Miris,Pembangunan Rumah Kadis PUPR Sumbar tanpa Kantongi IMB

oleh -924 views

Padang,SUMBARTODAY,-Pekerjaan pembangunan rumah dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR)Sumatera Barat yang memakai anggaran APBD terindakasi KKN.

Pasalnya, proyek bernomor kontrak 152/SP-KPA-SEKR/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan nilai Rp 803.225.000,- dikerjakan CV.Faura Abadi dan diawasi PT.Reka Cipta Abadi itu, sebelumnya diduga memakai material tidak sesuai speksifikasi.

Dan kali ini, pada pekerjaan tersebut kuat dugaan langgar secara administrasi, pelaksanaannya tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca berita sebelumnya:Bangunan Rumah Kadis PUPR Sumbar Disinyalir Gunakan Besi Non SNI

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah, kata Hendrison SH, Senin (12/11) tadi dikantornya.

Hendrison SH, salah seorang pengamat hukum itu melanjutkan,”Sayangnya hal ini kadang dilanggar dan banyak rumah tanpa IMB yang akhirnya berdiri. Melanggar aturan dan hukum, pemiliknya bisa dapat beragam sanksi yang berat, kata Hendrison.

“Seperti bangunan lainnya, rumah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai fungsinya” tuturnya lagi.

Persyaratan administratif tersebut,lanjut Hendrison,” meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB.

Dijelaskan Hendrison, Kedua hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG). Di dalam Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG juga kembali ditekankan bahwa, “Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung”.

Hal ini pun diperkuat dengan terdapatnya aturan mengenai kepemilikannya pada PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Np. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005), terangnya lagi.

Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa, “Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin, tukasnya.

Dikatakannya,” bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan sesuai PP 36 Tahun 2005 adalah,” Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah,data pemilik bangunan gedung, rencana teknis bangunan gedung, hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Terakhir Hendrison SH mengatakan,” jadi sangat disayangkan, apabila dugaan tersebut benar adanya terjadi dikegiatan tersebut, pungkas pengamat hukum tersebut.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi ke Dina selaku KPA kegiatan via Whatshappnya dengan nomor 08126702xxx, meski sudah dibaca, namun belum berikan tanggapannya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

(CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *