Kaum Bantah Telah Menjual, Bank Nagari Harus Akhiri Penguasaan Kios

oleh -111 views

PADANG,SUMBARTODAY– Perwakilan kaum dari suku Jambak,Tanjung dan Melayu menemui Satker hukum bank Nagari(19/8), setelah bertukar fikiran beberapa saat, akhirnya pihak Bank Nagari mengaku sudah membeli, tapi mereka keberatan menyebutkan siapa yang menjual. ” ketika ditantang buka-bukaan soal akta jual-beli, Bank Nagari tidak sanggup memperlihatkan pada kami, mereka bungkam dan terkesan menghindar”, ungkap Mairawati yang berasal dari kaum suku Jambak Banda buek nagari Lubuk kilangan .

Dikatakannya, ” kami akan berjuang terus sampai berhasil, kami yakin, kami dari suku jambak belum pernah melakukan Jual-Beli dengan Bank Nagari, begitu juga dengan suku Tanjung dan suku Melayu”, ungkapnya,

“Nagari serta kaum pemilik tanah sudah bosan dibohongi, jika kami merujuk ke surat kesepakatan kaum, penghulu kami juga belum pernah menjualnya pada Bank Nagari “, ungkap Wati panggilan akrap Mairawati

“Sebagai wakil dari pemilik tanah, kami akan tetap berusaha,walau ditolak oleh Bank Nagari, kami yakin hak kami dikuasai Bank Nagari secara melawan hukum. Bank Nagari jangan lupa, kami sebagai kaum pemilik tanah bisa lakukan penyegelan”,pungkas wati

Terbukti Bank Nagari telah teledor, dengan menempati lokasi yang sedang bermasalah.

Pihak Pemko bersama KAN Luki sudah sepakat, prihal Hak dan Kewajiban yang dituangkan dalam surat kesepakatan yang bernomor 17/KB-BMK/V/2006, hanya saja walikota Fauzi Bahar sebagai Walikota tidak pernah mengubris isi kesepakatan, oleh sebab itulah kami meminta bank keluar dari lokasi tersebut,” jelas Wati kepada media ini.

Lebih lanjut dijelaskan oleh wati, “ Dengan adanya sengketa antara Pihak KAN Luki dengan Pemko Padang ini, tentunya pihak Bank yang telah menempati lokasi tersebut harus menyadari kesalahan mereka dan segera meninggalkan lokasi kios yang menjadi hak kami. Kami sanksi akan ada demo dari kaum guna menuntut hak mereka, Kedatangan kami ke Bank Nagari bisa menjadi solusi dan bisa juga sebagai sebagai titik balik dari batas kesabaran kaum”, kata wati lagi

“kenapa harus takut, kami datang hanya untuk meminta penjelasan kepada pihak Bank, atas dasar apa Bank Nagari menempati lokasi yang jelas-jelas sedang bermasalah tersebut. kami tidak menyangka jawaban pihak satker Hukum Bank Nagari sepertinya keberatan untuk bertemu dengan kami”. tambah Wati lagi

Dijelaskan Oleh Indrawan Ketua LSM KOAD sebagai kuasa TPPBB dan KAN Lubuk Kilangan:

Bank Nagari ibarat makan buah simalakama, diselesaikan bermasalah, diabaikan justru lebih bermasalah, Bank Nagari diminta membayar sewa atau segera kosongkan petak kios yang selama ini menjadi  capem Bank Nagari Banda buek. hal itu dituangkan melalui surat somasi dari LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD) tertanggal 22/7/19 dan terakhir surat tanggal 8 Agustus 2019. Sebagai kuasa dari KAN dan TPPBB Lubuk Kilangan ” kami telah meminta Bank Nagari agar segera kosongkan kios tersebut”, pungkas ketua LSM KOAD sebagai Kuasa TPPBB dan KAN Lubuk kilangan.

Seluruh warga negara harus taat hukum, begitu juga dengan Bank Nagari, tidak satupun warga negara yang kebal hukum, tinggal menunggu waktu, agar jangan belanjut sebaiknya diselesaikan. tidak satupun peraturan peundang undangan yang membenarkan tindakan ceroboh Bank Nagari

Berikut mari kita lihat syarat sah atau tidaknya, penguasaan kios tersebut oleh Bank Nagari, “agar peralihan hak milik atas suatu benda itu sah haruslah dipenuhi syarat-syarat berikut,  Pertama harus ada perjanjian, kedua harus ada alas hak (titel), ketiga harus dilakukan oleh orang  yang  berwenang  menguasai  benda  tersebut, ke empat harus ada penyerahan nyata. nah dari syarat yang ada bank nagari tidak memenuhi suatu apapun, oleh sebab itulah Bank Nagari harus mengosongkan tempat tersebut”, kata jek tim pengacara LSM KOAD menjelaskan

Ditambahkan ketua LSM KOAD, “Kami sebagai kuasa memberikan waktu kepada pihak Bank Nagari, kami harap jangan diabaikan !!, jika dalam waktu beberapa hari kedepan masih belum ada tanggapan, kami bisa meminta dengan cara yang dapat membuat malu Bank Nagari. kami telah akhiri kesepakatan dengan Pemko Padang,” tegas Indrawan sebagai ketua LSM KOAD.

Sementara itu, selaku ketua LSM KOAD, Indrawan yang turut hadir bersama tim pengacara saat bertamu ke Bank Nagari mengatakan, ” kami tidak heran dengan apa yang dilakukan pihak bank nagari. sebaiknya Bank Nagari jujur, jangan semena-mena dan meremehkan, percuma jika akhirnya akan membuat malu Bank Nagari, dan nama baik bank jadi rusak dimata masyarakat, apalagi hanya untuk menutupi penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oknum pejabat sebelumnya, jika masih belum di tanggapi, kami telah akhiri kesepakatan dengan Pemko Padang, tentunya bank nagari akan kehilangan pegangan”, Pungkas Indrawan sebagai ketua LSM KOAD mengakhiri.

Dengan adanya sengketa hak di pasar Nagari Banda Buek, tentunya sangat banyak pihak yang dirugikan, terutama pemilik tanah, Investor dan Pihak ke tiga atau pihak yang uangnya terpakai untuk melaksanakan pembangunan Pasar tersebut. hal ini terjadi karena kecurangan pihak Perusaan dan kuranganya pengawasan pihak pemko Padang.

LSM KOAD sebagai kuasa dari TPPBB dan KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 29/7/19 telah mengakhiri kesepakatan KAN Luki dengan Pemko Padang, hal ini kami lakukan karena Pemko tidak pernah menanggapi surat kami, dan tidak mau membayarkan hak KAN Lubuk kilangan, oleh sebab itu dengan sangat terpaksa, kami akhiri kesepakatan tersebut, sebut Indrawan ketua LSM KOAD yang bertindak sebagai Kuasa KAN Luki.

Ketua LSM KOAD mengatakan, ” kami tidak merasa heran dengan apa yang dilakukan pihak Pemko Padang, tapi sebaiknya mereka jujur saja, jangan semena-mena dan meremehkan, 12 tahun waktu yang lama, percuma jika akhirnya akan membuat malu, dan nama baik jadi rusak dimata masyarakat. Apalagi hanya demi menutupi penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oknum pejabat sebelumnya. kami mengakhiri kesepakatan dengan Pemko Padang, tentunya akan akan berdampak kepada kartu kuning yang telah diterbitkan”, Pungkas ketua LSM KOAD.

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD) membuat surat resmi, meminta Walikota Padang untuk lakukan audiensi, melalui surat tertanggal 16 Juli 2019, sampai saat ini, itupun diabaikan.

“kami yakin pihak pemko Padang sudah mengetahui semua masalah pidana yang terjadi terkait pelepasan hak kios dan meja batu ke pedagang”, ungkap ketua LSM KOAD.

Terkait tata cara pelepasan hak, kita harus berpedoman kepada undang-undang KUHPerdata pada Pasal 584, sedangkan masalah kedua adalah terkait Jual beli, jika sudah diperjual belikan, dalam ketentuan perundang-undangan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

  1. Sepakat. mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya,
  2. Cakap/Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pasal 1330 KUHperdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian salah satu contoh sudah telah dewasa
  3. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya) harus jelas.
  4. Suatu sebab yang halal artinya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan ke empat dinamakan syarat objektif, karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. jika kita lihat dalam hal ini objeknya saja bermasalah, bagaimana mungkin dapat dilakukan jual beli terhadap benda tersebut, dijelaskan Indrawan

Selanjutnya agar peralihan hak milik atas suatu benda itu sah haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

  1. Harus ada perjanjian yang bersifat zakelijk,
  2. Harus ada alas hak (titel),
  3. Harus  dilakukan oleh orang  yang  berwenang  menguasai  benda  tersebut (orang yang beschikkingsbevoegd)
  4. Harus ada penyerahan nyata.

“sangat aneh jika Pihak Pemko tidak mengetahui akan hal ini, karena pihak Pemko Padang tentunya mempunyai tim hukum untuk mengkaji hal ini”. tambah ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas anak daerah.

Dibaca juga: Pengertian Hak Milik Definisi Menurut KUHPerdata Peralihan serta Cara Memperoleh
Dibaca juga: TPPBB KAN Luki : Semua Kios Sudah Terjual, Pemko Padang Belum Bayarkan Hak Nagari Lubuk kilangan
Dibaca juga: Proses terbitnya kartu kuning yang diduga REKAYASA perlu dibuat terang.

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik  menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, ‘harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu’.

Apabila dilakukan oleh orang yang bukan pemilik (tidak berhak atas kebendaan tersebut, perpindahan hak/jual beli tersebut tidak sah/batal). “hal ini menguatkan pendapat saya, bahwa kartu kuning tersebut tidak sah.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Perjanjian tidak dapat memindahkan hak, karena yang bisa membuat hak berpindah adalah penyerahan secara nyata dan yuridis,” kata Indrawan lagi

Ketua KAN Lubuk kilangan menjelaskan prihal penerbitan kartu kuning kios dan meja batu pasar Banda Buek,” saya berpendapat sama dan sejalan dengan apa yang dikatakan Indrawan oleh sebab itu makanya kami berikan kuasa kepada LSM KOAD. saya memaklumi kesulitan yang dihadapi oleh LSM KOAD”,pungkasnya

Dalam pertemuan dengan ketua KAN Lubuk kilangan dinyatakannya bahwa, “KAN Lubuk kilangan belum pernah menyerahkan surat-surat tanah pasar Banda Buek kepada Pemko Padang, surat yang kami maksud adalah seperti surat kesepakatan kaum, peryataan kaum, surat penguasaan pisik bidang tanah kepada pihak Pemko Padang, jadi sangat tidak masuk akal jika Pemko Padang berani membuatkan kartu kuning/kartu hak guna pakai tanpa pertimbangan yang matang,” kata Basri Dt Rj Usali

Pemko Padang hanya memiliki surat kesepakatan, kalau kita telaah kesepakatan tingkatnya dibawah perjanjian, menurut keterangan Tomi sekertaris TPPBB Luki, kewajiban Pemko Padang sampai saat ini belum dipenuhi, bahkan kami menduga sudah dilanggar, yang lebih fatal adalah seluruh kios telah terjual dan diterbitkan kartu kuningnya, saya pernah menyaksikan akta notarisnya”,Pungkas Tomi.

Guna menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini, pihak KAN sudah berusaha maksimal dengan menyurati Pemko Padang, “kami sudah beberapa kali berkirim surat secara resmi, melalui walikota mulai dari Bapak Fauzi Bahar sampai kepada walikota saat ini bapak Mahyeldi, namun kami sangat kecewa. Pemko Padang tidak pernah membalas surat kami,” ungkap Basri Dt Rajo Usali ketua KAN Lubuk Kilangan.

Ditambahkan oleh Herman Disin wakil ketua Tim Pengelola Pasar Banda Buek yang juga pemilik hak pusako tanah dari suku tanjung,” Jika kartu kuning telah diterbitkan berarti kios tersebut telah terjual. secara hukum mustahil bisa dilakukan, jika kita berpedoman kepada KUHAPerdata dalam Pasal 584 jelas jelas disebutkan yang bisa melakukan penyerahan hak kepada pembeli/pedagang tentunya adalah pemilik tanah. itulah sebab kenapa kesepakat kaum belum diserahkan kepada Pemko Padang.

Jika ada yang akan membeli maka pihak Pemko harus minta persetujuan pada KAN Luki lebih dahulu, kemudian barulah kami akan buatkan surat-surat yang diperlukan. KAN sengaja belum menyerahkan surat tersebut, karena kami takut akan kejadian seperti yang terjadi sekarang ini” jelas Herman Disin.

“Kesalahan fatal yang dilakukan oleh kadis Pasar saat itu adalah menerbitkan hak kepada pembeli, karena Pemko sendiri belum mendapatkan penyerahan hak dari Pemilik tanah. oleh sebab itulah,KAN mempertanyakan hak Nagari yang sudah disepakati.

Surat sebagai peringatan sudah sering kami layangkan namun Pemko Padang seperti takut masuk ke permasalah inti. bukan tanpa alasan, Assisten dua Hermen Peri mengatakan dia enggan masuk untuk menyelesaikan masalah pasar Banda Buek.

Demikian juga dengan Kadis Perdagangan (H Endrizal. SE, MSi) dalam rapat bersama Indrawan ketua LSM KOAD lima minggu lalu, di kantornya jln. Khatib Sulaiman Padang, sangat jelas dikatakannya bahwa beliau tidak akan menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Dikatakannya, ” saya hanya akan selesaikan masalah kepentingan umum,masalah hukum silakan lanjutkan saja”,Pungkas Endrizal.

Namun sadarkah Kadis Perdangan, ketika kepentingan umum yang jadi pertimbangan disaat yang sama, hak para masyarakat yang ikut mendanai pembangunan pasar terabaikan, (Deff)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *