Penyidikan Dugaan Korupsi di Bank Nagari Akan Dilanjutkan Kejati Sumbar

oleh -989 views

PADANG,SUMBARTODAY-Penyidikan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) daerah itu, yaitu Bank Nagari masih dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat.

“Kasus dugaan korupsi di Bank Nagari, penyidikannya masih terus dilakukan hingga sekarang, dan dalam prosesnya masih dilakukan pengkajian lebih dalam,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Priyanto didampingi Asisten Pidana Khusus Prima Idwan Mariza, Kamis (15/11).

Pengkajian tersebut, katanya, untuk melengkapi syarat formil dan materil yang diperlukan untuk naiknya kasusnya ke pengadilan.

Saat ditanyai tentang penanganan kasus yang sudah berjalan sekitar tiga tahun, Prima Idwan Mariza mengatakan hal tersebut demi memperkuat penyidikan yang sedang dilakukan.

“Seperti diketahui kasus ini pernah diekspos di Kejaksaan Agung RI, oleh karena itu penyidikannya harus benar-benar teliti dan memenuhi syarat formil serta materil,” katanya.

Target kejaksaan dalam penanganan kasus itu adalah segera menentukan status hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Empat tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Wakil Pemimpin Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit R, loan officer H dan pengusaha peminjam HA, dan belum dilakukan penahanan badan.

Kasus dugaan korupsi Bank Nagari adalah salah satu kasus yang sudah lama ditangani Kejati Sumbar, penyidikannya dimulai sejak awal 2015.

Berdasarkan catatan pihak kejaksaan juga pernah menyita uang sebesar Rp14 miliar pada Maret 2015.

“Untuk uang yang pernah disita tersebut statusnya masih di bawah penguasaan kejaksaan sampai sekarang,” katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Nagari berawal saat pengusaha HA atas nama PT Chiko, mengajukan permohonan kredit kepada Bank Nagari pada akhir 2010.

HA mengajukan permohonan kredit modal kerja dan investasi sebesar Rp 23 miliar dengan masa pengembalian 60 bulan.

Hanya saja, diduga dalam pemberian kredit tersebut diproses tidak sesuai dengan prosedur, namun tetap diberikan.

Berdasarkan penghitungan penyidik sementara ketika itu kerugian negara yang timbul akibat kasus diperkirakan sebesar Rp19,4 miliar.

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi Integritas Arif Paderi, sebelumnya juga mendorong agar kejaksaan segera menuntaskan kasus itu demi mendapatkan kepastian hukum

Pak De panggilan akrab Ketua LSM TIPIKOR Sumatera Barat menanggapi, “Kejati Sumbar sulit untuk membuat Masyarakat percaya, kebijakan yang diambil seperti mengada-ada,”ujarnya

ditambahkan Pak De, “Sebaiknya, biar tidak ada beban dikemudian hari, Kajati Sumbar segera tuntaskan kasus-kasus Bank Nagari yang ada di kejati,  namun demikian Kejati jangan sembarangan menetapkan tersangka, Penetapan tersangka harus sesuai dengan ketentuan KUHAP minimal harus memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup,”kata pak De

Indrawan Ketum LSM KOAD menambahkan,“ Proses hukumnya seperti sengaja diulur-ulur, besar kemungkinan Kejati Sumbar gamang, apalagi pemain lama sudah pada pindah, hanya saja jika terlalu lama tentunya akan kedaluarsa, lantas sampai dimana tanggung jawab kajati? ”,ujar Indrawan ketum LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD).

Kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat hanya mengingatkan agar aparat bekerja dengan Jujur dan Amanah, jangan bermain-main dengan hukum, kita akan Kualat, karena, kita tidak akan bisa bertahan dalam kebohongan. publik bukan semuanya orang bodoh yang bisa ditipu dengan berbagai alasan yang kadang kadang tidak masuk akal”, kata Indrawan mengakhiri komentarnya.(Red)

(sumber Prokabar.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *