Bupati Pessel Siap Beri Keterangan, Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Balairung

oleh -938 views

PADANG,SUMBARTODAY– Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mendukung penuh langkah tegas kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung.

“Jika memang ada upaya pemeriksaan dari penyidik Polda, saya siap. Saya akan hadir memberikan keterangan,” ujarnya kepada wartawan di Painan. Senin, (11/2).

Ia menegaskan, untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat luas, maka keadilan hukum harus benar-benar tegas tanpa memandang siapa yang terlibat.

“Entah itu pejabat, orang kaya, masyarakat biasa, yang namanya hukum itu harus adil. Sebab, hukum tidak bisa dibeli dengan uang. Saya mendukung langkah tegas pihak kepolisian mengungkap kasus ini,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pessel Erizon mengakui, kasus Balairung saat ini sedang ditangani oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar.

“Jika memang ada rencana penyidik memanggil sejumlah kepala daerah, Pessel tentu siap. Sebab, itu dibuat atas kesepakatan bersama,” ucap Sekda saat ditemui wartawan diruangannya.

Ia menjelaskan, hingga kini besaran saham Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Balairung, hanya sekitar satu sampai dua persen saja dengan penyertaan modal awal sebesar Rp 1 miliar pada 2010.

“Itu hanya satu kali saja. Deviden hanya sekitar Rp13 sampai Rp14 juta dan itu tidak kita ambil. Tapi kita jadikan akumulasi modal,” katanya.

Ia menuturkan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi ikut penyertaan modal di Balairung. Sebab, tidak memberikan keuntungan bagi daerah dan dinilai sebagai ajang bisnis yang tidak perlu dijamah oleh pemerintah.

“Dulu kita pernah ditawarkan deviden, tapi hanya Rp43 juta. Tapi itu terlalu kecil dan kita tolak. Sebenarnya pemerintah yang efisien itu adalah pemerintah yang sedikit di luar administrasi,” tuturnya.

Sekda menambahkan, pemerintah tidak bisa mengelolah secara keseluruhan apalagi sampai bersinggungan dengan usaha atau bisnis, termasuk Balairung.

“Saat itu, daerah ikut beriyuran. Namun, ternyata untuk lantainya kita bayar lagi. Jadi itu tidak cocok. Sebenarnya ini tidak perlu di jamah pemerintah. Apalagi untuk mengeluarkan anggaran tentu harus ada dasar dan aturan yang jelas,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, masih terus menyelidiki pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung. Hingga saat ini, sudah 15 saksi yang diperiksa. Selain jajaran manajemen hotel dan pihak Pemprov Sumbar, polisi juga berencana memeriksa beberapa bupati/wali kota (wako).

Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta, Jumat (8/2) mengatakan, rencana pemeriksaan terhadap sejumlah bupati/wali kota di Sumbar bertujuan untuk menggali informasi terkait pembangunan Hotel Balairung, yang apakah memang menggunakan anggaran provinsi sementara, atau juga ikut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

“Mungkin kami juga akan melakukan pemanggilan kepada bupati/wali kota, bila nanti diperlukan untuk dimintai keterangan terkait perkara ini. Yang jelas, semua ini akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” sebutnya.

Margiyanta menyebutkan, terkait pengaduan masyarakat soal kemungkinan keterkaitan antara masalah perpajakan dengan dana operasional Hotel Balairung, sehingga memunculkan praktik korupsi, pihaknya tengah mengarah dalam tahap penyelidikan ke sana. Namun, hingga saat ini polisi memang belum memanggil satu pun kepala daerah.

(sumber HarianHaluan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *