Abdul Wahab :Walikota Padang Terkesan “Enggan” Ganti Tanah Masyarakat

oleh -4 views

Padang,SUMBARTODAY,-Pada tahun 2014 – 2017, Pemerintah Kota (Pemko) sudah siapkan anggaran ganti rugi tanah untuk jalan Bypass sebesar kurang lebih 130 milyar rupiah. Dikutip, dari media online Bisnis.com “Ganti Rugi Jalan Bypass,Pemkot Padang Siapkan Rp 80 Miliar”,Padangkita.com “Selesaikan Jalur Bypass,Pemko Padang Diguyur Rp 17 Miliar”, Bisnis.com “Anggaran Proyek Bypass Padang Ditambah Rp 33 Miliar”. Dari terbitan media tersebut, masayarakat berasumsi bahwa Pemko Padang dalam membangun infrasutruktur, tidak mau rugikan masyarakatnya.

Namun faktanya,dibalik kisah kesuksesan Pemko tersebut, ternyata masih ada masyarakat yang terzalimi, dengan tidak pernah menerima uang ganti rugi sesenpun dari Pemko, ungkap Abdul Wahab, Kamis( 18/10 ) waktu lalu dirumahnya.

Abudul Wahab warga yang merasa terzalimi itu melanjutakan, “dalam pemberitaan sempat digembar-gemborkan kalau Pemerintah tidak ingin rugikan masyarakatnya, dengan telah menganggarkan dana ratusan miliar rupiah untuk konsolidasi dan ganti rugi tanah masyarakat yang dipakai untuk pembangunan jalan tersebut” tutur Abdul Wahab.

“Buktinya, sampai dengan saat ini, kami masih saja terus berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi atas pembebasan tanah itu yang masih belum dibayarkan sepeserpun oleh pihak pemerintah Kota Padang” lanjutnya.

Hal ini mengundang tanda tanya bagi pemilik tanah, ada apa gerangan, sehingga tanah miliknya yang dikuasai secara sah tidak mau dibayarkan.

Bahkan,lebih jelas Abdul Wahab mengatakan,” pada tahun 2015 Walikota Padang sendiri telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk bersedia membayarkan ganti rugi atas kepemilikan tanah milik nya”jelas Abdul Wahab.

Diterangkan Abdul Wahab, dalam surat pernyataan kedua belah pihak antara (Mahyeldi Ansharullah, SP dan Abdul Wahab) tertanggal 11 Agustus 2015 tersebut, pada point 1 ditegaskan bahwa PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan masalah konsolidasi tanah PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku paling lambat 2 (dua) tahun terhitung surat ini ditanda tangani.

Akan tetapi, setelah dua tahun berlalu, pembayaran hak atas dirinya yang sangat diharapkan tidak juga kunjung dibayarkan, tukasnya.

Padahal, segala upaya telah ditempuh, mulai dari tingjat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan keluarnya surat keputusan dari Mahkamah Agung RI, Reg No.207 K/Pdt/2017, tuturnya.

“Alhamdulillah, karena semua bukti yang  dimilikinya kuat, semua keputusan  ditingkat pengadilan menyatakan dirinya menang. Namun,, pihak dari Pemerintah Kota Padang, masih belum juga mau membayarkan hak nya tersebut” kata Abdul Wahab.

Upaya Pemko enggan membayar ganti rugi atas tanah tersebut, diperkuat dengan diterimanya surat Peninjauan Kembali (PK) dari Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Oktober 2018 dalam perkara antara Walikota Padang (pemohon PK) dengan Abdul Wahab (termohon), lanjutnya lagi.

Dan diusianya yang senja ini, Ia sangat lelah dan merasa dipermainkan, bahkan menduga Pemko Padang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dan mencari celah agar tidak  mau membayarkan haknya.

Ia pun menegaskan, selama Ia hidup, apapun upaya hukum akan tetap Ia tempuh, karena yang dituntut adalah hak miliknya, pungkas Abdul Wahab.

Tanggapan Walikota Padang,Terkait Ganti Rugi Tanah Abdul Wahab

Dilain pihak, Walikota Padang (Mahyeldi Ansharullah) saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapannya, mengakui bahwa, “memang Ia telah membuat surat pernyataan kedua belah pihak atas nama Walikota Padang,dan bersedia menyelesaikan proses ganti rugi tanah milik Abdul Wahab dengan rentang waktu  selama 2 tahun, terang Walikota, Rabu(24/10) kemarin dikantornya.

Dan terkait belum dibayarkan hak dari Abdul Wahab tersebut, Walikota pun menegaskan, “bahwa tidak ada niat dari Pemko Padang untuk mengulur waktu. Tetapi, dalam melakukan pembayaran, tentu harus ada proses yang jelas dan berkekuatan hukum tetap”, tegasnya.

“Meskipun telah keluar keputusan dari Mahkamah Agung, namun, untuk proses hukum peninjauan kembali kan masih sedang berjalan” tutur Walikota tersebut.

Untuk itu, marilah kita sama-sama menunggu bagaimana hasilnya nanti. Dan apabila upaya PK ini masih juga tidak diterima, maka Pemerintah Kota Padang pasti akan membayarkannya. Pemerintah tidak ingin rugikan masyarakat, apabila itu hak mereka, pasti akan dibayarkan, pungkas Mahyeldi dihadapan wartawan pada waktu itu.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *