Terkait PT Hitay Daya Energi : Pengadilan Tinggi Jatuhkan Pidana Dua Tahun Pada tiga terdakwa, Ayu Dasril, Hendra dan Yuzarwedi

oleh -926 views

PADANG,SUMBARTODAY-Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang menjatuhkan pidana dua tahun penjara kepada tiga terdakwa pembakaran mobil operasional PT Hitay Daya Energi, yang merupakan perusahaan ekplorasi panas bumi di Gunung Talang.

Lewat kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tiga terdakwa, Ayu Dasril, Hendra dan Yuzarwedi berancang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ketiganya menilai, hakim Pengadilan Tinggi Padang telah gagal memahami kasus ini secara komprehensif. Kasus yang membelit ketiganya dianggap bersentuhan dengan dugaan pelanggaran HAM.

Seperti diketahui, aksi pembakaran dipicu penolakan ekplorasi energi panas bumi di Gunung Talang oleh warga sekitar. Eksplorasi tersebut dianggap merugikan masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani. Apalagi, penetapan 27.000 hektare wilayah kerja panas bumi pembangunan geotermal dianggap sepihak, tanpa persetujuan masyarakat.

“Di lain hal, sikap abai dan minim respons dari pemerintah daerah terhadap penolakan masyarakat terhadap pembangunan geotermal merupakan salah satu faktor terjadi kondisichaos. Sayangnya, itu tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim,” kata Indira Suryani, salah seorang kuasa hukum terdakwa dalam jumpa pers di Kantor LBH Padang, Kamis (15/11).

Dijelaskan Indira, dalam persidangan, peristiwa pembakaran mobil tidak terbukti diniatkan oleh masyarakat, namun dipicu karena kedatangan perusahaan bersama aparat bersenjata lengkap. Kerusuhan akhirnya terjadi, dan berujung pembakaran mobil.

“Ingat masyarakat hanya mempertahankan haknya. Sikap abai negara yang lebih mementingkan perusahaan inilah yang membuat masyarakat terjebak berbuat kriminal. Tentu saja kami mesti bertanya kepada hakim, efek jera apa yang dimaksudkan jika niat awal tidak terbukti di dalam proses persidangan,” ujarnya

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Uslaini menyayangkan putusan Pengadilan Tinggi yang menambah hukuman bagi pejuang lingkungan di Gunung Talang.

“Putusan tersebut menciderai rasa keadilan dan menunjukkan masih belum berpihaknya penegakan hukum pada masyarakat yang berjuang atas kepastian ruang hidupnya, yang aman dan bebas dari ancaman kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber kehidupan mereka,” katanya.

Untuk itu, pihaknya sebagai pendamping akan terus melakukan segala daya upaya bersama masyarakat memperjuangkan hidup dan kehidupan petani-petani di Gunung Talang dari mencaplokan ruang hidup yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Salingka Gunung Talang.

“Kami mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan dan lembaga independen lainnya untuk mengeluarkan sikap atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Gunung Talang. Pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia pastinya menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan kita,” ujarnya.

Direktur Nurani Perempuan Yefri Heriani menyebutkan, putusan itu merupakan preseden buruk bagi masyarakat yang sedang mempertahankan haknya. “Tentunya secara psikologis, penghukuman ini merupakan intimidasi bagi keluarga dan masyarakat yang mendukung perjuangan. Intimidasi terhadap keluarga korban akan berdampak semakin menyempitnya ruang gerak keluarga dan dapat mempersempit akses keluarga terhadap layanan publik. Akibatnya, saat ini istri, ibu,adik-adik dari ketiga orang ini rentan untuk dimiskinkan,” kata Yefri.

Tentunya, lanjut Yefri, negara memiliki kewajiban untuk memberikan support kepada keluarga yang telah kehilangan tulang punggung ekonomi keluarganya masing-masing. Negara tidak bisa megabaikan keluarga mereka sebagaimana tujuan pembangunan yang mengedepankan asas kebersamaan.

“Apa pun alasannya, keluarga korban harus tetap menjadi perhatian pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dan hak-hak mereka,” ujarnya.

JPU lakukan Banding

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim penasehat hukum ketiga terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri I Koto Baru yang menjatuhkan pidana setahun penjara kepada ketiga terdakwa pada 14 Agustus 2018.

Rupanya, dalam putusan banding, hukuman diperberat. Pertimbangan majelis hakim PT Padang, pidana penjara terlalu ringan mengingat selain hal-hal yang memberatkan juga karena perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum. Putusan juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera.

Hasil keputusan Pengadilan tersebut ditanggapi oleh Indrawan Ketua LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD) yang selama ini selalu eksis dalam membela hak hak masyarakat yang terabaikan, “Kasihan sekali, orang mempertahankan haknya dihukum dua tahun, Masalah pembakaran tersebut tidak akan terjadi jika PLTU tersebut tidak melakukan kegiatannya didarah tersebut, jika memang negara harus melakukan pembangunan, masyarakat harus dimintai persetujuannya, karena tanah diminangkabau adalah hak nagari dan dan dikuasai oleh kaum/suku suku yang ada di minangkabau. kalau kita lihat sejarah negara ini berdiri jauh sesudah kerajaan ada, negara harus menjadikan hukum adat sebagai sebagai pertimbangan utama, mirisnya lagi dinegara ini koruptor kakap diberikan potongan hukuman,”ujar Indrawan  (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *