Diduga Terbitkan SPK Diluar Prosedur, Sangsi Pidana Dan Perdata Menanti

oleh -43 views

PADANG,SUMBARTODAY- SPK yang diterbitkan Dinas Pasar kepada PT Syafindo Mutiara Andalas, dapat berdampak hukum bagi pelaku. Siapapun pelaku yang menerbitkan SPK tersebut jika terdapat unsur yang merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang akan sulit terlepas dari jerat hukum”, pungkas Imam Sadikin ketua TIPIKOR Sumbar yang akrab dipanggil pak De .

Lebih rinci dijelaskannya, “SPK adalah surat perintah kerja yang dikeluarkan untuk memulai suatu pekerjaan, SPK tersebut didahului oleh surat perjanjian,  yang tidak kalah penting adalah SPK harus didasari oleh dokumen proyek (perencanaan,pelaksanaan) yang harus di pertanggung jawabkan oleh satuan kerja, melalui pengguna anggaran atau kuasa pengguna Anggaran.

Diterangkannya lebih lanjut, “Dalam terminologi pengelolaan keuangan daerah disebut dengan DIPA, DIPA ini harus dilaksanakan oleh satuan kerja daerah terkait.”

“Jika SPK ujuk-ujuk terbit tanpa didahului oleh dokumen perencanaan yang telah disetujui oleh DPR dan DPRD, tidak akan ada dalam APBD.  sehingga ketika tidak mengikuti aturan yang berlaku, jelas dapat berisiko hukum terutama bagi pelaku.

Karena yang disebut Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar peraturan perundang-undangan. Kami menduga yang menerbitkan SPK tersebut tidak mengerti proses terbitnya SPK, dengan memakai kop dinas Pasar sudah barang tentu merupakan perpanjangan tangan Walikota”, demikian ungkap Imam sadikin.

Dikutip dari keterangan LSM KOAD, “Terkait Surat Perintah Kerja tentu saja harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

” yang jelas, sebelum dilakukan proses tender dipemerintahan, biasanya sudah disiapkan dana untuk pembayaran bagi pemenang tender dan pelaksanaanya harus sesuai dengan aturan, Dasar Dasar Pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan seperti”

  1. Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat, (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015

Sesuai dengan definisi yang ada dalam UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sedangkan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam terminologi pengelolaan keuangan daerah disebut DIPA, DIPA ini dilaksanakan oleh satuan kerja daerah,” kata Pak De mengakhiri komentarnya.

Sesuai dengan aturan perundang undangan, jika terdapat pelanggaran KUHP, sesuai Pasal 108 UU Nomor 8  tahun 1981 dapat melaporkan masalah tersebut kepihak penegak hukum (Polda, Polres dan Polsek setempat). pelaporan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Resiko dari terbitnya SPK tersebut, bila ada pihak merasa tertipu dapat membuat laporan ke Polisi terkait pidananya, sedangkan yang dirugikan bisa memperdatakan pihak yang menerbitkan ke Pengadilan, karena yang menerbitkan pemerintah sebaiknya ke PTUN guna mencari kebenaran terbitnya SPK tersebut”. demikian dijelaskan Imam Sadikin.

Pelaporan bisa dilakukan oleh warga negara barang siapa yang mengetahui, melihat, menjadi korban terjadinya sebuah Tindak Pidana, karena yang diterbitkan terkait dengan dokument negara.

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, KUHAP Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
  2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
  3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.”

Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), laporan polisi/pengaduan terdiri dari dua macam yaitu a) Laporan Polisi Model A, dan b) Laporan Polisi Model B.

Laporan Polisi Model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedang, Laporan Polisi Mode B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Selengkapnya Pasal 5 Perkap 14/2012 sebagai berikut:

  1. Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: (a). Laporan Polisi Model A dan (b). Laporan Polisi Model B
  2. Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
  3. Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Melengkapi keterangan diatas, Indrawan ketua LSM KOAD mengatakan, “Jika suatu pekerjaan tidak kunjung dibayar, kemungkinan telah terjadi penyimpangan prosedur aturan, sehingga dapat diduga, DIPA proyek tersebut jelas keberadaannya,” jelas Ketua LSM KOAD

jika benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPK, besar kemungkinan kadis pasar akan kesulitan membayar pekerjaan sesuai SPK tersebut.

Lebih lanjut diterangkannya, “jika SPK tersebut diterbitkan dengan tujuan yang dapat menimbulkan suatu hak maka lebih gila lagi, pihak yang menerbitkan dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, dan pihak kedua dapat dijerat dengan pasal memakai surat palsu dengan tuntutan pidananya delapan tahun, karena yang dipalsukan tersebut adalah dokumen negara karena memakai kop dinas pasar,” jelas indrawan lagi.

“jika SPK tersebut diterbitkan dengan sengaja untuk mengeluarkan kredit di perbankkan, pihak yang menerbitkan dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, dan UU BI, sedangkan pihak kedua dapat dijerat dengan pasal memakai surat palsu dengan tuntutan pidananya delapan tahun. karena yang dipalsukan tersebut adalah dokumen negara yang memakai kop Dinas pasar. masalah ini diduga terkait dengan UU BI  dan perbankkan umum, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan sudah menyediaknan kanal pengaduan jika terjadi pelanggaran”,

“Sepengetahuan saya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, kasus yang terkait dengan perbankkan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke departemen penindakan OJK-RI “, jelas Ketua LSM KOAD.

Berikut dikutip dari Tribunmanado.co.id-Penipuan dan pemalsuan dokumen permohonan kredit yang diduga dilakukan  delapan tersangka, sehingga ikut merugikan pihak BRI selaku pemberi kredit, pada prinsipnya bisa mengarah ke pidana dan perdata.

Pidananya yakni, penipuan dan pemalsuan, sedangkan perdatanya yakni, kerugian yang timbul akibat aksi itu, baik yang dialami oleh Perbankan maupun pihak lain yang ikut dirugikan.

Demikian juga pada pasal 378 KUHP, disebutkan Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Karena perbuatan yang mereka lakukan mengandung dua kejahatan, yakni pemalsuan dan penipuan, maka mereka tergolong melakukan perbarengan tindak pidana, dimana dalam Pasal 66 KUHP, disebutkan bahwa ”Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Namun demikian, hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak Perbankan untuk lebih berhati-hati, termasuk juga warga masyarakat. Sepengetahuannya Perbankan menganut prinsip kehati-hatian dalam berbagai urusan Perbankan. Dengan kejadian ini dapat disimpulkan pihak Perbankan nampaknya tidak melakukan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dikutip dari TribunManado.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *