Pemko Harus Jujur, Buka Borok Pelanggar Aturan, Agar Kasus Pasar Banda Buek Selesai

oleh -2 views

PADANG, SUMBARTODAY-Menuturut Indrawan Ketua LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD), “Agar terhindar dari jerat hukum, tidak ada jalan lain, selain melakukan pembatalan kartu kuning yang telah terlanjur diterbitkan dengan cara kekeluargaan atau melalui jalur hukum ke PTUN, pedagang tentu saja tidak boleh dirugikan, setelah itu lakukan pelepasan hak sesuai prosedur yang benar,” ungkap Indrawan.

Lebih lanjut dikatakannya, “Tidak bisa tidak, kalau bisa secepatnya, agar tidak masuk keranah hukum, perlu segera diselesaikan secara keseluruhan. Pemko Padang dituntut lebih bijaksana, apalagi Pemko Padang telah berhasil menyelesaikan masalah kemacetan yang terjadi bertahun tahun, tentunya tidak lepas dari pindahnya pedagang kelantai dua, dan hal itu merugikan banyak orang terutama yang investasinya masih belum terbayarkan, Pemko Padang dibawah kepemimpinan Walikota seharusnya jangan membiarkan berlama-lama, jika Walikota sibuk, beliau bisa instruksikan segera kebawahannya, namun jika tidak ditemukan solusi, terpaksa kita selesaikan melalui jalur hukum.”, pungkas Indrawan.

Lebih rinci menurut Indrawan, setelah di lakukan konfirmasi dengan Ketua KAN Luki, “Dalam hal penerbitan kartu kuning kios dan meja batu, Pihak Pemko Padang tidak melakukan koordinasi dengan Pihak KAN Luki, seharusnya setelah bangunan selesai 100%, Kartu kuning bisa terbit setelah Kaum, Penghulu kaum dan KAN Lubuk kilangan sepakat menyerahkan hak mereka kepada Pemko Padang, dengan cara meminta surat kesepakatan kaum yang di disetujui oleh Penghulu kaum dan KAN Luki, Hal tersebut belum dilakukan,”ungkap Indrawan.

Dengan demikian, “Kami menduga Pihak Pemko Padang belum memiliki hak kuasa dari kaum atau suku pemilik tanah pasar tersebut, tetapi telah melepaskan haknya ke pedagang, Hal ini tidak boleh dilakukan apalagi oleh aparat pemerintah yang seharusnya mengerti dengan peraturan dan perundang-undangan, sebenarnya kejadian ini terjadi disaat Fauzi Bahar sebagai walikota, kita semua tentu mengetahui pola kepemimpinan Fauzi Bahar, penerbitan kartu tersebut tidak sesuai aturan, sayangnya Fauzi Bahar hanya sebatas disposisi yang melakukan kesalahan tersebut adalah kepala dinas Pasar saat itu, ” tambah Indrawan lagi.

Pedoman baku kita adalah UU KUHPerdata pada Pasal 584 yang menyatakan, “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik  menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, ‘harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu’, apabila dilakukan oleh orang yang bukan pemilik (tidak berhak atas kebendaan tersebut, perpindahan hak/jual beli tersebut tidak sah/batal). “hal ini menguatkan pendapat saya, bahwa kartu kuning tersebut tidak sah. lebih lanjut dijelaskannya bahwa Perjanjian tidak dapat memindahkan hak, karena yang bisa membuat hak berpindah adalah penyerahan secara nyata dan yuridis,” kata Indrawan lagi

Tanggapan Ketua KAN Lubuk kilangan prihal penerbitan kartu kuning kios dan meja batu pasar Banda Buek sejalan dengan apa yang dikatakan Indrawan, “KAN Lubuk kilangan belum pernah menyerahkan surat-surat tanah pasar Banda Buek kepada Pemko Padang, surat yang kami maksud adalah surat seperti kesepakatan kaum, surat penguasaan phisik bidang tanah, kecuali surat Perjanjian atau kesepakatan antara Pemko Padang (Sekda Indra Catri) dengan KAN untuk di guna usahakan itupun sudah dilanggar, yang lebih fatalnya lagi adalah seluruh kios telah terjual, guna menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini, pihak KAN sudah cukup aktif, kami sudah beberapa kali berkirim surat secara resmi kepada Pemko Padang, melalui walikota mulai dari Fauzi Bahar sampai kepada Mahyeldi, namun kami sangat kecewa dengan sikap Pemko Padang, sampai saat ini Pemko Padang tidak pernah membalas surat kami,” ungkap Basri Dt Rajo Usali pagi tadi dirumahnya.

Ditambahkan oleh Herman Disin wakil ketua Tim Pengelola Pasar Banda Buek yang juga pemilik tanah dari suku tanjung,” Jika kartu kuning telah diterbitkan berarti kios tersebut telah terjual. Pendapat saya adalah, secara hukum mustahil bisa dilakukan, karena jika kita berpedoman kepada KUHAPerdata Pasal 584 yang bisa melakukan penyerahan/melepaskan hak kepada pedagang tentunya adalah pemilik tanah melalui kesepakat kaum disetujui penghulu kaum dan disetujui Ketua KAN Lubuk kilangan. jika ada yang akan membeli maka pihak Pemko harus minta persetujuan KAN lebih dahulu, barulah kami akan uruskan surat-surat yang diperlukan, KAN sengaja belum menyerahkan surat tersebut, karena kami takut akan kejadian seperti yang terjadi sekarang ini” jelas Herman Disin dengan yakin.

“Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kadis Pasar saat itu adalah menerbitkan hak kepada pembeli/pedagang, mustahil, jika Pemko sendiri belum diberikan hak oleh Pemilik tanah, tentu saja sama halnya dengan Kartu kuning yang dimiliki oleh Bank Nagari, disaat ada UU yang dilanggar perbuatan tersebut adalah tindak pidana, dan berpotensi diselesaikan dengan hukum Perdata dan Pidana, rasanya sangat naif jika tidak bisa diselesaikan, hanya sikap arogan dan mau menang sendiri yang harus dikurangi,” jelas Indrawan menambahkan (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *