Kejati Sumbar Terus mendalami kasus korupsi Bank Nagari

oleh -998 views

PADANG,SUMBARTODAY– Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, terus mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Nagari.

“Penyidikannya terus didalami, sekarang sedang melakukan inventarisir jumlah kerugian keuangan negara secara pasti,” kata Priyanto di Padang, Kamis.

Selain itu, katanya, dalam proses penyidikan pihaknya juga terus mengumpulkan barang bukti yang diperlukan.

Ia mengatakan dalam pengusutan kasus itu kejaksaan mengutamakan upaya pengembalian keuangan terlebih dahulu.

Pihak kejaksaan akan mengoptimalkan penanganan perkara itu untuk mendapatkan kepastian hukum.

Para tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Wakil Pemimpin Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit R, Loan Officer H dan pengusaha peminjam HA, dan belum dilakukan penahanan badan.

Kasus dugaan korupsi Bank Nagari adalah salah satu kasus yang sudah lama ditangani Kejati Sumbar, penyidikannya dimulai sejak awal 2015.

Berdasarkan catatan pihak Kejaksaan juga pernah menyita uang sebesar Rp1,4 miliar pada Maret 2015.

“Untuk uang yang pernah disita tersebut statusnya masih di bawah penguasaan Kejaksaan sampai sekarang,” katanya.

Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Prima Idwan Mariza mengatakan pemerosesan kasus yang sudah berjalan sekitar tiga tahun demi memperkuat penyidikan.

“Seperti diketahui kasus ini pernah diekspos di Kejaksaan Agung RI, oleh karena itu penyidikannya harus benar-benar teliti dan memenuhi syarat formil serta materil,” katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Nagari berawal saat pengusaha HA atas nama PT Chiko, mengajukan permohonan kredit kepada Bank Nagari pada akhir 2010.

HA mengajukan permohonan kredit modal kerja dan investasi sebesar Rp23 miliar dengan masa pengembalian 60 bulan (5 tahun).

Hanya saja, diduga dalam pemberian kredit tersebut diproses tidak sesuai dengan prosedur, namun tetap diberikan.

Berdasarkan penghitungan sementara kerugian negara yang timbul akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 19,4 miliar.

Indrawan sebagai Ketua LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD) menilai kinerja Kejati Sumbar periode sebelumnya dalam menangani kasus ini seperti bermain-main, entah siapa yang melakukan yang jelas kami sebagai LSM sering mempertanyakan kepada pihak Kejati, kalau tidak salah kepada bapak Irdam dan Dwi Samuji. jelas Indrawan,
Lebih lanjut diterangkannya, “kami sudah sering mengomentari persoalan ini di Media Online, bahwa penetapan tersangka terhadap kasus ini, saat yang dijadikan tersangka adalah orang yang tidak berbuat atau bukan pelaku utama tentu saja akan sulit dilakukan penahanan, sedang pelaku utama bebas berkeliaran, lagi pula dalam sebuah bank tentu ada ketentuan pemberian kredit, apalagi kredit ini tergolong besar tentunya akan melibatkan Dewan Direksi sedangkan yang dijadikan tersangka boleh dibilang ‘Kroco’, sepertinya inilah yang jadi penghalang tuntasnya kasus ini,”ucap Indrawan
“kami berharap pihak Kejati Sumbar dipimpin oleh orang yang  amanah, dengan demikian barulah masyarakat bisa banyak berharap, pihak kejati diharapkan jujur, dengan demikian, kalimat menyalahi prosedur atau tidak sesuai prosedur adalah bahasa halus dari pelanggaran UU Bank indonesia, jika benar hanya prosedur yang dilanggar, tentu sulit untuk menyebutnya pelanggaran Pidana, kenapa tidak segera dihentikan penyidikannya, kami sebagai LSM berharap diundang saat dilakukan gelar perkara,” jelasnya mengakhiri.(Red)
(sumber dikutip dari Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan nonaktifkan adblock anda untuk membaca konten kami.
Refresh