Pemko Perlu Segera Melakukan Audit Terhadap Proyek Banda Buek

oleh -10 views
Pasar Bandabuek Padang

PADANG,SUMBARTODAY– TPPBB Kerapatan Adat Nagari Lubuk kilangan sudah menyurati Walikota Padang sebanyak tiga kali. Dalam surat tersebut TIM Pengelola Pasar Banda Buek sudah mengingatkan Walikota agar segera tuntaskan hak KAN Luki yang belum dibayarkan. Kami berharap melalui media ini agar Walikota segera tepati isi perjanjian yang telah disepakati, menurut keterangan Herman Disin wakil ketua TP2BB KAN Luki.

Dari informasi yang kami dapat dari Indrawan Ketua LSM KOAD, “seluruh toko yang telah dibangun sesuai kesepakatan Pemko dan KAN Luki telah habis dijual.

Bahkan sudah diterbitkan kartu kepemilikannya hak guna pakainya, sementara uang hasil penjualan masih belum jelas keberadaanya, melalui surat, kami sudah minta dilakukan audit atas pekerjaan tersebut, jika masih diabaikan kami akan serahkan kepada pengacara, terpaksa kita tempuh jalur hukum”, ungkap Syafrizal sebagai ketua TPPBB.

“Pemko Padang harus segera bayar kewajiban kepada KAN Luki, Pemko Padang jangan berdalih, masalah ini tidak bisa ditunda lagi, segera lakukan audit terhadap proyek tersebut”, Pungkas Herman Disin wakil ketua TIM.

Lebih lanjut Herman menjelaskan,” kami dari TPPBB menginginkan agar pasar Banda Buek segera selesai, untuk itu kami minta Pemko Padang segera keluarkan IMB nya, agar pekerjaan yang akan kami lakukan kedepan tidak melanggar aturan.

Lebih lanjut Herman Disin mengatakan,”Pemko perlu segera melakukan Audit terhadap proyek tersebut, jangan biarkan berlama lama”, ucap Herman mengakhiri.

Indrawan selaku Ketua LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD) menambahkan komentar Herman Disin tersebut,” Kami sebagai LSM KOAD melihat permasalahan ini dari sisi hukum, semuanya diawali oleh surat kesepakatan antara Pemko Padang dengan KAN Luki. melalui media ini kami mengingatkan dinas perdagangan agar menghindari perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana sehingga akan berinplikasi kepada pribadi pelaku, berikutnya jangan lakukan transaksi berbentuk apapun dengan pedagang atau pihak manapun, yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum”, pungkas nya

Namun demikian Tomi wakil ketua TPPBB menjelaskan,” Sulit bagi Pemko untuk penuhi poin kesepakatan antara KAN Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang yang ditandatangani oleh Ir.Indra Catri dengan Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari Lubuk Kilangan dengan surat yang bernomor 17/KB-PMK/V/2006, dalam kesepakatan tersebut KAN Luki berhak atas hasil petak kios 45% dari yang telah selesai dibangun dan sisanya 55% adalah hak Pemko Padang. Pemko Padang harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini, Mahyeldi sebagai walikota jangan masa bodoh,”tukuk Tomi .

Lebih lanjut Tomi menjelaskan,” Walaupun diluar kesepakatan dengan KAN Lubuk kilangan, untuk melakukan pembangunan pasar Banda Buek Pemko bekerjasama dengan PT Syafindo Mutiara Andalas yang akhirnya dibatalkan dengan surat No 570.70/KPM/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012. Terakhir kami ketahui bahwa perusahaan tersebut hanya bermodalkan Rp 304.600.000 (Tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), sangat tidak masuk akal jika modal sebanyak itu cukup untuk melakukan pekerjaan yang bernilai Rp 24 Milyar. keterangan ini sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian yang bernomor 14 antara H.Syafruddin dengan Direktur PT Langgeng Giri Bumi, dari berbagai perjanjian yang ada terlihat jelas bahwa proyek ini adalah pekerjaan patungan, namun dalam melakukan penjualan beberapa diantara pihak yang bekerjasama ada yang menempuh cara curang, sehingga setelah ini, kita akan melihat mereka mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya didepan hukum,” jelas Tomi.

lanjut Tomi, “ Jika kita lihat perjanjian demi perjanjian maka saya sebagai orang awam dibidang hukum melihat terdapat kejanggalan atas perjanjian perjanjian tersebut, Pemko punya kewajiban kepada KAN Luki 45 % dari hasil penjualan sedangkan dari kerjasama dengan PT SMA, Pemko Padang hanya mendapatkan Kontribusi sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian pasal 8 ayat 1a, bagaimana mungkin Pemko Padang akan memenuhi janjinya”,tambah Tomi

Dijelaskan oleh Indrawan, “ Jika akan dilakukan perpindahan hak, tentu harus dilakukan oleh yang memiliki hak atas tanah tersebut, yaitu Kaum, penghulu melalui KAN Luki, penyimpangan atas kesepakatan itu berpotensi pidana, karena seluruh pungutan yang dilakukan dipasar Banda Buek baik oleh Pemko maupun oleh Syafruddin Arifin tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kami meminta pihak dinas pasar mematuhi aturan hukum yang berlaku, kita harus mengacu kepada Kuhap Perdata Pasal 584,” pungkas Indra lagi.

Berdasarkan keterangan pada Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, baik  menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, harus dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”, apabila dilakukan oleh orang yang bukan pemilik (tidak berhak atas kebendaan tersebut, jual beli tersebut tidak sah/batal). “hal ini menguatkan pendapat saya, bahwa jual beli tersebut belum terjadi. bahkan dengan membuat perjanjian atas hak milik orang lain telah terjadi perbuatan melawan hukum, inilah kunci kasus Banda buek,” kata Indrawan lagi.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *