Rakyat Tuntut Merdeka Sesungguhnya, KUHP warisan Belanda Harus Direvisi Total

oleh -15 views

PADANG,SUMBARTODAY-Kejaksaan Agung menyatakan KUHP sekarang perlu direvisi karena untuk menyesuaikan kondisi hukum di Indonesia. Apalagi KUHP merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.

“Sebagaimana kita ketahui KUHP adalah produk hukum zaman kolonial Belanda. Banyak tidak sesuai dengan nilai luhur dan persoalan aktual Indonesia. Jadi, perlu adanya modifikasi,” kata Wakil Jaksa Agung, Andi Nirwanto saat rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Andi menyebut pihaknya mendukung dan mendorong pembahasan revisi RUU KUHP ini lebih cepat. Tapi, dingatkan lagi proses revisi ini perlu menyesuaikan kondisi hukum di Indonesia.

“Kejaksaan selaku institusi menggunakan hukum materil merasa perlu mendorong percepatan pembahasan RUU KUHP. Namun, perlu keseimbangan nasional, individu berdasarkan Pancasila,” sebut Andi.

Lanjutnya, pembahasan RUU KUHP saat ini perlu dipercepat karena menjadi pijakan hukum di Indonesia. Pasalnya, acuan hukum yang merupakan peninggalan kolonial Belanda sudah berlangsung lama.

“Masukan dari Kejaksaan Agung soal RUU KUHP perlu adanya penafsiran baru,” tutur Andi.

Sudut pandang kolonial

Menurut Erasmus Napitupulu, upaya mengubah KUHP sudah dilakukan sejak periode 1960-an, untuk mengeliminasi hukum kolonial. Erasmus pun mencontohkan sejumlah pasal dalam KUHP yang dianggap masih menganut sudut pandang kolonial.

Hukuman mati, misalnya. Kerajaan Belanda telah menghapus hukuman mati sejak 1870 dengan alasan keberadaban. Namun, hukuman itu masih diterapkan dalam Wetboek van Strafrecht pada 1918 karena bangsa Indonesia dianggap perlu ditindak dengan hukum yang sanksinya setegas itu.

Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

“Kita dianggap tukang tipu. Kita dianggap bangsa rendah, tak berpendidikan, tak dipercaya, sehingga perlu hukuman mati,” ucap Erasmus.

Contoh lain, menurut Erasmus, adalah masih berlakunya aturan ujaran kebencian dan makar.

“(Pasal ujaran kebencian) itu diterapkan di Indonesia karena dianggap kita bangsa yang mudah disulut emosinya. (Pasal) makar juga sama,” kata dia.

Upaya konkret untuk mengubah KUHP baru terjadi pada 1981. Dalam paper yang disusun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam, 2005), upaya itu ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP.

Upaya konkret untuk mengubah KUHP baru terjadi pada 1981.

Tim Pengkajian tersebut kemudian menghasilkan Rancangan KUHP (RKUHP) pada 1993. Karena jabatan Menteri Kehakiman Ismail Saleh berakhir, keberadaan RKUHP itu kemudian beralih ke kendali Menteri Kehakiman Oetojo Oesman. Akan tetapi, tetap tidak ada perubahan signifikan.

Dinamika proses pembahasan RKUHP pun kemudian berlanjut pada 2000 atau reformasi. Departemen Kehakiman pada tahun itu menghasilkan draf baru RKUHP yang merupakan penyempurnaan RKUHP yang disusun pada 1993.

Elsam mencatat, RKUHP 2000 tak lepas dari usaha pembaruan yang dilakukan Menteri Kehakiman Muladi pada 1999. Namun, draf itu selesai di era Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

Draf RKUHP mencapai tahap lebih lanjut di era Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin pada 2004. Pada masa inilah RKUHP yang disusun itu diajukan sebagai RUU yang menjadi prioritas untuk disetujui. Namun, sampai sekarang draf ini pun belum juga disahkan.

Bahkan, baru pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RKUHP tersebut dibahas pemerintah bersama DPR. Berdasarkan catatan Aliansi Reformasi KUHP, draf final RKUHP versi pemerintah selesai disusun pada Juni 2015. Pembahasan pun dilakukan dalam sejumlah rapat di DPR hingga terakhir pada Februari 2018.

Polemik RKUHP

Ketika draf RKUHP masuk pembahasan di DPR, upaya untuk mengubah hukum warisan kolonial sepertinya mulai mendekati titik terang. Namun, sejumlah pasal yang tercantum dalam draf RKUHP ternyata malah mengempaskan harapan itu.

Sejumlah pasal yang dianggap warisan kolonial masih saja tercantum dalam RKUHP berdasarkan draf pembahasan per 2 Februari 2018. Misalnya, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Sejumlah pasal yang dianggap warisan kolonial masih saja tercantum dalam RKUHP berdasarkan draf pembahasan per 2 Februari 2018.

Tercantum dalam draf RKUHP, pasal penghinaan ini dikenal sebagai “pasal zombie”. Sebab, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. MK menyatakan, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tafsirnya rentan dimanipulasi.

Selain itu, RKUHP yang disusun pemerintah juga menuai protes keras karena mencantumkan sejumlah pasal yang dianggap menjerat ranah privat. Salah satu contohnya, pasal perzinaan. Perluasan pasal zina juga diprotes karena rawan menjerat kelompok rentan, salah satunya adalah mengkriminalisasi korban pemerkosaan.

Perjalanan KUHP untuk menemukan wujud baru seolah belum cukup juga meski sudah satu abad. Memerdekakan pasal-pasal yang sarat kepentingan kolonial pun bisa jadi tak semudah membalik telapak tangan.

Adalah tugas kita semua sebagai warga negara untuk memastikan revisi KUHP bukan sekadar rentetan rapat formal tanpa ada perubahan signifikan sebagai hasilnya. Begitu, bukan?

Seketika pemberitaan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ramai dibicarakan oleh masyarakat akibat mencuatnya kembali diskusi mengenai RKUHP di DPR. Apalagi pada awal tahun 2018, RKUHP dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2018 agar dapat disahkan segera. Namun, pengesahannya masih terganjal oleh berbagai perdebatan di masyarakat tentang pasal-pasal yang terkandung dalam RKUHP.

Jika kita merunut pada sejarah, KUHP yang masih berlaku saat ini memang merupakan warisan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Pertama kali diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, usia dari KUHP ini telah mencapai umur 100 tahunnya.

Setelah beberapa periode, baru pada tahun 1993 pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR. Sejak pertama kali dibahas, RKUHP terus direvisi sampai yang terbaru adalah RKUHP 2017. Hasil revisi ini yang sejatinya akan disahkan oleh DPR untuk menjadi KUHP yang baru.

Semangat untuk membentuh hukum pidana nasional yang baru memang sangat dapat dimaklumi, dikarenakan kita sudah bukan jajahan Belanda lagi. Ditambah dengan banyaknya pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi negara kita saat ini. Sebagai contoh adalah pasal-pasal lese majeste.Pasal-pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap pimpinan Kerajaan Belanda yang mengadopsi sistem monarki.

Ditariknya Kebebasan Kita dalam Berpendapat 

Satu hal yang menuai kontroversi pada RKUHP adalah mengenai dibungkamnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Berdasarkan sumber yang saya liput berikut ini adalah pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan salah satu hak asasi manusia ini diantaranya adalah :

1. Dirampasnya kebebesan PERS

Kebebasan pers dalam RKUHP telah dilanggar dengan adanya pasal mengenai berita bohong yang diatur pada Pasal 309. Pasal ini mengatur mengenai dapat terjeratnya seseorang yang membuat berita palsu atau bohong dan menyebabkan keonaran di masyarakat. Lalu ada, Pasal 310 tentang dapat terpidananya seseorang jika menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan dan tidak lengkap.

Kemudian ada juga Pasal 771 dan 772 mengenai dilarangnya seseorang untuk menerbitkan tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana. Pasal ini terlihat sangat mudah dipermainkan karena kurangnya penjelasan mengenai gambar atau informasi seperti apa yang dapat melanggar pidana. Kecendrungan yang mungkin terjadi justru informasi yang dirasa tidak layak bagi suatu kelompok akan mudah dipidanakan.

Dapat terlihat dari pasal-pasal yang ada, profesi wartawan sangatlah rentan terkena dampak jika pasal-pasal tersebut jadi disahkan. Pasal-pasal tersebut dinilai merugikan wartawan karena multitafsir serta rentan penyalahgunaan. Dari sisi hukum sendiri, RKUHP justru sangat bertolak belakang dari isi pasal-pasal yang ada pada UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers

2. Pasal Pidana bagi Pengkritik Pemerintah

Salah satu langkah mundur yang ada pada RKUHP adalah munculnya pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 263-264), penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 284-285), penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 385-386). Padahal, sebagaimana publik tahu pasal yang memang sejak pertama kali dibentuk pada zaman kolonial Belanda ini telah dibatalkan oleh MK.

Hasil pengujian MK menyatakan bahwa pasal penghinaan ini bersifat inkonstitusional dan menurunkan semangat dalam demokrasi. Dari sini, pola pikir pemerintah dan para anggota dewan perlu dipertanyakan karena sikapnya yang menginisiasi kemunduran demokrasi kita.

Tiada Keadilan bagi Korban Pemerkosaan

 Ketentuan yang menjadi perdebatan adalah bagaimana RKUHP yang baru benar-benar mengatur urusan pribadi dari warga negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 484 mengenai perzinaan. Yang berisi jika kedapatan seorang laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan di luar pernikahan yang sah, tindak pidana tersebut diancama dengan pidana minimal paling lama 5 tahun penjara.

Disini dapat terlihat sikap pemerintah yang semakin melemahkan korban-korban dari tindak pemerkosaan. Karena sebagaimana kita tahu pemerkosaan sendiri merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar nikah. Jika pasal ini berlaku, yang terjadi adalah korban pemerkosaan justru akan terkena ancaman pidana. Padahal, seharusnya pemerintah lebih memikirkan bagaimana merangkul serta membantu memulihkan kondisi para korban pemerkosaan dan bukan malah menjerumuskannya ke dalam sel tahanan.

Bertambahnya Jenis Pidana Mengancam Lembaga Independen Negara

Sorotan penting dalam isi pasal-pasal yang ada pada RKUHP adalah mengenai adanya bab tindak pidana khusus. Yang tergolong sebagai tindak pidana khusus diantaranya tindak pidana korupsi dan kasus narkotika. Dengan masuknya kedua kasus tersebut menurut berbagai ahli akan terjadi pelemahan kewenangan lembaga terkait semisal KPK dan BNN.

Dari banyaknya pasal-pasal yang multitafsir, karet, dan rawan penyalahgunaan membuat penetapan RKUHP menjadi KUHP yang telah ada belum secara penuh dapat siap dijalankan. Pemerintah dan DPR tak perlu terlalu tergesa-gesa mengejar prestasi untuk berhasil menyusun hukum formal secara mandiri.

Yang perlu ditekankan adalah bagaimana isi dari pasal-pasal tersebut benar-benar adil, berimbang, dan bersifat universal bagi seluruh warga Indonesia. Upaya yang terburu-buru dalam penetapan RKUHP justru akan menjadi tanda tanya besar. Apakah ada kepentingan politik tertentu dari penetapan RKUHP yang terkesan dipaksakan?

Pemerintah bersama dengan DPR diharapkan dapat segera menyelesaikan revisi RUU Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti diketahui, penegakan hukum pidana materiil Indonesia sudah sejak lama masih mengacu pada KUHP peninggalan penjajahan Belanda.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, menilai, hasil dari revisi RUU KUHP merupakan langkah yang sudah lama ditunggu-tunggu, khususnya oleh para penegak hukum dan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menurutnya, KUHP sudah lama kurang relevan diterapkan di Indonesia karena banyak dari pasalnya tidak sesuai dengan kondisi kekinian bangsa.

“Revisi RUU KUHP memang sudah lama kita tunggu-tunggu hasilnya. Saya kira, ada banyak pasal yang sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia karena memang dulu hanya diterapkan pada waktu zaman penjajahan,” kata Chudry, Selasa (1/9).

Dikatakan, hasil dari revisi RUU KUHP nantinya harus dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk, pengaturan adanya hukum-hukum tertentu seperti hukum syariat yang diterapkan di daerah khusus seperti Aceh.

Kemudian, revisi RUU KUHP, menurutnya, juga harus mengubah atau menyesuaikan sejumlah azas dan kemudian disesuaikan dengan kondisi terkini bangsa. Dalam KUHP peninggalan Belanda, karena dibentuk pada masa penjajahan, banyak azas yang jika diterapkan hanya akan melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Banyak azas yang melanggar hak asasi. Oleh sebab itu beberapa azas harus diubah atau disesuaikan. Jika tidak disesuaikan, jangan sampai nantinya malah melahirkan masalah baru,” ujar Chudry, menekankan.

Dirinya juga mengingatkan, agar pemerintah betul-betul mempertimbangkan untuk tidak memasukkan pasal penghinaan kepala negara ke dalam revisi RUU KUHP. Khusus untuk pasal penghinaan, sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya.

“Kalau tetap memaksakan untuk memasukkan pasal penghinaan kepala negara, saya yakin akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ada baiknya, pemerintah bersama dengan DPR mempertimbangkan hal itu,” kata Chudry.

untuk melengkapi berita ini dijelaskan oleh Ketua LSM KOAD Indonesia Harus segera mengganti Hukum Kolonial ini,Hukum pidana merupakan warisan Kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukumpidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Problematika tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan sejak 69 tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka.[1] Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.
  • Wetboek van Strafrecht atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 96 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 124 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut. KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.[2]
  • Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi terjemahan Wetboek van Strafrecht yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.[3]
  • KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (Civil Law System) atau menurut Rene David disebut dengan the Romano-Germanic Family. The Romano Germanic familyini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (individualism, liberalism, and individual right)[4]. Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.
(Sumber: Suara Pembaruan,kompas,RMol,Nahimungkar,beritasatu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *