Penetapan Tersangka Kasus Korupsi di Lima Puluh Kota, Menunggu Hitungan BPKP

oleh -19 views

SARILAMAK,SUMBARTODAY-Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Limapuluh Kota, saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi senilai Rp3,7 miliar yang terjadi di salah satu OPD Pemkab Limapuluh Kota.

Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris Hadis didampingi Kasatreskrim AKP Anton Lutter dan Kanit Tipikor, Ipda Heri Yuliardi mengatakan, sedikitnya 25 orang saksi dan 4 saksi ahli sudah dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi tahun anggaran 2013 lalu.

“Sudah 25 orang saksi terdiri Kepala Dinas, Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, rekanan pelaksana proyek, konsultan perencana dan pihak-pihak yang terkait proyek tersebut, termasuk 4 orang saksi ahli sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Limapuluh Kota,” ungkapnya.

Diakui Kanit Tipikor Ipda Heri Yuliardi, meskipun penangganan kasus dugaan korupsi ini sudah memenuhi prosedur penyidikan dan bahkan sudah dilakukan gelar perkara di Mapolda Sumbar, namun sampai saat ini penetapan tersangka masih terkendala lambannya pemeriksaan pihak BPKP atas kerugian negara yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Sampai sekarang penyidik Unit Tipikor Satreskim Polres Limapuluh Kota belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, karena perhitungan kerugian negara belum selesai dilakukan BPKP, ” ungkap Heri Yuliardi.

Dinyatakan Heri, lidik kasus dugaan korupsi senilai Rp3,7 Milliar ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2015 lalu. Seluruh tahapan dan proses sudah dilakukan penyidik, dan tahapan penyidikan hanya tinggal menunggu hasil pemeriksaan pihak BPKP.

“Begitu pihak BPKP menggeluarkan hasil perhitungan kerugian negara, penyidik akan langsung menetapkan tersangka dan segera akan melimpahkan perkara dugaan korupsi tersebut kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh,” ungkapnya.

Ketika ditanya berapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, Heri Yuliardi belum mau mengungkapkan secara gamblang.

“Nantilah, kita tunggu hasil audit pihak BPKP dulu berapa nilai kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Yang jelas, dalam gelar perkara yang dilakukan di Mapolda Sumbar, akan ditetapkan beberapa orang tersangka,” pungkas Heri Yuliardi.

Sementara dua kasus korupsi yang ditangani penyidik Tipikor Polri dan Kejaksaan Negeri, akan “meledak” di Lima Puluh Kota. Dua-duanya tinggal penetapan tersangka.

Dikutip dari Prokabar, kedua dugaan kasus korupsi itu masing-masing perkara proyek transmigrasi di Galugua, Kapur IX oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010-2011, kemudian salah satu proyek di Dinas Perikanan.

Untuk proyek transmigrasi, perkaranya ditangani oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres 50 Kota. Sementara kasus dugaan korupsi di Dinas Perikanan, dikejar oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

“Untuk kasus transmigrasi, kami sudah kantongi (nama tersangka,-red). Tapi, sampai sekarang, hasil audit BPKP belum keluar. Ini yang kita tunggu,” kata Kanit Tipikor Ipda Heri, mewakili Kasat Reskrim AKP Anton Luther dan Kapolres 50 Kota AKBP Haris Hadis, beberapa hari lalu.

Menurut Heri, pihaknya serius mengusut kasus ini sejak lama. Penyidik menduga, ada temuan kerugian keuangan negara miliaran rupiah terkait proyek dari Kementrian Sosial yang diperuntunkan di Limapuluh Kota dan dikelola Dinas Sosial dan Transmigrasi kala itu.

Adapun Kepala Dinas Sosial saat itu, Azwardi, yang kini inspektur di Inspektorat Limapuluh Kota.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nur Taman tempo hari mengklaim, sudah memeriksa banyak saksi dan pihak terkait lainnya, dalam salah satu dugaan kasus korupsi. Belakangan, santer diketahui, perkara itu terkait proyek di Dinas Perikanan.

Sejumlah pejabat Dinas Perikanan, sudah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Sejalan dengan itu LSM KOAD (komunitas anak daerah) sebagai Pegiat anti korupsi di Sumabar juga mendorong dan mendukung penuh, penegak hukum terus menabuh perang terhadap praktek kejahatan keuangan negara.ungkap Indrawan Ketua umum LSM KOAD seperti. (Red)

(dikutip dari Prokabar.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *