LSM KOAD Surati Walikota Padang Terkait Pelepasan hak dan Kewajiban Pemko Pada KAN Lubuk Kilangan

oleh -93 views

PADANG,SUMBARTODAY-Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD) membuat surat resmi minta Walikota Padang untuk lakukan audiensi, melalui surat tertanggal 16 Juli 2019, ” kami yakin pihak pemko Padang sudah mengetahui semua masalah pidana yang terjadi terkait pelepasan hak kios dan meja batu ke pedagang”, ungkap ketua

Terkait pelepasan hak, kita harus berpedoman kepada undang-undang KUHPerdata pada Pasal 584, sedangkan masalah kedua adalah terkait Jual beli, jika sudah diperjual belikan, berikut kami terangan lebih lanjut

“syarat sahnya perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya,
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian salah satu contoh sudah dewasa
  3. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya) harus jelas.
  4. Suatu sebab yang halal artinya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. jika kita lihat dalam hal ini objeknya saja bermasalah, bagaimana mungkin dapat dilakukan jual beli terhadap benda tersebut, dijelaskan Indrawan

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik  menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, ‘harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu’, apabila dilakukan oleh orang yang bukan pemilik (tidak berhak atas kebendaan tersebut, perpindahan hak/jual beli tersebut tidak sah/batal). “hal ini menguatkan pendapat saya, bahwa kartu kuning tersebut tidak sah. lebih lanjut dijelaskannya bahwa Perjanjian tidak dapat memindahkan hak, karena yang bisa membuat hak berpindah adalah penyerahan secara nyata dan yuridis,” kata Indrawan lagi

Dijelaskan oleh Ketua KAN Lubuk kilangan prihal penerbitan kartu kuning kios dan meja batu pasar Banda Buek,” saya berpendapat sama dan sejalan dengan apa yang dikatakan Indrawan oleh sebab itu makanya kami berikan kuasa kepada LSM KOAD. saya memaklumi kesulitan yang dihadapi oleh LSM KOAD”,pungkasnya

Dalam pertemuan singkat dengan KAN Lubuk kilangan dinyatakannya bahwa KAN Lubuk kilangan belum pernah menyerahkan surat-surat tanah pasar Banda Buek kepada Pemko Padang, surat yang kami maksud adalah seperti surat kesepakatan kaum, peryataan kaum, surat penguasaan pisik bidang tanah kepada pihak Pemko Padang.

Kecuali surat kesepakatan antara Pemko Padang dengan KAN, menurut keterangan Tomi kewajiban Pemko Padang sampai saat ini belum dipenuhi, bahkan kami dapat menduga sudah dilanggar, yang lebih fatal lagi adalah seluruh kios telah terjual dan diterbitkan kartu kuningnya.

Guna menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini, pihak KAN sudah berusaha untuk lebih aktif dengan menyurati Pemko Padang, “kami sudah beberapa kali berkirim surat secara resmi, melalui walikota mulai dari Bapak Fauzi Bahar sampai kepada walikota saat ini bapak Mahyeldi, namun kami sangat kecewa. Pemko Padang tidak pernah membalas surat kami,” ungkap Basri Dt Rajo Usali ketua KAN Lubuk Kilangan.

Ditambahkan oleh Herman Disin wakil ketua Tim Pengelola Pasar Banda Buek yang juga pemilik hak pusako tanah dari suku tanjung,” Jika kartu kuning telah diterbitkan berarti kios tersebut telah terjual. sebenarnya secara hukum mustahil bisa dilakukan, jika kita berpedoman kepada KUHAPerdata Pasal 584 yang bisa melakukan penyerahan hak kepada pembeli/pedagang tentunya adalah pemilik tanah. itulah sebab kenapa kesepakat kaum belum diserahkan kepada Pemko Padang.

Jika ada yang akan membeli maka pihak Pemko harus minta persetujuan pada KAN Luki lebih dahulu, kemudian barulah kami akan buatkan surat-surat yang diperlukan. KAN sengaja belum menyerahkan surat tersebut, karena kami takut akan kejadian seperti yang terjadi sekarang ini” jelas Herman Disin.

“Kesalahan fatal yang dilakukan oleh kadis Pasar saat itu adalah menerbitkan hak kepada pembeli, karena Pemko sendiri belum mendapatkan penyerahan hak dari Pemilik tanah. oleh sebab itulah,KAN mempertanyakan hak Nagari yang sudah disepakati.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *