DPT Siluman, Bukti Kegundahan Atau Antisipasi Kekalahan

oleh -822 views

PADANG,SUMBARTODAY-Adanya permintaan Kemendagri kepada KPU untuk menyisipkan data pemilih tambahan sebanyak 31 juta sekian sebagai tambahan pemilih di tahun 2019 yang akan datang menimbulkan kecurigaan adanya permainan penggelembungan suara pada pemilu mendatang.

Pasalnya data yang diserahkan oleh kemendagri ke KPU tersebut diserahkan setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185 juta pemilih untuk pilpres tahun 2019 mendatang.

Kemendagri terkesan sangat memaksakan DPT tersebut karena sebelum penetapan DPT kemendagri telah menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu ke KPU sebanyak 196 juta namun setelah di telisik oleh KPU dan Parpol, hanya ditetapkan sebanyak 185 juta Pemilih karena masih ditemukan adanya DPT ganda sebanyak 25 juta.

Namun demikian KPU seakan bertindak tidak netral, pasalnya data sisipan dari Kemendagri sebanyak 31 juta tersebut belum boleh dibuka dengan alasan kerahasiaan karena adanya tekanan dari Kemendagri ke KPU yang meminta agar data tersebut tidak dibuka.

Kejanggalan seperti ini bukan yang pertama terjadi, tahun 2014 pun telah banyak ditemukan dan telah dilaporkan penggelembungan suara oleh Partai Politik.

Masyarakat mencurigai hal tersebut merupakan dugaan rencana pelanggaran pemilu yang sengaja dilakukan oleh pihak penguasa untuk mengamankan suara, karena menurut kabar angin beberapa survey menyatakan elektabilitas Jokowi yang kian mendekati hari pemilihan kian menurun.

Temuan 31 Juta Orang Belum Terdaftar DPT Berpotensi Ada Pelanggaran

Rabu, 17 Oktober 2018 19:16 WIB
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Temuan 31 Juta Orang Belum Terdaftar DPT Berpotensi Ada Pelanggaran, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/17/temuan-31-juta-orang-belum-terdaftar-dpt-berpotensi-ada-pelanggaran.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi

 

Berikut kami kutip dari: TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal, menilai ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)terkait pengungkapan temuan 31.975.830 jiwa yang sudah merekam KTP elektronik tapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kemendagri. Baru menyerahkan data tambahan 31 juta ke KPU dan itu pun atas permintaan KPU berkali-kali, setelah kami menetapkan DPT,” ujar Mustafa Kamal, di kantor KPU RI, Rabu (17/10/2018).

Menurut dia, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) seharusnya diberikan Kemendagri sebelum DPT diputuskan.

Sehingga, dia menuding, pemerintah terutama Kemendagri sudah melanggar prinsip serta berpotensi terjadi pelanggaran undang-undang.

Padahal, kata dia, KPU RI beserta jajaran bersama dengan peserta pemilu sudah melakukan pengecekan data ganda di DPT.

“Nah, kenapa ada data baru lagi? Jumlahnya 31 juta lagi. Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan politicalwill bersama peserta pemilu. Kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 Juta?” kata dia.

Dia mengkhawatirkan, adanya temuan data 31 jiwa itu berujun kepada ketidakpastian di dalam proses pemilu.

Untuk itu, dia meminta Kemendagri meningkatkan profesionalisme.

“Sehingga, kami semua mendapatkan kepastian hukum tentang data kependudukan. Kami minta Kemendagri bersikap transparan. Padahal dalam proses penetapan DPT, itu wakil Kemendagri hadir dan dimintai pendapatnya. Tapi tak ada pendapatnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan temuan sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP-el, namun belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Temuan 31 Juta Orang Belum Terdaftar DPT Berpotensi Ada Pelanggaran, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/17/temuan-31-juta-orang-belum-terdaftar-dpt-berpotensi-ada-pelanggaran.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi

Berikut kami kutip dari laporan wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Maksud kedatangan poros Indonesia Adil Makmur tersebut untuk mempertanyakan dugaan adanya data siluman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa data tersebut terbilang aneh karena diserahkan Kemendagri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2019 yang mencapai 185 juta pemilih.

“Kami terkejut ada data 31 juta sekian belum masuk dalam daftar pemilih. Kami datang ke KPU untuk meminta penjelasan. Itu bukan angka kecil,” kata Muzani dalam siaran persnya, Rabu,17/10/2018.

Dalam pertemuan dengan pimpinan KPU tersebut, Muzani juga didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan anggota Tim Sukses Prabowo-Sandi dari PAN Abdul Hakam Naja, serta Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politisi PAN Dian Fatwa.

Muzani menjelaskan sebelum penetapan DPT, Kemendagri telah menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada KPU mencapai 196 juta.

Setelah disisir KPU dan partai politik (Parpol), KPU lalu menetapkan DPT hanya 185 juta.

‎Saat itu, koalisi Prabowo-Sandi mengkritik bahwa dari 185 juta DPT tersebut masih ada sekitar 25 juta pemilih ganda.

“Ini data apa lagi yang 31 juta itu. Apakah itu pengurangan atau penambahan dari angka 185 juta. Kemudian apakah memang DP4 masih berubah setelah ditetapkan DPT? Apakah masih bisa ubah DPT, padahal sudah ditetapkan? Ini yang ingin kami mohon penjelasan dari KPU,” ujar Muzani.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu Prabowo Sambangi KPU Bahas Dugaan DPT ‘Siluman’, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/10/17/kubu-prabowo-sambangi-kpu-bahas-dugaan-dpt-siluman.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi

Menurutnya, KPU menerima keluhan dari koalisi Prabowo-Sandi.  KPU siap menyisir data baru dari Kemendagri tersebut.

KPU akan teliti terlebih dahulu apakah itu data yang sudah masuk dalam 185 juta atau benar-benar data baru.

Sayangnya, KPU belum mengetahui data yang disebut oleh Kemendagri tersebut.

Alasannya KPU tidak bisa mengakses karena ada surat edaran dari Kemendagri bahwa data 31 juta itu belum boleh dibuka. Alasannya karena bersifat rahasia.

“Tadi KPU menyebut ada surat edaran dari Kemendagari yang menyebutkan tidak boleh membuka data itu. Alasannya karena masih rahasia. Kalau KPU saja tidak bisa buka, gimana kami. Ini misterius,” tutup Muzani.

Sementara itu Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menjelaskan bahwa ada pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Kemendagri.

Sebab, kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu baru menyerahkan data penduduk tambahan sebanyak 31 juta ke KPU setelah DPT ditetapkan sebanyak 185 juta pemilih.

“Seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran UU. Karena yang sekarang dilakukan KPU dengan peserta pemilu (partai politik) mengecek data ganda itu. Nah kenapa ada data baru lagi? Jumlahnya 31 juta lagi,” katanya.

“Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan political will bersama peserta pemilu, kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 juta?,” tambah Mustafa.

Karena itu, Mustafa menegaskan bahwa penambahan data pemilih sebanyak 31 juta dari Kemendagri itu akan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses Pemilu 2019 mendatang.
Pihaknya pun meminta harus ada peningkatan profesionalisme dari Kemendagri dalam pemilu 2019 mendatang.

“Sehingga kita semua mendapatkan kepastian hukum tentang data kependudukan. Kami minta Kemendagri bersikap transparan. Padahal dalam proses penetapan DPT, itu wakil Kemendagri hadir dan dimintai pendapatnya. Tapi tak ada pendapatnya,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu Prabowo Sambangi KPU Bahas Dugaan DPT ‘Siluman’, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/10/17/kubu-prabowo-sambangi-kpu-bahas-dugaan-dpt-siluman?page=2.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi

Berikut kami kutip dari TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi pasangan capres Prabowo – Sandiaga mempertanyakan usulan penambahan 31 juta daftar pemilih tetap atau DPT dari Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya pun sampai datang ke KPU untuk meminta penjelasan mengenai penambahan 31 juta pemilih tersebut. “Apakah itu angka penambahan atau pengurangan 185 juta DPT yang telah ditetapkan,” kata dia pada Rabu, 17 Oktober 2018.

Dari hasil diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muzani menjelaskan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri berjumlah 196 juta pemilih. Kemudian KPU melakukan penelitian di lapangan lalu didapatkan 185 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya dari jumlah itu ada 11 juta dari DP4 yang tersisir.

Menurut Muzani, dari 185 juta DPT itu pihaknya menemukan 25 juta pemilih yang berpotensi ganda dan setelah dikomunikasikan dan membuka data dengan KPU, hasilnya data ganda sebanyak 1,1 juta. “Lalu KPU memberikan waktu dua bulan untuk akurasi terhadap data pemilih. Di tengah proses itu, kami dikejutkan pernyataan Kemendagri bahwa ada 31 juta belum masuk DPT,” ujarnya.

Muzani mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses pendataan ini. “Kami akan terus mendalam proses pemilu dengan baik karena kami ingin semua rakyat yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya dan kami tidak ingin ada pemilu yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT ditetapkan. Menurut dia, hal itu merupakan pelanggaran prinsip dan berpotensi terjadi pelanggaran Undang-undang karena saat ini yang dilakukan KPU dengan peserta pemilu adalah mengecek data yang diduga ganda.

“Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan ‘political will’ bersama peserta pemilu, lalu kenapa Kemendagri seperti ‘menyelundupkan’ 31 juta,” kata Mustafa.

Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakhrulloh sebelumnya mengatakan masih ada sekitar 31 juta temuan data pemilih tetap (DPT) yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai lebih dari 192 juta.

Meski ada temuan data yang tidak sesuai dalam jumlah yang besar, Kemendagri tetap mendukung KPU menyusun DPT yang akurat. “Kalau data kami dianggap baik silakan dipakai. Kalau KPU percaya dengan hasil analisis kami, silakan dimanfaatkan,” kata Zudan.

BPN PRABOWO-SANDI TEMUKAN DATA DPT SATU KK BERANGGOTA 440 ORANG

dikutip dari: RMOLLampung. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus memelototi penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

BPN Prabowo-Sandi ikut bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisir daftar pemilih ganda dan siluman untuk memeroleh akurasi data pemilih.

Untuk 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih, BPN Prabowo-Sandi sudah meminta KPU merapikannya. Untuk diketahui, data itu diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terbaru, BPN Prabowo-Sandi menemukan ada kejanggalan atau ketidakwajaran dalam daftar pemilih, dimana dalam satu kartu keluarga (KK) bisa hingga ratusan orang.

“Kami menemukan ada 97 orang (dalam satu KK), 63 orang bahkan 440 orang. Ini di seluruh Indonesia. Yang 63 orang dan 440 orang ditemukan di Banyuwangi,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (21/12).(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *