Sarwo Edhie Wibowo Pimpin RPKAD Habisi Komunis Pasca G-30S-PKI. 

oleh -894 views

Oleh Hendri Isnaeni

PADANG,SUMBARTODAY-Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI. Bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan PKI pun, seperti kaum nasionalis atau Sukarnois, juga menjadi korbannya. Jumlah korban yang diumumkan oleh tim penyelidik Fact Finding Commision, sebanyak 78.000 orang.

Namun, Rum Aly, redaktur mingguan Mahasiswa Indonesia, menyebutkan perkiraan moderat korban sekitar 500.000 jiwa. Perhitungan lain antara satu sampai dua juta.”Tetapi Sarwo Edhie, yang berada di lapangan pasca peristiwa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di Bali, suatu ketika pernah menyebut angka tiga juta jiwa,” tulis Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966.

Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), menunjuk orang yang tepat untuk memimpin penumpasan PKI: Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Salah satu korban Gerakan 30 September 1965 adalah Jenderal Ahmad Yani, teman dan pelindungnya di Angkatan Darat.

“Sarwo dengan tegap menyatakan siap. Ini merupakan awal kerja sama Soeharto-Sarwo, yang kemudian menjadi duet yang sangat klop selama aksi pemberantasan PKI,” kata Probosutedjo, adik Soeharto, dalam memoarnya Saya dan Mas Harto karya Alberthiene Endah.

Dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998, Jusuf Wanandi, aktivis KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang anti-PKI, mengungkapkan bahwa Yani dan Sarwo Edhie sama-sama berasal dari Purworejo.

Yani menunjuk Sarwo Edhie untuk memimpin pasukan elite Angkatan Darat, sekembalinya dari pelatihan di Australia. Di tubuh RPKAD ada yang keberatan atas pengangkatan Sarwo Edhie karena sebenarnya ada perwira yang lebih senior dan berpengalaman yang lebih layak mendapatkan jabatan tersebut, seperti Letkol Widjojo Soejono.

“Benny Moerdani yang merasa bahwa dia dekat dengan Yani, segera menemuinya dan mempersoalkan pengangkatan Sarwo Edhie.

Ahmad Yani murka dan meminta Benny keluar dari RPKAD dan melapor kepada Jenderal Soeharto. Begitulah akhirnya Benny Moerdani bergabung dengan Kostrad,” kata Jusuf Wanandi.

Menurut Julius Pour dalam biografi Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan, Yani pernah bertanya kepada Benny soal pengganti Komandan RPKAD, Kolonel Moeng Parhadimuljo. Benny memilih Letkol Widjojo Soejono, Kepala Staf RPKAD, daripada Letkol Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Sekolah Para Komando Angkatan Darat.

“Benny tidak sempat menyadari, antara Yani dengan Sarwo Edhie, sudah terjalin hubungan akrab selama bertahun-tahun. Mereka berdua merupakan sahabat erat, teman satu daerah asal, dan malahan teman satu kompi sejak masih dalam kesatuan Pembela Tanah Air (Peta) di zaman pendudukan Jepang,” tulis Julius Pour. Selain itu, yang membuat Benny dikeluarkan dari RPKAD dan dipindahkan ke Kostrad, karena dia menentang kebijakan pimpinan RPKAD yang akan memberhentikan anak buahnya, Agus Hernoto karena cacad akibat operasi Trikora.

Menurut Jusuf, Sarwo Edhie adalah protege (orang yang disenangi atau dilindungi) Jenderal Ahmad Yani. Dia sangat marah ketika Jenderal Yani tewas dibunuh. “Karena itu, misinya pada bulan Oktober 1965 itu adalah sebuah amukan dendam.”

“Hingga akhir hayatnya, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo tidak pernah meralat sama sekali angka jumlah korban tiga juta yang telah disebutkannya,” tulis Rum Aly.

Karier Sarwo Edhie berakhir sebagai Kepala BP7, lembaga indoktrinasi bikinan Orde Baru setelah sebelumnya “didubeskan” ke Korea Selatan. Sarwo yang sempat jadi orang penting pada masa awal kekuasaan Soeharto, namun perlahan disingkirkan. “Sarwo Edhie dan Soeharto memang tidak pernah dekat dan dia tidak pernah percaya kepada Sarwo Edhie,” kata Jusuf Wanandi.

Menurut Ketua umum LSM KOAD sangat mendukung Opini diatas namun kalau kita lihat dari penggalan cerita dari bergai sumber seakan ada yang terlupakan oleh para penulis tersebut, kita harus mengerti dan harus memahami keadaan yang terjadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tentunya tidak pernah luput dari kekuasaan yang maha besar Allah SWT. dengan mengutip salah satu Ayat dalam Alqur’an yang berarti ” kebatilan pasti musnah dan disisi Allah yang berkekalan”.

Kembali kita angkat ke permukaan bahwa pemimpin dalam islam haruslah orang yang amanah, ketika pemimpin tidak amanah maka dengan kekuasaan Allah SWT pasti akan musnah bahkan dihinakan. hal itu dapat saja terjadi dengan bermacam macam cara.(Red)

Pergolakan politik dan kekuasaan tahun1965-1966, telah menempatkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang kemudian menjadi Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang dipimpinnya berada dalam fokus sorotan perhatian. Setidaknya dua puluh empat tahun, hingga akhir hayatnya 9 November 1989, sepenuhnya ia dikagumi sebagai pahlawan penyelamat Indonesia karena berhasil menumpas Gerakan 30 September 1965. Dan untuk beberapa lama setelahnya, searah jarum jam, ia tetap dikenang sebagai seorang jenderal idealis di tengah pergulatan kekuasaan. Dalam rangkaian peristiwa di tahun 1965 itu, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo digambarkan dalam pengibaratan bagaikan anak panah yang melesat dari balik tabir blessing in disguise yang menghadirkan satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Namun anak panah ini kemudian disingkirkan agar tak mengganggu kelanjutan jalannya kekuasaan yang telah berubah dari jalur idealisme awal saat kekuasaan diktatorial Soekarno diakhiri.

Secara keseluruhan, terlepas dari kaitan-kaitan yang masih penuh tanda tanya di seputar Soeharto, Peristiwa 30 September 1965, merupakan ‘kesalahan’ kolektif dari semua unsur dan tokoh yang berada di lini terdepan medan pertarungan kekuasaan disekitar tahun 1965 itu.

Semua memiliki andil yang menciptakan akhir berdarah serta rentetan pembunuhan massal yang terjadi beberapa waktu setelahnya. Mulai dari Soekarno, Soebandrio, Chaerul Saleh, Omar Dhani sampai Soeharto, dan dari Aidit hingga para pemimpin partai komunis lainnya serta lapisan pimpinan pada berbagai tingkat dari institusi militer waktu itu”.

Namun belakangan ini, nama Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo justru setelah almarhum kembali diletakkan di pusat sorotan, terkait Peristiwa 30 September 1965. Kali ini, dalam arah melawan jarum jam, ia digambarkan menjalankan suatu peran berdarah, khususnya pada masa epilog Peristiwa 30 September 1965. Ketika bandul penulisan tentang peristiwa tahun 1965 itu berayun terlalu ke kiri, pasca Soeharto, perannya sebagai komandan satuan pembasmi PKI dan para pengikutnya, tahun 1965-1966 diungkapkan dalam konotasi kejahatan kemanusiaan.

Benarkah sang Jenderal pujaan kalangan perjuangan tahun 1966 itu, terlibat dalam dosa kejahatan kemanusiaan bersama pasukan RPKAD (kini Kopassus), berupa pembunuhan-pembunuhan massal setelah terjadinya Peristiwa 30 September 1965? Kalau bukan sebagai pelaku langsung, berperan sebagai penganjur dan atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran.

Beberapa buku dan tulisan di berbagai media memberikan pemaparan tentang jejak berdarah sang jenderal. Sayangnya, Sarwo Edhie Wibowo tak bisa menanggapi, karena semua sorotan itu diluncurkan setelah sang jenderal meninggal.

Kisah melankolis di kawah Tangkuban Prahu. Salah satu putera DN Aidit, Ilham Aidit, lebih dari satu kali bercerita kepada sejumlah media, bahwa Letnan Jenderal Sarwo Edhie pernah menyampaikan semacam penyesalan yang setara dengan suatu pengakuan– tentang tugas negara yang dipikulnya di masa lampau namun kemudian diakuinya merupakan kekeliruan negara. Salah satu di antaranya, kepada Tempo 13 November 2011, ia menceritakan dua kali bertemu Jenderal Sarwo Edhie, pertama Februari 1981, lalu yang kedua di tahun 1983. Dua-duanya dalam acara kelompok pencinta alam Wanadri, di tempat yang juga sama, Kawah Upas Tangkuban Prahu di utara Lembang Jawa Barat.

Dalam pertemuan kedua di tahun 1983, setelah berjabat tangan, menurut cerita Ilham, sang jenderal mengajaknya ke tempat sepi untuk bicara empat mata. Usai mendengar cerita Ilham tentang ibundanya yang sudah lepas dari penahanan, Sarwo diam, dengan tatapan mata yang beralih ke tempat lain. Lalu Sarwo bersuara sedikit bergetar. “Ya, ketika itu adalah tugas negara yang dibebankan pada saya, dan saat itu saya yakin apa yang saya lakukan adalah benar. Tapi, berbelas tahun kemudian, saya pikir apa yang dilakukan negara ketika itu adalah keliru”, demikian kalimat sang jenderal yang dikutip Ilham. “Kamu bisa memahaminya, kan?”. Ilham diam sejenak. “Ya, pak Sarwo. Saya bisa memahaminya”. Sarwo menjabat tangan Ilham. Tangan kanannya masih memegang tangan Ilham. Lalu Sarwo merengkuh Ilham sekitar lima detik. Tangan kirinya menepuk-nepuk punggung Ilham.

Dituliskan lebih lanjut, betapa rasa haru muncul. Meski Sarwo tak meminta maaf, bagi Ilham, perbincangan terakhirnya dengan Sarwo merupakan bentuk rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban. “Seorang jenderal dalam perenungannya selama belasan tahun mengakui bahwa apa yang dilakukan negara ketika itu salah”.

Tentu sungguh sulit untuk mengetahui kebenaran cerita melankolis yang sangat menakjubkan ini. Selain Ilham Aidit dan Sarwo Edhie, hanya Dia yang di atas yang mengetahui kebenaran melodrama itu. Sungguh sayang, sang jenderal telah tiada sebelum cerita ini muncul.

Apakah Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo mengalami perubahan sikap mengenai peristiwa di tahun 1965-1966, menjadi seorang yang menyesali diri dan menyesali negara?

Tahun 1985, sekitar dua tahun setelah kisah melankolis 1983 itu, dalam wawancara dengan Media Karya (September 1985), sang jenderal sedikitpun tak menunjukkan tanda-tanda melankolis. Meskipun PKI telah dibubarkan, kata Letnan Jenderal Sarwo Edhie, “sewaktu-waktu bisa timbul lagi, bila keadaan memungkinkan”. Harus waspada terhadap kader-kadernya yang tak terlihat di permukaan. “Apabila terjadi konfik dalam masyarakat, apapun wujudnya, mereka akan menunggangi dan membesar-besarkan. Bila pemerintah misalnya terus menerus disudutkan, nantinya kehilangan muka dan dukungan. Yang tampil mungkin saja bukan Partai Komunis, tetapi aliran komunis. Inilah yang kita sebut bahaya laten, bahaya terpendam yang sewaktu-waktu bisa muncul”.

Lalu dua tahun kemudian, 1 Oktober 1987, Sarwo Edhie Wibowo kembali mengingatkan bahwa “para pendukung PKI tidak akan pernah jera dalam mengejar cita-cita mereka mengkomuniskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya komunis sebaiknya tidak boleh kendor kapan saja”.

Kesangsian. Jadi, susah membayangkan, bahwa Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, pernah kendor sejenak dan menjadi begitu sentimental di tahun 1983. Satu-satunya rasa sangsi yang pernah kemudian diutarakan sang jenderal –kepada sejumlah Manggala BP-7– adalah mengenai taktik Soeharto untuk sedikit mengulur waktu bertindak pada 30 September malam menuju 1 Oktober 1965, sehingga Letnan Jenderal Ahmad Yani tak terselamatkan. Padahal, Jenderal Soeharto telah mendapat sejumlah informasi, antara lain dari Kolonel Latief yang termasuk dalam kelompok pelaku peristiwa, akan adanya gerakan dengan sasaran sejumlah jenderal teras Angkatan Darat.

Dalam catatan dan analisa akhir buku ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’, terdapat pemaparan berikut ini.

Di antara semua rangkaian peristiwa, mungkin gerakan yang dilakukan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto –yang banyak tahu namun tak segera bertindak, tapi menunggu sampai korban jatuh– adalah yang paling di luar dugaan siapa pun. Di luar perkiraan Letnan Kolonel Untung, di luar perkiraan Kolonel Latief maupun Brigjen Soepardjo. Bagi para perwira Gerakan 30 September ini, Soeharto bukan ‘lingkaran luar’, karena peranannya mendatangkan Batalion 454 dan Batalion 530. Setidaknya, sesuai ‘laporan’ Kolonel Latief, Soeharto digolongkan sebagai perwira yang tak akan ikut campur bila gerakan terjadi. Bagi Soekarno pun, kemunculan Soeharto dalam satu peran pada 1 Oktober 1965, adalah surprise. Begitu pula bagi para panglima angkatan yang ada.

Bahkan bagi Kolonel Sarwo Edhie yang dikenal sebagai perwira yang dekat dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani pada mulanya Mayjen Soeharto adalah tokoh yang meragukan, setidaknya perlu ditelusuri lebih dahulu. Maka ia tak segera memenuhi panggilan Soeharto 1 Oktober 1965 pagi, apalagi ia tak mengenal Herman Sarens Soediro yang diutus Soeharto kepadanya.

Kelak di kemudian hari, beberapa puluh tahun setelah peristiwa berlalu, Sarwo sesekali mencetuskan ‘keraguan’ tentang peran Soeharto yang sesungguhnya, yang diucapkan secara terbatas kepada kalangan terbatas. Sarwo tampaknya melihat adanya bagian-bagian artifisial dalam catatan ‘sejarah’ versi Soeharto, namun Sarwo telah ‘terikat’ pula oleh versi rezim pemerintahan Soeharto yang telah terlanjur diposisikan secara kuat dalam memori masyarakat selama puluhan tahun. Dilema-dan kesangsian-serupa agaknya dihadapi oleh sejumlah jenderal terkemuka yang ikut berperan di sekitar peristiwa 1965-1966 selain Sarwo Edhie, seperti misalnya Muhammad Jusuf, Hartono Rekso Dharsono ataupun Kemal Idris, meskipun dengan alasan dan ‘pemaknaan’ berbeda-beda satu sama lain.

Secara keseluruhan, terlepas dari kaitan-kaitan yang masih penuh tanda tanya di seputar Soeharto, Peristiwa 30 September 1965, merupakan ‘kesalahan’ kolektif dari semua unsur dan tokoh yang berada di lini terdepan medan pertarungan kekuasaan disekitar tahun 1965 itu. Semua memiliki andil yang menciptakan akhir berdarah serta rentetan pembunuhan massal yang terjadi beberapa waktu setelahnya. Mulai dari Soekarno, Soebandrio, Chairul Saleh, Omar Dhani sampai Soeharto, dan dari Aidit hingga para pemimpin partai Nasakom lainnya serta lapisan pimpinan pada berbagai tingkat dari institusi militer waktu itu. Tampaknya, ‘teori dalang’ atau yang semacamnya dalam rangkaian peristiwa di tahun 1965 ini, harus ditinggalkan.

Di mana posisi Soeharto dalam rangkaian peristiwa? Ia memiliki satu posisi sendiri. Soeharto telah bekerja untuk dirinya sendiri, dan untuk tujuan dan kepentingannya sendiri, tidak untuk ‘siapa-siapa’. Kaitannya dengan kepentingan Amerika Serikat misalnya, hanyalah bersifat dugaan, terutama karena kesejajaran dalam hal pembasmian PKI.

Dr Soebandrio ikut menyumbang dalam penciptaan dan penajaman situasi konfrontatif melalui posisinya yang amat dekat dengan Soekarno, sehingga dalam rangkaian peristiwa politik ini ia dijuluki sebagai Durno oleh para mahasiswa –suatu julukan yang diakuinya sebagai amat menyakitkan hati. Laksamana Madya Omar Dhani, menyumbang melalui keikutsertaan dukungan terhadap apa yang digambarkannya sebagai masalah internal Angkatan Darat, dan membiarkan adanya gerakan yang akan menindaki para jenderal yang dianggap tidak loyal kepada Soekarno. Keterlibatan beberapa anggota AURI dalam gerakan dengan menggunakan senjata dan fasilitas Angkatan Udara, tidak dicegahnya, padahal ia cukup mengetahui informasi mengenai apa yang akan terjadi. ‘Salah membaca situasi’ dan ‘terlalu dini’ –dan dengan demikian amat tidak taktis– mengeluarkan suatu perintah harian, pukul 09.30 1 Oktober 1965, yang menyokong Gerakan 30 September.

Pernyataan Omar Dhani hari berikutnya, 2 Oktober, selaku Menteri Panglima Angkatan Udara –yang menyatakan tidak turut campur dalam Gerakan 30 September dan tidak turut campur dengan urusan rumah tangga lain Angkatan, tidak lagi bisa ‘menghapus’ akibat perintah hariannya. Sehingga, untuk seluruh perannya yang sedikit naif itu akhirnya harus ia bayar dengan hukuman melalui Mahmillub dan mendekam  dalam penjara puluhan tahun sebagai akhir dari karirnya yang semestinya cemerlang. Brigadir Jenderal Soepardjo dan Kolonel Latief adalah perwira-perwira yang terlibat, selain karena pengaruh-pengaruh politik atas dirinya, juga terutama karena ambisi-ambisi pribadi untuk mengambil peran dan posisi dari situasi yang muncul. Letnan Kolonel Untung, selain analisa mengenai pengaruh politik anggota-anggota Biro Khusus PKI atas dirinya, perlu pula dianalisa lebih jauh dalam kaitan sejarah hubungannya dengan Soeharto yang untuk sebagian masih cukup misterius. Secara jelas, dari dirinyalah rencana penindakan terhadap para jenderal berubah menjadi perintah pembunuhan, yang diteruskan dan dilaksanakan melalui Letnan Satu Doel Arief dan pasukan penyergap Gerakan 30 September yang mendatangi rumah para jenderal dinihari 1 Oktober 1965.

Secara ringkas, bila direkonstruksi kembali, Peristiwa 30 September 1965, adalah sepenuhnya hasil akhir sebagai puncak pertarungan politik yang terjadi di antara tiga unsur dalam segitiga kekuasaan. Cetusan Soekarno yang memerintahkan penindakan para jenderal yang tidak loyal pada dirinya, terutama dalam ‘perintah’nya kepada Letnan Kolonel Untung, karena ia juga meminta beberapa jenderal lain, seperti Brigjen Sabur dan Brigjen Soedirgo untuk bertindak– adalah penggerak mula dari suatu reaksi berantai dari peristiwa. Letnan Kolonel Untung lah yang mengantar masalah ke dalam suatu format peristiwa ‘politik’ dan kekuasaan, ketika menginformasikan ‘perintah’ ini kepada Walujo dari Biro Khusus PKI yang meneruskannya kepada Ketua Biro Khusus Sjam. Adalah Sjam yang mengolah informasi dan membawanya kepada Aidit yang baru pulang dari Peking. Dalam suatu koinsidensi, Aidit yang baru tiba ke tanah air, berbekal dorongan dari Mao-Zedong untuk mendahului daripada didahului oleh Angkatan Darat yang akan mengambilalih kekuasaan –terkait dengan kesehatan Soekarno yang menurut Mao ‘memburuk’– diramu informasi dari Sjam, melihat ‘peluang’ mengatasi Angkatan Darat melalui Letnan Kolonel Untung. Satu formula lalu ditetapkan, yakni gerakan ‘internal’ Angkatan Darat.

Pada waktu yang bersamaan, kalangan intelijen Amerika Serikat, juga mengambil peranan dengan mempertajam informasi dengan menyusupkan insinuasi ke Biro Khusus PKI tentang adanya rencana tindakan Angkatan Darat untuk mengambilalih kekuasaan bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Suatu hal yang juga sebenarnya dilakukan oleh intelijen Angkatan Darat, untuk ‘memprovokasi’ PKI untuk bertindak agar bisa ditindaki. Ada petunjuk samar-samar bahwa informasi serupa berhasil disusupkan CIA ke kalangan intelijen Cina, sehingga memperkuat konklusi “mendahului atau didahului”. KGB melalui dinas rahasia Ceko, juga memperkuat dengan informasi adanya kemungkinan Angkatan Darat melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965.

Dengan terminologi ‘mendahului atau didahului’ itu, Aidit terdorong ke dalam kebimbangan, merasa menghadapi dilema. Di satu pihak ia menyadari partainya belum siap untuk suatu ‘revolusi’ saat itu, tetapi di sisi lain ia kuatir untuk didahului dan dieliminasi. Dan inilah yang membuat Aidit melihat kemunculan Letnan Kolonel Untung selaku ‘pengemban’ perintah Soekarno untuk menindaki para jenderal yang tidak loyal, sebagai suatu momentum emas. Namun, di luar ‘perhitungan’, Letnan Kolonel Untung merubah rencana sekedar penjemputan sejumlah jenderal untuk diperhadapkan kepada Panglima Tertinggi, menjadi perintah “tangkap hidup atau mati” yang diformulasikan lagi oleh Letnan Satu Doel Arief menjadi “tembak mati siapa yang melawan”. Dan ketika ada yang sudah tertembak mati, tak ada pilihan lain lagi, selain bahwa seluruh yang disergap dan ditangkap itu harus ditembak mati seluruhnya dan disembunyikan jejaknya.

Ada yang perlu dicatat, bahwa tak ada petunjuk sedikit pun bahwa Soekarno pernah memberi perintah terperinci kepada Letnan Kolonel Untung tentang siapa-siapa saja jenderal yang harus dijemput pada dinihari 1 Oktober 1965 itu, kecuali secara khusus menyebut nama Jenderal Nasution. Sedang Ahmad Yani, dijemput karena memang sejak mula ia sudah terjadwal untuk diperhadapkan kepada Soekarno. Daftar nama selengkapnya disusun oleh para perencana gerakan itu sendiri di Penas. Lolosnya Jenderal Nasution dari penyergapan, merubah situasi. Soekarno yang pada pagi hari 1 Oktober akan menuju istana karena memperkirakan akan menerima para jenderal yang akan diperhadapkan kepadanya, membelokkan tujuannya ke Halim Perdanakusumah ke tempat yang diyakininya aman karena berada di bawah kekuasaan Laksamana Madya Omar Dhani yang setia kepadanya. Selain itu, Soekarno pagi itu juga sudah memperoleh laporan tentang ketidakjelasan keberadaan maupun nasib para jenderal yang dijemput, berarti ada pembelokan dalam pelaksanaan di luar yang semula merasa diketahuinya setelah pada malam hari 30 September 1965 ia menerima surat dalam acara di Senayan dari Letnan Kolonel Untung.

Di antara semua rangkaian peristiwa, mungkin gerakan yang dilakukan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto –yang banyak tahu namun tak segera bertindak, tapi menunggu sampai korban jatuh– adalah yang paling di luar dugaan siapa pun. Di luar perkiraan Letnan Kolonel Untung, dan juga di luar perkiraan Kolonel Latief maupun Brigjen Soepardjo. Bagi para perwira Gerakan 30 September ini, Soeharto bukan ‘lingkaran luar’, karena peranannya mendatangkan Batalion 454 dan Batalion 530. Setidaknya, sesuai ‘laporan’ Kolonel Latief, Soeharto digolongkan sebagai perwira yang tak akan ikut campur bila gerakan terjadi. Bagi Soekarno pun, kemunculan Soeharto dalam satu peran pada 1 Oktober 1965, adalah surprise. Begitu pula bagi para panglima angkatan yang ada. Bahkan bagi Kolonel Sarwo Edhie, yang dikenal sebagai perwira yang dekat dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani, pada mulanya Mayjen Soeharto adalah tokoh yang ‘meragukan’, setidaknya perlu ‘ditelusuri’ lebih dahulu. Maka ia tak segera memenuhi panggilan Soeharto, apalagi ia tak mengenal Herman Sarens Soediro yang diutus Soeharto kepadanya.

Kelak di kemudian hari, beberapa puluh tahun setelah peristiwa berlalu, Sarwo sesekali mencetuskan ‘keraguan’ tentang peran Soeharto yang sesungguhnya, yang diucapkan secara terbatas kepada kalangan terbatas. Sarwo tampaknya melihat adanya bagian-bagian artifisial dalam catatan ‘sejarah’ versi Soeharto, namun Sarwo telah ‘terikat’ pula oleh versi rezim pemerintahan Soeharto yang telah terlanjur diposisikan secara kuat dalam memori masyarakat selama puluhan tahun. Dilema –dan kesangsian– serupa agaknya dihadapi oleh sejumlah jenderal terkemuka yang ikut berperan di sekitar peristiwa 1965-1966 selain Sarwo Edhie, seperti misalnya Jenderal Muhammad Jusuf yang sempat disebut salah satu de beste zonen van Soekarno, Hartono Rekso Dharsono ataupun Kemal Idris, meskipun dengan alasan dan ‘pemaknaan’ berbeda-beda satu sama lain.

Tetapi, secara keseluruhan, terlepas dari kaitan-kaitan yang masih penuh tanda tanya di seputar jendral Soeharto, Peristiwa 30 September 1965, merupakan kesalahan kolektif dari semua unsur dan tokoh yang berada di lini terdepan medan pertarungan kekuasaan disekitar tahun 1965 itu.

Semua memiliki andil yang membuat kekacauan yang akhir berdarah serta rentetan pembunuhan massal yang terjadi beberapa waktu setelahnya. Mulai dari Soekarno, Soebandrio, Chairul Saleh, Omar Dhani sampai Soeharto serta dari Aidit hingga para pemimpin partai Nasakom lainnya serta lapisan pimpinan pada berbagai tingkat dari institusi militer waktu itu. Tampaknya, ‘teori dalang’ atau yang semacamnya dalam rangkaian peristiwa di tahun 1965 ini, harus ditinggalkan.(Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *