Ronde Ke-2 Jokowi Selayaknya Reposisi Kebijakan

oleh -102 views

Jokowi 5 Tahun kedepan diharapkan melakukan Reposisi Program, Kebijakan, dan tingkah laku politiknya.

PADANG,SUMBARTODAY-Proyek-proyek mercusuar seperti proyek infrasruktur ternyata berbanding terbalik dengan kesempatan kerja, Data BPS Penyerapan disektor konstruksi turun 230 ribu orang. Dan Data Gapensi menyebutkan lebih kurang 40 ribu kontraktor gulung di tengah gemerlapnya Pembangunan infrastruktur Periode Pertama Pemerintahan Jokowi telah menambah utang Rp. 3000 T. Angka ini tidak dapat menggenjot target Pertumbuhan ekonomi 7%. Dalam Bidang Politik Jokowi diharapkan lebih Persuasif pada umat Islam agar namanya terukir indah dalam sejarah Republik Indonesia. Diharapkan Periode ini isue Radikalisme, Kebhinekaan, ujaran kebencian, khilafah tidak lagi memenuhi Ruang Publik Perpolitikan, Untuk membangun Indonesia dibutuhkan partisipasi seluruh elemen Bangsa, oleh karena itu tingkah Politik Jokowi harus lebih banyak sebagai pengayom dan memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Suasana buram mewarnai politik kenegaraan tanah air periode pertama Pemerintah Jokowi, Republik yang sebelumnya lebih adem diwaktu pendahulunya SBY sekarang berubah hingar bingar dipenuhi kontroversi politik, demo, intrik, agitasi dan masyarakat terbelah. Kondisi kehidupan kenegaraan jauh dari kenyamanan, banyak sektor yang belum memenuhi harapan, bidang politik bertabur konflik dan kontroversi, ekonomi selama 5 tahun bertambahnya utang pemerintah sebesar Rp. pada mulanya awal Pemerintahan Jokowi tahun 2014 berkisar Rp. 2.600 T sekarang mejadi Rp. 5.600 T, ironisnya utang yang bertambah tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target bahkan Pertumbuhan ekonomi terendah di ASEAN, jadi utang yang bertambah tidak banyak membuka lapangan kerja. Sejalan dengan itu kwik Kian Gie secara ekstrim mengatakan rakyat diperas oleh Pemerintah melalui Pajak karena Pembayaran utang melalui APBN, 90 % APBN dari Pajak. Utang membengkak akibat ambisi Jokowi Pembangunan infrastruktur tanpa perhitungan.

Bagi rakyat sebenarnya meningkatnya utang tidak jadi masalah sepanjang dikelola dengan baik yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, kebutuhan masyarakat akan makanan dan energi Pasokannya terjamin, dengan harga yang terjangkau. Periode pertama Jokowi terjadi kenaikan listrik, gas, BBM, Pajak BPJS, khususnya BBM Subsidi Premium menjadi barang langka masyarakat mendapatkannya selalu antri. Sementara itu lapangan kerja cukup sulit terutama menampung tenaga kerja terdidik, karena pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target pemerintahan tidak banyak buka lapangan kerja baru. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan 5 tahun pertama SBY yang mengangkat 300 Ribu ASN setiap tahun tahunnya secara berturut-turut 5 kali. Pada Era Jokowi hanya 1 kali pengangkatan ASN lebih kurang jumlahnya 200 Ribu.

Adanya kontroversi politik, demo, dan konflik yang diiringi tindakan rakyat adakalanya melampaui negara, target Pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai berbarengan dengan kenaikan harga diberbagai sektor, serta meningkatkan impor pangan tentu ada akar masalahnya.

Rakyat pada mulanya punya harapan besar pada Pemerintah Jokowi – JK, karena Visi – Misi, Program kerja dan isue – isue sentral di paparkan Jokowi sangat menarik hati rakyat, Program ini sesuai dengan kebutuhan rakyat, sejalan itu Life Style Politik Jokowi terkesan sederhana, kalem, dan merakyat, bahkan Jokowi seperti seorang suci yang mengecam keras Aparat melakukan tindakan Refresif pada anak bangsa pendemo. Untuk meneropong kinerja pemerintah Jokowi, kita lihat selayang pandang kilas balik selama 5 tahun Pertama. Cakrawala Politik Nasional yang berkembang dimana Jokowi kurang konsisten, gelagat ini terlihat dari praforma susunan kabinet, yang tidak sejalan dengan ulasan Jokowi selama ini bahwa Jokowi akan membentuk kabinet ahli atau zakent kabinet, ternyata setelah Pengumuman Kabinet, Partai – Partai cukup mendominasi mengisi Pos Kementerian, hal ini membuat Publik tersenyum dengan geleng – geleng kepala.

Sudah suatu kebiasaan tabiat orang – orang Partai berfikir lebih mengutamakan kepentingan Partainya. Pada Program Kementerian biasa juga tertompang kepentingan Partai, akibatnya Birokrat Kementerian bukan saja melayani Publk tapi juga melayani special Pengurus Partai, adakala sampai Daerah dan Desa.

Setelah Jokowi dilantik, publik mulai ada rada – rada cemas terhadap kelangsungan Program Pemerintah kecemasan ini bukan tanpa alasan dua bulan sebelum dilantik Tim Jokowi telah menyiapkan Pemerintah transisi, yang terjadi Follow up Pengumuman kebinet molor 6 hari. Kondisi ini menjadi perhatian publik, karena waktu cukup panjang tersedia penyusunan formasi kabinet.

Penampilan Jokowi yang sederhana menjadi pusat perhatian karena Jokowi tampil beda atau diluar kebiasaan Pemerintah sebelumnya seperti minta Pertimbangan dan penilaian KPK terhadap calon-calon mentrinya. KPK ternyata tanpa basa basi dan tanpa tedeng aling – aling memberikan Rapor merah kepada beberapa calon Mentri Jokowi. Jokowi memang pintar bahkan piawai kebijakan minta pertimbangan KPK mungkin Jokowi menginginkan mereka yang mengisi Pos Kementrian betul – betul manusia clean, atau mungkin juga Jokowi meminjam tangan pihak ketiga / KPK mencoret calon – calon mentri yang disodorkan Partai yang kurang dia suka. Kondisi ini telah memicu Kontroversi Politik.

Babak selanjutnya kontroversi politik tumbuh jadi bagian dari Pemerintahan Jokowi yang dipicu beberapa kebijakan Reaksioneer :

  1. Membuat Pimpinan DPR tandingan, karena mayoritas Pimpinan Parlemen dikuasai Pendukung Prabowo
  2. Merubah nomenklatur Kementerian membuat kinerja Kementerian terlambat karena harus dibuat susunan organisasi terlebih dahulu yang menyangkut Esselonering para Pejabat Kementerian
  3. Polemik Pengusulan Budi Gunowan calon Kapolri oleh Presiden ke DPR, karena KPK menyatakan BG sebagai tersangka, tapi berimbas kepada Sutarman di Pensiunkan lebih cepat 6 bulan.
  4. Perseteruan KPK – Polri ynag berujung terlemparnya Abraham Samad dan Bambang Widoyanto sebagai Pimpinan KPK karena dinyatakan tersangka, yang menurut publik dalam Perkara kurang begitu substansial, penyelesaian konflik ini ditunjuk PLT Ketua KPK
  5. Campur tangan pemerintah dalam perserteruan klik dan kelompok DPP Partai Golkar antara Aburizal Bakri pendukung Prabowo dan Agung Laksono cenderung Pro Kekuasaan, yang memaksa golkar memunculkan Ketua Umum Alternatif Setya Novanto.
  6. Begitu juga konflik internal Partai Persatuan Pembangunan antara Romi dan Djan Farid Pemerintah juga ikut nimbrung cenderung mendukung Romi, sehingga Romi tergantung pada Pemerintah.

Dimulainya Pemerintahan Jokowi dengan kontroversi, konflik dapat masuk akal dengan tujuan mengeliminir oposisi di Parlemen dan ternyata Jokowi berhasil, Parlemen dapat dikendalikan. Golkar dan PPP sudah manut pada Pemerintahan Jokowi, Demokrat, PAN, Abu-abu, dan Pemerintah tanpa halangan Parlemen lagi.

Berhasilnya Jokowi dengan metode konflik menaklukkan  Parlemen sementara orang – orang disekitar Presiden melakukan banyak blunder misal Ahook yang menggantikanya sebagai Gubernur Jakarta banyak melontarkan kata – kata memancing emosi, sikap, dan kebijakannya kurang Pro Rakyat. Lontaran kata – katanya telah memancing emosi umat Islam karena Ahook dianggap telah melakukan Penistaan Agama terjadilah peristiwa 4 November 2016 yaitu ujuk rasa besar – besaran umat Islam yang menuntut Ahook diadili sekalipun Ahook yang didemo, berimbas pada Pemerintahhan Jokowi menurunya kepercayaan masyarakat pada Jokowi.

Para pendukung Jokowi kurang dapat menjaga Jokowi, rakyat Indonesia yang sangat sensitif pada masalah PKI, sekarang mereka ada yang tampil dengan Lambang Palit Arit, dan isue-isue kebangkitan PKI menyebar dan membangkitkan emosi rakyat, kondisi ini banyak orang menoleh pada Jokowi.

Tahun Pertama dan kedua Pemerintahan Jokowi kurang mencapai target menyangkut Pertumbuhan ekonomi, hanya 4,79% tahun 2015, ekspor anjlok Penerimaan Pajak tidak memenuhi target cuma 81,5%, kenaikan harga-harga menurunkan daya beli masyarakat, melemahnya daya tukar petani, sulit dihindari terjadilah pemotongan belanja tiap Kementerian sehingga uang yang beredar menurun dan daya beli masyarakat ikut menurun.

Jokowi menyadari kinerja Kementrian tidak memenuhi sasaran, maka jalan yang terbaik adalah melakukan resufle kabinet, Jokowi melakukan resufle sebanyak dua kali, namun kinerja Kementrian tetap kurang membaik karena Mentri-mentri yang diresufle bukan Mentri – mentri yang diinginkan publik, bahkan jumlah Partai-Partai masuk Kabinet bertambah menjadi 8 Partai lebih Paradok lagi.

Untuk meningkatkan Pencapaian sasaran Pembangunan Jokowi berusaha mencari jalan terbaik dengan menggulirkan paket kebijakan ekonomi I-XII, ternyata paket kebijakan ini belum dapat memperbaiki keadaan, kemudian Pemerintahan Jokowi menggulirkan Taxs amnesty atau Pengampunan Pajak agar Dana hot dan capital flight kembali masuk ke Indonesia ternyata Program ini tidak banyak memperbaiki keadaaan.

Banyaknya Program Pemerintah yang tidak mencapai sasaran, ada nya oknum Partai dilingkaran Jokowi over akting telah membuat mesyarakat kurang puas pada Pemerintah Jokowi. Kemudian masyarakat mulai menyuarakan dan menagih janji – janji kampanye Jokowi.

Sembilan Agenda Prioritas yang disebut Nawa cita yang ilustrasinya Program sangat bagus, digagas sebagai prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dan kebudaya ternyata tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Nawacita sangat paradok dengan Program – program Jokowi yang melakukan kerjasama dengan RPC, isue – isue tenaga kerja cina eksodus ke Indonesia kurang bisa ditepis Jokowi.

Memang Parlemen / DPR dengan mudah ditaklukan Jokowi tapi oposisi tidak lagi melalui Parlemen tapi berpindah melalui kemasnyarakatan dan Para Cendekiawan, media cetak dan elekronik Dominan mendukung Jokowi tapi media sosial menjadi oposisi pada Jokowi, maka masyarakat lebih percaya media sosial.

Setelah Nawacita kurang terlaksana dengan baik, 66 janji manis saat kampanye Pilpres jauh dari harapan, Jokowi lebih banyak fokus membangun infrastruktur terutama jalan tool. Dalam kondisi dana cekak Jokowi membangun jalan tool yang adakala dibangun di tempat yang belum dibutuhkan masyarakat. Bagi Jokowi Pembangunan infrastruktur merupakan Program gencar dan strategis dianggap akan meningkatkan koneksitas dan merangsang daya saing antar daerah, dan implementasi keadilan, memudahkan mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha, pemerataan distribusi barang / jasa dan meningkatkan produktifitas dan daya saing Pembangunan ini sangat dipaksakan menjadi canibalisme terhadap Program – Program lainnya dan antagonis dengan Nawacita dan 66 janji kampanye Jokowi.

Gandrungnya Jokowi membangun infrastruktur, karena Jokowi terpengaruh oleh Presiden RRC XI Jinping bahwa keberhasilan Pembangunan RRC diawali dengan membangun semua insfrastruktur, model Pembanguhnan RRC ini ysng ditiru oleh Jokowi. Sementara kondisi Indonesia dengan RRC berbeda jauh, RRC mempunyai cadang Devisa rata – rata per tahun $ 3,1 T Indonesia rata – rata cadang Devisa per tahun lebih kurang $ 130 Milyar per tahun, dan sulit model Pembangunan Cina diterapkan di Indonesia, tapi Jokowi melaksanakan juga ambisinya dengan meninggalkan janji manis kempanyenya dan berpaling membangun insfrastruktur.

Untuk memacu Pembangunan infrastruktur ini terpaksa Pemerintah melakukan kerjasama dengan RRC, dan bagi masyarakat Indonesia umumnya belum bisa menerima RRC karena dianggap membawa ekor dengan eksodus tenaga kerja RRC di Indonesia.

Derasnya arus Tenaga kerja RRC ke Indonesia menjadi isue – isue sentral membuat rakyat menurun kepercayaannya pada Jokowi. Pengerjaan Tunkey Proyek dilihat dari managemen lebih banyak menguntungkan RRC.

Seperti yang dikatakan Ombudsman ada ketidaksesuaian data TKA RRC antara yang dimiliki Pemerintah dan temuan Lapangan invertigasi di 7 Propinsi, menurut Komisionis Laode Ida, arus TKA khususnya Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskill labor, mereka juga mendapatkan bayaran lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal dan berita beredar memenuhi ruang media sosial dan telah menyulut kecemburuan masyarakat.

Dari hasil pembangunan ini infrastruktur yang dilaksanakan Jokowi beragam penilaian masyarakat seperti yang dinyatakan  LIPI Pembangunan Intrastruktur kelistrikan, air bersih dan Transfortasi Publik buruk, kesimpulan didapat setelah survey 145 ahli bidang politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Begitu juga dengan dana Desa yang dalam kampanye akan diluncurkan Rp. 1,4 Milyar perdesa ternyata pada tahun ke 4 rata – rata perdesa baru pada kisaran Rp. 1 Milyar per desa dan belum memenuhi target seperti yang Presiden katakan. Program kepemilikan Lahan Pertanian 4,5 Juta Kepala Keluarga dan membuka Lapangan Kerja sebanyak 10 Juta orang semakin jauh dari harapan.

Belum memenuhi sasaran Program yang digulirkan Jokowi, hal ini banyak variable sebagai kendala utama, yang jelas Pemerintah kurang konsisten menerapkan Program Pembangunan Ekonomi kerakyatan, kurang berpengalaman Mentri – mentri, tingginya Kepentingan Parpol, diamnya Parlemen, dan Partisipasi masyarakat yang rendah, Penegakan yang tajam ke bawah membuat program kurang berjalan semestinya.

Dalam bidang penegakkan hukum khusus pemberantasan korupsi, KPK sebagai anak kandung Reformasi telah mempertontonkan kebolehannya dengan menggungkapkan dan menangkap banyak koruptor.  Anak kandung Reformasi ini dianggap nakal karena banyak menangkap para penjabat tapi bagi rakyat sangat menyenangkan menuju pemerintahan clean, janji Jokowi yang akan memperkuat KPK ternyata kurang terbukti. Tindakan presiden menyetujui rencana DPP merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK tanpa berbicara terlebih dahulu dengan Pimpinan KPK. Revisi ini diluar kebiasaan prosedur membuat UU, karrena dilakukan diam – diam, tergesa – gesa tanpa naskah akademik, diduga tanpa melalui Prolegnas tahun 2019 terkesan dipaksakan. DPR dan Pemerintah cenderung melakukan Bragaining korupsi dengan melakukan perlemahan KPK.

Kondisi ini telah menuai gelombang massa terutama mahasiswa turun diberbagai kota di Indonesia turun kejalan – jalan. Tuntutan batalkan revisi UU KPK atau keluarkan perpu tapi DPR dan Partai Politik tidak bergeming berarti mereka yang duduk di parlemen tidak peduli suara Rakyat, cendrung bermental korupsi, yang sangat mengherankan dan membingungkan Presiden tidak tahu isi  RUU KPK tapi ditandatangani ? Revisi UU KPK ini telah memicu adanya unjuk rasa sehingga berjatuhan korban.

Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi cukup banyak pokok bahasan, terutama dibidang politik, isue – isue yang bergulir di zaman orde baru bermetamorfose tampil setelah dikemas sedimikian rupa seperti isue khilafah, radikalisme, kebhinekaan, ujaran kebencian. Istilah – istilah ini memenuhi media cetak dan televisi tapi di media sosial isue yang paling sentral adalah kebangkitan Pk I dan Tenaga kerja Asing RRC.

Jokowi Presiden Republik Indonesia dalam kiprahnya belum dapat melepaskan diri dari para pendukung sekitarnya terutama Partai Politik Pendukung. Muncul – muncul isue sentral yang menyudutkan umat Islam sudah barang tentu Jokowi tampil berseberangan dengan umat Islam sangat disayangkan mereka yang mendorong Presiden antagonis dengan umat Islam. Kejujuran Presiden Jokowi cenderung dimanfaatkan untuk bersenggolan dengan umat Islam.

Dimasa – masa yang akan datang selayaknya Presiden lebih berfikir, lebih konprehensive menyangkut 261 Juta orang Indonesia, makanya konsep pemerataan harus diutamakan dan terutama distribusi pendapatan dengan membuka banyak lapangan kerja. Semua kebutuhan rakyat diperoleh dengan mudah terjangkau terutama makanan dan energi sudah pasti Indonesia aman. Untuk itu Presiden harus bisa mengeliminir dan mengurangi kepentingan para pendukungnya dan mengangkat tenaga – tenaga Profesional dalam kabinet. (Red)

Jakarta, 12 Oktober 2019  Penulis Indra Syarif

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *