasus ini segera bergerak cepat, kata Hardiamas.

“siapa saja oknum PNS yang terlibat dalam permainan proyek, baik yang memberi ataupun melaksanakannya harus bertanggung jawab sesuai hukum dan undang yang berlaku dinegara ini” tandasnya.

Tidak ada istilah kebal hukum dinegara yang kita cintai ini, jadi saya mengharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk secepat mungkin dalam mengambil tindakan, pungkasnya.

(CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *