DIM, Daerah Istimewa Minankabau, Bukan Sekedar Wacana

oleh -903 views

PADANG,SUMBARTODAY-Wacana menjadikan Sumbar sebagai provinsi istimewa dengan nama Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) kembali kencang didengungkan. Wacana DIM dipandang sejalan dengan pasal 18 B ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

“Pembentukan DIM merupakan amanat UUD 1945. Sudah seharusnya masyarakat Minang dimanapun berada, diharapkan mendukung terbentuknya DIM. Mereka yang beristrikan gadis minang (sumando) dan suku bangsa lainnya dan telah beranak pinak di Minangkabau pun juga begitu,” ujar Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa, usai menghadiri pertemuan dengan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sabtu (16/3).

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dalam pasal 1 itu berbunyi Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Padahal, pada masa revolusi, saat hampir seluruh provinsi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), hanya ada tiga provinsi yang bertahan. Ketiganya adalah Aceh, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Dua provinsi awal telah menjadi daerah istimewa, tapi belum untuk Sumbar.

“Pertanyaannya, mengapa hanya Sumbar yang belum berstatus istimewa? Saya kira ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memperjuangkan status istimewa untuk ranah Minang,” katanya.

Leonardy menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah mengajukan surat guna mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan DIM. Begitu pula dengan MUI, LKAAM, MTKAAM, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-PERTI, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Sebenarnya momen jelang pemilu ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung perjuangan DIM. Tawarkan saja kepada capres yang bersedia memperjuangkan DIM dan mau menjalankan amanat undang-undang tersebut setelah terpilih nantinya,” tutur Leonardy.

Namun begitu, ia juga mengakui, perjuangan ini dapat dikatakan agak terlambat. Bisa jadi hal itu disebabkan karena belum satu suara dalam memperjuangkannya, atau karena perjuangan yang ada selama ini masih bersifat parsial sehingga terkesan ekslusif.

Ditambahkan oleh seorang pelaku sejarah sebutlah Dt Majo yang sudah mengalami periode demi periode, beliau mengatakan” Minangkabau adalah ibu dari negara ini, jika masih memperlakukan Minangkabau sebagai bekas pemberontak, dengan tidak melihat sejarah maka negara ini sudah berlaku tidak adil terhadap Minangkabau, katanya

“Kini saatnya merapatkan barisan. Masyarakat di 19 kabupaten kota mesti satu suara,” katanya.

Di sinilah peran dari BP2DIM sangat diperlukan. Belum lagi dengan adanya Focus Grup Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Pemko Padang pada 20 Februari lalu, lurah beserta jajaran harusnya tidak ragu lagi dalam memberikan kontribusi nyata.

“Lanjutkan perjuangan itu. Namun tentu ada baiknya desakan-desakan dari berbagai elemen diperlukan juga untuk mendorong pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang ini,” ujar Leonardy.

Sementara itu, Ketua BP2DIM, Wellya Roza mengatakan, pertemuan dengan anggota DPD RI telah memberi harapan kepada pengurus BP2DIM untuk terus berjuang. Saat ini, ucapnya, BP2DIM telah mempunyai sekretariat. Keberadaan sekretariat tersebut semakin mengokohkan perjuangan BP2DIM untuk merealisasikan DIM.

“Setelah ada sekretariat, perjuangan tentunya akan lebih fokus. Bahkan, FGD pun bisa dilaksanakan dengan dukungan dari Pemko Padang,” ujarnya.

Sedangkan Ketua LKAAM Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Pangulu menyebutkan, kehadiran Leonardy dalam pertemuan BP2DIM ikut memberikan semangat yang kuat bagi perjuangan BP2DIM ke depannya.

“Kehadiran pejabat negara memberikan arti tersendiri bagi perjuangan ini,” ucapnya.(Red)

(sumber HarianHaluan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *