Visi (PPTK)” Resiko Kecelakaan Kecil, K3 tidak dipakai”

oleh -918 views

Padang,SUMBARTODAY,-Proyek renovasi rumah dinas Kepala Dinas DPUPR Sumbar yang masih dalam tahap pengerjaan pada pemberitaan sebelumnya diduga sarat KKN.

Karena, proyek bernomor kontrak 152/SP-KPA-SEKR/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan nilai Rp 803.225.000,- dikerjakan CV.Faura Abadi dan diawasi PT.Reka Cipta Abadi itu tidak ada menggunakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ataupun K3 nya.

Saat dikonfortir kepada Visi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) kegiatan tersebut via selulernya dengan nomor 082388970xxx, mengakui bahwa memang pekerjaan tidak ada menggunakan SMK3 dan para pekerja tidak dilengkapi alat K3 dalam proyek terkait, jelas Visi pada Selasa(30/10) tadi.

Baca berita sebelumnya:Renovasi Rumah Kadis PUPR Disinyalir Langgar Spek

Visi menjelaskan, ” karena nilai pekerjaan renovasi rumah ini kecil, makanya dalam dokumen tidak ada digunakan K3″ terang Visi.

” apalagi, tingkat resiko kecelakaan dalam proyek tersebut terbilang kecil, jadi tidak perlu pekerja itu dibekali dengan alat pelindung keselamatan” tuturnya lagi.

Tapi, lanjut Visi,” para pekerja ada diasuransikan(BPJS) oleh kontraktor, tukas Visi.

Kemudian, saat ditanya terkait papan nama proyek sebagai informasi publik, yang sejatinya dapat dilihat masyarakat banyak, akan tetapi, posisinya ditempatkan didalam lokasi dan tidak kelihatan dari jalan oleh masyarakat yang lewat.

Menyangkut itu, Visi menjelaskan,”kenapa tidak ditempatkan dilokasi yang bisa dilihat masyarakat banyak, karena, papan nama proyek hanya sebatas informasi yang harus diikuti sesuai aturan, dan juga masyarakat sepi lewat dijalan depan proyek itu” terang Visi.

Lebih lanjut Visi mengatakan,” menyangkut proyek ini, Inspektorat selaku pengawas sudah datang kelokasi untuk mengecek kegiatan ini, baik secara anggaran dan teknisnya” lanjut Visi.

Sementara itu dikutip dari media online PU.net

Dikatakannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu telah menginstruksikan bahwa, “dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur (pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran) suatu bangunan, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama semua pihak sehingga tujuan selamat untuk semua dapat tercapai.

“Mencegah kecelakaan konstruksi merupakan tanggungjawab seluruh pihak. Keberhasilan proyek konstruksi, selain diukur dari biaya, mutu, dan waktu, juga ditentukan oleh keselamatan dalam pelaksanaan, serta manfaatnya bagi masyarakat,” terangnya.

Konstruksi memiliki kompleksitas dan risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja dan masyarakat umum lainnya. Terjadinya kecelakaan konstruksi tidak hanya dapat mencelakai pekerja konstruksi, namun dapat juga menimpa masyarakat sekitar lokasi pekerjaan. Disamping itu terhentinya pekerjaan konstruksi, merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Apakah penggunaan K3 , diukur dari tingkat resiko yang akan dihadapi dalam proyek yang memakai uang negara.?

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *