Waspadai Potensi Perpecahan NKRI

oleh -2.601 views

PADANG,SUMBARTODAY-Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI pada saat ini terbuka lebar, baik berupa ancaman militer maupun nonmiliter. Kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman tersebut agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Kewaspadaan terhadap ancaman di berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non militer.Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman nonmiliter tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman nonmiliter berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Ancaman dari Dalam Negeri, Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Adakalanya perbedaan suku bangsa bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain :

  1. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan sparatis ini terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, Poso.
  2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan massa.
  3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
  4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
  5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain
  6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
  7. Potensi konflik antar kelompok baik perbedaan pendapat dalam politik, dalam masalah politik, koflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA
  8. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional
  9. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah.

Ancaman dari Luar Negeri,

Dengan berakhirnya perang dingin maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

  1. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini.
  2. Ancaman terhadap politik dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila.
  3. Ancaman terhadap ekonomi seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh sikap lebih menyukai produksi luar negeri, hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.
  4. Ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.
  5. Ancaman terhadap sosial budaya misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia.
  6. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan sparatis, dan sebagainya.

Pelaksana Tugas Direktur Pemantapan Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Paulina Theresia Ekowati mengatakan perpecahan bangsa tidak akan terjadi jika semuanya kembali ke Pancasila.

“Saya yakin tidak akan ada lagi perpecahan kalau kita kembali ke Pancasila,” ujar Paulina di Jakarta, Jumat (7/4).

Paulina menilai selama ini generasi muda kerap melupakan nilai luhur dari Pancasila. Sebagian generasi muda, tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasayarakat.

Akibatnya, tidak jarang munculnya gesekan-gesekan yang memicu perdebatan menyangkut suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

“Seharusnya, sudah tidak ada lagi perdebatan tentang SARA, kalau kita semua berpegang teguh terhadap Pancasila. Karena Pancasila mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Saya yakin tidak akan ada lagi perpecahan kalau kita kembali ke Pancasila,” papar Paulina.

Menurut Jenderal Tito Karnavian,

“Faktor Internal, Tito mengatakan, yaitu masalah pemerataan pembangunan ekonomi harus menyeluruh di setiap daerah. Apalagi masalah ekonomi sangat penting dalam pembangunan nasional”.

“Dari internal, justru permasalahan pemerataan pembangunan ekonomi. Kita mau belajar ilmu politik atau apa saja tentang kehidupan manusia, maka ujungnya ke ekonomi perebutan sumber daya manusia,” ujar Tito.pemerataan pembangunan ekonomi menjadi penentu berkembang atau hancurnya NKRI. Persoalan perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan tidak berpengaruh signifikan terhadap perpecahan NKRI.

“Faktor kesejahteraan, ekonomi jadi faktor sangat penting untuk survive negara,” ujarnya.

Mengutip teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, dan Rousseau, kata Tito, terbentuknya suatu negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial dengan pemerintah untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri.

“Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berhak memerintah rakyat tapi dia wajib memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Kalau pemerintah tidak mampu (memberikan kesejahteraan) maka kontrak bisa putus. Konflik vertikal terhadap pemerintah banyak dari faktor ekonomi,” papar Tito.

Hampir 72 tahun merdeka, pemerintah dan rakyat hanya mampu mempertahankan NKRI namun belum mampu membawa seluruh masyarakat dari kelas rendah naik ke kelas menengah. Padahal, lanjut dia, demografi Indonesia terbilang sangat kecil.

“Demografi kita kecil sekali tapi low class (kelas rendah) sangat besar. Masih banyak di kota-kota tidur di emperan, pengemis di jalan banyak. Di kampung banyak nggk sekolah, sakit, itu jadi problem,” ucapnya.

Selain faktor internal, faktor eksternal tidak kalah kuat menghancurkan NKRI. Faktor eksternal yang mengancam keutuhan NKRI saat ini adalah tidak adanya pemerintahan skala dunia sehingga berdampak pada ketidakstabilan politik internasional.

“Dalam teori politik internasional dunia adalah anarki. Anarki yang dimaksud bukan kekerasan tapi adalah terjadi ketidakteraturan karena tidak ada otoritas yang mengatur,” ucapnya.

“Karena tidak ada pemerintahan dunia maka terjadi ketidakteraturan yang menimbulkan anarki,” pungkasnya

Ketua LSM KOAD mengajak segenap komponen anak bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 yang belum dilakukan Amandemen, untuk sekedar mengingatkan berikut kutipan pembukaan UUD 1945 tersebut.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Panca Sila

Jika kita menginginkan negara ini tidak bubar bahkan lebih cepat dari 2030 maka seharusnya kita jangan melupakan tujuan didirikannya negara Indonesia. (In)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *