700 KPPS Meninggal, Siapa Yang Tanggung Jawab?

oleh -267 views

PADANG,SUMBARTODAY-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak takut menghadapi desakan investigasi kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu serentak 2019.

Jumlah korban yang besar dan tidak wajar, hingga saat ini sudah mencapai 700 orang. Belum lagi ribuan lainnya yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Dikutip dari RMol, “Kenapa harus ada yang takut dengan investigasi terhadap kematian? Selain keluarga korban, bukankah kita semua memerlukan penjelasan?” tegas Fahri, Senin (13/5/2019).

Fahri menekankan bahwa di negeri ini tidak boleh ada satu nyawa melayang tanpa alasan. Maka, kata nya lagi, negara harus berani tampil dan tidak abai serta membiarkan satu nyawa hilang sia-sia.

“Kemanusiaan ditegakkan dengan cara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Itulah yang membuat negeri ini aman dan damai. Itulah doktrin keselamatan, ketika nyawa manusia kita anggap paling mahal,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini.

Bahkan, lanjut Fahri, semua elemen masyarakat harus terus-menerus meyakinkan bangsa ini bahwa satu nyawa itu mahakarya. Seperti agama menempatkan nyawa di tempat paling tinggi, sehingga keselamatan manusia adalah prioritas.

“Kita jangan biarkan sikap masa bodoh apalagi meremehkan hilangnya nyawa. Kematian oleh sebab yang tidak wajar, harus membelalakkan mata bangsa Indonesia. Karena itulah pertanda hidupnya sila Kemanusiaan sebagai komitmen besar bangsa Indonesia kepada nyawa,” ujar Fahri.

Indrawan Ketua LSM Komunitas Anak Daerah mengajak masyarakat agar berfikir lebih kritis,” Dalam hal aturan persidangan MK ada aturan di Mahkamah Konstitusi, bahwa pelapor harus bisa membuktikan dan membawa saksi anggota KPPS yang berada di setiap TPS, jika kita lihat perkembangan yang terjadi, bahwa sengketa pemilu 2019 akhirnya dibawa ke MK. ini point yang harus dijadikan sebagai titik balik jika menulusuri kematian tersebut, terlihat garis merah antara kematian dengan kepentingan politik untuk mengalahkan pihak lain”, Indrawan menjelaskan

Jika petugas KPPS yang akan dijadikan saksi, ternyata sudah meninggal dunia, tentu saja 02 akan dikalahkan dengan aturan yang telah dibuat MK.itu poin satu, Poin kedua kita bisa lihat pola kejahatan yang sedang dilakukan, periode perhitungan suara dibuat terlalu panjang,pada hal dua hari cukup untuk mengetahui siapa pemenang Pilpres yang sedang berlangsung, aturan tersebut dibuat agar pihak yang akan berbuat curang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan Rekayasa data, pemalsuan dan melengkapi data C1 dan data lainnya, poin ketiga, aturan dibuat bahwa pihak pelapor harus membuktikan kesalahan KPU, ini juga sangat menguntungkan petahana yang menguasai semua sumberdaya yang ada.

Negara NKRI kita sedang dikuasai keangkara murkaan. saya tidak yakin negara ini akan aman-aman saja, pelaporan ke MK semoga berakhir dengan kepuasan rakyat, sebaiknya keluarga korban sebaiknya melaporkan kematian ke Polisi, terlepas bagaimanapun polisi sekaranag ini, secara bersama komnas HAM lakukan cari lakukan investigasi secara benar, berdasarkan kebenaran dan keadilan,sampai dapat dituntaskan”, pungkas ketua LSM KOAD.

Wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat (korkesra) itu pun mengutip firman Allah dalam Alquran: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

“Dalil itu sekaligus membantah bahwa seolah agama adalah sumber kebencian dan permusuhan serta perang. Itu hanya propaganda kelompok penjual senjata dan pemakan biaya pengamanan negara yang korup. Agama tidak berjalan dengan nalar merusak, tetapi memperbaiki dan memelihara, saya tidak habis pikir, hilangnya ratusan nyawa petugas pemilu dianggap hal biasa,” jelasnya.

“Kenapa bangsa ini tidak bisa bersatu untuk mengusut sebab hilangnya ratusan nyawa petugas pemilu? Dan ribuan korban yang masuk rumah sakit, dan sebagian menunggu ajal. Ada apa dengan bangsa kita?” tanya Fahri.

“Untuk nyawa anak bangsa kita harus berani melupakan perbedaan. Kita jangan biarkan sikap masa bodoh apalagi meremehkan hilangnya nyawa. Bahaya!” tegasnya.

Pengaju gugatan Pemilu Serentak, Effendi Ghazali mengatakan siap dipidana jika memang pihaknya yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi atas meninggalnya  412 anggota KPPS.

“Kalau memang kami sebagai pengaju yang bertanggung jawab, kami siap, mau dipidana kek. Jangan jadi pengecut,” jelas Effendi Ghazali saat wawancara dengan Tribun, Kamis (2/5/2019).

Effendi Ghazali bahkan meminta kepada seluruh anggota keluarga KPPS yang ditinggalkan, serta kepada mahasiswa, aktivis untuk menuntut hal ini.

Juga, kepada DPR yang dinilai, jangan lepas tangan, mengingat parlemen juga memiliki tanggung jawab atas kekacauan pemilu serentak.

Alasannya jelas, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat membuat undang-undang.

“DPR jangan jadi pura-pura menjadi penyelamat di sini. Salah satu biang persoalan itu DPR juga. Saya disalahkan? Siap. Tapi DPR kan melakukan studi banding ke negara-negara itu, masa tidak bisa menemukan usulan?” katanya.

(sumber : RMol,PojokSatu,Tribunnews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *