KAN Luki Akan Bawa Kasus Pasar Banda Buek ke Ranah Hukum

oleh -85 views

PADANG.SUMBARTODAY-Kisruh yang terjadi di pasar Banda Buek akhirnya sampai dititik akhir, jalur hukum adalah pilihan akhir, LSM KOAD telah dikuasakan untuk menyelesaikan permasalahan hak KAN Luki.  

Setelah dikonfirmasi kepada Ketua LSM KOAD, ” kami sudah sepakat untuk membawa masalah pasar Banda Buek ke Ranah hukum”, pungkas Indrawan Ketua LSM KOAD.

Dijelaskannya,” kami sudah berusaha untuk melakukan diskusi agar masalah dapat diselesaikan, jangankan ditemui, bahkan semuanya menghindar. akhirnya kami sepakat bahwa tidak ada jalan lain selain melaporkan seluruh pelanggaran kepada penegak hukum, Setelah diadakan rapat TP2BB dan intern KAN Luki  minta LSM KOAD segera memulai laporan penipuan dan penggelapan, berikutnya laporan atas kartu kuning palsu sebagai mana yang tersebut dibawah ini:

Kartu kuning meja batu yang ditebitkan atas nama H Cindar Hari Prabowo sebanyak 89 buah, kartu kuning kios atas nama H.Syafruddin Arifin SH,  Istri dan anak-anaknya yang diterbitkan tidak sesuai prosedur jual beli sebanyak 5 buah Kartu kuning, berikutnya yang diterbitkan atas nama Bank Nagari satu buah kartu kuning.

“Sebaiknya Pemko Padang segera melakukan segera audit keuangan proyek, jika tidak, maka Pemko Padang akan kesulitan memenuhi kewajibannya kepada KAN Lubuk kilangan, Pemko Padang sebaiknya kooperatif dalam hal ini”, ujar Indrawan ketua LSM KOAD.

“Apabila Pemko masih mengabaikan langkah ini, saya yakin kasus pidana tersebut akan memakan korban, karena dalam hal kasus pasar Banda Buek terlalu banyak pelanggaran pidananya, yang jelas Pasal 263, 264 dan 266 KUHP, bahkan terdapat kasus pencucian uang serta pelanggaran Undang-Undang Tipikor, saya menilai masalah ini sangat menarik untuk kita simak bersama, mari kita lihat siapa yang bakal masuk buih”, pungkas Tomi sekertaris Tim Pengelola Pasar Banda Buek (TP2BB).

“kami masih membuka diri untuk selesai baik baik, tapi dengan syarat, pihak yang menerima uang hasil penjualan dari Bank Nagari segera mengemembalikan kepada yang berhak, agar pidana pencucian uangnya tidak kami laporkan, yang jelas sampai saat ini tidak satu orang pun yang dapat melepaskan hak kepada pedagang, karena secara yuridis KAN Luki belum menyerahkan hak tersebut kepada siapapun juga”, pungkas Indrawan.

Lebih lanjut dikatakannya, ” Sesuai dengan hasil rapat di Jakarta, masing-masing pihak harus mengembalikan seluruh kartu kuning palsu yang telah diterbitkan Pemko Padang, pungutan uang yang telah dilakukan oleh H.Syafrudin terhadap pedagang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bagaimana bisa? Perjanjian telah berakhir 2008 lalu, sehingga masalah ini berpotensi dibawa keranah hukum, saya sudah berusaha secara persuasif, namun, para pelanggaran hukum itu tidak mau berunding, ya sudah “, ujar Indrawan.

Saat dikonfirmasi kepada salah seorang aktivis anak nagari Lubuk Kilangan, Herman Disin, ” kami dari Tim Pengelola asar Banda Buek sudah minta Pemko Padang untuk lakukan Audit Keuangan proyek secara keseluruhan, sehingga seluruh informasi akan jelas kemana uangnya mengalir,kami sudah serahkan kuasa pihak yang bisa menyelesaikan”, ujar Herman Disin.

Ditambahkan oleh Basri Dt Rj Usali ketua KAN Luki, ” Kami setuju, ranah hukum adalah tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah terjadi, kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk itu kami berikan kuasa resmi ke LSM KOAD,agar hak nagari segera kami terima”, ujar Basri Rj Usali Ketua KAN Lubuk kilangan. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *