Kuasa Hukum Kivlan Zain Tonin Tachta Singarimbun Pertanyakan balik Legal Standing 4 Jaksa Penuntut

oleh -31 views

PADANG,SUMBARTODAY-Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mempertanyakan penugasan dan kedudukan 4 jaksa Jaksa Penuntut Umum yang ikut mengadili kliennya.

Lontaran Tonin tersebut berawal dari adanya ucapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Patoni yang mempersoalkan legal standing atau kedudukan hukum Tonin Tachta dihadapan Haryono selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019) siang tadi.

Patoni menuding Tonin telah dijatuhkan sanksi dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), berupa pemecatan sementara atau pelarangan menjalani tugas profesi sebagai advokat selama dua tahun.

“Majelis mohon dipertimbangkan legal standing kuasa hukum terdakwa. Sebab yang kami ketahui, beliau (Tonin Tachta Singarimbun.red) telah dijatuhi sanksi dari organisasi advokat selama dua tahun agar tidak menjalani tugas profesi sebagai advokat. “ucap Patoni.

Mendengar ucapan JPU, Tonin hanya tersenyum kecil dan Sebaliknya ia juga mempertanyakan legalitas para jaksa yang menyidangkan perkara Kivlan Zen, termasuk Ahmad Patoni.

“Yang mulia agar persidangan ini berjalan berimbang, kami juga ingin mengetahui apakah benar jaksa juga mempunyai ijin dari pimpinan mereka? “kata Tonin dihadapan Majelis Hakim.

Ketua majelis hakim Haryono pun meminta jaksa untuk memperlihatkan surat tugas dari kejaksaan. Setelah diperlihatkan, Tonin kembali meminta hakim untuk mempertegas kualifikasi para jaksa dalam persidangan Kivlan Zen. Sebab dalam surat perintah itu disebutkan ada 4 jaksa yang turut mengadili. Namun selembar surat berwarna merah disebutkan untuk menghadiri persidangan pidana umum. Pasalnya, surat yang dikeluarkan jaksa merupakan penugasan dalam sengketa pidana umum, dan bukan pidana khusus.

“Yang Mulia, mohon penegasan kepada jaksa, perkara ini adalah pidana khusus, bukan pidana umum. Jadi keberadaan jaksa disini untuk perkara pidana umum atau khusus? “pinta Tonin.

Mendengar permintaan itu Haryono hanya bisa tersenyum mendengar permintaan kuasa hukum Kivlan Zen.

Dalam salinan dokumen yang dimiliki media ini, putusan tersebut dibacakan pada Jumat 19 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Drs Taufik Ch dan duduk sebaga Hakim Anggota Andi Darwin Ranreng beserta Edward Theorupun. Disebutkan pula Tonin dalam organisasi menjabat sebagai sekretaris dewan penasehat KAI. (dikutip dari sketsindo)

Sementara Indrawan, Ketua LSM KOAD menjelaskan bahwa, ” Pengadilan adalah tempat mencari keadilan bagi warga negara, namun sekarang seakan pengadilan dijadikan tempat mengalahkan lawan politik yang dirasa menganggu. mari kita kembalikan lagi fungsi pengadilan yang sebenarnya, karena hakim adalah Wakil Tuhan dimuka bumi ini, jika hakim salah dalam menetapkan keputusan, walaupun hanya sebuah kata dalam keputusannya, maka terdakwa, Istri, anak-anaknya akan menderita seumur hidup, Namun demikian juga dengan Hakim, jika Hakim sebagai wakil Tuhan tentu juga mendapatkan sangsi yang lebih berat, jika hakim salah, maka, hakim, istri dan anak anaknya akan mendapatkan ganjaran bukan saja di dunia tapi juga di akhirat bahkan bisa tujuh turunan. Semoga Hakim menyadari, siapa dirinya, sehingga akan selalu mengadili dengan adil berdasarkan kebenaran”, demikian dikatakannya (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *