Daluarsa Perkara, Dalam Penuntutan Suatu Tindak Pidana

oleh -623 views

Daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut.

Latar Belakang : Daluarsa (lewat waktu/verjaring) adalah istilah yang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Dalam pengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut.

Yang dimaksud daluwarsa dalam bahasa awam adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal”.

Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.

Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (vide Pasal 80 KUHP).

Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa.

Pengertian Daluarsa

Dalam Hukum Pidana, daluwarsa berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Pengertian ini sesuai dengan isi pasal 76 KUHP, yaitu:

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Latar belakang timbulnya daluarsa

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga Negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa.

Sebagai ketentuan umum oleh pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara” materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

Menurut Hazewinkel, daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan.

Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal :

Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.

Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia (Menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang).

Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan (tindak-tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar atau register-register)

Tenggang-tenggang Daluwarsa

Daluwarsa mengajukan pengaduan ke kantor polisi adalah:

Tindak pidana umum (Pasal 74 KUHP) 1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia

Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri

Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Pasal 293 (3)) 1. Sembilan (9) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia

Dua belas (12) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bilai ia berada di luar negeri

Daluwarsa mengajukan penuntutan (Pasal 78 KUHP) adalah sebagai berikut:

Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluwarsa adalah satu tahun, lewat satu tahun Jaksa kehilangan hak menuntut.

Untuk kejahatan yang ancaman pidananya dibawah 3 tahun, jangka waktu daluwarsa adalah enam tahun.

Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam diatas tiga tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun.

Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya delapan belas tahun.

Bagi yang belum berumur 18 tahun Masa daluwarsa dikurangi sepertiganya

Pasal 78 KUH Pidana itu diperkuat oleh yurisprudensi (putusan HR 3 Februari 1936) yang inti putusannya: Wewenang memproses pidana adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya.

Daluwarsa menjalankan pidana adalah sebagai berikut:

Pelanggaran 2 tahun

Kejahatan dengan percetakan 5 tahun

Kejahatan-kejahatan lain Sama seperti tenggang penuntutan ditambah sepertiganya

Tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan

Pidana mati tidak ada daluwarsa

Daluwarsa melakukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

Banding (Pasal 233 (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 7 hari setelah putusan

Kasasi (Pasal 245 (1) KUHAP 14 hari setelah putusan

Pencegahan Daluwarsa

Ini berarti, bahwa tenggang daluwarsa dihentikan sehingga tidak berjalan. Oleh karena suatu hal, tetapi pada waktu itu mulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Cara untuk mencegah daluwarsa ini ialah, menurut pasal 80 KUHP :

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Penangguhan Daluwarsa

Ini terjadi apabila pada suatu waktu karena suatu hal jalannya tentang daluwarsa dihentikan selama beberapa waktu, tetapi kalau waktu ini sudah lampau, maka kadaluwarsa berjalan lagi dengan diperhitungkan waktu sebelum jalannya daluwarsa sebelum dihentikan.

Pasal 81 KUHP hanya menyebutkan satu hal yang mengakibatkan jalannya daluwarsa ditangguhkan dan sementara dihentikan, yaitu apabila ada suatu perselisihan hukum yang harus diselesaikan dulu sebelum persoalan pokok dapat diputuskan. Misalnya dalam hal pencurian si tertuduh mengatakan, bahwa barang yang diambil adalah miliknya sendiri, maka mungkin sekali dianggap perlu harus diputuskan dulu oleh hakim perdata, milik siapa sebenarnya barang yang diambil itu.

Daluwarsa Hak Menjalankan Hukuman

Ini diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 KUHP. yang berbunyi

“Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluwarsa”.

Lama tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (KUHP 78.)

Bagaimanapun juga, lama tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.

Kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluwarsa.

Alasan untuk daluwarsa hak menjalankan hukuman ini adalah sama dengan alasan daluwarsa hak menuntut, kecuali hal sukarnya mendapat bukti oleh karena kini kesukaran pembuktian tidak lagi menjadi soal. Orangnya sudah dijatuhi hukuman.

Menurut pasal 85 ayat 1, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

Bagaimana jangka waktu daluwarsa suatu perkara dihitung?

Pada prinsipnya daluarsanya suatu perkara dimulai satu hari setelah tindak pidana dilakukan, kecuali untuk tindak pidana pemalsuan uang dan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Untuk tindak pidana pemalsuan uang, jangka waktu daluwarsa tidak dihitung satu hari setelah tindak pidana pemalsuan uang dilakukan, melainkan satu hari setelah uang palsu itu beredar. Sedangkan untuk tindak pidana perampasan kemerdekaan (vide Pasal 333 KUHP) jangka waktu daluwarsa dihitung satu hari setelah orang itu (yang ditahan/dirampas kemerdekaannya) dibebaskan.

Mengapa daluwarsa suatu keadaan itu sangat penting?

Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (vide Pasal 80 KUHP).

Jangka daluwarsa bisa dihentikan, oleh karena si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya sedang dituntut, atau oleh pejabat yang berwenang memberi tahu si pelaku bahwa perbuatannya hendak dituntut. Dengan begitu jangka daluwarsa dimulai dengan jangka waktu baru. Jangka waktu daluarsa juga dapat ditunda, oleh karena adanya suatu masalah hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan adanya penundaan jangka waktu daluwarsa, maka jangka waktu daluarsa yang telah berjalan masih tetap diperhitungkan.

Contoh-contoh kasus daluarsa

Seseorang yang telah menggadaikan barang pakaian emas, yang setelah pemegang gadainya meninggal, tidak memenuhi panggilan berulang kali dari ahli waris untuk menghadiri pembagian harta warisan dan selama tujuh tahun diam saja, dianggap telah melepaskan haknya untuk menebus barang yang telah digadaikannya (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 147 K/Sip/1955 tanggal 19-7-1955)

Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975)

Kesimpulan

Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum.

Tindak pidana kadaluarsa setelah lampau tenggang-tenggang waktu sebagai berikut :

Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan

Enam tahun, bagi kejahatan yang di ancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun

Dua belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun

Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang waktu untuk daluwarsa di atas, dikurangi menjadi sepertiga.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *