Apakah Yang Dimaksud Dengan Khilafah, Bagaimana Dengan Pancasila ??

oleh -2 views

PADANG,SUMBARTODAY-Pada dasarnya arti khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat musilm di seluruh dunia. Kepemimpinan Khilafah dipimpin oleh Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin.

Arti khilafah adalah berasal dari kata kha-la-fa, yang berarti menggantikan. Istilah Khalifah diambil berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30.

Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Khilafah apabila menerapkan Islam sebagai Ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahannya.

Meski dengan penamaan atau struktur yang berbeda, kepemimpinan ini tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia.

Sejarah Khilafah Islamiah.

Khilafah Pertama: Sistem khilafah diterapkan di era awal-awal berkembangnya agama Islam. Setelah Nabi Muhammad.SAW wafat pada tahun 632 terjadi kekosongan pemimpin umat Islam setelahnya.

Posisi khalifah kemudian diduduki oleh sahabat-sahabat nabi. Masa kekhalifahan pertama di mulai oleh Abu bakar (632-634), Umar bin Khattab(634-644), Utsman bin ‘Affan (644-656), dan Ali bin Abi Thalib (656-661). Masa inilah yang disebut juga masa Kekhalifahan Rashidun.

Khalifah keempat, Ali, tidak seperti tiga sebelumnya, berasal dari klan yang sama dengan Muhammad (Bani Hasyim), dianggap oleh Muslim Syiah sebagai khalifah dan imam sah pertama setelah Muhammad.

Ali memerintah selama Fitna Pertama (656-661), perang saudara terjadi antara para pendukung Ali dan para pendukung khalifah sebelumnya, serta terjadinya para pemberontak di Mesir. Perang menyebabkan pembentukan Kekhalifahan Umayyah di bawah Muawiyah I pada tahun 661.

Khilafah ke dua : Kekhalifahan Umayyah, diperintah oleh Bani Umayya, klan Mekah yang diturunkan dari Umayyah bin Abd Shams. Khilafah melanjutkan penaklukan Arab, menggabungkan Kaukasus, Transoxiana, Sindh, Maghreb dan Semenanjung Iberia (Al-Andalus) ke dalam dunia Muslim.

Kekhalifahan menerima banyak orang Nasrani di dalam wilayahnya.Setelah Revolusi Abbasiyah dari 746-750, yang dimana muncul akibat dari pencopotan hak pilih Muslim non-Arab, Kekhalifahan Abbasiyah didirikan pada 750.

Khilafah ke tiga : Kekhalifahan Abbasiyah diperintah oleh Abbasiyah, sebuah dinasti asal Mekah yang diturunkan dari Hasyim, kakek buyut Muhammad. Pada masa ini, Khalifah al-Mansur mendirikan ibu kota kedua Baghdad pada tahun 762 yang menjadi pusat ilmiah, budaya dan seni utama, seperti halnya wilayah secara keseluruhan selama periode yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam.

Dari abad ke-10, pemerintahan Abbasiyah menjadi terbatas di daerah sekitar Baghdad. Dari 945 hingga 1157, kekhalifahan Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Buyid dan kemudian Seljuq. Pada 1250, pasukan non-Arab yang diciptakan oleh Abbasiyah yang disebut Mamluk berkuasa di Mesir. Pada 1258, Kekaisaran Mongol menguasai Baghdad, mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, dan pada 1261 Mamluk di Mesir mendirikan kembali Kekhalifahan Abbasiyah di Kairo.

Meskipun kurang dalam kekuatan politik, dinasti Abbasiyah terus mengklaim otoritas dalam urusan agama sampai penaklukan Ottoman atas Mamluk Mesir pada 1517.

Khilafah ke empat : Kekhalifahan Utsmaniyah, didirikan setelah penaklukan mereka atas Mamluk Mesir pada tahun 1517. Penaklukan tersebut memberikan kontrol kepada Ottoman atas kota-kota suci Mekah dan Madinah, yang sebelumnya dikendalikan oleh Makluk.

Utsmani secara bertahap mulai dipandang sebagai pemimpin de facto dan perwakilan dari dunia Muslim. Setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia I, kekaisaran mereka dipartisi oleh Inggris dan Republik Ketiga Prancis, dan pada 3 Maret 1924, Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, sebagai bagian dari reformasinya, secara konstitusional menghapuskan institusi negara kekhalifahan.

Beberapa negara lain yang ada sepanjang sejarah menyebut diri mereka sebagai kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Isma’ili Fatimid di Afrika Timur Laut (909–1171), Kekhalifahan Umayyah dari Córdoba di Iberia (929-1031), kekhalifahan Berber Almohad di Maroko (1121) –1269) dan Kekhalifahan Fula Sokoto di Nigeria utara saat ini (1804–1903).

Gambaran penerapan arti khilafah adalah ketika sebuah sistem negara khilafah berdiri atas persetujuan seluruh umat Islam, dibai’at lah seorang Khalifah. Setelah dibai’atnya khalifah secara sah, maka pendirian negara khilafah maupun pembai’atan Khalifah lain setelahnya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad tentang pembai’atan Khalifah.

Padahal upaya ini di Indonesia sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan. Sejak kekhalifahan Islam Turki melalui kekaisaran Ottoman berakhir tahun 1924, gerakan memperjuangkan khilafah tak pernah surut di Indonesia.

Sebelum bercerita tentang hal ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan banyak negara di dunia, yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam.

Jadi khilafah bukan negara per negara, tapi kumpulan negara yang dijadikan satu kekuasaan, dalam satu pemerintahan, dengan satu kepemimpinan. Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sejak lebih dari 20 tahun lalu memperjuangkan khilafah di Indonesia, menyebut ada lebih dari 50 negara yang bisa dijadikan satu kepemimpinan di bawah bendera khilafah.

Hizbut Tahrir sendiri adalah gerakan yang sejak tahun 1953 didirikan oleh Taqiuddin Al-Nabhani, seorang akademisi di Mesir asal Palestina.

Hizbut Tahrir bercita-cita mendirikan negara dengan kepemimpinan Islam yang membentang dari ufuk barat di Maroko, Afrika Utara hingga ufuk timur Filipina Selatan.

Di Indonesia pengikut gerakan ini diperkirakan mencapai 2 juta orang, sementara di dunia tersebut belasan hingga puluhan juta. Setidaknya di Indonesia, survei SMRC pekan lalu menyebutkan, ada 9,2 persen lebih warga Indonesia yang menginginkan khilafah berdiri. Jumlah 9,2 persen dari jumlah pemilih di Indonesia, berarti sekitar 20 juta dari 185 juta pemilih, sebagai sampel penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di Indonesia setuju khilafah.

Memang bukan angka yang sedikit, meski tak sedikit pula yang mendukung pemerintah untuk membubarkan HTI, yakni 78,4 persen. Artinya sekitar 140 juta lebih, warga pemilih di Indonesia.

Mencuatnya kembali isu khilafah Lalu mengapa ide khilafah ini kembali mencuat beberapa waktu belakangan? Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pernah menyebutkan di bulan November tahun lalu, ada indikasi pemanfaatan momentum bangkitnya pergerakan umat Islam yang dipicu kasus penodaan agama pada musim Pilkada DKI lalu.

Kasusnya telah diputus pengadilan dan dalam proses menunggu kekuatan hukum tetap, yang menghukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama 2 tahun penjara. Kelompok HTI yang memang “gigih”memperjuangkan khilafah. Meski sudah ada sinyal pembubaran oleh pemerintah HTI tetap melancarkan aksi unjuk rasa. Terakhir mereka ambil bagian dalam Aksi Bela Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat lalu, yang dikenal dengan Aksi 96.

Sepatu dan ruangan yang menyita perhatian Saya berkesempatan secara eksklusif masuk ke dalam kantor pusat HTI dan melihat satu persatu ruangan 5 lantai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saya diterima oleh Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Saya masuki ruang demi ruang di kantor dan saya mendapatkan sejumlah kesan. Pertama, kantor itu sangat rapi.

Nyaris tak tampak debu, bahkan di setiap bingkai papan yang ada di dinding. Kesan yang lain, saya terkesima dengan rapinya penataan sepatu. Ini saya lihat di tempat penyimpanan sepatu sebelum menaiki lantai dua.

Belum lagi toiletnya, tak tercium sedikitpun bau tak sedap, malah sebaliknya, wangi dan selalu tersedia sandal bersih di dalam toilet. Lalu saya katakan ke Ismail, Juru Bicara HTI, “luar biasa rapinya!” Ismail pun berseloroh, “jika menata sepatu saja rapi, bagaimana dengan menata negara!” Saya menimpali, “wah jadi benar nih, mau mendirikan negara?” Ismail tertawa. Tibalah saya masuk ke ruang kerja Ismail Yusanto. Di sana ada bendera putih bertuliskan kalimat Tauhid.

“Bukan, ini adalah bendera perjuangan, HTI dan Hizbut Tahrir tidak memiliki bendera,” jelas Ismail.

Struktur pemerintahan Khilafah….

Khilafah adalah dipimpin oleh orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan dan penerapan syariah yang disebut oleh khalifah. Tak seperti teori teokrasi dimana aturan yang diterapkan adalah aturan Tuhan yaitu dari aturan agama tertentu, kekuasaan Khilafah sangat berbeda dengan sistem teokrasi.

Khalifah diangkat oleh umat melalui bai’at. Khalifah juga bukan manusia suci yang bebas dari kesalahan dan dosa. Khalifah bisa dikoreksi dan diprotes oleh umat jika kebijakannya menyimpang dari ketentuan syariat. Khalifah juga bisa salah dan bisa dihukum -yang dalam struktur Khilafah fungsi ini dilakukan oleh mahkamah madzalim- yaitu ketika khalifah menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Sementara dalam sistem teokrasi kekuasaan dianggap “takdir” atau penunjukkan Tuhan. Sehingga pemimpinnya menganggap diri sebagai wakil Tuhan, menjadi manusia suci, terbebas dari salah maupun dosa.

Khalifah juga dibantu oleh para pembantu khalifah di berbagai bidang seperti pemerintahan, administrasi, kota, keamanan, perindustrian, peradilan, kesehatan, keuangan, penerangan, dan majelis umat.

Cabang Islam Sunni menetapkan bahwa, sebagai kepala negara, seorang khalifah dapat berkuasa dengan salah satu dari empat cara baik melalui pemilihan, melalui pencalonan atau melalui seleksi oleh komite.

Saya pun melihat ke pojok ruangan. Jika sebelumnya saya melihat bendera berkalimat Tauhid berwarna putih dengan tulisan hitam, kali ini terbalik, bendera hitam dengan tulisan putih. “Apa perbedaan bendera putih dan hitam ini?” tanya saya. “Jika putih adalah bendera pergerakan, maka bendera hitam adalah bendera perang,” jawab Ismail. Sedikit tersenyum sambil terkejut, saya kembali bertanya, “jadi sekarang di Indonesia, gunakan bendera yang mana?” Ismail tak menjawab.

Ia hanya tertawa. Jika Khilafah berdiri, apakah Pancasila tetap ada? Saya kembali menelusuri ruangan demi ruangan di kantor DPP HTI Jakarta. Sampailah saya pada lantai 4 di bagian kantor ini. Cukup terkejut saya. HTI memiliki ruangan studio layaknya ruangan studio televisi profesional yang dimiliki stasiun stasiun televisi swasta.

Di sinilah saya tanyakan untuk apa ruangan dan perlengkapan sebanyak itu, layaknya milik stasiun TV profesional. Di ruangan ini pula saya berdialog dengan Ismail, soal ide khilafah dan kaitannya dengan Bangsa Indonesia. Saya tanyakan, “apakah jika cita-cita HTI akan berdirinya khilafah, lalu menafikan Pancasila?”
Ismail tampak terkejut dengan pertanyaan saya. Apa jawaban dari semua pertanyaan ini? Simak wawancara saya di program AIMAN, termasuk ide pendirian khilafah lainnya dengan cara kekerasan, yang sama sekali tidak berhubungan dengan HTI, yakni Al Qaeda dan ISIS yang dilakukan dengan cara bom bunuh diri. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan perjuangan khilafah dilakukan dengan diplomasi. Saya juga mewawancarai mantan pengikut Al Qaeda. Simak, EKSKLUSIF di KompasTV, Senin (12/6) pukul 20.00 wib. Saya Aiman Witjaksono. (Berita ini bersumber dari kompas.com.)

Khilafah dalam Pandangan NU   

Khilafah dalam Pandangan NU

Setelah Khilafah Turki Utsmani berakhir pada 3 Maret 1924, beberapa kalangan menilai peran Islam dalam pentas politik global selama lebih dari 13 abad juga berakhir. Dan keberadaan umat Islam mulai saat itu telah terpuruk, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, budaya, sains-teknologi maupun yang lainnya.

Selain itu, “penjajahan modern” yang dilancarkan Barat terhadap dunia Islam disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi “kerinduan” beberapa kelompok umat Islam terhadap sistem Khilafah Islamiyah yang pernah mengantarkan kejayaan Islam di masa silam. Maka, sejak saat itulah term “khilafah” menjadi isu harakah (pergerakan) Islam dengan misi dan agenda politik membangun kembali Daulah Islamiyah internasional.

Dalam dinamika perjuangannya, ide khilafah internasional ini pertama kali diperankan oleh jamaah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dan selanjutnya banyak dimainkan oleh jamaah Hizbut Tahrir yang didirikan di Jerusalem Timur tahun 1952. Dan baru-baru ini juga digaungkan oleh Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di Irak dan Syiria.

Di Indonesia, benih ide khilafah sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945, baik yang bersifat konstitusional, seperti Majelis Konstituante; atau bersifat militer, seperti dalam kasus DI/TII, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Era reformasi tahun 1998 yang memberikan ruang kebebasan publik, menjadikan isu khilafah di Indonesia kian vulgar dan menemukan momentumnya. Pembicaraan-pembicaraan yang mewacanakan isu khilafah semakin intens dan terbuka dikampanyekan, baik lewat opini-opini pemikiran maupun gerakan nyata. Seperti mewacanakan Islam sebagai solusi dan ideologi alternatif mengusahakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia dari Negara kesatuan berformat republik menjadi khilafah, berikut konstituisi Negara sejak dari Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif diangkat dari syari’ah Islamiyah seutuhnya.

Dari gambaran tersebut, maka NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1-2 November 2104 memutuskan beberapa poin penting sehubungan dengan khilafah, yaitu:

1. Islam sebagai agama yang komprehensif (din syamil kamil) tidak mungkin melewatkan masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. Kendati tidak dalam konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar (mabadi` asasiyyah). Islam telah memberikan panduan (guidance) yang cukup bagi umatnya.

2. Mengangkat pemimpin (nashb al-imam) wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau (fawdla/chaos) tanpa adanya pemimpin. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para ulama terkemuka, antara lain:

a. Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya` ‘Ulum al-Din:

الدين والملك توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، فما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”

b. Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam as-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i  wa al-Ra’iyyah:

إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، إذ لا قيام للدين إلا بها

“Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara” 

3. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.

4. Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan mafsadah (kerusakan)yang besar dan perpecahan umat.

6. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan:

العبرة بالجوهر لا بالمظهر

“Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah.”

العبرة بالمسمى لا بالإسم

“Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri.”

Dengan demikian, memperjuangkan tagaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara-apapun nama negara itu, Islam atau bukan—jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam.

Demikian beberapa poin penting yang merupakan pandangan resmi NU terhadap khilafah sebagaimana telah ditetapkan sebagai hasil keputusan resmi Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah  dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2014. (Red: Ulil Hadrawi)

Bersambung…………..ke bagian ke tiga

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *