LSM KOAD serahkan Bukti Baru Ke Wasidik Polda Sumbar Terkait Beberapa Kasus Pidana Proyek Pasar Banda Buek.

oleh -102 views

PADANG,SUMBARTODAY-Hampir 4 tahun Polda Sumbar belum sanggup tuntaskan kasus yang terjadi di pasar Banda Buek, bukti yang di sudah diserahkan sepertinya sudah cukup untuk menuntaskan kasus tersebut sampai ke kejaksaan, terlebih lagi saksi yang telah di mitai keterangan sudah lebih dari cukup. terakhir Polda Sumbar menyita satu buah akta perjanjian kredit serta dua buah addendum perjanjian kredit di Bank Nagari cabang pembantu Kramadjati Jakarta.

Ketua LSM KOAD memaparkan, ” setelah kami mengadakan gelar perkara dengan bapak Akbp Ali Dison(Kabag Wasidik Polda Sumbar), akhirnya SLM KOAD diminta untuk membuat Dumas, yang bertempat diruangan kabag Wasidik Polda Sumbar, mendengar pemaparan ketua LSM KOAD berikut Novum/bukti baru yang diserahkan oleh ketua LSM KOAD, akhirnya Kabag Wasidik langsung memerintahkan untuk pindah ruangan guna melengkapi alat bukti pendukung lain, demikian dipaparkan oleh Ketua LSM KOAD

Menurut Kompol Asril yang bertugas dibagian wasidik polda Sumbar mengatakan,” kami akan segera lakukan gelar dengan penyidik yang memegang perkara laporan pidana kasus pasar banda buek tersebut, tolong lengkapi seluruh bukti pendukung yang mungkin dapat memudahkan kerja polisi, tolong copykan semua laporan polisi yang sudah dilaporkan, kami tunggu,”, pungkasnya.

Terkait hal tersebut Ketua LSM Tipikor angkat bicara,” kurang pas dan tidak relevan dengan laporan polisi yang sedang diproses, Akan lebih bernilai jika yang disita adalah kwitansi sebagai bukti pembayaran toko tersebut. Sebelumnya pihak Reskrimum Polda Sumbar juga telah melakukan penyitaan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada notaris Hendri Final SH serta sebuah Kartu Kuning yang diterbitkan oleh kepala dinas Pasar kota Padang”, ujar Imam Sodikin ketua LSM TIPIKOR Sumbar.

Salah satu kasus yang dilaporkan adalah Pengrusakan dan menguasai hak orang lain secara melawan hukum, terakhir tahun 2016, barang bukti yang disita dari Bank Nagari Kramatdjati Jakarta oleh Ditreskrim Polda Sumbar adalah berupa satu buah akta perjanjian Perjanjian Kredit serta dua buah Addendumnya.

” Walaupun kasus ini sudah cukup lama dilaporkan, kenyataannya sampai sekarang sepertinya masih jalan ditempat, bahkan Bank Nagari sebagai pihak pengguna kios tersebut, seakan tidak menggubris seluruh surat-surat LSM KOAD ”, tutur ketua LSM Komunitas Anak Daerah kepada Redaksi.

Diterangkannya, bahwa semua kasus yang telah dilaporkan adalah sebagai berikut:

  1. Tahun 2011 sebuah Laporan terhadap H Cindar Hari Prabowo juga di SP3 kan oleh Polda Sumbar dengan alasan bahwa yang melaporkan masih terikat perjanjian (PPJB), bukti yang diajukan belum merupakan hak milik pelapor H.Syafruddin Arifin.
  2. Tahun 2014 ada satu Laporan terhadap Kasus Penipuan dan Penggelapan, Pelapor Indrawan, terlapor H Cindar Hari Prabowo yang sekarang dijadikan tersangka oleh Polda Sumbar.(sudah dicabut)
  3. Tahun 2014 ada satu Laporan terhadap Kasus Penipuan dan Penggelapan, Pelapor H Syafrudin Arifin SH sedangkan terlapornya H.Cindar Hari Prabowo, laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindak lanjuti karena pelapornya belum sah memiliki kios tersebut.
  4. Tahun 2015 laporan Prampasan dan Perusakan 1 petak kios yang dilaporkan oleh Indrawan, terlapor Direktur Utama Bank Nagari, yang seakan akan telah di SP3 kan karena tidak bisa dilanjutkan.
  5. Tahun 2015 laporan Penggelapan terhadap uang hasil penjualan 65 petak kios yang dilaporkan oleh H Syafruddin Arifin SH, kerugian yang diderita PT Syafindo akibat hal ini cukup besar. terlapor Berri Bur dan Cindar Hari Prabowo. sekarang kasus ini belum ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Menanggapi keterangan ketua LSM KOAD, Imam Sadikin sebagai Ketua LSM TIPIKOR menjelaskan, “ kasus pelanggaran pidana yang terjadi pada proyek Banda Buek bukan masalah kecil, diduga tindak pidana yang dilakukan sangat massif dan dapat di katagorikan kejahatan koorporasi, mulai dari penipuan, penggelapan, keterangan palsu, pemalsuan akta perjanjian, memakai akta jual beli yang diduga Palsu untuk mengeluarkan uang dari Bank, jika kita telusuri lebih jauh juga terdapat pelanggaran UU TPPU dan Tipikor, serta UU Bank Indonesia, aneh memang jika kasus sebesar itu mangkark. oleh sebab itu, masalah ini tidak bisa dianggap remeh, jika Polda Sumbar benar benar serius, Dit-reskrim Polda Sumbar akan menemukan berbagai pelanggaran tersebut”, jelas Imam Sadikin.

Menurut saya sudah tepat jika LSM KOAD kembali mempertanyakan seluruh kasus yang sedang tersandara di Polda Sumbar itu. Empat tahun waktu yang cukup untuk berleha-leha, dengan ditambahnya satu laporan lagi terkait rekayasa Jual Beli satu toko yang berada di Pasar Banda buek, menurut saya sebagai ketua LSM Tipikor adalah tidak terlalu berpengaruh karena tersangkanya itu-itu juga kok, yang penting LSM KOAD harus pertanyakan SPDP dan SPPHP atas laporan tersebut secara berkala, apalagi kasus yang terjadi di pasar banda Buek sebagian besar adalah Pidana murni, “, pungkasnya.

Sementara itu, Mairawati salah seorang dari anak nagari dari pemilik hak ulayat kaum suku Jambak Banda buek tersebut juga ikut menyerakan bukti baru/novum tersebut ke bagian Wasidik Polda Sumbar.

“kami sebagai kaum pemilik ulayat meminta agar masalah hukum pasa banda buek ini selesai dengan tuntas sampai P21 ke Kekejaksaan, jika Polda masih menunda, kami sebagai pemilik tanah akan menggelar pertemuan dengan pihak Kapolda Sumbar, kami akan datang bersama-sama dengan ibu-ibu/ bundo kanduang lubuk kilangan guna meminta penjelasan dari pihak Polda “, kata Mairawati mengakhiri.

Seirama dengan komentar Mairawati, Herman Disin dari kaum suku Tanjung merasa heran dengan proses yang terjadi di kepolisian. Seharusnya pihak kepolisian berhati-hati dalam mengambil kebijakan,  karena nama baik kepolisian sedang dipertaruhkan, untuk dapat mengungkap kasus yang terjadi di pasar Banda buek ini, saya dari suku Tanjung telah menyerahkan foto copy kesepakatan, Pernyataan, Sporadik dari kaum kepada LSM KOAD untuk diserahkan ke pihak kepolisian agar kerja polisi dalam membuat terang perkara ini semakin nyata, dengan adanya Nomum ini tisiapa yang memiliki hak dipasar tersebut sudah jelas, saya sebagai anak nagari Lubuk kilangan sangat berharap kasus ini segera diselesaikan oleh Dit-Reskrim Polda Sumbar “, demikian kata Herman.

Kembali diingatkan oleh LSM TIPIKOR Sumbar, “sebaiknya Polisi jangan menunda kasus ini, jangan lagi ada alasan apapun, semuanya akan batal dengan bukti baru yang telah diserahkan ke wasidik. apalagi sampai hari ini, masih terjadi pelanggaran Pidana di pasar Banda Buek, Pihak yang tidak berhak masih memungut uang dari pasar Banda Buek, sementara orang yang uangnya ikut dalam pembangunan masih belum jelas nasibnya, jika dibiarkan berlama-lama, maka kita seakan akan membiarkan terjadinya kejahatan “, tambah Imam sadikin.

” Dengan tersandranya beberapa kasus pidana di Ditreskrim polda Sumbar akan membuat kejahatan akan semakin merajalela di pasar tersebut, Polisi harus segera mengakhiri, menurut info yang saya dapat, lebih dari 86 kios sudah diterbitkan kartu kuningnya, 133 meja batu juga diterbit kartu penunjukan sebagai pemilik, dan yang sangat mengejutkan adalah bangunannya belum ada tetapi kartu kuningnya sudah diterbitkan, saya masih simpan foto serah terima kartu tersebut dari Cindar Hari Prabowo ke Kadis Perdagangan melalui UPTD Pasar Banda Buek (Datuak Hamdani ) disinilah terletak sebahagian besar Pidana kasus tersebut “, kata Imam mengakhiri. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *