Kinerja Kejati Dipertanyakan, Kasus Kredit Macet PT.Chiko Jalan Ditempat.

oleh -115 views

Padang, Sumbartoday – Menagggapi Pemberitaan Antara Sumbar tanggal 10 juli 2017, Team Wartawan Sumbartoday melakukan wawancara ekslusive menyangkut kasus PT Chiko dengan LSM Komunitas Anak Daerah di Padang.

Ketua LSM KOAD menjelaskan bahwa “Masyarakat sudah banyak yang cerdas, sehingga tidak sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.

Tidak masuk akal kalau kasus tersebut masih jalan ditempat, alasan yang dikemukakan Aspidsus Kejati Dwi Samudji  SH seakan-akan  disengaja, jika masyarakat tidak mempertanyakan, besar kemungkinan tidak akan ada perkembangan apa-apa seperti yang terjadi selama ini”,  jelas Indrawan Ketua LSM KOAD.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dwi Samudji menyebutkan belum ada perkembangan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT.BPD Sumbar) atau Bank Nagari,Ia menambahkan hingga kini belum ada penambahan tersangka” kata Dwi Samudji di Padang, .

Tersangka masih berjumlah empat orang yaitu mantan Wakil Pemimpin Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit R, loan officer H dan pengusaha peminjam HA. Sampai saat ini penyidik juga tidak melakukan penahanan badan terhadap para tersangka.

Pegiat anti korupsi Sumbar yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Integritas mendorong agar kejaksaan segera menuntaskan kasus itu demi kepastian hukum.

Penuntasan kasus diperlukan agar tidak muncul anggapan negatif dari masyarakat terhadap penanganan kasus yang dilakukan Kejati.

Mengingat kasus dugaan korupsi Bank Nagari tersangkut PT Chiko adalah kasus yang sudah lama ditangani Kejati Sumbar. Penyidikannya telah dimulai sejak Januari 2015.

Dalam kasus itu pihak kejaksaan juga telah menyita uang sebesar Rp14 Miliar pada Maret 2015.

Pada bagian lain, kasus itu berawal saat pengusaha HA atas nama PT Chiko, mengajukan permohonan kredit kepada Bank Nagari pada akhir 2010. HA mengajukan permohonan kredit modal kerja dan investasi sebesar Rp23 miliar dengan masa pengembalian 60 bulan (5 tahun).

Hanya saja, diduga dalam pemberian kredit tersebut diproses tidak sesuai dengan prosedur, namun tetap diberikan.

Berdasarkan penghitungan penyidik sementara, kerugian negara yang timbul akibat kasus itu diperkirakan sebesar Rp19,4 miliar.

Menurut ketua LSM Komunitas Anak Daerah, “Kejaksaan tinggi Sumbar merupakan Lembaga yang di harapkan oleh masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga kita mengharapkan kejati Sumbar jangan bermain-main dengan kasus ini”,tambah indra Ketua KOAD

Kita tidak menghendaki bahwa orang yang tidak bersalah tidak di jadikan pesakitan, dengan menjadikan seseorang jadi tersangka maka kita telah melakukan perbuatan yang sangat zalim, apa lagi jika orang memang tersebut tidak bersalah, didalambahasa hukum kita ketahui bahwa lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, tutur Indra  menjelaskan.

Melalui pemberitaan ini, kami meminta Pihak Kejaksaan mau menerima kami untuk melakukan Hearing serta Audiensi tersangkut permasalahan KUD Talu dan PT.Chiko,  ujar Indra menambahkan.

Hukum adalah aturan, sedangkan aturan dibuat untuk di patuhi, jika suatu aturan terindikasi dilanggar oleh petugas yang telah diamanahi, besar kemungkinan telah terjadi pelanggaran terhadap aturan itu sendiri. Kalau kasus ini sampai lima tahun tidak ada pergerakan, masyarakat berhak mempertanyakan sambil mengingatkan pihak kejati Sumbar, memangnya Kejaksaan tidak bekerja ? sampai-sampai laporan atas kasus PT Chiko jalan ditempat.

“Sudahlah, jangan permainkan nasib orang yang lemah, bapak-bapak diberi amanah dan digaji oleh negara, jangan permainkan hukum, kalau kasus tersebut tidak selesai, bagaimana dengan kasus yang lebih berat ?,” tukuk Surya Sutan Sari Alam yang juga Aktivis LSM KOAD.

“Kasus PT Chiko masih berada di tingkat penyidikan, belum ada perkembangan, sampai saat ini penyidik juga tidak melakukan penahanan badan terhadap para tersangka.” kata Dwi Samudji di Padang, Senin, 10 Juli 2017 17:09 WIB, dikutib dari Antara Sumbar.

kejadian ini menurut penggiat anti korupsi bukan tidak beralasan. kita mengetahui, kalau menahan orang yang tidak bersalah tidak dibenarkan oleh hukum kita. karena halitu sudah merupakan indikasi akan keadaan dimana bahwa yang ditetapkan tersangka saat ini bukan orang yang tepat atau bukan pelaku utamanya. tambah Surya Sutan Sari Alam menjelaskan.

Ketika kami konfirmasi kepada Humas Kejati Yunelda SH ke nomor hand phonenya, seakan mengelak dia mengatakan, ” saya sedang di sekolah nanti saya hubungi lagi” (15/11),” jawabnya singkat.

Tidak puas dengan jawaban Humas Yunelda, SH,  Tim kami kembali melakukan konfirmasi kepada Dwi Samuji SH, ” jangan tanya ke saya, saya sudah tidak di kejati Sumbar)” jawabnya melalui Hand Phone.

Walaupun mereka mengelak kita tentu berharap agar kasus tersebut tetap dituntaskan segera, kata Ketua Umum Komunitas Anank Daerah menyudahi konfirmasi kami. (TIM)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *