Pergub Dana Rajawali Masih Proses Klarifikasi

oleh -9 views

PADANG, SUMBARTODAY-Kalangan DPRD Sumbar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mempercepat penyaluran beasiswa dari dana hibah PT Rajawali (Dana Rajawali) yang saat ini mengendap di kas daerah. Di lain pihak, Pemprov mengaku masih melakukan klarifikasi pascafasilitasi Kemendagri terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pemanfaatan dana tersebut.

Kepada Haluan, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menyampaikan informasi bahwa saat ini Pergub sebagai payung hukum penyaluran dana tersebut telah selesai di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov). Oleh karena itu ia meminta segala hal yang berkaitan dengan proses administrasi dan verikasi calon penerima, agar dipercepat sehingga dana tersebut bisa disalurkan menjelang tahun ajaran baru.

“Salah satu yang harus dikeluarkan oleh gubernur adalah Surat Keputusan (SK) Gubernurterkait besaran beasiswa yang dikucurkan untuk masing-masing penerima. Seyogyanya tahun ajaran baru ini sudah bisa disalurkan. Jadi, sebelum itu, segala proses administrasi harus tuntas,” kata Hidayat, Selasa (29/1).

Politisi Gerindra itu menuturkan, pada tahap awal, pemerintah akan mengucurkan beasiswa senilai Rp6 miliar yang bersumber dari mudhorobah Dana Rajawali. Hal itu telah dimasukkan dalam APBD 2019 sehingga siap untuk disalurkan sebagai beasiswa, dengan nama pos anggaran Pendapatan Lain-Lain yang Sah.

Sementara itu, terkait sedang berlangsungnya proses pengusutan pergerakan Dana Rajawali oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Hidayat selaku wakil rakyat menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum tersebut. Namun ia berharap, segala proses tersebut tidak menghambat penyaluran dana sesegera mungkin.

“Jangan sampai karena sedang ada proses hukum, dana itu tidak bisa cair. Saya pikir, rekan-rekan di kejaksaan punya keinginan yang sama dengan DPRD. Ingin dana itu bisa segera dimanfaatkan oleh para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkannya,” kata Hidayat lagi.

Menurut informasi terakhir, kata Hidayat lagi, Dana hibah yang diterima oleh Pemprov Sumbar pada 2009 lalu dengan nilai sekitar Rp45 miliar itu, saat ini telah berkembang menjadi Rp86 miliar. Logikanya menurut Hidayat, tidak akan terjadi penyelewenangan terhadap dana tersebut karena memang belum digunakan sedikit pun.

“Saya pikir semua jelas. Dana ada. Sama sekali belum dipakai. Tapi yang namanya proses hukum, harus dihormati. Agar tidak mengganggu pencairan, kami minta Bakeuda atau Bappeda memberikan informasi yang lengkap pada penyidik tentang dana tersebut,”sebutnya lagi.

Terkait pengusutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano juga berkomentar bahwa berdasarkan laporan keuangan terakhir, jumlah Dana Rajawali memang belum diusik sepeser pun. “Tetapi penegak hukum tentu punya alasan sendiri dalam melakukan proses pengusutan itu,” sebut Arkadius.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Enfita Djinis mengatakan, sebenarnya Pergub Pemanfaatan Dana Beasiswa yang Bersumber Dari PT Rajawali dan Pihak Ketiga Lainnya tersebut masih dalam proses klarifikasi atas hasil fasilitasi, yang saat ini tengah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pergub itu kan baru saja selesai proses fasilitasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Setelah hasil fasilitasi kami terima, perlu ada penyesuaian dan klarifikasi ulang ke Kemendagri. Jadi memang belum rampung,” katanya kepada Haluan, Rabu (30/1).

Namun begitu, saat ditanya tentang target penuntasan pergub tersebut, Enfita belum memberikan jawaban. Kendati begitu, ia meyakinkan bahwa Pergub yang mengatur tentang penyaluran beasiswa yang berasal dari dana rajawali itu akan tuntas pada tahun ini. (Red)

(sumber HarianHaluan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *