TPPBB KAN Luki : Semua Kios Sudah Terjual, Pemko Padang Belum Bayarkan Hak Nagari Lubuk kilangan

oleh -435 views

PADANG,SUMBARTODAY– TPPBB Kerapatan Adat Nagari Lubuk kilangan sudah menyurati Walikota Padang sebanyak tiga kali. TIM sudah ingatkan Walikota agar segera tuntaskan Hak KAN Luki yang belum dibayarkan. kami berharap melalui media ini Anak nagari Lubuk kilangan melalui TIM yang dibentuk KAN mendesak agar Walikota segera tepati isi perjanjian yang telah disepakati, menurut keterangan Herman Disin.

Dari informasi yang kami dapat dari LSM KOAD, “seluruh toko yang dimaksud dalam kesepakatan telah habis dijual, bahkan sudah diterbitkan kartu kepemilikannya, hanya saja uang hasil penjualan masih belum jelas keberadaanya, melalui surat, kami sudah minta dilakukan audit atas pekerjaan tersebut, jika masih diabaikan kami akan serahkan kepada pengacara, terpaksa kita tempuh jalur hukum”, ungkap Syafrizal sebagai ketua TPPBB.

“Pemko Padang harus segera bayar kewajiban kepada KAN Luki, jangan berdalih, masalah ini tidak bisa ditunda lagi”, Pungkas Herman Disin wakil ketua TIM PPBB.

Lebih lanjut Herman menjelaskan,” kami dari TPPBB menginginkan agar pasar Bandabuek segera selesai, untuk itu kami minta Pemko Padang segera keluarkan IMBnya, agar pekerjaan yang akan kami lakukan kedepan tidak melanggar aturan.

Lebih lanjut Herman Disin mengatakan,”Pemko perlu segera melakukan Audit terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, jangan biarkan berlama lama”, ucap Herman mengakhiri.

Indrawan selaku Ketua LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD) menambahkan komentar Herman Disin tersebut,” Kami sebagai LSM KOAD melihat permasalahan ini dari sisi hukum, semuanya diawali oleh surat kesepakatan antara Pemko Padang dengan KAN Luki. melalui media ini kami mengingatkan dinas perdagangan agar menghindari perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana sehingga akan berinplikasi kepada pribadi pelaku, berikutnya jangan lakukan transaksi berbentuk apapun dengan pedagang atau pihak manapun, yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum”, pungkas nya

Namun demikian Tomi wakil ketua TPPBB menjelaskan,” Sulit bagi Walikota untuk penuhi kesepakatan antara KAN Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang yang ditanda tangani oleh Ir.Indra Catri dengan Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari Lubuk Kilangan dengan surat yang bernomor 17/KB-PMK/V/2006, dalam kesepakatan tersebut KAN Luki berhak atas hasil petak kios 45% dari yang telah selesai dibangun dan sisanya 55% adalah hak Pemko Padang. Pemko Padang harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini”,tukuk Tomi .

Lanjut Tomi,”Diluar kesepakatan dengan KAN Lubuk kilangan, untuk melakukan pembangunan pasar Bandabuek Pemko bekerjasama dengan PT Syafindo Mutiara Andalas yang akhirnya dibatalkan dengan surat No 570.70/KPM/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012. Terakhir kami ketahui bahwa perusahaan tersebut hanya bermodalkan Rp 304.600.000 (Tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), sangat tidak masuk akal jika modal sebanyak itu cukup untuk melakukan pekerjaan yang bernilai Rp 24 Milyar. keterangan saya ini sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian yang bernomor 14 antara Syafruddin dengan Direktur PT Langgeng Giri Bumi”,jelas Tomi.

“Dari kerjasama tersebut Pemko Padang hanya mendapatkan Kontribusi sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian pasal 8 ayat 1a, bagaimana mungkin Pemko Padang akan memenuhi janjinya”,tambah Tomi

“Sedangkan yang mempunyai hak menjual dalam perjanjian adalah Pemko Padang bersama PT SMA, dengan demikian semua yang sudah terjual tentu saja harus dipertanggungjawabkan kepada KAN Luki, sebenarnya langkah yang ditempuh Pemko Padang dengan mengadakan pertemuan di Jakarta adalah langkah yang benar untuk penyelesaian sengketa, namun tiba-tiba pihak Dinas Perdagangan mengeluarkan SK sehubungan pemungutan Kontribusi yang tidak sejalan dengan kesepakatan tersebut. tentu saja tidak mungkin masalah akan dapat diselesaikan, karena lain yang menjadi kesepakatan lain pula yang dilakukan.  penyimpangan atas kesepakatan itu berpotensi pidana, karena seluruh pungutan yang dilakukan oleh syafruddin arifin raib entah kemana, kami meminta pihak dinas pasar agar kembali kepada kesepakatan jakarta, sampai saat ini belum ada upaya pihak dinas Perdagangan untuk meralat surat tersebut”, pungkas Indrawan menerangkan.

Ditambahkan oleh Indrawan, “kita semua mengetahui bahwa tanah pasar Bandabuek adalah milik kaum suku jambak, melayu dan Tanjung, jika dilakukan penjualan atau perpindahan hak, yang berhak melakukan adalah kaum itu sendiri. atas dasar apa Syafruddin melakukan pemungutan uang di pasar Bandabuek? sedangkan waktu perjanjian sudah berakhir tahun 2008” pungkas Indra

“Jika dihitung hasil yang telah diselesaikan, maka Pemko Padang harus membayar kepada KAN Luki lebih kurang sekitar 6 Milyar. ditambah dengan pembagian hak pengelolaan 75% untuk Pemko dan 25% untuk KAN Luki selama 10 tahun, kesepakatan yang telah ditandatangani bersama harus dilaksanakan karena merupakan Undang-Undang yang mengikat kedua pihak. Sepertinya hal inilah yang membuat Pemko Padang uring-uringan dalam menuntaskan kasus ini”, pungkas Indrawan menjelaskan.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *