LSM KOAD : Kejati Sumbar “Bidik” Dugaan Kasus Korupsi Taman Hijau Masjid Raya Sumbar

oleh -23 views

‎PADANG,SUMBARTODAY- Berita ini kami kutip dari News Hunter.Com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Ka Kejati Sumbar), Priyanto mengungkapkan pihaknya sedang menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan taman hijau di Masjid Raya Sumbar.

“Memang ada penyidikan kasus baru yang dilakukan tim penyidik Kejati Sumbar berdasarkan laporan masyarakat, yaitu adanya dugaan penyimpangan pembuatan taman hijau di Masjid Raya Sumbar,” kata Priyanto usai acara hari Adhiyaksa ke 58 tahun 2019 kepada wartawan, Senin (22/07/2019).

Hal itu diungkapkannya saat menggelar jumpa pers yang didampingi para asisten dalam rangka peringatan hari bakti Adhyaksa yang ke-59 pada tahun 2019.

Namun demikian ia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut, karena masih terus didalami oleh penyidik.

“Kami masih mendalami dan menyidik kasus ini secara objektif, dari hitungan kasar kerugian negara diperkirakan sekitar Rp1 miliar,” katanya.

Pada bagian lain, saat ditanyai terkait kasus dugaan korupsi Bank Nagari yang sudah disidik sekitar empat tahun, ia mengatakan masih terus dilakukan.

“Penyidikannya masih terus berjalan sampai sekarang, dalam kasus ini kami memaksimalkan upaya pengembalian keuangan negaranya,” katanya.

Selain itu pihak kejaksaan juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) karena persoalan itu berkaitan dengan perbankan.

dikutip dari NHO.com (tanggal 21 Agustus 2016)  

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Widodo Supriyadi menyebutkan, bahwa proses kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Cabang Utama Bank Nagari Padang saat ini telah berada di jaksa peneliti.”Pemrosesan kasusnya terus dilanjutkan. Saat ini berkas kasus itu tengah diteliti oleh jaksa peneliti,” katanya di Padang, Rabu (17/08/2016).

Menurut Widodo, Jika jaksa peneliti menilai kurang lengkap, katanya, maka berkas kasus itu akan diserahkan kembali pada jaksa penyidik untuk dilengkapi.”Seandainya lengkap maka berkas selanjutnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk segera dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.Widodo mengatakan belum ada terdsangka baru dalam kasus itu sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap kasus itu pada Januari 2015.

Sedangkan jumlah tersangka yang ditetapkan empat orang yaitu mantan Wakil Pemimpin Cabang Utama RM, Pemimpin Bagian Kredit R, loan officer H, dan pengusaha peminjam HA.Widodo bertekad bahwa pihaknya akan segera menuntaskan kasus itu secepatnya sehingga didapatkan kepastian hukum.

Kronologis kasus: berawal saat pengusaha HA atas nama PT Chiko, mengajukan permohonan kredit kepada Bank Nagari pada akhir 2010.

HA mengajukan permohonan kredit modal kerja dengan nilai investasi sebesar Rp23 miliar dengan masa pengembalian 60 bulan (5 tahun). Hanya saja, dalam pencairan kredit tersebut prosesnya tidak sesuai dengan prosedur, namun tetap diberikan.

Menurut jaksa penyidik saat itu Badrut Tamam, ketika diwawancara, menyebutkan jika kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Cabang Utama Bank Nagari Padang itu, adalah pembobolan bank.

”Berdasarkan penyidikan kami kasus ini dalam bahasa frontalnya bagaikan pembobolan bank secara bersama, karena diduga kredit tersebut diproses tanpa prosedur dan persyaratan yang benar”, katanya.

Menurutnya, pemberian kredit kepada tersangka HA dengan jumlah sebesar Rp22,7 miliar seharusnya tidak dilakukan begitu mudah. ( demikian dikutip dari NHO.com berita 21 Agustus 2016)

Tanggapan LSM KOAD tentang dugaan kerugian negara terkait taman hijau Mesjid raya dikatakan oleh Ketua LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD):
” jika kajati benar-benar bekerja, saya yakin kedua kasus tersebut dapat disidik lebih cepat, tidak akan sampai 4 tahun, kasusnya jelas kok, saya memiliki banyak data-data terkait hal tersebut, mari kita ungkap bersama-sama, saya akan beberkan data lengkap sampai ke nomor rekening tranferannya, coba kita lihat kasus Bank nagari boleh dikatakan tidak ada yang selesai, coba kita amati dg digantinya kajati sumbar, apakah masih akan demikian? “, tanya ketua LSM KOAD tersebut.
“Kasus kredit PT Chiko berawal saat pengusaha HA mengajukan permohonan kredit modal kerja dan investasi kepada Bank Nagari pada akhir 2010, sebesar Rp.23 miliar dengan masa pengembalian 60 bulan (5 tahun). “Yang saya heran terhadap kasus dugaan korupsi Bank Nagari adalah salah satu kasus yang sudah lama ditangani Kejati Sumbar, penyidikannya dimulai sejak awal 2015 sampai saat ini belum jelas titik terangnya, jika serius akan mengungkap kasus Mesjid Raya, pihak kejati Sumbar bisa hubungi saya, LSM KOAD memiliki banyak data terkait kasus tersrbut, hubungi saya di nomor Hp 0823.8876.6363”, tambah Indrawan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *