Miris,Korupasi Merajalela Sementara Puluhan Tahun Tenaga Kesehatan Sukarela di Limapuluh Kota Tak Digaji

oleh -394 views

LIMAPULUH KOTA,SUMBARTODAY-Ratusan tenaga kesehatan sukarela se-Kabupaten Limapuluh Kota mengadukan nasibnya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu 2 Januari 2019.

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, Wakil Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan Sukarela se-Kabupaten Limapuluh Kota, Jonaldi mengungkapkan, terkait kurangnya kesejahteraan tenaga sukarela yang ada di daerah tersebut.

“Kami sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan di daerah ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Jangankan mendapatkan upah yang layak, diupah saja kami belum pernah,” kata Jonaldi menyampaikan keluh kesahnya kepada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Lebih lanjut, dia menyebut, kedatangan tenaga kesehatan sukarela ke kantor DPRD adalah untuk meminta sedikit penghargaan yang mungkin bisa mereka dapat dari para wakil mereka yang duduk di kursi legislatif.

“Kami minta keadilan. Tenaga kesehatan sukarela di Limapuluh Kota ini bahkan sudah ada yang bertugas 19 tahun. Mirisnya, rekan-rekan kami itu belum pernah menerima pendapatan. Kami datang ke sini untuk minta solusi,” ulasnya.

Perwakilan tenaga kesehatan sukarela lainnya, Laila Febrina menerangkan, meski status mereka adalah tenaga sukarela, tapi apa yang mereka kerjakan di Puskesmas atau lembaga pelayanan kesehatan lainnya tidak berbeda dengan tenaga kesehatan lain yang berstatus PNS.

“Bahkan ada di beberapa Puskesmas tenaga sukarelanya lebih banyak ketimbang PNS,” katanya.

Hal lain yang menurutnya membuat para tenaga kesehatan sukarela makim miris adalah tugas mereka yang melayani masyarakat pengguna BPJS. “Kami selalu melayani peserta BPJS dengan maksimal. Sampai sekarang kami bahkan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS,” jelas perempuan yang bertugas di Puskesmas Taram itu.

Menanggapi pengaduan tenaga kesehatan sukarela terkait

kondisi sehari-hari yang mereka hadapi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Akrimal Adham menyebut, pihaknya selaku yang membidangi bagian kesehatan bukan tidak memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan sukarela yang terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Selama satu tahun ini sudah dilakukan prtemuan dengan Dinas Kesehatan. Hal ini sudah sering kami bicarakan tapi memang belum ada pembicaraan yang detail karena selama ini di Komisi III tidak pernah disampaikan kalau ada permasalahan seperti ini. Untuk itu, apa-apa yang sudah saudara sampaikan ini akan langsung kami tindak lanjuti,” kata Akrimal Adham.

Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Saffarudin Dt Bandaro Rajo menyebut, DPRD selaku perwakilan rakyat akan berupaya memperjuangkan aspirasi ini.

“Saya minta kepada saudara semua untuk tetap bekerja seperti biasa esok hari. Karena apabila tidak ada tenaga kesehatan sukarela ini pelayanan kesehatan akan terganggu. Untuk upah yang layak kami akan perjuangkan di dewan. Apabila tingkat kabupaten tidak mampu tentu akan diteruskan ke provinsi,” jelasnya.

sementara Ketum LSM KOAD menanggapi dengan cara yang berbeda, ” kita habiskan waktu melakukan kritik kepada pemerintah tentang honor relawan kesehatan yang tidak pernah terima gaji, Solusi secara Nasional adalah kita harus perkecil porsi dana yang dikorupsi, sehingga untuk menggaji relawan kesehatan disetiap daerah tidak akan kesulitan”, ungkap ketua LSM KOAD tersebut.

(sumber dikutip dari Klikpositif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *