Oknum Dinas Pendidikan Kab. Limapuluh Kota Kasak Kusuk

oleh -542 views

PADANG,SUMBARTODAY-Pasca maraknya pemberitaan di Media Online yang berjudul (Diduga SPMK diperjual belikan oleh oknum Dinas Pendidikan) beberapa hari yang lalu. Membuat sebagian oknum dinas pendidikan mulai kasak kusuk seperti kebakaran jenggot. Dengan pemberitaan tersebut, beberapa oknum dari Diknas Kab. Limapuluh Kota mulai resah tentang persoalan yang menderanya.

Pasalnya, beberapa saat berita itu muncul, Alfizal M.Pd  Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Limapuluh Kota langsung mengkonfirmasikan hal tersebut pada Media ini melalui telpon seluler (10/7/2018), dengan menjelaskan kronologis yang sesungguhnya.

 “Bukan dempet, Cuma disekolah tersebut dananya ada dua, yang satu (Pokok Pikiran) Pokir Irdapel dan yang satunya Pokir Dt Sapar. Jadi tidak boleh, kalau dua anggaran untuk di satu pekerjaan,”kata Alfizal waktu itu.

Ketika di dikonfirmasi tim media ini, begini ceritanya kata Alfizal,” Itu punya Pak H.Darlius, mulanya H. Darlius memberikan pekerjaan itu pada si anu,  setelah SPMK keluar, ah tidak jadi ke si anu itu berikan ke si anu ini kata, kabid menirukan,” kata Darlius.

Informasi yang saya dapatkan begini pak, kata Media ini pada Kabid, “Disaat  salah satu rekanan akan pergi memancang di tempat dimana alamat yang sesuai dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Keja) tersebut. Namun, ketika si rekanan /CV tersebut membawa tim dari dinas untuk memancang ke lokasi, tim pemancang mengatakan pada rekanan  tersebut, bahwa dilokasi tersebut telah dikerjakan oleh rekanan lain.

“Iya.. Betul itu setelah sudah memancang, betul itu, kata kabid menjelaskan,” tapi sudah tahu orang itu sama dia dan sudah dikatakan pula pada pemancang pertama bahwa tidak jadi orang itu mengerjakan,”kata Kabid.

“Oh ya tidak apa pak, biar saya cerita dengan rekanan yang baru itu, nanti kalau dana saya sudah keluar biaya saya berhitung dengan Rekanan itu,”kata Kabid menirkan kata Rekanan.

Dan yang satu lagi lain pula ceritanya kata Alfizal Kabid Dikdas, dalam upaya untuk membela dirinya.

“Dia sudah saya beri pekerjaan dengan 3 buah proyek. Namun dia minta lebih banyak lagi, sudah tentu saya tidak mau menambah lagi dan tidak mungkin saya penuhi kehendaknya,” kata kabid menambahkan dengan mengakhiri pembicaraan melalui hand phone tersebut.

Namun, selang beberapa saat berlalu, Sang Kabid menelpon lagi ke Media ini dengan mengatakan, “Yang satu itu yang bekerja adalah Dt.Galimang dari Taeh. Apakah dia (Dt Galimang) sudah nelpon kepada anda? Kata kabid pada Media ini? “Belum pak, jawab  tim Media, Saya nggak kenal dengan nama yang bapak maksud tersebut, kata Tim awak Media kami pada Kabid, sembari mengakhiri pembicaraan.

Darlius salah satu anggota DPRD kabupaten Limapuluh Kota saat dikonfirmasikan (14/7) atas dugaan ikut membagi-bagi Proyek seperti yang diucapkan Kabid Dikdas.

“Saya gak kenal dengan Kabid Dikdas Alfizal itu dan saya tak pernah melakukan seperti yang dikatakan sang Kabid tersebut,” kata H. Darlius.

“Untuk mengurus Partai saja saya sudah pusing, katanya lagi. Coba tanyakan pada dia (Kabid) tersebut, apakah dia punya bukti bahwa saya yang menunjuk rekanan untuk kerja di Proyek  itu,” kata Darlius menambahkan.

Dari hasil konfirmasi Media ini dengan Darlius melalui handphone yang membantah keras tuduhan Alfizal seperti yang diucapkannya pada Media ini beberapa hari yang lalu. Yang menjadi pertanyaan, Kalau H. Darlius tidak pernah melakukan hal yang dikatakan Alfizal, lalu apa maksud dan tujuan Alfizal hingga berani mencatut-catut nama Darlius?  Benar atau tidaknya, mungkin Kabid yang lebih mengetahuinya,

Jika kicauan Kabid itu benar adanya, Apakah ada Undang-undang yang membolehkan oknum anggota DPRD membagi-bagikan Proyek? Kalau memang Oknum anggota DPRD ikut membagikan, menunjuk rekanan untuk kerja di proyek ini dan itu, Lalu dimana letak fungsi pengawasan Oknum anggota DPRD itu? Dan, apa fungsi dinas yang bersangkutan kalau proyek-proyek yang ada sudah dibagikan oleh oknum DPRD?

Begitu juga dengan ucapan Kabid mengenai Dua Pokir (Pokok Pikiran) masuk dalam Satu item yang tidak diperbolehkan, Lalu kenapa sekarang Pekerjaan tersebut masih tetap dilaksanakan? Mengenai SPMK yang dobel , berapa orang sebenarnya yang mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut? Kalau Cuma satu orang, kenapa bisa terjadi  SPMK dobel dibelasan item pekerjaan?

Mudah-mudahan pihak yang berwenang mau mengungkap persoalan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh banyak Rekanan/CV. Agar bisa menjawab semua pertanyaan yang sering dilontarkan pada kami(Red)

(sumber Figurnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *