Kesaksian SIAUW GIOK TJHAN ttg G30S PKI

oleh -1.715 views

PADANG,SUMBARTODAY-Hari Selasa, pengujung 1966. Penjara Militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan cepak berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Soebandrio, Menteri Luar Negeri kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. “Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih,” kata Untung kepada Soebandrio.

Itulah perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas seperti ditulis Soebandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya, Soebandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku G-30-S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto.

Keyakinan Untung bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu “misteri” tragedi September-Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal pada 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas. Salah satu yang jarang diulas adalah spekulasi kedekatan Untung dengan Soeharto.

Baca juga:
Minta Maaf ke Sukarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu…
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Seiring peringatan Gerakan 30 September 1965, Tempo pernah mengungkapkan kehidupan Letkol Untung dan kedekatannya dengan mantan Presiden Soeharto. Tak banyak informasi tentang Letkol Untung, bahkan dari sejarawan. “Data tentang Untung sangat minim, bahkan riwayat hidupnya,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Tempo berhasil menemui saksi hidup yang mengenal Letkol Untung. Salah satu saksi adalah Letkol CPM (Purnawirawan) Suhardi. Umurnya sudah 83 tahun. Ia adalah sahabat masa kecil Untung di Solo dan bekas anggota Tjakrabirawa. Untung tinggal di Solo sejak umur 10 tahun. Sebelumnya, ia tinggal di Kebumen.

Di Solo, ia hidup di rumah pamannya, Samsuri. Samsuri dan istrinya bekerja di pabrik batik Sawo, namun tiap hari membantu kerja di rumah Ibu Wergoe Prajoko, seorang priayi keturunan trah Kasunan, yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Wergoe adalah orang tua Suhardi. (Lihat video Ini Dia Fakta Penyiksaan Jenderal Saat G30S)

“Dia memanggil ibu saya bude dan memanggil saya Gus Hardi,” ujar Suhardi. Suhardi, yang setahun lebih muda dari Untung, memanggil Untung: si Kus. Nama asli Untung adalah Kusman. Suhardi ingat, Untung kecil sering menginap di rumahnya.

Tinggi Untung kurang dari 165 sentimeter, tapi badannya gempal. “Potongannya seperti preman. Orang-orang Cina yang membuka praktek-praktek perawatan gigi di daerah saya takut semua kepadanya,” kata Suhardi tertawa. Menurut Suhardi, Untung sejak kecil selalu serius, tak pernah tersenyum. Suhardi ingat, pada 1943, saat berumur 18 tahun, Untung masuk Heiho. “Saya yang mengantarkanUntung ke kantor Heiho di perempatan Nonongan yang ke arah Sriwedari.”

Baca Juga
Duh, Setelah 12 Tahun KPK Dibubarkan!
Omar Dani: CIA Terlibat G30S 1965 dan Soeharto yang Dipakai

Setelah Jepang kalah, menurut Suhardi, Untung masuk Batalion Sudigdo, yang markasnya berada di Wonogiri. “Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali. Ini satu-satunya batalion yang ikut PKI (Partai Komunis Indonesia),” kata Suhardi. Menurut Suhardi, batalion ini lalu terlibat gerakan Madiun sehingga dicari-cari oleh Gatot Subroto.

Selanjutnya: Clash yang terjadi…
Clash yang terjadi pada 1948 antara Republik dan Belanda membuat pengejaran terhadap batalion-batalion kiri terhenti. Banyak anggota batalion kiri bisa bebas. Suhardi tahu Untung kemudian balik ke Solo. “Untung kemudian masuk Korem Surakarta,” katanya. Saat itu, menurut Suhardi, Komandan Korem Surakarta adalah Soeharto. Soeharto sebelumnya adalah Komandan Resimen Infanteri 14 di Semarang. “Mungkin perkenalan awal Untung dan Soeharto di situ,” kata Suhardi.

Keterangan Suhardi menguatkan banyak tinjauan para analisis. Soeharto lantas naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Untung lalu pindah ke Divisi Diponegoro, Semarang. Banyak pengamat melihat, kedekatan Soeharto dengan Untung bermula di Divisi Diponegoro ini. Keterangan Suhardi menambahkan kemungkinan perkenalan mereka sejak di Solo. (Lihat video Jejak CIA dalam Tragedi G30S 1965)

Hubungan Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrad mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, 14 Agustus 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Raiders.

Di Irian, Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Sebelum Operasi Mandala, Untung telah berpengalaman di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Ia terlibat operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat, pada 1958. Di Irian, Untung menunjukkan kelasnya.

Baca juga:
Minta Maaf ke Sukarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu..
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Bersama Benny Moerdani, ia mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto, selaku panglima saat itu, hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti.

Selanjutnya: Kedua prestasi inilah yang…

“Kedua prestasi inilah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan Yani dan Soeharto,” kata Kolonel Purnawirawan Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa, atasan Untung di Tjakrabirawa, kepada Tempo.

Untung masuk menjadi anggota Tjakrabirawa pada pertengahan 1964. Dua kompi Banteng Raiders saat itu dipilih menjadi anggota Tjakrabirawa. Jabatannya sudah letnan kolonel saat itu. Anggota Tjakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat. Pangkostrad, yang kala itu dijabat Soeharto, yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Tjakrabirawa.

“Adalah menarik mengapa Soeharto merekomendasikan dua kompi Batalion Banteng Raiders masuk Tjakrabirawa,” kata Suhardi. Sebab, menurut Suhardi, siapa pun yang bertugas di Jawa Tengah mengetahui banyak anggota Raiders saat itu yang eks gerakan Madiun 1948.

(Lihat video Ini Dia Fakta Penyiksaan Jenderal Saat G30S)

“Pasti Soeharto tahu itu eks PKI Madiun.” Di Tjakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa. Batalion ini berada di ring III pengamanan presiden dan tidak langsung berhubungan dengan presiden. Maulwi, atasan Untung, mengaku tidak banyak mengenal sosok Untung. Untung, menurut dia, sosok yang tidak mudah bergaul dan pendiam.

Baca juga:
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto
G30S:Kisah DiplomatAS yang Bikin Daftar Nama Target Di-dor!

Di Kebumen, Soeharto datang menghadiri pernikahan Untung. Kedatangan Soeharto dan Tien yang mendadak membuat tuan rumah kebingungan menyambutnya.

Ketika Tempo mengunjungi dusun kelahiran Untung–yang tak jauh dari Pantai Krakal, di bagian timur Kebumen–begitu panas menyengat. Hawanya gersang, khas kawasan pesisir. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai perajin dan pedagang peci. Dulu, daerah itu basis Angkatan Oemat Islam, organisasi yang didirikan untuk melawan pendudukan Belanda sekitar 1945-1950.

Orang-orang Kedung Bajul, Desa Bojongsari, nama daerah itu, tergolong pemeluk Islam yang taat. Tua-muda rajin beribadah dan mendaras Al-Quran. Dusun itu merupakan tempat kelahiran Letnan Kolonel Untung. Tetangga dan teman masa kecil mengingatnya sebagai Kusmindar atau Kusman. Kus, begitu ia biasa dipanggil.

Selajutnya: Dari percakapan…

Dari percakapan dengan penduduk setempat, Tempo mendapat informasi Untung tak punya darah militer maupun politik dari kedua orang tuanya. Slamet, kakek Kusman, cuma tukang sapu di Pasar Seruni di desa itu. Ayahnya, Abdullah Mukri, buruh peralatan batik di Solo, Jawa Tengah.

Baca juga:
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto
G30S:Kisah Diplomat AS yang Bikin Daftar Nama Target Di-dor!

Meski cuma buruh, Mukri dikenal sebagai penakluk wanita. Ia kawin-cerai sampai tujuh kali. Untung lahir dari istri kedua Mukri. “Ibunya pemain wayang orang desa kami,” kata Sadali, 71 tahun, tetangga dekat Untung di Kedung Bajul. Sadali, yang sekarang berdagang peci, tak ingat nama perempuan yang minggat, menikah dengan lelaki lain ketika Untung masih 10 tahun, itu.

Sepeninggal ibunya, Untung hijrah ke Solo. Ia diasuh adik ayahnya, Samsuri, yang tak punya anak. Karena itu, “Dia lebih dikenal sebagai Untung bin Samsuri,” kata Sadali, yang kakaknya sekelas dengan Untung di Sekolah Rakyat Seruni, Kebumen, hingga kelas III. Seperti kakaknya, Samsuri buruh perajin batik di Solo. Meski begitu, Samsuri memperhatikan pendidikan sang keponakan.

Suhardi, teman kecil sekaligus junior Untung di Tjakrabirawa, bercerita, dari sekolah rakyat di Kebumen, Untung dipindahkan ke Sekolah Rakyat di Jayengan, Kartopuran, Solo. Barangkali karena Samsuri berada di lingkungan pedagang yang kuat, selepas sekolah rakyat Untung dimasukkan ke Klienhandel, sekolah dagang Belanda setingkat SMP. Toh, setamat sekolah dagang, Untung tidak jadi saudagar. Ia malah masuk Heiho pada 1943, yakni ketika Jepang masuk ke Indonesia. Sejak itu ia terusberkarier di militer.

Baca juga:
Minta Maaf ke Sukarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu…
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Sejak pindah ke Solo, Untung tak pernah lagi pulang ke Kedung Bajul. Sekitar 1957-1958, menurut Sadali, yang kala itu berdagang batik, dia beberapa kali bertemu dengan Untung. Temannya itu, kata bulan ketika masih berdinas di kesatuan Banteng Raiders di Gombel, Semarang.

Selanjutnya: Bagi Sadali…
Bagi Sadali, Untung orang yang ramah, halus tutur katanya dan rajin mengaji hingga dewasa. Jika bertemu, ia senang mengajak ngobrol Sadali, bahkan menasihati. “Sesama orang Kebumen di perantauan harus saling membantu.” Selebihnya, orang-orang Kedung Bajul tak tahu lagi kabarnya hingga pernikahannya dengan Hartati digelar megah pada 1963, setahun setelah kepulangannya dari Irian Barat. “Pesta paling meriah waktu itu,” kata Syukur Hadi Pranoto, 71 tahun, tetangga Hartati di Kelurahan Kebumen.

Baca juga:
Minta Maaf ke Sukarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu…
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Untung menikahi Hartati setelah bertemu di rumah Yudo Prayitno di Kecamatan Klirong, pesisir selatan Kebumen, pada sebuah acara keluarga. “Usia Hartati jauh lebih muda dari Untung,” kata Siti Fatonah, kerabat Hartati di Kebumen. Hartati adalah anak kelima dari tujuh anak Sukendar, pemborong besar yang kaya dan terpandang. “Dia punya banyak kuli,” ujar Syukur. Beberapa gedung besar di Kebumen adalah hasil karyanya.

Tak aneh jika pesta pernikahan Hartati-Untung yang digelar siang hari dibikin megah. Tenda besar dibentang. Hiburannya wayang orang Grup Ngesti Pandawa dari Semarang yang sedang ngetop. Jalanan sekitar rumah Sukendar ditutup. Mobil tetamu berjajar di sepanjang jalan di sekitar rumah Sukandar.

(Lihat video Jejak CIA dalam Tragedi G30S 1965)

Menikah dengan adat Jawa, Untung mengenakan beskap dan blangkon. Setelah itu ia mengenakan pakaian kebesaran militer. Tamunya kebanyakan petinggi pemerintahan, pejabat militer, dan anggota Dewan. Soeharto dan Tien Soeharto pun datang. “Soeharto datang mendadak, membuat tuan rumah sedikit kebingungan menyambut kedatangannya,” kata Syukur, yang sempat dipenjara enam tahun karena dituduh terlibat G-30-S.

Baca juga:
Omar Dani: CIA Terlibat G30S 1965 dan Soeharto yang Dipakai

Di antara para tamu, tak ada tetangga dan kerabat dari Kedung Bajul yang diundang. Dikabari pun tidak. “Mungkin karena ia sudah menjadi orang besar,” kata Mashud, tetangga dekat Untung di dusun. Padahal keluarga besar Slamet masih berada di dusun itu hingga sekarang. Setelah menikah, Untung memboyong Hartati ke Jakarta. Siti Fatonah, kerabat Hartati yang masih tinggal di Kebumen, mengatakan, dari pernikahannya dengan Hartati, Untung mendapat seorang anak lelaki, Anto. Fatonah menyebutnya, Insinyur Anto.

Sepeninggal Untung, Hartati menikah lagi dengan seorang petinggi sebuah perusahaan tekstil di Bandung.(TIM TEMPO)

Kesaksian Siauw Giok Tjhan dalam Gestapu 1965

Hasan Kurniawan

Senin, 2 November 2015 – 05:05 WIBSiauw Giok Tjhan dan para tahanan politik Orde Baru Soeharto (foto:Istimewa/Hasan)

KESAKSIAN Siauw Giok Tjhan dalam mengungkap tabir Gerakan 30 September (G30S) 1965 sangat penting untuk disimak.

Pria kelahiran Surabaya, 23 Maret 1914 ini bukan hanya korban Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu)* 1965 yang oleh Orde Baru Soeharto digunakan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menggulingkan Soekarno.

Melalui sejumlah wawancara yang dilakukan dengan para pelaku G30S dan sejumlah petinggi PKI di dalam penjara Orde Baru sejak November 1965 sampai Agustus 1978, Ketua Umum Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) ini berhasil mengungkap sejumlah fakta penting yang terjadi seputar Gestapu.

Seperti sejauh mana peran Ketua Comite Central (CC) PKI Dipo Nusantara (DN) Aidit dan Ketua Biro Chusus (BC) PKI Sjam Kamaruzzaman dalam operasi militer yang dilakukan Jumat 1 Oktober 1965 dini hari?

Pada dua pembahasan terdahulu, penulis telah membahas secara singkat peran Aidit dan Sjam dalam Gestapu. Hasil wawancara Siauw Giok Tjhan yang pertama kali dibukukan pada 1 Oktober 2015 dengan judul G30S dan Kejahatan Negara ini seakan menguatkan ulasan terdahulu.

Demikian Cerita Pagi kembali mengulas seputar peristiwa yang membawa malapetaka kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Seperti apa ulasannya?

Berbeda dengan sudut pandang Pemerintah Orde Baru Soeharto yang masih dipertahankan hingga pemerintahan yang berkuasa saat ini, Siauw Giok Tjhan menampik peran Aidit yang dominan dalam gerakan itu.

Menurutnya peran Aidit dalam gerakan itu tidak menonjol dan peran PKI sebagai partai politik dalam operasi militer itu tidak ada, selain dukungan politik yang diberikannya.

Sebaliknya, Sjam yang sosoknya tidak dikenal banyak orang dinilai memiliki peran yang sangat menonjol dalam gerakan itu. Dia yang memintahkan untuk membunuh para jenderal dan memerintahkan Aidit sebagai ketua ke Yogyakarta.

Dijelaskan Siauw pada 1 Oktober 1965, Aidit berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di tempat ini, Aidit tidak bertemu dengan Presiden Soekarno, Leimena, KSAU Omar Dhani, Kapolri Sujipto, KSAL Martadinata dan pejabat pemerintah lainnya.

Bagaimana Aidit bisa sampai di Halim? Dalam bukunya Aidit sang Legenda adik kandung Aidit, Murad Aidit menceritakan bahwa malam hari sebelum peristiwa itu dia sedang berada di rumah Aidit, Pegangsaan Barat, No 4, Jakarta.

Pukul 21.00 WIB, Aidit dijemput orang tidak dikenal bersama ajudannya Kusno. Tidak ada yang mencurigakan dalam penjemputan itu.

Sebelum meninggalkan rumah, Aidit berpesan kepada Murat dan istrinya agar mematikan lampu depan rumah sebagai tanda tidak menerima tamu. Ke mana Aidit dibawa malam itu se isi rumah tidak ada yang tahu.

Kesaksian Siauw Giok Tjhan dalam Gestapu 1965

Hasan Kurniawan

Senin, 2 November 2015 – 05:05 WIB

Baru pada keesokan harinya pihak keluarga tahu bahwa Aidit berada di Halim Perdana Kusuma. Demikian kesaksian keluarga Aidit.

Kembali kepada hasil wawancara Siauw Giok Sjhan. Sejumlah pelaku G30S menceritakan beberapa hari sebelum terjadi gerakan, Komandan G30S Letkol Untung sempat berusaha menemui Aidit dan meminta agar gerakan ditunda karena pasukan tidak siap.

Namun langkah Untung untuk menemui Aidit dihalangi oleh Sjam dengan alasan hanya Sjam yang boleh berhubungan dengan Aidit. Dia lalu memerintahkan Untung untuk terus maju sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian menurut Siauw Giok Tjhan, Sjam lah orang yang sangat bertanggung jawab dalam gerakan itu. Perannya dalam gerakan itu bahkan lebih menonjol dari Aidit.

Dari penjelasan ini timbul pertanyaan, kenapa Aidit memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Sjam? Apa yang membuatnya begitu percaya kepada Sjam? Apakah Aidit tahu bahwa Sjam agen ganda yang ditempatkan Angkatan Darat (AD) dalam PKI?

Dua jawaban atas pertanyaan itu sempat diulas pada bahasan Cerita Pagi sebelumnya. Untuk itu tidak akan diulang kembali.

Dalam buku AM Hanafi Menggugat Kudeta Jendral Soeharto dari Gestapu ke Supersemar, penulis berhasil menemukan gambaran tentang sosok Sjam sebagai agen AD yang dekat dengan Soeharto.

Dalam bukunya, Hanafi mengaku pertama bertemu Sjam saat Konferensi Pesindo di Solo, akhir tahun 1946. Saat itu, Sjam tidak memiliki peran penting. Sedang Aidit dikabarkan baru mengenal Sjam tahun 1950.

Menurut Hanafi, Sjam mulai menjalin kontak dengan Soeharto saat penyerbuan markas Jepang di Yogyakarta, pada awal Revolusi 1945.

Sjam juga dikabarkan pernah menjadi mata-mata polisi di bawah Komisaris Polisi Mudigdo di Pekalongan. Dia juga dikabarkan menjalin hubungan sangat rapat dengan kelompok dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Keterlibatan Sjam dalam PSI terungkap saat dia melaporkan tentang adanya Konferensi Rahasia Sarangan, pada 21 Juli 1948, antara pihak Amerika Serikat dengan Indonesia.

Saat terjadi Razia Agustus di tahun 1951, Sjam dikabarkan menghilang dan tiba-tiba berada di Seskoad dan menjadi mata-matanya di bawah komando Kolonel Suwarto yang baru pulang mengikuti pelatihan di Amerika.

Saat berada di Seskoad, Sjam juga dikabarkan menjadi mata-mata Kolonel Latief di bawah lindungan Kodam V Jaya sekaligus mata-mata Kostrad di bawah Soeharto langsung.

halaman ke-2 dari 4

Kesaksian Siauw Giok Tjhan dalam Gestapu 1965

Hasan Kurniawan Senin, 2 November 2015 – 05:05 WIB

Dengan mengikuti paparan Hanafi menjadi jelas bahwa Sjam adalah agend ganda yang sengaja ditempatkan AD di dalam PKI.

Keterangan Sjam dalam persidangan semakin mengkuatkan pernyataan Hanafi. Sjam membocorkan hubungan sejumlah perwira AD dengan PKI hingga mengakibatkan semua jaringan PKI dalam tentara hancur.

Kembali kepada Siauw Giok Tjhan. Menurut sejumlah tahanan G30S, Sjam memerintahkan Aidit untuk terbang ke Yogyakarta dari Halim Perdana Kusuma.

Di pangkalan udara itu, Aidit seorang diri. Tidak ada anggota Politbiro CC PKI yang lainnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan lagi karena jika benar PKI terlibat G30S bukan kah harusnya Aidit bersama pimpinan PKI lainnya di Halim?

Lantas apa yang dilakukan Aidit selama berada di Yogyakarta. Wawancara Siauw Giok Tjhan dengan pengawal Aidit di penjara sedikit memberikan penerangan.

Seperti diceritakan Kusno kepada Siauw. Saat berada di Yogyakarta, Aidit hidup sebagai buronan politik yang tindak tanduknya selalu dimata-matai. Dalam keadaan seperti itu, Aidit tidak bisa berfungsi sebagai Ketua CC PKI.

Selama dalam pelariannya itu, Aidit sangat menderita. Dia tidak pernah mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Hidupnya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna menghindari penangkapan.

Karena mobilitasnya yang tinggi dan banyak ditempuh dengan berjalan kaki, Aidit  mengalami luka pada kakinya hingga harus digendong oleh pengawalnya Kusno.

Perjalanan dengan cara digendong seperti itu dalam pelarian merupakan hal yang sangat berbahaya. Apalagi saat itu Aidit masih menggunakan seragam menteri yang membuatnya dengan mudah dikenali warga.

Kusno mengakui saat berada di Jawa Tengah, pihaknya sangat sulit menemui pimpinan PKI setempat untuk mendapatkan tempat persembunyian yang aman bagi Ketua CC PKI.

Sulitnya melakukan koordinasi membuat Aidit memerintahkan Kusno untuk kembali ke Jakarta dan melakukan kontak dengan para pemimpin PKI lainnya. Mereka berpisah pada pertengahan Oktober 1965.

Salah seorang tokoh PKI lainnya Munir mengatakan, seminggu sebelum Aidit berhasil ditangkap tentara dan ditembak mati, dirinya masih sempat bertemu dengan Aidit.

Kesannya ketika bertemu Aidit saat itu sangat mengecewakan. Sosok Aidit yang revolusioner sudah berubah menjadi orang yang putus asa. Aidit bahkan tidak bisa memberikan perintah di saat yang sangat genting itu.

 

 

 

Kesaksian Siauw Giok Tjhan dalam Gestapu 1965

Hasan Kurniawan

Senin, 2 November 2015 – 05:05 WIB

Dari pertemuannya itu Munir berkesimpulan bahwa Aidit bukan orang yang ahli dalam revolusi. Kesimpulan Munir tepat. Aidit belum pernah memimpin aksi massa. Bahkan memimpin perlawanan buruh tidak pernah.

Kelemahan paling pokok dari Aidit ini lah yang mengakibatkan malapetaka bagi anggota dan simpatisan PKI yang jumlahnya jutaan orang.

Cerita salah seorang tahanan G30S di Jawa Tengah (Jateng) Kolonel Suherman akan membuat terang perihal ini. Setelah G30S meletus Suherman berhasil menghimpun kekuatan militer yang terdiri dari 34-38 Kodim se-Jateng.

Saat Suherman menemui Aidit di Solo untuk meminta petunjuk, sikap yang diberikan Aidit justru kontrarevolusioner dengan meminta Suherman membubarkan kekuatannya sendiri yang berarti mengambil sikap bunuh diri.

Sebaliknya, Aidit melempar tanggung jawab penyelesaian G30S kepada Presiden Soekarno yang posisinya saat itu sudah terancam.

Rupanya penyelesaian politik Presiden Soekarno gagal. Pihak sayap kanan AD terus bergerak menghancurkan G30S dan mulai menyerang PKI dengan kejam.

Menyadari kesalahannya, tiga hari setelah Suherman membubarkan kekuatan bersenjatanya, Aidit kembali memanggilnya dan meminta kekuatan bersenjata yang ada dikumpulkan kembali. Saat Aidit memberikan petunjuk ini semuanya sudah terlambat. PKI sudah dihancurkan.

Menurut Siauw Giok Tjhan, penghancuran PKI dan kekuatan kiri di Indonesia telah dimulai sejak 2 Oktober 1965, dipimpin oleh Soeharto.

Di bawah Soeharto dibentuklah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Badan yang dipimpin Soeharto inilah yang merancang penghancurkan dan pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan organisasi sayap kiri di Indonesia.

Sampai di sini ulasan Cerita Pagi diakhiri, semoga dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan pembaca.

*Prof Benedict Anderson mempunyai kesan bahwa singkatan Gestapu itu sendiri merupakan satu alasan lain dengan menganggap bahwa Gestapu adalah buatan Amerika Serikat. Kata Gerakan September Tiga Puluh sendiri terdengar janggal dalam bahasa Indonesia. Hal ini sama dengan mengatakan Teenth Four (Mei Sepuluh Empat) sebagai ganti May Four Teenth (Empat Belas Mei).

Sumber Tulisan
Siauw Giok Tjhan, G30S dan Kejahatan Negara, Ultimus, Cetakan Pertama, Oktober 2015
Murad Aidit, Aidit sang Legenda, Panta Rei, Cetakan Pertama, September 2005.
AM Hanafi, AM Hanafi Menggugat Kudeta Jend Soeharto dari Gestapu ke Supersemar, Edition Montblanc Lille-France, 2008.
John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Hasta Mitra, Jakarta 2008.

BERITA PILIHAN 
Kebohongan Tari Harum Bunga Gerwani di Lubangbuaya
Peran Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967
Kesaksian Elite PKI tentang Sepak Terjang Aidit
Sjam Kamaruzzaman dan Kerja Rahasia Biro Khusus PKI

 

 

 

 

RESENSI BUKU: ANALISA MATERIALISME SEJARAH TENTANG G30S 1965

Posted November 28, 2015
Filed under: bukuResensiUncategorized |

RESENSI BUKU: ANALISA MATERIALISME SEJARAH TENTANG G30S 1965

BERDIKARI  ONLINE, Jumat, 13 November 2015 | 8:53 WIB

 

 

Dalam acara bedah buku Ketika Sejarah Berseragam di kampus Universitas Lampung, Rabu 30 September 2015 lalu, saya terdiam mendengar pernyataan seorang pembicaranya, Soeyanto,Ph.D. Kurang lebih begini: “Sebenarnya saya sudah lelah menjelaskan peristiwa G30S, saking terlalu kentalnya pembodohan yang dilakukan selama Orde Baru, capek menjelaskan pada banyak orang dableg yang cuma mau mendengar kisah versi negara dan kakek-neneknya yang kepalang anti PKI karena cari selamat. Makanya sekarang ini memang tak tepat kalau pemerintah RI terburu-buru minta maaf pada korban penumpasan PKI oleh Soeharto Cs yang brutal itu, karena sebaiknya yang diutamakan itu memperbanyak dulu kebenaran di dalam buku-buku sejarah kita yang penuh kebohongan.”

Sedikit banyak saya bersepakat dengan pendapat itu, dan beruntungnya gayung pun bersambut. Sepulang acara, saya mendapat informasi terbitnya sebuah buku baru yang temanya masih sama, ya seputar peristiwa sejarah Gerakan 30 September 1965 itu lagi. Mungkin bagi sebagian orang yang mengikuti tema ini dengan antusias pada awalnya, kini juga mulai merasa lelah dan putus asa, saking melulu dimentahkannya semua upaya pelurusan sejarah oleh negara dan aparaturnya, juga oleh sebagian besar masyarakatnya yang ngototmempertahankan pembodohan.

Ironi memang, bagaimana bangsa ini bisa bangkit dan berjaya jika kejujuran pada sejarah pun sama sekali tidak mau diupayakan. Kembali ke perkara buku yang baru terbit tadi, penulisnya adalah Harsa Permata, seorang dosen filsafat yang juga pernah ikut berenang dalam lautan pergerakan mahasiswa era  awal Reformasi. Bukunya ini tidak lain daripada hasil penelitian tesis pascasarjananya di jurusan filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 2013 yang lalu.

Sebuah Analisa Filsafat Sejarah

Buku setebal 95 halaman ini mungkin terbilang tipis penampakannya, tapi setelah dibaca, ketebalan kualitasnya sangat terasa. Sebagaimana dijelaskan oleh penulisnya dalam pengantar, buku ini tidak berusaha menemukan fakta-fakta baru terkait  peristiwa berdarah itu, ia berfokus pada penggunaan filsafat materialisme dialektika historis (MDH) ala Marxisme sebagai pisau analisa untuk membedah dan menemukan simpulan-simpulan baru. Ini juga merupakan jawaban atas tantangan Max R. Lane, seorang Indonesianis yang dalam orasi ilmiahnya di tahun 2012 menyebut belum ada satu pun evaluasi sejarah G30S dari perspektif Marxisme (Hal. iii).

Logika kunci buku ini adalah pernyataan eksplisit Marx dan Engels dalam naskah legendarisnya yang berjudul Manifesto Komunis di abad ke-19, bahwa sejarah adalah perjuangan kelas. Sejarah tak hanya berkisah tentang para tokohnya, melainkan berisikan proses konflik yang terus menerus dari kelas sosial tertindas melawan kelas sosial penindasnya. Sementara penindasan dan ketertindasan itu sendiri bersifat material bagi filsafat Marxisme. Pergerakan materi itu sendiri bersifat dialektis, yang tak lain dilandasi oleh kontradiksi atau pertentangan unsur-unsur yang ada di dalamnya. (Hal. 7-8).

Marxisme memandang bahwa segala perubahan sosial terwujud karena kontradiksi internal suatu masyarakat itu sendiri, yakni antara tenaga produktif dengan hubungan produktif dalam corak produksi yang dianutnya. Atau antara kelas sosial satu dengan yang lainnya, antara kontradiksi yang baru dengan yang lama, dan sebagainya. Hukum dialektikanya adalah: 1) Perubahan kuantitas menuju kualitas; 2) Interpenetrasi/ kesalingpengaruhan antar pihak yang berlawanan/ A=Non-A; 3) Negasi dari negasi (Hal. 14-15).

Mengutip Mao Tse Tung, penulis menyebut dalam proses perkembangan kenyataan, terdapat banyak sekali kontradiksi. Namun, hanya terdapat satu kontradiksi yang paling pokok, ialah yang paling mendesak karena menentukan atau mempengaruhi keberadaan kontradiksi yang lainnya. Semisal dalam masyarakat kapitalisme, kontradiksi pokoknya adalah antara borjuasi dan proletariat, sementara yang lainnya bersifat determinan (Hal. 17).

Filsafat Marxisme mengikuti pemikiran Hegel dalam memandang proses dialektika sejarah, layaknya spiral yang terus bergerak ke taraf yang lebih tinggi dari sebelumnya. Proses itu mengalami tiga tahapan utama, yakni tesis, yang segera menemui anti-tesis sebagai lawannya, dan kontradiksi dari keduanya memunculkan suatu perdamaian dalam rupa sintesis (Hal.63).

Catatan Sejarah G30S 1965

Keunggulan buku ini juga terletak pada Bab III nya yang meringkas berbagai versi catatan dan analisa sejarah peristiwa kontroversial G30S 1965 yang selama ini telah banyak dikaji, hingga bagi pelajar pemula akan lebih mudah mendapatkan gambarannya ketimbang membaca sendiri dari literatur-literatur aslinya yang tebal dan mulai langka di pasaran. Setidaknya tercatat ada enam versi yang memiliki dasar logikanya masing-masing.

Pertama, adalah versi Orde Baru (Hal.21-25), dalam versi ini pun ternyata ada dua otoritas sejarah di dalamnya, yakni menurut pandangan Soeharto dan menurut TNI/ABRI, namun keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa PKI secara organisasional adalah pihak yang paling mutlak bersalah sebagai pelaku tunggal yang bertanggung jawab atas tewasnya enam jenderal Angkatan Darat, sehingga rezim ini resmi menamai persitiwa sejarah itu dengan akronim stigmatif, G30S/PKI 1965.

Soeharto dalam biografi Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) mengatakan bahwa keterlibatan PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 berdasar pada peranan sentral Letkol Untung, yang dalam ingatannya sejak awal kemerdekaan Untung adalah anak didik Alimin, salah satu tokoh PKI. Sedangkan TNI/ABRI sebagaimana tertulis dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia (1995) memandang D.N. Aidit sebagai ketua CC PKI lah figur sentral atau pimpinan tertinggi gerakan ini. Dalam tugasnya ia dibantu oleh Iskandar Subekti, Pono, Kusno, Mayor Udara Sujono, dan bermarkas di lapangan udara Halim Perdana Kusumah dari tanggal 30 September malam sampai 1 Oktober dini hari.

Rezim Orde Baru meyakini G30S 1965 adalah sebuah gerakan ideologis yang sistematis, bahwa PKI bertujuan mengubah negara Indonesia yang berhaluan Pancasila menjadi negara komunis dan mengikuti tujuan internasionalnya Uni Soviet. Pembunuhan para jenderal yang disebut Dewan Jenderal bertujuan memudahkan pembentukan Dewan Revolusi yang akan dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai perubahan, dan berujung pada naiknya PKI ke puncak kekuasaan di Indonesia.

Kedua, adalah versi Ben Anderson dan Ruth T. McVey (Hal. 25-28). Analisis keduanya terangkum dalam buku berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (2009) atau kerap disebut sebagai Cornell Paper, yang fokusnya berangkat dari Divisi Diponegoro di Jawa Tengah sebagai wahana bersama tumbuhnya beberapa tokoh kunci dalam peristiwa ini.

Mereka berpandangan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa G30S 1965, sebaliknya ini merupakan pemberontakan para perwira muda yang berasal dari divisi ini, tampak dari komposisi tim intinya seperti Latief, Untung, Supardjo, dan Sujono sekalipun saat peristiwa berlangsung mereka sudah tidak bertugas di teritori itu.

Alasan pmberontakan mereka terutama dilandasi oleh idealism, yang tergambarkan dari: 1) Ketidakpuasan terhadap Staf Umum dan pimpinan militer di Jakarta yang bergelimang kemewahan dan korup; 2) Perang dingin antara Soekarno dan para jenderal yang diketahui sering kontak dengan CIA, membuat mereka meragukan patriotism pimpinannya dan mewaspadai kemungkinan kudeta oleh apa yang marak diisukan sebagai Dewan Jenderal; 3) Kemungkinan juga para perwira muda ini ingin mengembalikan semangat revolusioner 1945 dalam sistem politik Indonesia.

Ketiga, adalah versi Harold Crouch (Hal.29-33). Dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (2007) menyebut bahwa ada indikasi yang meskipun masih samar, bahwa PKI terlibat dalam G30S 1965. Kehadiran Aidit di Bandara Halim pada 1 Oktober adalah salah satu indikasinya, kemudian dukungan dari Gerwani dan Pemuda Rakyat terhadap gerakan ini, dan juga dari editorial Harian Rakjat yang terbit berisikan pujian terhadap G30S. Crouch juga menganggap pengakuan Njoto, salah satu pimpinan PKI di Harian Angkatan Bersenjata yang dipublikasikan oleh pers Jepang Februari 1966.

Crouch juga meyakini bahwa PKI bukanlah dalang peristiwa ini. Pasalnya sama sekali tidak ada bukti bahwa para perwira pelakunya itu adalah agen PKI. Mereka semua bertindak bukan atas perintah Sjam (agen PKI) dan lebih karena kehendak sendiri. Baginya, PKI memang punya alasan logis untuk menyatakan dukungan pada G30S 1965, yakni karena ketakutannya atas potensi kudeta Dewan Jenderal terhadap pemerintahan Soekarno, yang diyakini akan membawa bencana bagi mereka. Namun, PKI tidaklah memiliki sumber daya yang memadai untuk melawan kekuatan militer dalam konfrontasi langsung.

PKI lebih memilih solusi kup dalam bentuk konflik internal angkatan bersenjata hingga keterlibatannya tidak kentara. Ini diperkuat oleh pernyataan Njoto yang mendukung para perwira progresif pelaksana G30S dengan merencanakan pelatihan militer bagi anggota ormas hingga terlatih menjadi pasukan cadangan yang siap menopang. Namun, Njoto membantah jika PKI terlibat secara organisasional, pendapat ini juga senada dengan pimpinan PKI lainnya seperti Sudisma dan Paris Pardede.

Namun, kesaksian Sjam Kamaruzaman paling berbeda, ia mengaku dipanggil Aidit pada 12 Agustus ke rumahnya untuk mendiskusikan memburuknya kesehatan Soekarno dan langkah yang kemungkinan akan diambil oleh Dewan Jenderal. Informasi tentang ini diakuinya diperoleh dari Sakirman, seorang Politbiro PKI yang juga kakak dari Mayjend S. Parman. Pertemuan itu mengerucut pada rencana penyusunan kekuatan dan sebuah gerakan. Esoknya Sjam bersama anggota Biro Khusus lain memutuskan mendekati perwira yang bersimpati, yakni  Kolonel Latief dari brigade infanteri, Letkol Untung dari batalyon Cakrabirawa, dan Mayor Sujono komandan pertahanan udara Halim.

Dengan demikian Crouch menyimpulkan bahwa G30S 1965 merupakan persekutuan rahasia yang setara antara para perwira progresif dengan biri khusus PKI. Keterlibatan PKI hanya tersinyalir sebagai konspirator, bukan eksekutor dan bahkan tak punya kuasa instruktif karena jelasa bahwa para perwira progresif itu memiliki tujuannya sendiri.

Keempat, adalah versi W.F. Wertheim (Hal. 33-35). Dengan gamblang menyebut para perwira pimpinan G 30 S 1965 adalah kenalan dekat Jenderal Soeharto sendiri. Untung adalah bawahannya saat menjadi komandan Divisi Diponegoro Jawa Tengah, pun Latief yang bahkan juga pernah semarkas di perang perebutan Irian Barat. Sedangkan Supardjo adalah bawahannya saat menjabat komandan Divisi Mandala Siaga di Kalimantan.

Selain itu, aneh rasanya bahwa Soeharto tidaklah masuk dalam daftar Jenderal yang menjadi target penculikan. Ia bahkan bisa leluasa bergerak di Jakarta saat malam berlangsungnya operasi militer itu. Ia juga bisa dengan sangat mudah, cepat, dan detail meringkus gerakan ini, padahal para perwira lainnya yang berada di Jakarta tidak paham harus mengambil tindakan apa saat itu.

Wertheim bahkan meyakini bahwa Sjam sesungguhnya adalah intel tentara yang ditugaskan menyusup ke dalam PKI, dengan tujuan provokasi agar PKI terlibat dalam sebuah aksi yang memang direncanakan untuk gagal tersebut. Asumsi ini dikarenakan sikap kooperatif Sjam terhadap militer selama masa interogasi, ia tidak disiksa dan malah mendapat perlakuan istimewa dari para interrogator. Dengan demikian menurut Wertheim, G30S 1965 adalah konspirasi besar yang diotaki langsung oleh Soeharto.

Kelima, adalah versi John Roosa (Hal. 35-41). Analisanya di buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008) meniadakan konsep “dalang” dalam peristiwa G30S 1965 karena ia bukanlah sebuah aksi yang direncanakan oleh seseorang maupun sekelompok. Sebelum meletusnya peristiwa itu perpolitikan Indonesia dilatari oleh tiga kekuatan utama: 1) PKI yang punya basis politik sipil yang dominan; 2) TNI AD yang punya ratusan ribu prajurit bersenjata; 3) Soekarno yang berada di tengah kedua kubu yang saling bertentangan itu. Sokearno memainkan politik keseimbangan untuk melanggengkan kekuasannya.

Namun, memang dalam beberapa waktu terakhir keseimbangan Soekarno mulai berantakan karena kecondongannya pada PKI. Sebenarnya saat itu ia sedang sangat membutuhkan PKI dan kekuatan massanya untuk menaikkan posisi tawar terhadap Angkatan Darat. Sementara PKI sendiri sesungguhnya merasa tidak puas dengan kondisi politik pemerintahan Soekarno. Terutama fakta bahwa PKI tidak mendapatkan jatah kursi menteri yang penting dan memiliki anggaran besar. Sebaliknya kekuatan politik yang anti PKI justru tetap leluasa menjabat dan mulai mengkonsolidasikan kekuatan.

Lalu beredarlah desas-desus yang bersumber dari dugaan bocornya sebuah telegram Duta Besar Inggris yang menyebut keberadaan sekelompok jenderal sayap kanan di bawah pimpinan Ahmad Yani sedang mempersiapkan satu aksi konspiratif terhadap pemerintah Indonesia. Ini membuat Aidit harus menimbang dua pilihan sikap, yaitu didahului atau mendahului. Maka Aidit meminta Sjam dan jaringan Biro Khususnya untuk mengajak para perwira progresif untuk bertindak melawan Dewan Jenderal. Tapi karena tak ada kepastian rencana, Sjam memimpin sendiri aksi itu, dan inilah yang melatar belakangi mengapa hanya ada segelintir perwira saja yang bersepakat terlibat.

Celakanya, terjadi banyak keraguan atas kelemahan rencana yang telah disusun itu. Sjam yang tak ingin mengecewakan Aidit bersikeras untuk tetap melaksanakannya karena yakin terhadap kekuatan pendukung Soekarno dan massa PKI yang dominan saat itu. Tetapi ketidakrapihan rencana dan ketidakjelasan rantai komando dalam aksi itu menimbulkan banyak kegagalan saat dilancarkan, yakni ternyata mereka tak bisa menculik para jenderal tersebut dalam keadaan hidup. Awalnya mereka hanya ingin menghadapkan mereka secara paksa kepada Soekarno.

Ditambah, ternyata Soekarno pun tidak mau mendukung aksi sepihak ini, terutama setelah ia mengetahui bahwa para jenderal yang diculik sudah tewas. Kepada Supardjo yang sempat menghadap, Soekarno memerintahkan untuk segera menghentikan aksi ini dan para perwira itu pun segera menyetujuinya. Namun Sjam dan Aidit justru memutuskan untuk melanjutkannya tanpa persetujuan Soekarno, dengan menyerukan dibentuknya Dewan-Dewan Revolusi melalui siaran radio.

Gagal meyakinkan para perwira progresif yang peragu, Sjam dan Aidit dengan prinsip kepeloporannya akhirnya merubah rencana semula yang ingin melindungi pemerintahan Soekarno yang sedang di ujung tanduk, menjadi berbalik untuk menggantikannya. Landasan ilmiah Aidit adalah pengalaman kudeta militer di Aljazair bersifat progresif yang dipimpin oleh Kolonel Boumedienne terhadap pemerintahan Ben Bella, dan mendapat dukungan rakyat. Karenanya Aidit memandang jika kudeta militer didukung oleh 30% rakyat, maka bisa diubah sekaligus dimajukan menjadi revolusi rakyat.

Keenam, adalah versi Rex Mortimer (Hal. 42-46). Lebih jauh lagi, analisanya dalam buku Indonesian Communism Under Sukarno, Ideology and Politics 1959-1965 (2006) menyebut bahwa G30S 1965 adalah sebuah hasil manipulasi terhadap pimpinan PKI oleh lawan politiknya. Alasanya: Satu, transkrip rekaman interograsi dan pengumpulan bukti terkait plot peristiwa yang disusun oleh Nugroho Notosusanto dari pihak TNI/ABRI, tertulis tujuan PKI bukan untuk merebut kekuasaan politik, melainkan mencegah pelenyapan PKI oleh TNI AD pasca wafatnya Soekarno yang sedang sakit keras. Namun transkrip ii tak pernah dipublikasikan karena perbedaannya yang signifikan dengan versi resmi AD; dua, persidangan para pelaku yang tidak adil, eksekusi mati tanpa proses pengadilan terhadap pimpinan PKI, serta tudingan-tudingan ambigu tanpa bukti bahwa PKI lah yang merekayasa isu Dewan Jenderal; tiga, pendapat AD bahwa pelatihan sukarelawan PKI di Halim terkait dengan G30S. Padahal komposisi sukarelawan yang mendapat pelatihan semi-militer di sana tak hanya dari PKI, melainkan juga Pemuda Marhaenis, Perti, Pertindo, GP Anshor juga telah dijadwalkan; empat, isi pengumuman G30S pada 1 Oktober pagi hari berbeda dengan sikap politik PKI dan pemerintahan Soekarno, yakni seruan untuk mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, padahal saat itu PKI dan Soekarno sedang gencar mendukung NEFOS, RRC, dan Konfrontasi atas Malaysia; lima, komposisi Dewan Revolusi justru diisi oleh tokoh yang berseberangan dengan PKI, ada 19 dari 45 tokoh; enam, tuduhan yang mengaitkan empat perwira pimpinan G30S dengan organisasi PKI adalah keliru. Semisal yang menyebut bahwa Untung pernah terlibat dalam pemberontakan Madiun 1948, padahal saat itu ia masih buta politik dan jadi pengikut setia komandannya yang anti komunis. Supardjo yang cemerlang karir militernya itu adalah loyalis Soekarno yang tegas anti PKI. Pun dengan Latief yang jabatan strukturalnya cukup vital sebagai salah satu komandan di Jakarta, tentu telah melalui seleksi ketat di tubuh TNI AD yang anti PKI; tujuh, keterkaitan Sjam dengan TNI diketahui bahwa ia telah bekerja sebagai informan Seksi I (Intelejen) Resimen Jakarta Raya sejak tahun 1955.

Penulis buku ini menambahkan bahwa sejak sebelum peristiwa G30S 1965, Militer khususnya TNI AD sebenarnya sudah sangat kesal dan ingin menggulingkan Soekarno dan mendelegitimasi PKI, namun popularitas Soekarno dan besarnya massa PKI telah memaksa TNI bersikap menunggu pihak mana yang bertindak agresif lebih dulu. Peristiwa G30S itu sendiri hanyalah dalih bagi TNI yang dipimpin Soeharto untuk bisa mengambil langkah pembasmian terbuka PKI dan pembungkaman Soekarno.

Pasalnya, sikap tanggap TNI untuk membasmi G30S justru dipelintir menjadi pembasmian sistematis terhadap massa dan organisasi PKI, bahkan gerakan kiri pada umumnya. Akademisi Barat mencatat ada sekitar 500 ribu sampai 1 juta orang rakyat Indonesia yang dibunuh dalam operasi penumpasan itu. Bahkan dalam pengakuan Sarwo Edhie Wibowo sebagai komandan RPKAD yang memimpin eksekusi massal itu mencapai 3 juta nyawa melayang dicabut paksa.

Tanggal 11 Maret 1966, melalui dokumen yang di sebut Supersemar, TNI dan Soehartonya berhasil mendapatkan legitimasi penuh untuk mengambil alih kekuasaan. Lalu dimulailah babak baru sejarah bangsa Indonesia sebagai negara yang terbuka pada investasi modal asing, yang ditandai oleh terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal serta dicaploknya wilayah pegunungan Papua yang kaya akan mineral tambang oleh PT Freeport dari Amerika Serikat.

Latar Historis Peristiwa

Dalam perspektif Marxisme, peristiwa G30S 1965 tidaklah terjadi begitu saja tanpa dilatari kondisi ekonomi politik tertentu. Ditinjau sejak Revolusi Agustus  1945 adalah perjuangan awal untuk memperoleh kemerdekaan bangsa. Baru di tahun 1949 pasca Konferensi Meja Bundar lah kemerdekaan politik kita tercapai. Sementara kemerdekaan ekonomi baru diperoleh tahun 1957, yang ditandai oleh terbitnya program nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik colonial Belanda, dan sekitar 46.000 orang dideportasi ke negeri asalnya.

Sayangnya, pengelolaan semua perusahaan yang telah dinasionalisasi itu diserahkan ke tangan para perwira militer (TNI AD), inilah yang kemudian hari menguatkan posisi militer dalam perpolitikan Indonesia. Dominasi kelompok militer dalam perekonomian inilah yang memicu lahirnya kelas sosial baru dalam masyarakat kita, yakni borjuis militer (Hal. 53).

Bahkan penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah solusi yang dikehendaki kelompok militer yang ingin mendapat jaminan atas kenyamanan posisinya. Dekrit ini berisikan pembubaran Dewan Konstituante (pelemahan terhadap parlemen sipil/ wakil parpol) dan menetapkan kembalinya ke UUD 1945 yang sangat memperkuat posisi presiden dalam pemerintahan (Hal.54).

Menguatnya pengaruh dan posisi militer dalam pemerintahan sipil itu ditandingi oleh besarnya dukungan rakyat bawah kepada PKI. Tampak dari perolehan suara pada Pemilu 1955 sebesar 6.176.914 dan berhak atas 39 kursi di parlemen. Terjalin juga simbiosis mutualisme, PKI merupakan pendukung setia ide-ide nasionalisme radikal Soekarno, yang digunakannya untuk meningkatkan daya tawar terhadap militer.

Sebenarnya, kelompok militer sudah pernah melakukan upaya nyata mengguncang pemerintahan (Hal. 56-58). Tanggal 17 Oktober 1952, TNI AD di bawah kepemimpinan Nasution memobilisasi massa dengan dikawal tank dan berbagai artileri untuk memaksa Soekarno membubarkan parlemen. Namun meski Soekarno sendiri kurang menyenangi gaya berpolitik para politikus di parlemen, ia menolak tuntutan itu karena keteguhannya untuk tidak tampak mudah ditekan. Tanggal 15 Februari 1958, faksi militer sayap kanan yang di dukung AS  melancarkan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, yang segera dilibas karena ternyata ada banyak perwira militer yang juga loyalis Soekarno. Kegagalan itulah yang membuat mereka sadar bahwa konfrontasi langsung terhadap Soekarno tidaklah akan menuai dukungan rakyat.

Tahun 1961 hingga 1964, perekonomian nasional mengalami hiper-inflasi yang memicu peningkatan radikalisme rakyat. PKI secara jeli berhasil mengelola momentum ini hingga pertambahan anggotanya begitu pesat, Ricklefs mencatat di bulan Agustus 1965 setidaknya ada 27 juta orang. PKI melancarkan aksi kampanye anti-regulasi IMF yang menjerat itu, hingga akhirnya Soekarno pun berani lantang memilih jalan berat ekonomi berdikari tanpa belas kasihan asing. PKI juga menggencarkan aksi di pedesaan untuk mendorong ditegakkannya program land reform yang sesuai dengan amanat UU Pokok Agararia tahun 1960. Unjuk kekuatan PKI berlanjut hingga ia mengusulkan pada Presiden untuk membentuk Angkatan Kelima sebagai persiapan menghadapi potensi serangan militer Inggris, sebagai konsekuensi kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia. Bahkan juga mendorong program NASAKOM-isasi di tubuh Angkatan Bersenjata (Hal. 59-62).

Tinjauan Marxisme Atas G30S 1965

Buku ini juga menyebut masyarakat Indonesia di masa pemerintahan Soekarno tak lain daripada masyarakat kapitalis, meskipun masih jauh dari sempurna sebagaimana perspektif Barat. Kontradiksi pokok saat itu dalam perspektif Marxisnya adalah juga  pertentangan kaum borjuis yang diwakili oleh Militer, yang telah begitu jauh menguasai perekonomian nasional. Sementara kaum proletar yang menjadi lawannya diwakili oleh PKI dengan massa buruh dan taninya yang telah banyak dirugikan.

Dalam proses dialektika sejarah masyarakat Indonesia di masa pemerintahan Soekarno, yang menjadi tesis, adalah kelas proletariat yang mewujud dalam kelompok politik PKI. Kemudian yang menjadi antitesisnya, adalah kelas borjuis yang mewujud dalam kelompok militer. Kemudian yang pada akhirnya menjadi sintesis, adalah naiknya Jenderal Soeharto ke puncak kekuasaan, sekaligus menjadi tonggak awal berdirinya rezim Orde Baru yang tunduk pada interupsi kapitalisme global (Hal.63-64).

Tentu ini berbeda dengan postulat Marxisme bahwa kontradiksi kelas antara borjuis dan proletariat akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas atau komunisme. Pasalnya, kapitalisme Indonesia di masa itu sama sekali belum matang tahapannya, tampak dari suprastruktur atau sistem politiknya yang meniadakan pemilu sebagai perwujudan demokrasi.

Sekuat apapun kehendak Soekarno yang memainkan politik keseimbangan di antara dua kepentingan kelas sosial yang saling berkontradiksi itu, pada akhirnya konflik tetap menajam dan bahkan meledakkan darah yang tak sedikit di dalam bangsa kita sendiri. Naiknya Soeharto dan rezim militeristiknya inilah yang dipandang sebagai proses penyempurnaan sistem kapitalisme dalam masyarakat kita.

Secara jernih pula seharusnya kita bisa mengevaluasi bahwa membicarakan peristiwa sejarah G30S 1965 tidak melulu harus mengangkat kisah tragis, pedih, dan pilu yang dialami para korban, dari pihak manapun. Kepada gerakan kiri di Indonesia pada umumnya, plot sejarah ini sesungguhnya menyerukan agar kita tetap gigih memperjuangkan terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam sistem hidup sosialisme. Agar kita sudi mengoreksi diri demi mengembangkannya, dengan jalan mempelajari kegagalan generasi pendahulu.

 

Kelelahan Yang Harus Dilawan

Tentu saja buku ini tidak bersih dari penilaian plus-minus yang patut dicatat dan diperhatikan oleh setiap pembacanya, setidaknya dari aspek teknis redaksional: Pertama, penerbitan naskah ini menjadi buku terkesan agak buru-buru. Tampak dari kurang telitinya editor dalam memperhatikan susunan kata yang masih cukup banyak kesalahan pengetikannya. Seperti penggunaan tanda strip (-) sebagai penghubung kata yang ditempatkan tidak semestinya, dan lain sebagainya. Kecerobohan editing paling fatal adalah penulisan nama Njoto (salah satu pimpinan PKI) yang kerap dimunculkan malah tertulis sebagai “Njono”.

Kedua, sebagai sebuah naskah yang awalnya ditulis untuk kepentingan akademis, tentu saja perlu dilakukan dulu penyesuaian ketika diputuskan untuk terbit sebagai buku yang dilempar ke publik. Mengingat dalam konteks akademis, tentu kaidah-kaidah formal penulisan dan metodologi berlaku sangat ketat. Sementara dalam konteks buku yang dikonsumsi oleh publik dengan segmetasi variatif, sajiannya harus lebih lugas dan eye catching. Susunan buku ini mungkin terlampau sistematis khas naskah akademik, jadi bagi pembaca awam akan terasa nuansa tautologisnya, ada banyak pengulangan yang terkesan mengeja dan bertele-tele.

Tapi bagaimanapun juga, penerbitan buku ini sangatlah luar biasa bagi saya pribadi. Ia hadir tepat di tengah jenuh-jenuhnya orang pada kebuntuan isu keadilan bagi peristiwa G30S 1965. Padahal sesungguhnya tahun 2015 ini adalah momentum besar, persis 50 tahun sudah kebohongan negara dipelihara sebagai kebenaran mutlak. Tapi faktanya keadilan dan kebenaran yang telah banyak dibongkar serta dituntut ini masih belum juga berhasil merobohkan kokohnya tembok kekuasaan yang biadab.

Perkara kurang populernya buku ini, mungkin lantaran menggunakan penerbit lokal, bukan yang bonafit. Tapi justru ini membuatnya lebih menarik, karena: Pertama, semakin menegaskan betapa tema ini masih dianggap kurang “aman” dan “menjanjikan” bagi penerbit besar yang profit oriented dan tunduk pada status quo. Kedua, menunjukkan betapa masih banyak pihak yang mengupayakan perjuangan maksimal dalam isu ini meski dengan segala keterbatasan. Ketiga, ini jelas sebuah bentuk perlawanan atas kesewenangan, dengan menciptakan ruang-ruang alternatif dari skema mainstream yang represif dan  mengekang.

Akhir kata, saya berharap banyak bahwa pembaca sekalian akan berupaya mendapatkan buku ini, dan menjadikannya sebagai referensi andalan untuk mengantarkan pemahaman atas salah satu episode sejarah bangsa Indonesia yang paling krusial untuk direkonstruksi. Jangan biarkan rasa lelah membicarakan kebenaran dan menuntut keadilan itu menguasai akal pikiran dan hati nurani kita, sebab hanya dengan bermodal itulah cita-cita kemerdekaan yang hakiki bisa kita wujudkan suatu saat nanti.  Tabik.

Saddam SSD. Cahyo, Penikmat buku dan pernah aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/resensi-buku-analisa-materialisme-sejarah-tentang-g30s-1965/#ixzz3souxm1rr

pengantar saya:

tulisan lama ini saya siarkan ulang, mengingat gelombang aksi anti-komunis digalakkan kembali  akhir-akhir ini. Ini kelihatan dari seruan Ketua DPR-RI Marzuki Alie untuk mewaspadai ‘kebangkitan kembali komunisme’, dan acara seminar internasional tentang Peristiwa G30S 1965 di Goethe Inst. Jakarta hari ini terancam didemo ‘pemuda Islam’ dan dan pelarangan oleh pihak kepolisian.

hersri

 

  1. Karim DP

Tiga Faktor Penyebab Peristiwa G30S 1965

KEJADIAN terpenting di tanahair kita dewasa ini ialah terpilihnya Gus Dur dan Mbak Mega menjadi presiden dan wakil presiden RI yang baru, yang menandai tumbangnya rezim otoriter yang memasung rakyat selama 34 tahun. Saya mengucapkan selamat!

Sekarang, apa yang kita harapkan dari Gus Dur dan Mbak Mega? Yalah dikembalikannya kedaulatan ke tangan rakyat, dan diberdayakan untuk mengakhiri ketertindasannya selama 34 tahun. Kemudian, dalam hubungannya dengan sarasehan kita hari ini, perkenankanlah saya mengingatkan tentang status sosial politik Bung Karno, ayahandanya Mbak Mega, yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Mengutip keterangan seorang kawan saya yang sarjana hukum, Bung Karno sampai saat itu sesungguhnya masih dalam status sebagai tapol Belanda. Alasannya, masih menurut kawan saya itu, karena beliau ditinggalkan begitu saja di Padang oleh serdadu-serdadu Belanda yang mengawalnya dari Bengkulu (tempat pembuangannya yang terakhir), tanpa diberi Surat Pembebasan atau diberitahukan bahwa beliau sekarang dibebaskan. Itu berarti, bahwa Bung Karno telah membebaskan dirinya sendiri sebagai tawanan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, sesudah Hindia Belanda takluk kepada Jepang, pemerintah militer Jepang pun tidak pernah membebaskannya.

Problem ini saya kemukakan di sini, mungkin dengan demikian kita nanti akan mendapat penjelasan dari pakar hukum tata negara, yaitu Prof. Loebby Luqman SH dan Pieter Kasenda. Beliau berdua yang hadir di sini, juga akan tampil ke mimbar sesudah saya.

Bagi Pakorba kejelasan ini penting untuk penulisan ulang sejarah. Karena sesudah Jenderal Suharto menggulingkan Bung Karno, kembali Bung Karno dijadikannya tapol. Malah status Bung Karno sebagai tapol Orba itu disandangnya terus, sampai beliau meninggal di dalam tahanan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Saya pikir, beliau sangat patut kita angkat menjadi anggota Pakorba anumerta.

Saya ingin mengingat kembali tentang dua tokoh Presiden RI itu. Ketika Bung Karno berjuang hidup-mati untuk kemerdekaan Tanahairnya, Jendral Suharto yang telah menapolkan Panglima Tertingginya itu, adalah Kopral KNIL dari Tentara Kerajaan Belanda. Ia menerima latihan kemiliterannya di Gombong, dan kemudian dipindah ke Malang setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan. Semua kita mengerti bahwa tugas pokok serdadu KNIL yalah menghancurkan gerakan kemerdekaan. Bukan berperang melawan musuh dari luar!

Dalam otobiografinya yang ditulis oleh G.Dwipayana dan Ramadan K.H, Suharto mengatakan bahwa ia menemukan kesenangan dan tertarik untuk benar-benar bisa hidup dari pekerjaannya sebagai kopral KNIL. Apalagi lima tahun kemudian, setelah pangkatnya naik menjadi sersan.

Sesudah Jenderal Suharto berhasil menggulingkan Presiden Sukarno pada tahun 1966 dengan menuduhnya sebagai dalang G30S-PKI, beliau lalu dijadikannya sebagai tapol sampai meninggal di dalam tahanan. Seperti sudah saya kemukakan di atas, tanpa bisa dan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Sesudah Bung Karno meninggal, barulah Jenderal Suharto mengatakan: “ Kecurigaan bahwa beliau terlibat dalam G30S-PKI sudah bisa dikesampingkan, karena hal itu belum bisa dibuktikan.” ( Suharto, Otobiografi, halaman 245).

Jadi, TAP MPRS no.XXXIII/1967 yang direkayasa oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution untuk menggulingkan Presiden Sukarno, sepenuhnya berlandaskan kepalsuan semata-mata. Karena ternyata setelah meninggalnya, Bung Karno diakui tidak terbukti terlibat G30S-PKI. Mula-mula dikatakan G30S adalah gerakan yang hendak mengkudeta Presiden Sukarno. Setelah tindakan kudeta ternyata tidak ada, kasusnya dibalik dengan mengatakan Bung Karno adalah G30S-PKI Agung. Gestapu Agung, kata mereka.

Seminggu sebelum Bung Karno meninggal, yaitu tanggal 15 Juni 1970, Bung Hatta menulis surat kepada Jenderal Suharto yang menyesali sikapnya, karena setelah tiga tahun “mengusut kasus Bung Karno”, belum juga menghadapkan yang bersangkutan ke pengadilan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata Bung Hatta dalam suratnya, banyak orang percaya bahwa Sukarno tidak bersalah, dan bahwa peristiwa G30S-PKI hanya dipergunakan untuk menjatuhkan Sukarno. Bung Hatta menambahkan, bila Sukarno meninggal tanpa dibawa ke pengadilan, ia khawatir para pengikutnya bisa menuduh pemerintah “sengaja membunuh dia”. Baca: Moh, Hatta, Otobiografi Politik, hal. 701-702).

Bukankah Bung Karno memang telah dengan sengaja dibunuh, seperti yang dikhawatirkan Bung Hatta itu?

Bung Karno telah gugur bersama tiga juta rakyat Indonesia yang dibantai oleh rezim Suharto, seperti diakui oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo (sebelum ia meninggal) kepada Bapak Permadi SH, yang juga anggota pengurus Pakorba dan anggota DPR/MPR Fraksi PDI-Perjuangan. Sebetulnya Bapak Permadi SH hanya ingin menanyakan, apakah benar orang-orang G30S yang terbunuh berjumlah dua juta orang seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratnasari Dewi, istri Bung Karno yang orang Jepang itu. Sarwo Edhie menjawab, bukan dua juta tapi tiga juta.

Jika angka yang disebut Jenderal Sarwo Edhie dianggap terlalu banyak, ada angka lain yang lebih sedikit. Yaitu angka dari Panitia Amnesti Internasional yang berpusat di London, yang menurutnya hanya satu juta saja. Ada lagi angka lain yang menarik, yaitu dari K.H. Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang sekarang Presiden kita. Dalam wawancaranya dengan wartawan mingguan “Editor” (No. 49, Th. VI, 4 Sep 1993), Gus Dur menegaskan bahwa “orang Islam membantai 500.000 eksPKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh mereka yang tidak termasuk orang Islam”, kata Gus Dur.

Pembantaian besar-besaran inilah yang dikenal di dunia sebagai tindakan pemusnahan umat manusia yang dibenarkan. Apa sebab dikatakan sebagai pemusnahan umat manusia yang dibenarkan? Sebab, sesudah 34 tahun peristiwa itu berlalu, belum pernah ada komisi resmi yang meneliti kejadian ini. Seolah-olah masalahnya dianggap telah liwat begitu saja, tanpa perlu pertanggungjawaban dari para pelakunya.

Tetapi saya dengar sekarang di Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin sudah ada gerakan-gerakan yang bekerja untuk menghimpun data dari kejahatan penumpasan G30S di Indonesia. Malah saya baca dalam notulen rapat pengurus Pakorba tanggal 30 Sep 1999 yang lalu, adanya ajakan kerjasama dari satu kelompok di Perancis yang dipimpin oleh istri bekas Presiden Perancis. Mereka ini ternyata malah sudah mempunyai data-data kejahatan Suharto, yang bisa dijadikan dasar untuk menggugatnya di muka tribunal internasional.

“Pembantaian yang dilakukan oleh massa anti-PKI di Indonesia, merupakan salah satu yang terburuk dalam jajaran pembantaian massa dari abad XX”, tulis Helen Louise Hunter, seorang peneliti dari CIA. Atau perhatikanlah angka perbandingan yang dikemukakan oleh Bertrand Russel. Ia mengatakan bahwa dalam empat bulan pembantaian di Indonesia, jumlah orang yang mati sudah sebanyak lima kali lebih besar dibanding dengan jumlah korban mati selama tahun peperangan di Vietnam.
Apakah G30S itu?

Bung Karno dalam sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor 6 Okt 1965, yang dihadiri juga oleh Nyoto, seorang anggota Politbiro dan Wakil Ketua PKI yang menjabat Menteri Negara diperbantukan pada Sekretariat Negara, mengatakan bahwa G30S terjadi karena adanya tiga faktor. Penilaiannya ini diulangi lagi dalam pidato Pelengkap Nawaksara di depan Sidang MPRS pada 19 Jan 1967.

Ketiga faktor dimaksud ialah:

  1. Keblingernya pemimpin-pemimpin PKI.
  2. Lihainya Nekolim.
  3. Adanya oknum yang tidak beres dalam tubuh kita sendiri.

 

Sebelum menguraikan tiga faktor yang disebutkan Bung Karno di atas, sebaiknya kita ketahui dulu penilaian Jenderal Suharto dengan Orde Baru-nya mengenai G30S.

Menurut Suharto, dipandang dari sudut mana pun, G30S sama dengan PKI. Itulah sebabnya di belakang nama G30S ditambahkan “PKI”, sehingga menjadi G30S-PKI. Tentang hal ini diuraikannya panjang lebar di dalam Buku Putih “Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia”, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara pada tanggal 1 Okt 1994. Yang mengherankan, Buku Putih ini sulit sekali diperoleh, entah disembunyikan di mana. Jangan-jangan karena mutunya dianggap oleh Suharto sama saja dengan film G30S-PKI, yang tadinya harus ditayangkan di semua TV setiap tahun, tapi kemudian ditarik dari peredaran, karena banyak kepalsuan di dalamnya.

Ketika membaca Buku Putih yang tebalnya tiga ratus halaman itu, saya benar-benar dapat menikmatinya seperti membaca sebuah buku komik yang mengasyikkan. Apa lagi nama saya, A.Karim DP, ikut diserempet-serempet di dalamnya.

Saya ditahan empat belas tahun dua belas hari di penjara Salemba. Dan di situlah saya bertemu dengan para pelaku Gerakan 30 September. Saya bertemu dengan Letnan Kolonel Untung Samsuri, Kolonel Latief, Nyono (tokoh pertama PKI Jakarta Raya). Noorsuhud (anggota CC-PKI), semua komandan regu dan anggota-anggotanya yang mengambil enam jenderal, yang kemudian menjadi “Pahlawan Revolusi” di Lubang Buaya. Saya bisa bertemu dan bergaul dengan mereka karena saya diklasifikasikan sama seperti mereka. Jadi saya dimasukkan sel tahanan yang paling berat sama dengan mereka. Konsinyesnya kami tidak boleh berbicara satu sama lain, dikunci di selnya sendiri-sendiri. Tapi dalam kenyataannya, selama empat tahun saya berada satu blok dengan mereka, yaitu di Blok “N” yang juga dikenal sebagai Blok Neraka. Saya berhasil mewawancarai semua mereka, dan rekaman hasil wawancara itu sampai sekarang masih tersimpan dengan baik dalam ingatan saya.

Untuk ilustrasi, baik saya gambarkan sedikit lokasi Blok “N” yang mengerikan itu. Untuk sampai ke sel kami harus melewati delapan pintu yang semuanya dikunci. Petugas yang memanggil kami jika akan diperiksa, harus membawa serenteng kunci untuk membukai pintu-pintu besi, dan mengeluarkan kami dari sel yang kemudian segera menguncinya kembali. Karena itu sampai ada sesama tapol yang berseloroh mengatakan: Makhluk setingkat iblis dan setan pun tidak akan mampu menembus delapan pintu besi yang selalu terkunci dan menggoda kami. Itulah sebabnya, kami semua aman dari gangguan setan dan iblis.

Tema dari sarasehan kita sekarang ini ialah untuk menjernihkan sejarah yang selama ini telah dibikin keruh oleh film G30S-PKI dan Buku Putih Sekretariat Negara. Dalam hubungan ini ada kejadian yang menarik ingin saya tuturkan.

Pada tanggal 9 November 1998, di Universitas Indonesia Depok, diselenggarakan Seminar dengan tema “Meluruskan Sejarah”. Kebetulan saya mendampingi Bapak Manai Sophiaan yang telah berusia 84 tahun dan fisiknya sudah lemah, yang diminta menyampaikan makalah. Makalah itu tebalnya 17 halaman, dengan judul “G30S sebuah holokaus yang diterima sesudah Perang Dunia II”. Bapak Manai Sophiaan menyebutkan arti holokaus, menurut kamus Inggeris, ialah “a complete desruction of human lives”. Mengerikan sekali!

Waktu moderator membuka kesempatan kepada floor untuk mengajukan tanggapan, seorang peserta bertanya: “Siapa sebetulnya yang membuat G30S itu”? Bapak Manai Sophiaan menjawab dengan lantang: “Jenderal Suharto!”

Alasannya sudah disebutkan dalam makalah. Tanggal 21 September 1965 Jenderal Suharto selaku Panglima KOSTRAD, dengan radiogram no. Rdg. T 293/9/1965 memerintahkan kepada Batalyon 454/Diponegoro, 530/Brawijaya, 328/Siliwangi dan Kesatuan Artileri dari Cimahi supaya datang ke Jakarta selambat-lambatnya 23 September 1965, dengan membawa perlengkapan tempur GARIS SATU. Bapak Manai Sophiaan juga mengutip keterangan Kol. Latief di muka sidang MAHMILTI II Jawa Bagian Barat (tidak disebutkan tanggalnya) yang mengatakan, bahwa Jenderal Suharto bermuka dua, dengan sebelah kakinya ada di Dewan Jenderal dan sebelah yang lain ada di G30S. Kolonel Latief memastikan bahwa keterlibatan Suharto dalam gerak ini sudah sejak permulaan sekali. Dua minggu sebelum meletusnya peristiwa G30S, Kol. Latief menghadap Jenderal Suharto mempersoalkan adanya kegiatan Dewan Jenderal yang merencanakan coup d’etat terhadap Presiden Sukarno. Dua hari sebelum operasi pengambilan enam Jenderal, ia menemui Suharto lagi. Pertemuan Latief terakhir dengan Suharto terjadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat “Gatot Subroto”, 30 September 1965 pukul 23:00 selama 30 menit. Suharto berada di RSPAD Gatot Subroto, menunggui anaknya Tomy yang sedang dirawat karena tersiram sup panas.

Oleh karena itu untuk menyingkap kabut 1 Oktober 1965 seperti yang dimaksud oleh tema sarasehan ini, saya mencoba bertolak dari penilaian Bung Karno seperti yang saya kutip di atas tadi. Berikut ini pengalaman dan pengetahuan saya mencermati tiga faktor yang disebut oleh Bung Karno sebagai penyebab terjadinya G30S.

  1. Keblingernya pemimpin-pemimpin PKI

Pada tanggal 23 Juni 1965 delegasi Indonesia Ke Konperensi Asia-Afrika II di Aljazair, yang dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno, berangkat dari Jakarta. Seperti biasa, anggota delegasi diperkuat dengan ikut sertanya wakil-wakil NASAKOM. Wakil PKI adalah D.N. Aidit sendiri. Saya ikut dalam rombongan ini sebagai wartawan.

Konperensi gagal diselenggarakan karena gedung konperensi yang dibangun oleh Uni Soviet, telah diledakkan oleh satu komplotan yang tidak jelas waktu itu. Delegasi Bung Karno berhenti di Kairo. Di sini diselenggarakan KTT Kecil empat negara, yaitu: Indonesia, Mesir, Pakistan, dan RRT, yang memutuskan menunda konperensi enam bulan, dan tetap akan diadakan di Aljazair.

Sesudah itu Bung Karno dan rombongan meneruskan perjalanan ke Paris. Di sini para Duta Besar kita di Eropa Barat, Eropa Timur dan Amerika Serikat dikumpulkan untuk mendapat penjelasan dari Bung Karno mengenai penundaan KAA II tersebut.

Aidit juga ikut ke Paris, tapi dari sana ia meneruskan perjalanannya sendiri ke Moskow. Kesempatan selama berada di Paris, ia gunakan untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Partai Komunis Perancis. Kebetulan ketika itu juga sedang berada di sana enam kamerad mereka dari Aljazair, yang melarikan diri dari negeri mereka karena takut ditangkap oleh Kolonel Boumedienne, yang telah berhasil menggulingkan dan merebut kekuasaan Presiden Ben Bella.

Sekembali Aidit dari pertemuan tersebut, yang katanya diselenggarakan di kantor organ Partai Komunis Perancis L’Humanite, saya mencegatnya di hotel tempatnya menginap. Saya tanyakan kepadanya mengenai hasil pertemuannya dengan kamerad-kameradnya itu. Pertama-tama dikatakannya, bahwa ia sudah minta kepada enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali ke negeri mereka, dan memberikan dukungan kepada Boumedienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit, berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad-kamerad dari Aljazair, karakter coup d’etat Boumediene dapat dikategorikan sebagai coup d’etat yang progresif. Oleh karenanya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat mendukungnya, maka coup d’etat itu bisa diubah sifatnya menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perjuangan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, karena waktu itu ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow.

Aidit mengatakan kepada saya, bahwa di Indonesia sudah diketahui adanya rencana coup d’etat yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Coup d’etat yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu, adalah coup d’etat yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di Aljazair.

Saya mendengar dari seorang kader PKI yang ikut bergerak pada tanggal 1 Oktober 1965, Aidit memerintahkan kepada Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzzaman, supaya bergabung dengan perwira-perwira maju yang akan menggagalkan coup d’etat Dewan Jenderal. Selama di dalam tahanan kebetulan saya juga bertemu dengan beberapa anggota perwira yang disebut sebagai maju. Mereka menceritakan, bahwa rapat-rapat persiapan gerakan yang tempatnya berpindah-pindah itu selalu dipimpin oleh Kamaruzzaman. Adit atau tokoh-tokoh PKI lainnya tidak pernah hadir dalam rapat-rapat ini. Kamaruzzaman mula pertama dibawa oleh Untung, dan diperkenalkan sebagai intelnya pribadi.

Banyak tokoh-tokoh PKI yang ditahan di Salemba menolak jika dikatakan PKI terlibat dalam G30S. Kamaruzzaman tidak bisa dikatakan mewakili PKI, karena oleh PKI sendiri kemudian tokoh ini dianggap misterius. Ia bahkan diduga agen CIA yang berhasil diselundupkan ke dalam tubuh PKI dan berhasil pula mengibuli Aidit.

Nyono sebagai Sekretaris PKI Komite Daerah Besar Jakarta Raya yang dihadapkan ke sidang Mahmilub, tidak berhasil menghindarkan tuduhan keterlibatan PKI. Sehingga oleh karenanya ia dijatuhi hukuman mati.

Belum sampai coup d’etat Dewan Jenderal menjadi kenyataan, sudah didahului oleh Gerakan 30 September yang secara tidak profesional membuat pernyataan mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Tetapi pendemisioneran itu sama sekali tidak efektif. Bahkan para anggota Dewan Revolusi, yang ditugasi mengambil alih kekuasaan, tidak seorang pun berfungsi. Karena mereka semua hanya diumumkan begitu saja, tanpa persetujuan atau dikonsultasikan dengan yang bersangkutan. Saya sendiri mereka angkat sebagai anggota Dewan Revolusi nomor 45. Tapi begitu diumumkan, langsung saya keluarkan pernyataan penolakan saya terhadap pengkatan itu, yang segera pula disiarkan oleh KB “Antara” dan RRI. Menurut keterangan rekan-rekan di KB “Antara”, saya adalah orang pertama yang menyatakan menolak pengangkatan Dewan Revolusi. Lain-lainnya seperti Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Umar Wirahadikusumah, KSAL Laksamana Martadinata dll, baru mengeluarkan pernyataan menolak dua atau tiga hari kemudian. Dari PNI ada enam nama yang dimasukkan sebagai anggota Dewan Revolusi, antara lain saya dan Ibu Supeni.

Walhasil, G30S yang dipimpin oleh Untung Samsuri, hasilnya hanya membunuh enam jenderal. Dan sesudah itu seluruhnya dihancurkan oleh Suharto pada tanggal 1 Oktober 1965 malam.
II. Lihainya Nekolim

Menjelang meletusnya G30S Bung Karno sangat mencurigai seorang diplomat AS, Marshall Green, yang dicalonkan oleh State Department untuk menggantikan Howard Jones sebagai Dubes AS di Jakarta. Karena diplomat itu, diketahui oleh Bung Karno, selalu membuat keonaran dengan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara di mana dia ditempatkan.

Oleh karenanya, pada suatu hari sesudah sidang kabinet inti, Presiden memanggil saya menghadap dan memerintahkan supaya mengadakan kampanye nasional menolak Marshall Green. Saya diperintahkan saat itu juga mempelajari konduite Marshal Green yang ada di dalam bundel Menlu Dr. Subandrio. Bersama Subandrio saya menuju ke kantornya. Di sana salah seorang pegawainya memberikan kepada saya sebuah map yang berisi dokumen mengenai Marshall Green.

Rupanya ada ketidaksengajaan dari petugas yang memberikan map kepada saya itu. Dalam map itu terdapat juga konsep Surat Persetujuan dari Pemerintah RI mengenai penempatan Marshall Green di Indonesia yang sudah dalam keadaan terketik. Tentu saja saya terkejut setelah membacanya. Karena untuk apa mengadakan kampanye nasional menolak Green, jika Surat Persetujuan-nya sudah disiapkan? Saya pura-pura tidak tahu tentang konsep surat ini. Dan setelah membaca semua isi map, saya mengembalikannya lagi kepada petugas yang telah menyerahkannya kepada saya itu.

Sesudah saya katakan kepada Subandrio bahwa konduite Green sudah saya pelajari, ia lalu bertanya: Jadi, sekarang apa yang akan engkau kerjakan? Saja jawab: Melaksanakan perintah Presiden. Yaitu segera mengeluarkan instruksi kepada semua penerbitan pers di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye menolak Green.

Tiba-tiba Subandrio mengatakan: Apakah engkau bersedia bertanggung jawab jika, sebagai akibat dari kampanye nasional itu, Armada VII AS memasuki Teluk Jakarta dan mengancam kita?

Dr. Subandrio tidak setuju diadakan kampanye menolak Green. Karena itu saya katakan kepadanya, segera akan menemui Bung Karno lagi dan menyampaikan sikap Menlu. Subandrio mencegah saya pergi ke istana menemui Bung Karno dan mengatakan, ia sendiri yang akan menyelesaikannya dengan Presiden. Beberapa hari kemudian muncullah berita di surat-surat kabar, bahwa Marshall Green segera akan menduduki posnya yang baru di Jakarta.

Tanggal 26 Juni 1965 Dubes AS Green menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Agaknya Bung Karno tidak bisa menahan emosinya. Dalam pidato jawaban setelah menerima surat kepercayaan itu, Bung Karno menyerang kebijaksanaan luar negeri AS. Green menulis dalam memoarnya, bahwa hampir saja ia meninggalkan ruangan upacara setelah mendengar serangan Bung Karno. Tapi, katanya, tidak ada pilihan lain kecuali tetap berdiri sampai acara selesai. Kalau ia meninggalkan acara, ia khawatir akan menyebabkan Sukarno lebih marah dan mempersona-non-gratakannya. Green tentu tak mau diusir dari Indonesia oleh sikapnya melanggar tatacara protokol, karena ia sangat berkepentingan menjalankan misinya, yaitu membantu mencetuskan G30S.

Marshall Green berhasil sepenuhnya, di mana AS membantu Jenderal Suharto menggulingkan Sukarno.

Pada Mei 1990 Nona Kathy Kadane dari Universitas Columbia di AS, menyiarkan tulisannya mengenai Indonesia yang dimuat dalam berbagai media cetak. Dalam tulisannya itu ia mengemukakan, bahwa “pemerintah AS memainkan peranan penting dalam satu usaha pembantaian terburuk di abad ini, dengan menyediakan nama-nama ribuan pemimpin dan kader PKI kepada tentara untuk dibunuh atau ditangkap.”

Kathy Kadane mengatakan, ada enam orang eksper pada Biro Intelijen dan Riset Departemen Luar Negeri AS, yang beroperasi di Jakarta, dikepalai oleh Dubes Marshall Green.

Catatan di atas salah satu contoh saja dari sekian banyak bentuk kerja nekolim di Indonesia.
III. Ketidakberesan dalam tubuh kita sendiri.

Sebelum berangkat ke KAA II di Aljazair, sementara Kolonel Boumedienne baru saja melakukan coup d’etat terhadap Presiden Ben Bella, seperti diuraikan di atas, di Jakarta sudah beredar desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang akan merombak personalia Kabinet Dwikora. Menurutnya personalia itu akan memprioritaskan para jenderal dan tokoh-tokoh sipil yang antikomunis sebagai menteri.

Sebagai wartawan saya berusaha mencari kejelasan mengenai desas-desus ini. Pertama-tama saya bertanya kepada Kepala Pusat Penerangan AD Brigjen Ibnu Subroto, yang saya kenal baik. Pada suatu malam saya diundangnya makan malam di rumahnya di kawasan Banteng. Sambil makan malam ia menjelaskan versi AD mengenai Dewan Jenderal kepada saya.

Ia meyakinkan saya, bahwa Dewan Jenderal yang dimaksud hanyalah dewan kepangkatan yang memproses kenaikan pangkat para jenderal. Dibantahnya dengan keras desas-desus bahwa Dewan Jenderal hendak melakukan coup d’etat.

Tapi karena makin lama desas-desus makin keras gaungnya, saya pun berusaha menanyakannya kepada Kepala Staf Biro Pusat Intelijen (BPI), Jenderal (Pol) Sutarto. Dia membenarkan berita itu, tapi minta kepada saya agar jangan diumumkan. Belakangan saya mendapat keterangan lagi dari Jaksa Agung Muda Brigjen Sunario dengan penjelasan yang sama.

Menjelang meletusnya G30S, di PWI masuk laporan tentang rencana susunan Kabinet Dewan Jenderal tapi belum lengkap. Dalam susunan itu terdapat nama Dr. Ruslan Abdulgani. Karena Ruslan Abdulgani adalah salah satu Ketua DPP PNI, sedang saya anggota Badan Pekerja Kongres PNI, maka buru-buru berita ini saya sampaikan kepada Pak Ruslan di rumahnya. Tapi dengan tegas Pak Ruslan membantahnya, dan minta kepada saya untuk melaporkan lagi jika ada berita baru menyangkut perkembangan tersebut. Hal ini saya tanyakan juga kepada Wakil PM III Dr Chaerul Saleh, karena namanya pun disebut-sebut. Pak Chaerul membantah dengan keras. Waktu itu ia sedang bersiap-siap hendak berangkat ke Beijing, memimpin delegasi MPRS yang diundang RRT untuk menghadiri peringatan ulang tahun berdirinya RRT, tanggal 1 Oktober. Agak mengejutkan saya karena, meskipun saya termasuk juga sebagai anggota MPRS, namun nama saya tidak terdapat dalam susunan delegasi. Ia sebagai Ketua MPRS minta supaya saya ikut bersamanya dalam delegasi. Waktu masih ada untuk mengurusnya, katanya.

Tapi saya minta maaf, bahwa saya tidak bisa ikut. Alasan saya, karena baru saja kembali dari luar negeri, dan memang banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan.

Meskipun tentang susunan Kabinet Dewan Jenderal masih sangat saya ragukan. Berita ini telah dibantah juga oleh Menpangad Jenderal A.Yani, ketika ia ditanya oleh Presiden. Tapi lama-kelamaan desas-desus ini menjadi fakta politik yang beredar di kalangan masyarakat terbatas.

Baru sesudah sidang Mahmilub dibuka, Letkol Untung membeberkan susunan Kabinet Dewan Jenderal yang menyebabkan kelompok perwira-perwira maju melancarkan operasi menangkap para calon menteri Kabinet Dewan Jenderal.

Mereka itu ialah:

  1. Perdana Menteri: Jenderal A.H. Nasution
  2. WPM/Hankam/Kasab: Jenderal A.Yani
  3. WPM/Pembina Jiwa Revolusi/Penerangan: Jenderal (Tit.) Dr. Ruslan Abdulgani
  4. Menteri Dalam Negeri: Jenderal Suprapto
  5. Menteri Luar Negeri: Jenderal Haryono
  6. Menteri Kehakiman: Jenderal Sutoyo
  7. Menteri Jaksa Agung: Jenderal Suparman

Menteri-Menteri lainnya tidak disebutkan.

Susunan Kabinet Dewan Jenderal ini diungkapkan oleh Nyono, yang diadili kemudian. Dia katakan bahwa susunan tersebut telah disahkan oleh rapat pleno Dewan Jenderal tanggal 21 September 1965 di Gedung Akademi Hukum Militer, Jalan Dr. Abdulrahman Saleh, di mana disebut-sebut bahwa anggota Dewan Jenderal seluruhnya berjumlah 40 orang. Tapi yang aktif 25 orang, dengan tokoh utamanya tujuh orang, yaitu: A.H. Nasution, A.Yani, Suparman, Haryono, Suprapto, Sutoyo dan Sukendro. Rapat pleno yang mengesahkan susunan Kabinet Dewan Jenderal itu, kata Nyono, dipimpin oleh Suparman dan Haryono karena A.H. Nasution dan A. Yani berhalangan hadir.

Rapat ini juga memutuskan akan melaksanakan coup d’etat tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Perang (baca: G30S di Hadapan Mahmilub – perkara Nyono – diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman AD, hal. 276).

Juga Buku Putih “Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia”, penerbitan Sekretariat Negara (1994), pada hal. 63 menulis, bahwa pada awal September 1965, PKI melancarkan isu Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan pada 5 Oktober 1965. Susunan Kabinet Dewan Jenderal yang dicatat dalam Buku Putih itu hampir sama dengan yang diungkapkan Untung dan Nyono, kecuali mengenai tiga portofolio. Yaitu untuk Dalam Negeri disebutkan akan dipegang oleh Hadisubeno, Luar Negeri oleh Dr. Ruslan Abdulgani, dan Hubungan Dagang Luar Negeri dipegang oleh Brigjen Sukendro.

Cerita tentang Dewan Jenderal tetap gelap sampai sekarang. Saya harap penelitian Pakorba akan berhasil mengungkapkannya. Komponen Orde Baru dan seluruh jajarannya tetap tidak mengakui.
Bukankah Bung Karno mengatakan, ada ketidakberesan dalam tubuh kita sendiri?

Catatan Redaksi:

Artikel di bawah ini ditulis dan dibaca oleh A. Karim DP, mantan wartawan senior dan Ketua PWI, di depan Seminar Satu Hari PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru), 25 Oktober lalu. Seminar yang dihadiri tak kurang dari dua ratus pengunjung mantan-tapol Orba dari segala aliran politik ini diselenggarakan di gedung YTKI Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Karena sesuatu hal, artikel yang dikirim dari Negeri Belanda ini baru bisa diperbaiki file-nya dua hari lalu. Redaksi memutuskan untuk memuatnya secara utuh. Meskipun sudah agak terlambat, tetapi sebagai tambahan bahan studi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat Letnan Kolonel Untung dari Pasukan Pengawal Presiden (Men Cakrabirawa) melaksanakan operasi militer yang sangat mengejutkan, Gerakan 30 September 1965, yang oleh Orde Baru disebut sebagai G30S/PKI dan Bung Karno menyebutnya Gestok, Gerakan 1 Oktober.(Red)

Sumber:hersri setiawan <hersri@yahoo.com>, in: GELORA45@yahoogroups.com, Wednesday, 19 January 2011 13:03:36

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *