Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Petak Meja Batu Lantai Dua Masuk Ranah ke Hukum

oleh -27 views
Jpeg

PADANG.SUMBARTODAY- Ketua KAN Lubuk Kilangan Basri Dt Rj Usali mengatakan, ” Kami setuju, ranah hukum adalah tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan pelanggaran pidana yang telah terjadi, walaupun demikian, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk itu kami berikan kuasa resmi ke LSM KOAD, agar hak nagari segera kami terima”, ujar Basri Datuak Rajo Usali Ketua KAN Lubuk kilangan.

Hal senada juga disampaikan Herman Disin sebagai salah satu orang tua suku Tanjung menyatakan keprihatinannya atas kemelut yang tak berkesudahan yang terjadi di pasar Banda Buek, “Sudah berbagai cara yang ditempuh agar bisa bertemu, hanya saja ketika diadakan rapat, pihak pihak yang merasa bersalah sulit untuk hadir dalam rapat bersama, paling mereka mengutus anggotanya, herman meyakini banyak yang tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan kemelut yang terjadi di pasar Banda Buek, saya juga sudah bertemu Fauzi Bahar, sepertinya bekas walikota ini terlihat seperti tidak bersalah dalam menanggapi masalah yang terjadi di pasar Banda Buek, apalagi sekarang pihak dinas Perdagangan dan Pemko Padang sepertinya sangat alergi kepada kami sebagai Tim bentukan KAN Lubuk kilangan”, pungkas Herman Disin.

Nal panggilan akrap syafrinal salah seorang karyawan PT Syafindo (9/7)mengatakan,”Saya siap jika dimintai keterangan, saya melakukan pungutan Dp dan uang muka karena diperintahkan oleh Direktur PT Syafindo Mutiara Andalas, setiap pungutan uang muka sudah saya laporkan kedirektur perusahaan”, pungkas Syafrinal.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kominitas Anak Daerah ( LSM KOAD)  menindak lanjuti Surat Kuasa KAN Lubuk kilangan yang diterimanya dengan melaporkan ke Polsek Lubuk kilangan dengan nomor laporan pengaduan No.STTP/03/VII/2019/Sektor-Luki, yang diterima langsung oleh Kanit Reskrim melalui Aipda Okmeri. SH tertanggal 12 Juli 2019,

Dijelaskan oleh Ketua LSM KOAD, ” kami sudah sepakat untuk membawa masalah pasar Banda Buek ke ranah hukum, langkah pertama yang kami lakukan adalah melaporkan satu petak kios yang telah dijual dengan meminta DP atau Uang Muka, dari informasi yang kami terima ada juga yang disewakan sebesar 10 juta per tahun.

Selanjutnya kami akan laporkan rekayasa terbitnya kartu kuning atas nama H Syafruddin Arifin, hal ini menurut kami terkait pelanggaran ketrangan palsu dan surat palsu, karena laporan ini sangat serius mengingat tuntutannya diatas 5 tahun serta agar tidak ada penyesalan dikemudian hari, kami sudah memperingatkan beberapa kali dengan menerbitkan berita dalam media online Sumbartoday.net dan Kabardaerah.com”, pungkas Indrawan ketua LSM KOAD.

Lebih lengkap Dijelaskannya,” dalam rangka mencari solusi kami sudah berusaha untuk melakukan berbagai pertemuan agar masalah dapat diselesaikan, namun, jangankan untuk bertemu, bahkan semuanya menghindar. akhirnya kami sepakat, bahwa tidak ada jalan lain selain melaporkan seluruh pelanggaran kepada penegak hukum, Sstelah diadakan rapat intern TPPBB dan KAN Lubuk kilangan,   diminta kepada LSM KOAD segera memulai langkah hukum dengan laporan penipuan dan penggelapan”, pungkasnya

Setelah Ketua LSM KOAD bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Lubuk kilangan, dikatakannya bahwa terkait kasus ini, “kami akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu, jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan, kami akan lanjutkan ke tahap selajutnya”,jelas ketua LSM KOAD kepada media ini (12/07/2019) jam 11 siang

Indrawan ketua LSM KOAD menyarankan, “ Sebaiknya Pemko Padang segera melakukan audit keuangan proyek secara keseluruhan, bentuk Tim bersama untuk lakukan Investigasi khusus, guna mencari informasi terkait proyek yang dimaksud, hal ini sangat diperlukan agar Pemko Padang tidak kesulitan memenuhi kewajibannya kepada KAN Lubuk kilangan, untuk itu diharapkan Pemko Padang membuka diri”, ujar Indrawan.

Lagi-lagi dijelaskannya, ” Kartu kuning atau kartu hak guna selama 25 tahun yang telah diterbitkan tidak terlepas hak pakai sedangkan alas hak yang menjadi dasar pelepasan hak masih berada ditangan KAN Lubuk kilangan, jika Pemko Padang belum memiliki hak untuk itu, bagaimana mungkin Pemko Padang bisa memberikan hak selama 25 tahun ke pedagang, ini akan menjadi masalah serius yang dihadapi Pemko Padang dikemudian hari, kita bisa bayangkan kalau setiap kartu kuning dibatalkan tanpa persetujuan masing masing pihak, mereka yang sudah membeli tentu saja merasa ditipu, besar kemungkinan mereka akan membuat laporan ke Polisi terkait uang yang telah mereka bayarkan, ini yang saya maksud akan menjadi masalah serius, Walikota sebagai puncak pimpinan tertinggi di pemerintahan kota Padang harus bertanggung jawab, segera selesaikan masalah kartu kuning yang diduga bermasalah, masyarakat banyak yang dirugikan “, kata Indrawan mengakhiri. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *