Rakyat Tuntut Suara Mereka , KPU adalah Penanggung Jawab Pilpres

oleh -253 views

PADANG,SUMBARTODAY-Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menilai, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilihan presiden tetapi menerima hasil pemilu legislatif adalah logika yang parsial. Hal itu diungkapkannya saat dihubungi pada Jumat (17/5/2019).

“Kondisi dan pernyataan peserta pemilu dalam hal ini capres 02 atas ketidak percayaan terhadap hasil pilpres namun percaya terhadap hasil pemilu legislatif ini merupakan logika yang parsial,” ujar Alwan.

Padahal, lanjut Alwan, pilpres dan pileg memiliki mekanisme, pemilih, serta pencoblosan yang sama. Baca juga: Kalau Tolak Hasil Pemilu Jangan Cuma Pilpres, DPR-nya Juga, Berani Enggak? “Pilpres dan pileg adalah proses pemilu yang dibangun berdasarkan aturan yang sama, tahapan yang sama, dan pemilih yang sama, serta proses pencoblosan pada hari yang sama juga,” kata dia.

Ia berpendapatkan, narasi kecurangan yang dibangun saat ini untuk membentuk opini publik yang dipengaruhi daya tarik emosional. Akibatnya, data dan fakta menjadi hal yang tidak terlalu penting. Dalam konteks pemilu, Alwan mengungkapkan, seharusnya didasari dengan data dan fakta. Oleh karena itu, ia mengimbau bagi pihak yang menemukan kecurangan agar menempuh jalur hukum seperti diatur dalam ketentuan.

“Maka jika ditemukan adanya perbedaan data dan adanya indikasi kecurangan baiknya ditempuh dengan jalur hukum pemilu yaitu melaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang,” kata Alwan.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari masa kampanye hingga rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan. “Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang,” ujar Prabowo saat berbicara dalam acara “Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Ketua LSM KOAD katakan bahwa, “jika kecurangan yang terjadi dibiarkan, tentu akan menghasilkan Presiden hasil kecurangan, yaa… tentu tidak mungkin akan menghasilkan presiden yang baik, dipastikan hasilnya juga akan merugikan negara, saya berani bertaruh jika KPU tetap bersikeras, mereka harus bisa membuktikan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU adalah benar dan tidak ada kecurangan”, jelasnya

Ditambahkannya, “Tidak menjadi pengalaman bagi mereka yang berbuat curang, bahwa kecurangan itu akan berbuah pahit, kita lihat tahun 2014 lalu, Ketua KPU tiba tiba meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. jika masih belum menyadari semoga mereka mendapat petunjuk dari sang yang Maha Benar”,pungkas Ketua LSM KOAD.

mMenanggapi komentar Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan benar, “Jumlah suara Pilpres dan Pileg sejalan, data pemilih Pilpres dan Pileg tentu sama, jika datanya berbeda suatu saat akan menjadi masalah besar”,ungkap Indrawan

“Sampai hari kedua setelah lebaran QC KPU tidak ada perubahan, angka angka yang sudah diumumkan tidak berubah, seharusnya mereka bertanggung jawab, jangan seperti sekarang. Arif Budiman sebagai ketua KPU sudah tdk memiliki rasa malu, sudah jelas banyak terdapat kecurangan, masuh saja di umumkan”, ungkap Indrawan

Melalui Koordinator Relawan IT BPN Musthofa Nahrawardaya, BPN menyebut telah mengambil sampel sebanyak 477.021 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dari jumlah tersebut ditemukan kesalahan input data pada 73.715 TPS, yang diduga BPN dilakukan oleh tim IT KPU. Musthofa mengungkapkan, ada lima provinsi yang memiliki pelanggaran terbanyak, yakni Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatera Utara  4.327 TPS, Sumatera Selatan  3.296 TPS dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS.

Prabowo : “Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Ia mengaku masih menaruh harapan kepada KPU. Prabowo pun mengimbau KPU agar tidak meneruskan kecurangan yang selama ini dilakukan di Pemilu 2019.

“Kami mengimbau insan-insan di KPU, kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu,” ujarnya.

“Kau yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra ini mengatakan, hasil quick count yang saat ini sangatlah berbeda dengan perhitungan internalnya. “Saya kira bahwa dari perhitungan kita di DKI maupun secara nasional kita menang. (Hasilnya) Sekitar 54 (persen),” tegasnya.

Dalam hal ini, Taufik mengaku kalau perhitungan itu tak menjadi acuan. Sebab, perhitungan akhirnya akan dilakukan di KPU pusat.

“Kita punya quick count juga, yang paling penting adalah kita jaga ikuti perhitungan manual yang sah secara berjenjang. Ini yang kita jaga sampai ke tingkat KPU nasional,” pungkas Taufik

(sumber: kompas,)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *