Aksi Damai Gabungan Jurnalis Tuntut Cabut Pergub No 30 Tahun 2018

oleh -6 views

Padang,SUMBARTODAY,-Teriakan ” cabut pergub 30 tahun 2018, save joernalis, copot kabiro humas” begitulah yang selalu diucapkan sepanjang jalan oleh puluhan pewarta dalam aksi damai dengan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Barat pada Rabu (12/09) tadi.

Aksi damai dilakukan dengan long march dari Gor Agus Salim menuju Kantor Gubernur dan dikawal pihak kepolisian. Namun, sampai dihalaman gubernuran,demonstran merasa kecewa, karena tidak bisa bertemu langsung dengan Irwan prayitno selaku Gubernur Sumbar saat ini, karena sedang diluar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Jasman(Kabiro Humas) dimaksud, “saat ini Gubernur tidak dikantor, beliau keluar negeri” kata Jasman.

Terkait tuntan pendemo Jasman meneruskan, ” menyangkut pergub no 30 tahun 2018 yang telah dikeluarkan, semua itu tanggung jawab saya sepenuhnya” tutur Jasman.

Namun, kabiro humas itu berjanji akan sampaikan aspirasi puluhan awak media itu kepada Gubernur pabila Gubernur sudah dikantor lagi, lanjut Jasman.

Herman Tanjung selaku ketua Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan dibenarkan oleh koordinator aksi damai Ismail mengatakan, “Aksi ini damai ini kita lakukan, sebagai bentuk pertentangan lahirnya pergub tersebut, agar Gubernur Sumatera Barat untuk mengkaji ulang dan mencabut Pergub yang telah diedarkan ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat,”  kata Herman Tanjung.

Begitu juga menurut Ismail, Pergub yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar tersebut, jelas bertentang dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak adapun satu Pasal yang mengatakan tentang, Wartawan yang bertugas dilingkungan pemerintah itu harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menimal wartawan muda dan Penanggungjawab Redaksi harus UKW Utama,” sebut Mail membacakan Pergub Sumbar No. 30 tahun 2018.

Untuk itu, kami atas nama jurnalis/wartawan yang tergabung dari berbagai media minta kepada Gubernur Sumbar untuk membatalkan Pergub yang telah diedarkan tersebut, kata Mail dengan tegas.

“Jika hal ini tidak sikap oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno , maka kami siap pergub ini di PTUN kan, tutup Ismail.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *