Kemenangan Prabowo Sudah Didepan Mata…Kecurangan Harus Menjadi Perhatian Bagi Masyarakat Yang Inginkan Perubahan

oleh -874 views

PADANG,SUMBARTODAY-Kampanye #2019GantiPresiden sangat efektif untuk menghimpun suara pemilih oposisi. Tapi untuk menang Pilpres masih berat. Slogannya agak salah.

Dalam paradigma Behaviouralisme, kajian ilmu politik tidak ada habisnya membahas studi kasus pemilu di berbagai negara. Studi perilaku pemilih atau voting behaviour terus berkembang karena pemilu di setiap negara selalu berbeda, tema kampanye tidak pernah sama, dan karakter pemilihnya selalu unik.

Pun demikian di Indonesia sekarang, kita melihat ramainya kampanye #2019GantiPresiden. Bisa dibilang inilah gerakan resmi dari kubu oposisi karena langsung disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di media sosial, kemudian diikuti gelombang produksi merchandise yang masif dan efektif.

Gerindra selaku rekan oposisi langsung menyambut. Sementara parpol-parpol pendukung Jokowi langsung meradang. Tapi, apakah gerakan #2019GantiPresiden ini efektif untuk mencapai tujuannya?

Dalam penilaian saya, #2019GantiPresiden memiliki beberapa kelemahan, yaitu; pertama, melupakan swing voter. Identifikasi partai menentukan perilaku pemilih (Campbell et al. 1960). Itu sebabnya #2019GantiPresiden dimakan duluan oleh para pendukung PKS dan Gerindra. Masalahnya gerakan ini tidak akan efektif jika hanya berputar-putar di massa pendukung oposisi.

#2019GantiPresiden terlihat sebagai konsolidasi kekuatan oposisi, eksklusif milik PKS dan Gerindra. Tapi, bukan gerakan untuk meraih pemilih baru atau swing voter yang akan menjadi kunci kemenangan Pilpres 2019. Swing voterdan pemilih baru tidak punya keterikatan terhadap PKS dan Gerindra.

Strategi untuk meraih swing voter dan pemilih baru tidak kelihatan dalam gerakan ini. Apa iya mereka butuh narasi ganti presiden? Atau, jangan-jangan mereka mau memilih kandidat dari oposisi, asal diberi narasi lain.

Kedua, citra galak bisa jadi blunder. Dalam kajian voting behaviour, perilaku pemilih tidak lepas dari psikologi politik yang ada di masyarakat. Bagaimana mereka akan memilih bergantung apa yang mereka rasakan dengan dua elemen utama, yaitu anger (marah) dan fear (takut) (Parker & Isbell, 2009). Marah membuat pemilih kurang hati-hati dan coba-coba (Bodenhausen, Sheppard & Kramer, 1994). Takut membuat pemilih jadi belajar (Tiedens & Linton, 2001).

#2019GantiPresiden menyampaikan pesan politik yang tegas, berani, galak (anger) dan menakutkan lawan politiknya. Tapi, mereka yang takut (fear) akan menjadi belajar. Maka jangan heran dari proses belajar ini, parpol pendukung Jokowi bikin gerakan tandingan #Lanjutkan212 atau #Jokowi212. Sangat reaksioner memang.

Sementara di level grass root, ketakutan akan membuat mereka belajar. Kenapa Jokowi mesti diganti? Apa yang salah dengan Jokowi? Memang Jokowi ngapain? Oposisi harus bisa mengontrol kesimpulan masyarakat supaya tidak jadi blunder. Ingat, orang Indonesia malah suka simpati dengan pihak yang diserang.

Ketika, Jokowi tetap jadi fokus diskusi. Mendengar nama #2019GantiPresiden, yang ada di benak masyarakat apa? Jokowi. Karena tujuannya mengganti Jokowi secara konstitusional (begitu tulisan kecil di bawah slogan #2019GantiPresiden). Ketika PDIP dan aliansinya mengusung Jokowi supaya tetap jadi presiden, oposisi bersyahwat ingin mengganti Jokowi. Dalam pertarungan argumen, nama Jokowi muncul terus. Ini masalahnya.

Jokowi tetap menjadi fokus diskusi, sehingga pada satu titik #2019GantiPresiden malah jadi promosi gratis untuk Jokowi. Karena, Jokowi tetap mendapatkan awareness dari gerakan ini.

Oposisi dalam hemat saya sudah salah fokus dari yang mestinya mengusung kandidat baru, menjadi sekadar mengganti Jokowi. Padahal kandidat capres dari kubu oposisi juga harus diperkenalkan secara mendalam kepada masyarakat. Konsepnya apa, visinya apa, programnya apa. Realitanya sekarang, Prabowo tak kunjung deklarasi, Gatot pun tak kunjung selesai tawar-menawar. Sementara Pilpres semakin dekat.

Kesimpulannya, masukan untuk PKS dan Gerindra, adalah harus menambal 3 kelemahan dari gerakan #2019GantiPresiden ini. Harus ada komunikasi politik yang lebih umum dengan tujuan memenangkan Pilpres 2019. Harus lebih soft selling, lebih positif secara emosi, bukan menakut-nakuti, dan harus lepas dari tema Jokowi.

Misalnya, nama gerakannya diganti jadi #2019PresidenBaru. Alasannya; pertama, #2019PresidenBaru lebih soft selling. Ganti presiden itu isu yang eksklusif milik PKS dan Gerindra. Tapi kalau menawarkan presiden baru, hal itu bisa dijual kepada swing voter dan pemilih baru. Pemilih Indonesia suka sesuatu yang baru atau alternatif. Narasinya bukan ganti Jokowi, tapi menawarkan presiden baru. Misalnya, Jokowi oke, tapi kami punya yang lebih oke.

Kedua, #2019PresidenBaru nadanya lebih positif secara emosi, ketimbang #2019GantiPresiden. Jika ingin mendekati pemilih secara emosional, haruslah diciptakan perasaan positif (Britt, 2012). Ini juga tidak terlalu ofensif dan bisa mengurangi rasa takut dari pihak lawan sehingga mereka tidak terpacu untuk belajar bertahan.

Ketiga, dengan nama gerakan #2019PresidenBaru, kubu oposisi sudah move on dari Jokowi dan fokus menjual kandidat presiden baru kepada masyarakat. Siapa calon presiden barunya? Bagaimana visi misi dan programnya? Nama-nama baru terus diangkat dan dijual. Dengan sendirinya nama Jokowi akan terpental dari ruang diskusi utama.

Tinggal masalahnya apakah pihak oposisi mau menahan emosi dan syahwat berkuasa, supaya bisa memperbaiki kelemahan mereka.

Fitraya Ramadhanny redaktur Pelaksana di detikcom. Tulisan diatas adalah opini pribadi yang tidak mewakili institusi tempat penulis bernaung

Namun berbeda dengan Profesor Ryaas Rasyid,  Analisa Ryaas Tentang Pemerintahan Jokowi adalah sebagai berikut:

Tokoh otonomi daerah ini membuat analisa mengejutkan yang memprediksi Jokowi sulit utk 2 periode.  Raport Jokowi mudah dilihat dari kebijakan yg dilakukan.

Jokowi tak patut hanya membanggakan hasil infrstruktur yg dibangun di Irian Jaya, karena Irian jaya sudah di program sejak era presiden BJ Habibie dan merupakan kewajiban utk melanjutkan dan membangun negeri.

Berikut 7 fakta menurut Prof Ryaas yang akan membuat Jokowi berat memenangkan Pilpres, meski didukung kekuatan besar baik partai politik maupun para pemodal:

  1. Tutupnya Ribuan Perusahaan

Tutupnya ribuan perusahaan di seluruh Indonesia. Itu sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kenapa perusahaan itu tutup, karena perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu kolaps, nggak mampu lagi bayar operasional. Ada 50 atau 100 perusahaan tekstil di Jawa Barat sudah nyungsep.

Saya baca tadi di media online berita Kadin, 3000 lebih perusahaan anggota Kadin yang mengerjakan proyek infrastruktur BELUM DIBAYAR

  1. Gelombang PHK

Gelombang PHK dan pengangguran sebagai konsekuensi dari tutupnya perusahaan2 besar.

  1. Masalah BPJS

Soal BPJS di mana rumah sakit semua komplain belum dibayar. Saya belum cek betul apakah tidak dibayarnya itu karena dana BPJS dipakai untuk proyek infrastruktur, karena ada isu begitu, atau karena dananya tidak cukup karena tanggungannya lebih besar daripada biaya penanggungan.

Sehingga ada usul kepada presiden untuk menaikkan iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS ini akan berbahaya buat Jokowi karena menaikan harga minyak saja tidak berani, walaupun harga minyak sudah kedodoran. Belum lagi akibat pemerataan harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu pertamina bangkrut di wilayah Papua dan Indonesia Timur.

Nah, masalah BPJS sangat dahsyat seandainya terbukti dananya dipakai untuk infrastruktur. Sementara kalau iuran BPJS dinaikkan rakyat langsung akan teriak.

  1. Bangkrutnya Beberapa BUMN

Beberapa BUMN kita diprediksi sebentar lagi akan bangkrut karena pinjaman yang 50 juta dolar dari China itu ke beberapa Bank seperti Bank Mandiri, BRI dll untuk membangun infrastruktur yang mangkrak.

Makanya aneh ketika dipaksakan BUMN yang bukan bidangnya mengerjakan infrastruktur. “BUMN yang karya karya itu kan kontraktor sebenarnya tapi dipaksa menjadi investor. Coba bayangkan, apa nggak ngawur ini”.

  1. Utang yang terus membengkak

Utang yang terus membengkak ini yang sering dibicarakan. Bersilat lidahlah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli dan masing masing kubunya yang mengatakan kita kelola utang secara prudent, yang mengatakan ini sudah lampu merahlah utang. Saya sebagai bukan ahli keuangan dan ekonomi cuma bilang begini saja. “Utang bukan diukur dari sekian persen dari PDB tapi hitunglah dari kemampuan membayar cicilan. Itu lebih riil kan. Sekarang APBN mampu gak bayar cicilan. Faktanya adalah untuk membayar cicilan tahun ini itu pinjem. Jadi jangan sok bicara ekonomi makro ini masih sekian persen dari PDB dll. bukan itu. Aspek membayar cicilan itu, sanggup tidak APBN kita. Ternyata kan tidak. Tapi orang ekonomi terlalu teoritis semua.”

  1. Isu Impor

Baik impor garam, beras, bawang dan lain lain. “Bukan rahasia lagi dalam impor itu ada kongkalikong. Gak mungkin dapat izin impor itu kalau tidak menyogok. Gak ada impor itu yang gratis.”

Nah, Ada pejalasan dari Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito bahwa semua impor beras itu perintah Jusuf Kalla. “Dia bilang semua keputusan berdasarkan rapat koordinasi. Dengan Menko Ekuin. Jadi penambahan menjadi dua juta ton itu perintah JK dengan alasan karena takut ada chaos.”

  1. Anjloknya Nilai Rupiah

“Tadi saya kasih statemen itu kalau dollar bertahan 15 ribu atau lebih buruk lagi sampai hari H pemilu, Jokowi bukan dikalahkan Prabowo tapi dikalahkan oleh dollar.

Pasti kalah. Kenapa? “Karena menurunnya nilai rupiah itu sekaligus memukul daya beli kita dalam pasar internasional, tidak mungkin kita hidup dari domestik. Dan di situlah kita hancur.”

Saya tiga bulan lalu bertemu dengan teman teman saya di Singapura dan orang-orang perbankan. Mereka cerita sama saya, “Pak Ryaas itu rupiah tidak mungkin menguat selama neraca perdagangan anda deficit.

Tidak mungkin karena anda butuh dollar terus kalau Anda butuh dollar terus anda harus beli dollar terus. Kalau Anda beli terus harga naik.”

Jadi tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi kalau mau perbaiki nilai rupiah, maka perbaiki neraca perdagangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ekspor tidak ada. Karena dolar akan masuk kalau ada ekspor. ”Khayalan aja itu bilang rupiah akan menguat”.

Selanjutnya Ketua LSM Komunitas Anak daerah (KOAD) berpendapat bahwa : NKRI harga mati yang didengungkan oleh petahana bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, hal itu hanya issue yang dihembuskan seakan-akan ada pihak yang ingin mengganti dasar negara Indonesia.

Namun dibalik itu semua, kita sebagai pemilik sah NKRI harus lebih sensitif menanggapai seluruh kebijakan yang telah nyata nyata di ambil oleh pemerintah, kita harus lebih bijaksana, jangan mau diadu domba sesama anak bangsa. karena jika negara ini kacau maka pihak asing akan berusaha untuk masuk ke negra kita untuk mengambil alih kekayaan alam yang kita miliki.

tambahnya lagi, sekarang sudah terlihat sangat jelas bahwa indonesia sengaja dibangkrutkan agar indonesia lemah, untuk memuluskan rencana besar sekelompok orang yang ketakutan akan bangkitnya islam adalah dengan memasukkan tenaga kerja china yang notabene adalah tentara.

Sementara Rakyat Indonesia selama ini tidak pernah dibekali oleh negara untuk menguasai berbagai kemahiran dalam hal bela negara. kita bisa bayangkan jika pada pemilu 2019 keadaan negara kita tidak kondusif, berapa banyak rakyat yang akan menjadi korban

(Sumber: Prof Ryas Rasyid dan detikNews, Ketum LSM KOAD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *