Bongkar mafia tanah Sarilamak terkait konsolidasi tanah perkotaan (KTP)

oleh -684 views

SARILAMAK,SUMBARTODAY – Perjuangan ahli waris Abu Bakar Sidik (ABS) untuk dapat kembali menguasai tanah miliknya yang terkena proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP), yang rencananya tanah tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan komplek kantor bupati atau pusat Ibukota Kabupaten (IKK) Limapuluh Kota di Ketinggian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, ternyata belum berakhir.

Buktinya, Kamis, (9/11) ahli waris atau keluarga ABS kembali mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Limapuluh Kota, untuk menyampaikan tuntutan terkait tanah objek konsolidasi tanah perkotaan di Sarilamak, Harau. Yang sampai kini tidak jelas duduk perkaranya.

Dihadapan Kepala Kantor BPN Limapuluh Kota, Emi Misra kelurga ABS menyampaikan tiga poin tuntutan, pertama tidak menerima adanya konsolidasi, kedua tidak menerima adanya tanah orang lain di atas tanah hak milik ABS dan ketiga terhadap tanah almarhum ABS yang 5 bidang sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas dikelaurkan dari objek konsolidasi.

“Kami meminta keluarkan kami dari objek konsolidasi dan kembali seperti semula dan kami tidak tunduk dengan aturan konsolidasi dan kami tidak menerima orang lain di atas tanah kami. Kini diatas hak milik kami, justeru kami menjadi korban,” sebut Rini Anggraini, salah seorang ahli waris kelurga ABS, saat berada diruang Kepala BPN Limapuluh Kota.

Kepala BPN Limapuluh Kota, Emi Misra berjanji akan membawa hasil pembicaraan dengan keluarga ABS kepada Kanwil Sumbar. Kemudian dicarikan solusi terhadap persoalan dan tuntutan dari kelurga ABS.

“Kita akan bicarakan dengan Kanwil hasil pertemuan disini. Tentu persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh saya seorang, maka perlu peran bersama pihak-pihak terkait termasuk Pemkab,” sebutnya kepada wartawan.

Serahkan tanah Untuk IKK

Seperti diberitakan sebelumnya penyelesaian tanah KTP Sarilamak, milik ahli waris ABS sudah beberapa kali dilakukan upaya penyelesaian dengan Pemkab dan pihak BPN.

Namun usaha itu selalu gagal dan malah ahli waris ABS sudah beberapakali melakukan aksi protes lewat aksi demontrasi dengan cara memblokir jalan masuk ke Lapas Anak dan Perempuan di Tarantang, Sarilamak.

Tak hanya itu, ahli waris ABS dan pemilik tanah lainnnya, juga pernah mendatangi kantor ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk menyerahkan surat pengaduan atas adanya dugaan kongkalingkong terkait tanah KTP tersebut.

Diakui ahli waris ABS bahwa, almarhum ayah menyerahkan tanah kepada Pemkab Limapuluh Kota, melalui proyek KTP semata-mata untuk mendukung pembangunan komplek kantor bupati atau pusat Ibu Kota Kabupaten.

Namun, setelah program KTP berjalan, ternyata kantor Bupati tidak jadi dibangun di kawasan tersebut. Sementara pemotongan tanah sebanyak 22,5 persen dari hasil program KTP yang sedianya akan dimanfaatkan untuk membangun fisik kantor bupati dan fasilitas umum lainnya, sampai sekarang tidak jelas keberadaannya.

“Almarhum Abu Bakar Siddik, hanya rela dan bersedia menyerahkan tanahnya sebanyak 22,5 persen melalui KTP, hanya untuk rencana pembangunan kantor Bupati tersebut, bukan untuk dibagi-bagi kepentingan pribadi,” ungkap ahli waris ABS.

Ahli waris ABS menduga, bahwa hasil pemotongan 22,5 tanah KTP itu sudah banyak yang diselewengkan sejumlah oknum. Bahkan, ada juga dari beberapa orang keluarga kami yang semula tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, ternyata telah terdaftar sebagai pemilik tanah.

“Padahal, sebagian besar tanah kami di lokasi KTP tersebut adalah kepunyaan almarhum orang tua kami Abu Bakar Siddik, yang sampai kini sertifikat aslinya masih kami pegang atau tidak kami serahkan kepada BPN, sebagai bentuk tidak setujunya kami dengan program KTP tersebut” ulas Rini Anggrani.

Seorang pemilik tanah lainnya, Syaiful Dt. Bosa, juga mengatakan bahwa, kami pemilik tanah hanya setuju tanah kami diserahkan kepada pemerintah untuk rencanakan pembangunan kantor Bupati.

“Setelah tanah kami diambil 22,5 persen lewat proyek tanah KTP, ternyata rencana pembangunan kantor Bupati itu tidak jadi dilaksanakan di lokasi tersebut. Untuk itu, kami meminta tanah kami harus dikembalikan oleh Pemkab.” ujar Syaiful Dt Bosa. Ditambahkannya, saat kepemilikan tanah di lokasi tersebut sudah banyak yang berpindah tangan dan sertifikatnya tumpang tindih.

“Agar tidak terjadi pertumpahan darah di lokasi tersebut, karena sudah banyak pihak yang mengaku memiliki tanah dengan berbagai alasan dan malah sudah ada yang memiliki sertifikat, maka kami minta Kejaksaan Negeri Payakumbuh segera mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah oknum ini.” ujar ahli waris ABS dan Syaiful Dt. Bosa.(doddy/kumis)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, konsep dari konsolidasi tanah bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pemerintah untuk pengadaan tanah demi kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif dari masyarakat.

Idealnya, melalui program Konsolidasi Tanah, Pemerintah ingin mengatur bagian wilayahnya yang tidak teratur menjadi teratur berdasarkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak oleh pemilik tanah, untuk kemudian diberikan hak baru berupa penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, yang apabila ditindaklanjuti akan diikuti dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Menyambung pertanyaan Anda, jawabannya adalah masih bisa, sepanjang tanah tersebut masih dikuasai secara fisik oleh Anda/keluarga Anda dan belum ada sertipikat hak lain yang sudah diberikan di atas tanah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Anda dapat melakukan permohonan pendaftaran hak ke Kantor pertanahan setempat untuk kemudian diterbitkan sertipikatnya.

Dengan kondisi Anda, apabila merujuk pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengajuan pendaftaran tanah yang Anda lakukan termasuk dalam kategori pendaftaran hak atas tanah secara sporadik, artinya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas satu bidang tanah yang dilakukan atas inisiatif pihak yang berkepentingan.

Untuk melakukan pendaftaran ini, Anda dapat mengajukannya sendiri, atau meminta bantuan pada Notaris/PPAT di wilayah kerja yang sama dengan letak tanah. Sebaiknya pengajuan tersebut dilakukan dengan melengkapi berkas-berkas persyaratannya. Yang perlu juga diperhatikan, permohonan haruslah dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut. Dalam hal nama orang yang terdapat dalam dokumen tersebut telah meninggal dunia, maka para ahli waris sacara bersama-sama atau memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris yang melakukan proses permohonan ini.

Kami kutip dari berita Harian Haluan tentang Pegawai BPN Padang yang telah jadi tersangka Sebelumnya,” Dirreskrimum Polda Sumbar meningkatkan status lima orang pegawai BPN Padang dari terlapor menjadi tersangka, Rabu (6/9) silam. Seperti dilansir oleh Posmetro Padang pada Kamis (7/9), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago SIK, M.Si menetapkan status tersangka kepada lima pegawai BPN Padang ini karena disangka menggunakan dokumen palsu untuk memberikan keterangan di pengadilan.

Kelima pegawai BPN Padang ini berinisial SR (Kasi sengketa konflik dan perkara), RV (Kasi Survei dan pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staff Sengketa Seksi Sengketa konflik dan perkara) setelah dilaporkan oleh Lehar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/SPKT-Sbr, 4 Januari 2017. Dilanjutkan dengan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/340/VIII/2017 Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2017 dan surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/150.a/VIII/2017 Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017.” dari berita diatas ternyata Pegawai BPN bisa juga melakukan kesalahan, pada kesempatan ini mari kita bersama bersihkan Sarilamak dari Mafia Tanah.

Berikur Redaksi sajikan Informasi tugas,fungsi dan kewenangan BPN

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tugas : Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
  3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
  4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
  5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
  6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
  7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
  8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
  9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
  10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
  11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
  12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
  13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
  14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
  15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
  16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
  17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
  18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
  19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
  20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

11 AGENDA KEBIJAKAN

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai berikut:

  1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
  2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
  3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
  4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
  5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
  6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
  7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
  8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
  9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
  10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
  11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

BERIKUT EMPAT PRINSIP PERTANAHAN NASIONAL

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan:

  1. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,
  2. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,
  3. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,
  4. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial.

Agar Masyarakat tidak dikibuli oleh Oknum Mafia Tanah mari kita pelajari cara pembuatan Sertifikat tanah secara sporadik:

Berikut kami tampilkan tata cara Penerbitan Sertifikat Secara Sporadik. Untuk proses pensertifikatan secara sporadikbisa dilihat lebih lanjut dalam artikel saya: Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik. Juga pada buku: “Kiat-Kiat Cerdas dan Bijak Dalam Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan” (Kaifa, 2010).

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pensertifikatan tanah adat atau tanah2 lain yang belum bersertifikat, maka melanjutkan pembahasan saya sebelumnya pada artikel: “Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?”, berikut saya memberikan tambahan penjelasan mengenai tata cara mensertifikatkan tanah.

Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikenal 2 macam bentuk pendaftaran tanah, yaitu:
1. Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu pendaftaran tanah yang
didasarkan pada suatu  rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah
yang ditetapkan oleh Menteri
2. Pendaftaran tanah secara sporadik.
Untuk desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik tersebut.

Apakah beda antara kedua system pendaftaran tanah tersebut? Inti perbedaannya adalah pada inisiatif pendaftar. Kalau yang berinisiatif untuk mendaftarkannya adalah pemerintah, dimana dalam suatu wilayah tertentu, secara serentak semua tanah dibuatkan sertifikatnya, maka hal tersebut disebut pendaftaran secara sistematis. Hal ini yang oleh orang awam sering di istilahkan sebagai: “Pemutihan”.

Jika inisiatif untuk mendaftarkan tanah berasal dari pemilik tanah tersebut sedangkan setelah menunggu beberapa waktu tidak ada program pemerintah untuk mensertifikatkan tanah di wilayah tersebut, maka pemilik tanah dapat ber inisiatif untuk mengajukan pendaftaran/pensertifikatan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. Hal inilah yang disebut pendaftaran tanah secara sporadic.

Kegiatan Pendaftaran Tanah (Pasal 14 – 22 PP 24/1997) sendiri terbagi atas:

  1. Pembuatan peta dasar pendaftaran: Pada proses ini, dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari Peta dasar inilah dibuatkan peta pendaftaran.
  1. Penetapan batas bidang-bidang tanah: Agar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilikan tanah di suatu tempat, antara pemilik dengan pemilik lain yang bersebelahan, setiap orang yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas pemilikan tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu). Dalam penetapan batas2 tersebut, biasanya selalu harus ada kesepakatan mengenai batas2 tersebut dengan pemilik tanah yang bersebelahan, yang dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilah contradictio limitative.
  1. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran dari batas-batas tersebut, dilakukan pengukuran untuk diketahui luas pastinya. Apabila terdapat perbedaan luas antara luas tanah yang tertera pada surat girik/surat kepemilikan lainnya dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan, maka pemilik tanah bisa mengambil 2 alternatif:
  1. setuju dengan hasil pengukuran kantor pertanahan

Jika setuju, maka pemilik tanah harus menanda-tangani pernyataan mengenai luas tanah  yang dimilikinya dan yang akan diajukan sebagai dasar pensertifikatan.

mengajukan keberatan dan meminta dilakukannya pengukuran ulang tanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai batas-batas tersebut, maka pada waktu dilakukannya pengukuran oleh kantor pertanahan, biasanya pihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah (atau kuasanya) hadir dan menyaksikan pengukuran tersebut, dengan dihadiri pula oleh RT/RW atau wakil dari kelurahan setempat.Pembuatan daftar tanahBidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta  pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah

Pembuatan surat ukur Tanah.

Pembuatan surat ukur merupakan produk akhir dari kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.

Syarat-syaratnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara sporadik

  1. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah milknya
  2. Surat kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain).
  3. Identitas diri pemilik tanah (pemohon), yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya notaris) dan atau kuasanya
    a. untuk perorangan: foto copy KTP dan KK sedangkan untuk
    b. badan hukum (dalam hal ini PT/Yayasan/Koperasi): anggaran dasar
    berikut seluruh perubahan- perubahannya dan pengesahannya dari
    Menteri yang berwenang
  4. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa:
  5. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan

Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959

  1. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.
  2. Petok pajak bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961
  3. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 10/1961 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  4. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  5. Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disert5ai alas hak yang diwakafkan, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum di bukukan dengan disertai alas hak yang di alihkan, atau
  6. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
  7. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  8. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau
  9. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA, atau
  10. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang – dalam hal ini biasanya Lurah setempat), atau
  11. Bukti lainnya, apa bila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kepala Desa/Lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat
  12. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
  13. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
  14. Foto copy SK Ijin Lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum).

Untuk Masyarakat yang mempunyai masalah sertifikat hubungi:

KONTAK KAMI

Gedung Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110

Kotak Pos Nomor 1403/Jks. Jakarta 12014
Telepon 021-7393939 Email: humas@bpn.go.id

Demikian kami muat agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah.(Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *