Proses terbitnya kartu kuning yang diduga REKAYASA perlu dibuat terang.

oleh -69 views

PADANG,SUMBARTODAY-Kartu hak guna pakai ( kartu kuning ) beberapa petak kios yang berada di Pasar Banda Buek diduga kuat telah dipalsukan, kartu kuning tersebut sesuai dengan informasi kami dapat digadaikan oleh Syafruddin Arifin dengan dijual dan digadaikan kepada pihak lain.

Menanggapi kejadian tersebut Ketua LSM KOAD angkat bicara, “Kami dari LSM KOAD menilai terbitnya kartu kuning tersebut diduga tanpa melalui prosedur pemindahan hak yang sah secara hukum.

Pemko Padang pada prinsipnya belum memiliki hak atas toko-toko tersebut, setahu saya, tanah Pasar Banda Buek adalah milik suku atau kaum yang dikuasa kepada KAN Luki untuk dikelola. ketika Pemko Padang belum menerima hak dari Kaum/Suku melalui KAN, Mustahil Pemko bisa melakukan perpindahan hak kesiapapun juga, itulah pokok permaslahannya”, jelas Indrawan

Data yang kami dapatkan bahwa toko atas nama Syafruddin yang telah diterbitkan kartu hak guna pakainya, hanya terikat perjanjian dengan H. Cindar Hari Prabowo yang merupakan Kuasa Direktur dari PT Syafindo Mutiara Andalas. Dinas Pasar kota Padang adalah pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya kartu kuning tersebut”, ujar Indrawan

Jika mengacu pada surat perjanjian kerjasama antara Pemko Padang dengan PT Syafindo Mutiara Andalas, pada pasal 8 dijelaskan bahwa yang melakukan penjualan terhadap petak kios adalah Pihak Pertama bersama Pihak Kedua,” papar Indra menambah keterangannya.

“Melalui surat resmi pihak Pemko secara sepihak telah mengakhiri perjanjian kerjasama, jika waktu perjanjian telah berakhir, langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan addendum waktu. Hal itu tidak dilakukan sama sekali”, ungkapnya

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Bapak H.Mahyeldi Walikota Padang, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah teknis. Ia malah menyarankan kami untuk melakukan konfirmasi kepada H. Endrizal SE Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang.

Melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh bapak Mahyeldi, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Padang, menyebutkan bahwa waktu perjanjian telah berakhir tahun 2008 lalu. hal senada secara tidak langsung telah diakui oleh PT Syafindo melalui suratnya agar Pemko Padang memperpanjang waktu kerjasama yang telah berakhir tahun 2008.

Karena telah terlalu lama, ketua LSM KOAD meragukan kemampuan Bapak Mahyeldi sebagai Walikota dalam menyelesaikan kasus kartu kuning tersebut. bukan tanpa alasan, karena setiap kali diditemui beliau selalu mengelak, kami sudah mendatangi lebih kurang tiga kali, beliau keberatan menerima, lagi pula sampai saat ini tidak terlihat langkah nyata yang dilakukan baik oleh kadis Perdagangan maupun bapak Walikota.

Ditangan Endrizal (Kadis Perdagangan) masalah tersebut tidak kelihatan penyelesaiannya, saya sarankan sebaiknya Walikota menyerahkan saja kepada yang sanggup menyelesaikannya, hal ini tentu terkait dengan modal yang masuk ke pekerjaan pasar Banda Buek bukan milik Pemko Padang tapi adalah milik pihak ketiga”, ucap Ketua LSM KOAD menambahkan.

Di ingatkan oleh Ketua LSM KOAD,” LSM KOAD adalah Penerima kuasa dari Kaum melalui KAN LUKI, kami akan mulai melakukan proses hukum”, tandasnya

Lebih lanjut dijelaskan oleh Indrawan selaku ketua LSM KOAD, “berkaitan dengan hal itu, pihak Pemko Padang seharusnya melakukan addendum terhadap waktu, jika waktu telah berakhir suatu perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai dasar melakukan transaksi Jual beli, jangan seperti yang telah  terjadi, Syafruddin dibiarkan melakukan pemungutan uang di pasar banda buek, kadis pasar sengaja keluarkan SK yang berisikan Pungutan uang Kontribusi”, sambung Indrawan.

“Yang kami ketahui, sebelum dilakukan pembatalan kerjasama proyek tersebut, Ir. Asnel (Kadis Pasar pada saat itu) sudah menerbitkan beberapa Kartu Kuning tanpa adanya jual beli yang sah atau setidaknya akta perpindahan hak yang sah dari yang memilki Hak.

Setelah ditanya pada pemilik hak ( KAN LUKI), Pihak KAN LUKI menyampaikan bahwa sampai hari ini pihak KAN juga belum dibayar, uang yang masuk ke perusahaan terkait pembayaran toko tersebut tidak ada tercatat sama sekali, karena memang tidak ada pembayaran oleh Syafruddin, yang jelas hal itu adalah sebuah pelanggaran Pidana”, kata Indrawan Ketua LSM KOAD yang sekarang adalah penerima kuasa dari KAN Luki.

Kami menduga ini adalah kejahatan besar yang melibatkan Oknum di Pemko, PT syafindo dan PT Langgeng Giri Bumi.  Pemko Padang sebagai Instansi pun diduga telah ditipu oleh Oknum yang berada di Perusahaan PT. Syafindo Mutiara Andalas. bahkan, yang anehnya justru Kartu kuning tersebut diterbitkan oleh Dinas Pasar kota Padang. apakah yang terjadi sebenarnya?”, ungkap Indrawan lagi.

Lebih lanjut menurut Indrawan yang banyak mengetahui masalah Pasar Banda Buek, “bahwa didalam perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Banda Buek tersebut, kartu kuning dapat diterbitkan apabila terjadi jual beli/pelepasan hak, namun pihak Pemko Padang tanpa melalui prosedur, ternyata telah menerbitkan beberapa kartu kuning, tanpa sepengetahuan sipemilik hak atau kuasanya”katanya lagi

Ir.Asnel yang pada saat itu menjabat Kadis Pasar, telah menandatangani langsung kartu kuning tersebut, Dia membantah bahwa kartu kuning tersebut ASPAL(asli tapi Palsu).

Kartu Kuning yang diduga rekayasa.

“Tebitnya kartu kuning tersebut sudah merupakan kewenangan resmi dari Dinas Pasar, namun untuk lebih jelasnya silahkan tanya langsung ke Kadis yang baru,” jelas Asnel melalui pesan singkatnya kepada Sumbartoday.

Saat dikonfirmasi kepada H. Endrizal SE, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, dia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memberikan ketegasan tentang terbitnya kartu kuning, sepertinya Kadis Perdagangan tidak mau masuk jebakan seperti kadis pasar sebelumnya

“Semenjak saya menjabat Kepala Dinas Pasar, saya mewajibkan perpindahan hak atas kartu kuning harus melalui Akta Jual-Beli  di Notaris, agar terhindar dari jerat hukum,” tegas Endrizal, beberapa waktu yang lalu. dikutip dari berita pada portal sumbartoday sebelumnya.

Rabu malam (26/6/19) redaksi sudah berusaha menemui walikota, dan terakhir hubungan via teleponpun tidak di dilayani sang walikota, sepertinya Walikota terlalu sibuk sehingga tim redaksi tidak dapat menemui beliau, sampai hari ini kami masih berusaha untuk tetap melakukan konfirmasi dg Walikota Padang itu, walaupun seluruh data sudah kami dapatkan.  (Deff)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *