Perda Resmi Dicabut, Dana Hibah Rajawali Harus Segera Direalisasikan Untuk Beasiswa

oleh -922 views

PADANG, SUMBARTODAY-Angin segar untuk dunia pendidikan, DPRD Sumbar resmi mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau yang sebelumnya dipakai mengelola dana hibah PT Rajawali.  Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan melalui rapat paripurna DPRD, Selasa (27/11).

Dengan dicabutnya Perda Nomor 4 Tahun 2009, dana hibah PT Rajawali yang sekarang sudah berjumlah Rp84 miliar juga sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan beasiswa. Sebagai tahap awal, tahun di 2019 mendatang DPRD dan pemerintah provinsi (Pemprov) sepakat sebanyak sebanyak Rp6 miliar siap dikucurkan.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 mengatakan, dengan dicabutnya Perda Nomor 4 Tahun 2009, perlu dibentuk payung hukum sebagai pijakan pengelolaan dana hibah PT Rajawali ke depan. Sehubungan dengan itu, kata dia, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat memayunginya dengan peraturan gubernur (Pergub).

“Dengan adanya Pergub pengelolaan dana¬† akan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bermasalah dikemudian hari,” kata Hidayat.

Ditambahkannya, dalam Pergub nantinya diatur prosedur, mekanisme, tata cara pengusulan dan pemberian beasiswa, serta persyaratan dan pertanggungjawaban pemberian beasiswa tersebut.

Dipaparkannya, untuk dana hibah ini, mulanya yang diterima Pemprov Sumbar dari PT Rajawali Corp hanya Rp5 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp45 miliar, namun seiring berjalan waktu sekarang dana tersebut telah mencapai Rp84 miliar.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, M Nurnas menuturkan, sesuai kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah, tahun 2019 mendatang, dana hibah PT Rajawali memang sudah bisa disalurkan. Disebut Nurnas, dana akan dikelola berbentuk dana abadi, dengan kata lain yang dimanfaatkan hanya mudhorobahnya saja. Untuk tahap awal di tahun 2019, ulas dia, sebesar Rp6 miliar akan disalurkan sebagai beasiswa.

“Terkait persyaratan yang harus dipenuhi penerima. Ini terbilang mudah, cukup dengan keterangan tidak mampu dari wali jorong yang diketahui wali nagari dan pihak Kecamatan,” kata Nurnas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, dengan dicabutnya Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, fraksi-fraksi di DPRD berharap Pergub sebagai aturan yang menindaklanjuti pengelolaan dana segera ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemprov. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari sumbangan yang diberikan oleh PT Rajawali untuk pengembangan pendidikan di Sumbar.

Mengenai ini, dana hibah dari PT Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Awalnya berjumlah Rp45 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp84 miliar lebih. Namun sudah lebih dari 9 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat.

Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan. BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan untuk menyalurkan dana.

Tapi belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal. Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar. Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat, biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN).

Selanjutnya, merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos disepakati sebagai mekanisme penyaluran dana, tapi karena pertimbangan, saat revisi Pergub tentang hibah bansos yang dilakukan yang bisa dibantu mendapat beasiswa hanya SMA/SMK, hal ini juga urung dilaksanakan.

Terakhir, DPRD bersama OPD terkait yang ada di Pemprov sepakat melahirkan Pergub baru yang akan mengatur secara tersendiri penyaluran beasiswa yang bersumber dari dana hibah tersebut. Karena Pergub telah disepakati, pencabutan atas Perda tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau dilakukan oleh DPRD kemarin siang. Selanjutnya tahun depan dana akan disalurkan. Semoga.(Red)

(sumber HarianHaluan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *