Pemerintah abai, lebih dari 550 orang meninggal, Din Syamsudin dan MER-C Meradang

oleh -783 views

PADANG,SUMBARTODAY– Sejak 17 April hingga hari ini kita disuguhi kurva angka kematian dan kesakitan para Petugas KPPS yang sudah menembus angka 600 lebih dan lebih dari 10.000 mengalami sakit.

Menyikapi tragedi ini, MER-C menilai Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu tahun ini telah abai kemanusiaan, melakukan pembiaran dan tidak melakukan upaya serius yang signifikan dalam menangani kasus ini, menyebabkan anak-anak bangsa terus berjatuhan dari hari ke hari.

MER-C sebagai lembaga sosial kebencanaan dan kegawatdaruratan medis dengan ini kembali mengundang rekan-rekan media cetak/ elektronik /online untuk hadir pada Konferensi Pers :

“MER-C Siap Ajukan Gugatan ke ICC/ICJ dan UN Commission dan Human Rights jika Pemerintah dan KPU Tetap Abai atas Kasus Bencana Kemanusiaan Pemilu 2019 ”

Rabu/15 Mei 2019
Mulai pkl 13.30 wib – selesai
Tempat di Sekretariat MER-C, Jl. Kramat Lontar No. J-157, Senen, Jakarta Pusat 10440 (di belakang Hotel The Acacia)

Atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih.Salam,
MER-C Indonesia
Call Center : 0811990176

Begitulah bunyi udangan MER-C menyikapi kegaduhan yang terjadi pasca Pilpres 2019, bertambahnya korban sontak membuat MER-C harus mengambil langkah demi penyelamatan, Semua komponen Masyarakat seharusnya ikut memikirkan nasib saudaranya,

Pembina Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Joserizal Jurnalis mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan pemungutan suara Pemilu 2019. Hal itu berkaca pada ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Sejauh ini KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia tembus 456 orang dan 4.310 orang sakit.

“Kalau perlu diberhentikan dulu penghitungan suara. Diberhentikan dulu. Fokus penanganan pencegahan ini dan semua pembiayaan dikerahkan untuk hal tersebut,” tutur Joserizal di Kantor MER-C, Jalan Kramat Lontar, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Ia menilai meninggalnya ratusan petugas KPPS karena kelelahan dalam proses kerja sebagai penyelenggara Pemilu. Atas dasar itu, jika penghentian proses penghitungan suara dilakukan maka akan mencegah timbulnya korban baru.

Joserizal juga menilai KPU telah melakukan pembiaran yang berujung pada meninggalnya petugas KPPS. Selain terus meningkatnya jumlah korban, KPU juga tidak menyediakan asuransi untuk petugas KPPS.

“Proses rekrutmen yang tidak proper. Surat keterangan dari puskesmas. Kita tahu puskesmas kemungkinan besar tidak dilakukan pemeriksaan, rekam jantung,” ujarnya.

“Kemudian keempat tidak jelas pembiayaannya. Sebagian besar keluarga yang menanggung. Harusnya ini menjadi tanggung jawab KPU dan pemerintah. Duit harus segera turun,” kata Joserizal.

Lebih lanjut, Joserizal mengatakan pihaknya membentuk tim mitigasi untuk menelusuri penyebab kematian ratusan petugas KPPS. Pasalnya, audiensi yang dilakukan dengan KPU dan Bawaslu pun tidak membuahkan hasil baik.

“Tidak ada bencana, tidak ada penyakit, meninggal dalam periode cukup singkat, dalam jumlah banyak. Tapi kita tidak boleh ambil kesimpulan grasa-grusu. Teori boleh saja, hipotesis, tetap pembuktiannya cause of death,” ucapnya.

Sementara Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Selasa (14/5/2019).

Din selaku dewan pengarah dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan mendesak kepada pemerintah dan aparat membuka penyebab kematian ratusan orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara transparan.

Dia menilai kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS sebagai kejadian luar biasa dan dipandang sebagai tragedi kemanusiaan. Jika ada pembiaran, maka ini berbahaya bagi bangsa.

“Saya pribadi dan aliansi melihat permisivisme, pembiaran semacam ini berbahaya bagi bangsa dan akan ada demoralisasi. Kedua, kejadian ini kan berimpit dengan agenda politik, pemilu-pilpres, maka sangat sensitif, rentan terhadap munculnya praduga yang kontraproduktif bagi kita semua. Maka harus dijernihkan, harus dijelaskan,” jelas Din, lansir Detik.com.

Karena itulah, Din bersama AMP-TKP mendesak adanya klarifikasi dan verifikasi penyebab kematian petugas KPPS. Ia juga mendesak agar dibentuk tim gabungan pencari fakta.

“Oleh karena itu, poinnya adalah kami mendesak agar adanya Tim Gabungan Pencari Fakta dan bila perlu melibatkan unsur masyarakat supaya clear. Dan yang kedua, adanya upaya, kalau mau menyingkap penyebab kematian kan harus ada autopsi, tidak ada cara lain. Itu dilakukanlah semua supaya jernih, sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir ini hiruk pikuk,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menegaskan bahwa perlu ada pembuktian untuk menepis dugaan-dugaan negatif terkait penyebab kematian petugas KPPS.

Menurut Din, seharusnya sudah sejak hari pertama pembuktian itu dilakukan.

“Seharusnya pada hari pertama sudah begitu banyak korban, ini kan sudah lama. Tapi tidak ada kata terlambatlah,” tandasnya.

Din juga menegaskan, kedatangan aliansi tersebut ke DPR tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

“Kami datang atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 sebagai gerakan masyarakat lintas agama, suku, profesi, dan merupakan gerakan moral untuk kemanusiaan. Kami pastikan tidak ada kaitan dengan kepentingan politik,” terangnya.

Selain Din, hadir dalam audiensi tersebut antara lain Sekretaris (AMP-TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang, dan Nasrullah.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *