Luar Biasa! Permainan Di Tubuh OJK RI

oleh -551 views

JAKARTA,SUMBARTODAY-Kini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, dari data-data yang tim investigator EraNusantara.com miliki, terdapat intervensi dalam penentuan posisi jabatan penting di berbagai institusi keuangan pasar modal. Di antaranya adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Institusi yang dipimpin oleh Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK ini, memiliki tiga kantor yang terletak di Lapangan Banteng, Bank Indonesia, dan Wisma Mulia. Dikabarkan, Wimboh dan Hoesen, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, bermain dalam penentuan posisi jabatan di atas.

Ketika tim meminta klarifikasi kepada Wimboh Santoso, ia menunjuk Anto Prabowo selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, sebagai juru bicaranya untuk menjawan pertanyaan kami, berikut penjelasannya, dimulai dari BMI:

Wimboh Santoso, pria asal Boyolali, kini tengah menahkodai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2017. Ia diduga memainkan perannya dalam penentuan jabatan di institusi pasar modal. Sebelumnya, pria ini mengabdi cukup lama di Bank Indonesia (BI) yang kemudian berlabuh ke Bank Mandiri.

Tak hanya itu, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komioner OJK ikut meramaikan kancah ini. Ketika EraNusantara.com meminta klarifikasi kepada Hoesen, namun ia tidak merespon. Hal yang sama juga terjadi kepada Rahmat, malahan reporter kami nomor WhatsUp-nya diblok. Hasilnya adalah Rahmat Waluyanto ditunjuk sebagai Komisaris Utama KSEI, padahal Rachmat juga merupakan Komisaris di Bank Permata. Sedangkan, menurut POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan.

Namun hal itu dibantah oleh Anto Prabowo, selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dalam surat elektroniknya. Ia menegaskan sesuai dengan POJK tersebut pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan. KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata.

Berbeda dengan Tito Sulistio, mantan Direktur Utama BEI dan Asosiasi Alumni Doktor Hukum UPH, mengatakan tidak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh perusahaan untuk mencari untung. Buktinya apa? Tito menambahkan dari profit tersebut kita dapat membagikan bonus kepada direksi dan karyawan, tegasnya. “Ngawur…., “sambil Tito tertawa.

Hal yang sama juga diamini oleh Drajad Wibowo Pengamat Ekonomi senior. Menurutnya KSEI boleh mencari laba. Karena KSEI, badan hukum berbentuk PT, secara teknis boleh membagi deviden. Tapi karena, dia bergerak di pasar modal, dia juga tunduk pada peraturan OJK. Jika OJK melarang KSEI membagi deviden, ya dia harus patuhi, tegas Drajad.

Selain itu juga terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia. Inarno Djajadi dan kawan-kawan adalah hasil subjektifitas. Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, EraNusantara.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun ia mengindar. Karenanya, EraNusantara.com akan mengabarkan hasil investigasinya selanjutnya terkait oligarki di lembaga keuangan. Bagaimana pun mereka telah menentukan direksi dan komisaris di pasar modal. Karena itu, EraNusantara.com memulai pada kasus Gedung Wisma Mulia (WM) yang terdapat di Gatot Subroto:

OJK Melakukan Pemborosan

OJK dinilai publik memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung WM 1 sebesar Rp412.308.289.800, dan WM 2 sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.  Sekadar informasi, WM itu dimiliki oleh taipan Djoko S Tjandra.

Terkait masalah ini dapat dikatakan sangat krusial, sehingga Dewan Komisioner OJK harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung WM 1 dan 2, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya. Dokumen tim menunjukkan, kondisi tersebut malah akan berpotensi merugikan negara. Sebab seluruh lantai WM yang disewa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak dimanfaatkan.

Padahal pada prinsipnya, sewa adalah salah satu cara atau bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya untuk mengoptimalisasi BMN yang belum dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara. Bahkan, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang. Selain itu juga untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Secara payung hukum pun ada, bahwa pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Dan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.

Namun, di OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa gedung WM.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung WM 1 dan 2. Selain itu, terdapat potensi kerugian negara Gedung WM yang sudah dibayar sewanya selama tiga tahun seluas, 80.000 m, senilai Rp570 miliar dan hanya dipakai 10.000 m. Sementara di Gedung BI, OJK tetap membayar senilai Rp35 miliar per tahun. Berikut penjelasannya:

  1. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawtro (Bl) dan gedung Sumilro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).
  2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung WM yang mendasarkan pada metode least cost yaltu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung WM 2 sampai dengan tahun 2022.
  3. Tidak melaksanakan opsi bell Gedung WM 1 dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.

Namun, Anto Prabowo dari OJK menjelaskan, bahwa sebenarnya OJK adalah organisasi baru dengan pegawai yang cukup besar. Di Jakarta saja, pegawai sudah mencapai 3500 orang. Dalam prosesnya, OJK juga memakai sistem Appraisal, karena dalam ketentuan OJK, kalau itu harganya baik, its ok.

Saat ditanya bagaimana dengan Gedung Merdeka, kok henghang? Anto menjawab, “Karena dari pihak yang memiliki gedung tersebut menaikkan harga sebesar 60 persen di bulan Agustus 2018. Kita menghormati kontrak. Kontrak itu ada masa kondisi, namun pihak gedung masih men-charge sebesar 60 persen, ya… kita gak mau!” Namun ketika ditanya, apakah terdapat masalah, Ia mengatakan, gedung yang ditempati OJK semua disewa dan memakai sistim Appraisal.

“Di WM itu kita menyewa sebanyak 50 lantai sejak Januari 2018. Namun disayangkan, Gedung WM 1 belum ditempati atau kosong,” katanya. Ketika ditanya, kenapa tidak dipakai, ia menjawab harus men-set-up perabotan baru dll, sementara indusri itu membutuhkan OJK meningkatan pengawasan.

OJK telah diberikan opsi membeli, namun uangnya dari mana? Intinya OJK menghindari terjadi adanya biaya yang lebih besar. Di WM kontrak selama tiga tahun. Ia membenarkan pernyataan BPK, namun katanya, OJK juga mempunyai perhitungan sendiri.

Sudah sejak lama, terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa orang dianggap tidak pantas menerima jabatan, karena keputusan yang mereka ambil terkesan hanya menguntungkan individu dan kelompok semata. Inarno Djajadi dan kawan-kawan dianggap hasil subjektifitas.

Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, Eranusantara.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan terkesan mengindar.

Laksono Widodo

Dari data yang diterima eranusantara.com, Laksono merupakan hasil rekayasa Wimboh dan Hoesen. Laksono ditunjuk sebagai Direktur perdagangan BEI.
Hoesen sendiri merupakan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal. Hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapan dari yang besangkutan meski berbagai hal telah dilakukan untuk melakukan konfirmasi.

Berbeda dengan Hoesen, Laksono malah enggan berkomentar saat dihubungi melalui whatsapp pribadinya.

“ No comment…mas,’ jawab Laksono melalui WhatsApp.

Selain itu, pengangkatan Laksono, terkesan bertentangan dengan peraturan POJK Nomor 58/POJK.04/20, yang menyatakan direktur dan komisaris BEI harus di fit&proper test sesuai jabatan yang akan mereka emban.

Namun, realitanya proses pengangkatan Laksono menurut informasi yang diperoleh eranusantara.com tanpa melalui tes interview khusus. (Peraturan 3A1 mewajibkan orang diinterview untuk jabatan yang akan ditunjuk).

Lain halnya dengan Fitri Hadi. Pria yang mengawali karir di BEI sebagai Head of Information Technology Development and Outsourcing, kemudian pindah ke berbagai Perusahaan Sekuritas, di antaranya PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia – Wealth Management Service. Kini, ia menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risik tanpa melalui fit proper test.

Masih dari data yang diperoleh eranusantara.com, Fitri Hadi dianggap oleh tim fit&proper test tidak mampu dan gagal. Namun karena adanya intervensi oleh Hoesen, akhirnya ia lolos juga. Selain itu, Fitri Hadi juga mempunyai track record yang buruk di dunia bursa, sama dengan Inarno.

Ketika ia bekerja Trimegah, ia diduga sempat mengacaukan sistim bursa dengan pembeliah saham. Akibatnya, bursa terhenti perdagangannya beberapa saat. Dia mencoba memanipulasi perdagangan dengan memasukan order banyak 1lot 1lot.

Komisaris BEI dan KSEI

Dari dokument yang eranusantara.com miliki, John A. Prasetio menjadi komisaris utama BEI menggantikan Hari Purwantono. Namun disini ada yang aneh, salah satu sumber mengatakan bahwa John menerima posisi ini tanpa melalui fit&proper test dan juga terkesan dipaksakan.

Demi memperoleh kejelasan, eranusantara.com berinisiatif bertemu dengan John di sebuah hotel di kisaran Jakarta Pusat, guna melakukan konfirmasi.

Saat itu, John membenarkan bahwa begabung dengan BEI sejak tahun 2017. John juga mengatakan bahwa ia juga bergabung dengan General Atlantik Fund itu hanya sebagai konsultan.

“Sebagai konsultan, saya tidak ada dalam struktur,” tegas John.

Tidak hanya di General Atlantik Fund, ternyata John juga menjabat Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk, sejak tanggal 20 Mei 2015, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 20 Mei 2015.

John juga sebagai Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dan Senior Advisor Crowe Horwath Indonesia.

Melihat kondisi ini, eranusantara.com mencoba menghubungi Indra Safitri, pengamat hukum pasar modal.

“Kalau tidak salah gak apa-apa ya…”, jawabnya.

Ia menambahkan asal jangan di sektor perbankan. Karena institusi ini, memerlukan pengawasan yang sangat ketat.

Meski demikian, insan pasar modal yang tidak ingin nama disebut malah beranggapan berbeda, ia mengungkapka bahwa peraturan tersebut dapat menimbulkan conflict of interest.

Tak hanya berhenti di bursa, rupanya di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menjadi target. Rahmat Waluyanto yang merupakan Komisaris Utama di KSEI, rupanya ia juga merangkap sebagai komisaris di Bank Permata Tbk. Menurut data eranusantara.com, Rahmat ingin dipaksakan menjadi komisaris utama (komut) KSEI, walau melanggar POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan. Karena ternyata Rahmat juga menjadi komisaria di Bank Permata. Menurut informasi yang ada, Rachmat diizinkan oleh Heru Kristiyana, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga sebagai Kepala Eksekutif Perbankan untuk menjadi komut di KSEI, padahal Rahmat masih menjadi komisaria di Bank Permata.

Tak hanya Rahmat, setali tiga uang dengan Ito Warsito. Pria yang pernah memimpin BEI tahun 2012-2015, juga merangkap jabatan. Selain komisaris KSEI, Ito juga merangkap sebagai komite audit OJK. Saat dihubungi melalui email pribadinya, Ito tidak merespon.

Salah satu data juga menunjukkan bahwa posisi Ito di atas merupakan perintah Hoesen.

Selain itu beredar kabar yang tak sedap. Menurut salah satu narasumber kepada eranusantara.com, terdapat atas nama Anto yang tercantum di dokument tabungan nasional Bank Indonesia (BI) sebesar Rp10 miliar. Ketika eranusantara.com mengkonfirmasi hal tersebut kepadanya, Anto hanya menjawab tidak tahu.
“ Wah…gak tahu”, jawab Anto dengan singkat melalui pesan WhatsApp.

Selain itu, Anto mengklarifikasi terkait perkawanan antara Wimboh dan Hoesen, maka Anto selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dan juru bicara Wimboh menjawab melalui pesan elektroniknya, bahwa ADK OJK bekerja secara profesional tidak ada istilah perkawanan, mereka bekerja sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku. Termasuk untuk seluruh proses fit and proper test, diyakinkan bahwa dilakukan dengan governance yang baik.

Tambah Anto, sesuai dengan POJK tersebut, pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan.

KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata. Tak hanya itu, Anto juga mengklarifikasi pengambilan alih ketua pegadaan oleh ketua dewan komisionaris, Wimboh. Menurut Anto pengadaan di OJK dilakukan berjenjang sesuai dengan nilai tertinggi sebagai PPK adalah Deputi Komisioner.

Sekadar informasi, dahulunya ketua pengadaan di bawah langsung wakil ketua, namun kini dengan masuknya Wimboh, ia mengambil jabatan tersebut, dan menjadikan Anto Prabowo sebagai juru bicara yang notabenenya sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik.

Berita diatas bersumber dari EraNusantara,com)

Ketua LSM KOAD menanggapi berita EraNusantara.com dengan menghubungkan keadaan yang tejadi di OJK Sumbar.

Dengan tayangnya berita diatas semakin jelas bahwa kita sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat diminta untuk lebih profesional. untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

“Terlalu runyam, rumit karena sudah sangat masif, sehingga disaat kita bermasalah dengan sebuah institusi Bank, sebagai masyarakat awam sulit untuk berharap, karena diantara para pemain yang berada di OJK dan Bank sudah terjalin hubungan yang saling menguntungkan (Mutualisma),”sulit untuk diungkap kata Indrawan Ketua LSM KOAD.

Namun, Apapun keadaannya kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah akan selalu berusaha untuk melakukan tugas sebagai sebuah LSM yang profesional.

Sebutlah hubungan antara Bank Nagari dengan OJK Sumbar. terkait masalah Kredit macet PT Langgeng Giri Bumi, memang, masalahnya sudah dianggap selesai, tapi bagi korban masih menyisakan permasalahan yang tidak tentu kapan akan selesainya.

Para petinggi OJK seakan tutup mata, tentu kita bisa menganalisa, apa kejadian yang membuat mata OJK bisa tertutup seperti buta, mereka yang terlibat seakan akan sudah bebal dan merasa kebal hukum.

Pada hal sangat jelas terdapat Undang Undang Negara yang dilanggar, para aparat terdiam menyaksikan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa.

Bagaimana tidak, kredit dengan nilai cukup besar ditambah bunga seakan-akan telah lunas hanya dengan melakukan rekayasa Jual-Beli beberapa petak kios yang berlokasi di pasar Banda Buek senilai Rp 2,4 milyar. bejat memang perbuatan mereka yang terlibat kasus tersebut,”ungkap Ketua LSM KOAD menyudahi.(Red)

(sumber dikutip dari Eranusantara,com)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *