Di Luar RBB 2017, Bank Nagari Lakukan Penyertaan Modal ke BPR Sijunjung.

oleh -839 views

PADANG,SUMBARTODAY, Komisi III DPRD Sumbar menjadwalkan hearing dengan Bank Nagari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar.

Pihak DPRD Sumbar akan mempertanyakan penyertaan modal Bank Nagari ke salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sijunjung.

“Jadwalnya sudah kita susun. Kamis (10/1) dengan Bank Nagari dan Jumat (11/1) dengan OJK. Undangannya sudah kita siapkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Murdani, Senin (7/1) di Padang.

Murdani mengatakan salah satu agenda yang dibahas selain kinerja Bank Nagari selama 2018 juga tentang penyertaan modal Bank Nagari sekitar Rp650 juta tersebut ke BPR di Sijunjung.

Penyertaan modalĀ  itu, kata politisi Partai Nasdem tersebut disinyalir banyak kejanggalan. Salah satunya karena tidak ada dalam rencana bisnis BankĀ  Nagari pada tahun 2017 lalu.

Selain itu, tambahnya, penyertaan modal tersebut dilakukan setelah adanya kenaikan level Bank Nagari dari level II ke level III.

“Nah, karena ada informasi soal kejanggalan itu, kita akan meminta penjelasan terkait issue tersebut. Kita minta Bank Nagari dan OJK Sumbar ikut hearing dan memberikan penjelasan didepan forum,” ucap Murdani.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Supardi mempertanyakan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tahun 2017 lalu.

“Sampai sekarang bagaimana laporannya? Kita akan minta penjelasan kepada Bank Nagari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar. Ada banyak kejanggalan dalam persoalan ini,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tersebut.

Kendati demikian, pihaknya tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut sebelum mendapatkan penjelasan dari Bank Nagari dan OJK Sumbar.

“Kita mendapatkan informasi negatif terkait penyertaan modal itu. Namun demikian, kita berbaik sangka saja. Kita ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu,” kata Supardi.

Supardi mengatakan dengan sangat pentingnya penjelasan tersebut, pihaknya berharap Bank Nagari dan OJK perwakilan Sumbar dapat mengikutinya.

“Ia mengakui dalam beberapa kesempatan OJK tidak memenuhi undangan DPRD Sumbar, kali ini kami minta OJK Sumbar hadir,”tambahnya lagi.

“Supaya informasi soal penyertaan modal itu tidak simpangsiur, kita ingin mengetahui secara detail.

DPRD Sumbar sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan melakukan pengawasan.

Jangan sampai kondisi ini merugikan banyak pihak, baik itu Bank Nagari, OJK dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara menaggapi informasi ini Indrawan Ketum LSM KOAD angkat bicara,” LSM KOAD memiliki banyak informasi tentang bank Nagari, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil diluar RBB, adalah tanggung jawab Direksi secara kolegial, namun, jika hal ini tejadi tentu saja peran Direktur Utama dipertanyakan, dari awal kami sudah meragukan kemampuan ” Kuda Troya” ini dalam memimpin sebuah Bank. Kita bisa melihat bahwa Rencana Bisnis Bank dibuat asal-asalan, tidak melalui rencana yang matang. Namun jika kesalahan demi kesalahan ini terus dilakukan, maka suatu saat Bank Nagari akan tinggal nama,” pungkasnya.(Red)

(sumber: Metro Andalas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *